PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Audiensi sebanyak 2 (dua)kali, dengan Surat No. 537/SK/LBH/VIII/ 2010, tertanggal 18 Agustus 2010 danSurat No. 632/SK/LBH/IX/2010, tertanggal 28 September 2010, kepadaTERGUGAT, melalui Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dimanatidak direspon oleh Tergugat.

Bantuan biaya Audiensi Bupati OKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab.

No : 531/IX/SPP.1/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.249. 1 (satu) lembar SPP No : 531/IX/SPP.2/2008 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.250. 1 (satu) lembar SP2D No : 245/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.251. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.252. 1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 8 April 2008 perihal Biaya Audiensi

copynya yang telah dilegalisir.271. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 22 April 2008 untuk pembayaran biaya sewa sound system atau foto copynya yang telah dilegalisir.272. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Sound system anggal 22 April 2008 Rp. 2.000.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.273. 1 (satu) lembar Nota tagihan biaya sound system dari Organ Tunggal tanggal 22 April 2008 atau foto copynya yang telah dilegalisir.274. 1 (satu) lembar Pertanggung Jawaban Biaya Audiensi

telah dilegalisir.1 (satu) lembar SP2D No : 245/SP2D/LS/IX/300.001 tanggal 22 April 2008 atau fotocopynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran No. 1519 tanggal 22 April 2008 atau foto copynyayang telah dilegalisir.1 (satu) lembar SUGENG,S.Sos tanggal 8 April 2008 perihal Biaya Audiensi BupatiOKU dengan Organisasi Karang Taruna di Kab.

KabagPerlengkapan dan Umum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten IIItanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangkakegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna Se Kab.OKU senilai Rp.56.065.000, (lima puluh enam juta enam puluh lima riburupiah) yang telah disetujui terdakwa tgl 16 April 2008, dengan caramenuliskan kata ACC pada surat permohonan, dengan cara menuliskan kataACC pada surat permohonan.

Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekdamelalui Asisten III tanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensidalam rangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Tarunase Kab.

Kabag Perlengkapan danUmum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 8 April 2008tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi Bupati OKUdengan organisasi Karang Taruna Se Kab. OKU senilai Rp.56.065.000, (limapuluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tgl16 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan,dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan.

Akan tetapi Tergugat hanyamengundang Penggugat untuk melakukan audiensi dan menyarankan kepadaPenggugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Upaya Keberatan tertulis melaluiSurat tertanggal 03 April 2019 yang ditujukan kepada Gubernur SumateraUtara, Menteri Dalam Negeri, Presiden Republik Indonesia, dan juga UpayaBanding Administratif secara tertulis melalui surat tertanggal 22 April 2019 yangHalaman 15PutusanPerkara No. 268/G/2019/PTUNMDN11.12

268/G/2019/PTUNMDN10.11.12.13.14.15.16.Bukti P10,Bukti P11,Bukti P12,Bukti P13,Bukti P14,Bukti P15Bukti P16,Marsangap, Desa Maju, Desa Sigumpar Barat, Desa BanuahutaKecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;Fotocopy surat tanggal 29 Nopember 2018, Perihal Permohonanpeninjauan, kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 933Tahun 2018 tanggal 23;Fotocopy Surat Tanggal 29 Nopember 2018, Perihal PermohonanAudiensi;Fotocopy Surat Nomor 180.2/1087/Hk/2018, tanggal 10 Desember2018, Perihal Permohonan Audiensi

Hukum,Dinas Pendidikan) melakukan audiensi dengan Biro Konsultasi Hukum BKN diJakarta disertai surat konsultasi yang ditandatangani Sekretaris Daerahtertanggal 2 April 2018, dan terhadap Surat tersebut BKN memberikan SuratJawaban Nomor : F.2630/kol.417/51, tanggal 04 Juli 2018, perihal : PenjelasanTerkait PNS yang Terkena kasus Tipikor a.n.

Korupsi harus diberhentikan tidak denganBahwa dalam hal ini, Kepala Daerah telah melaksanakan Pemberhentian TidakDengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil/PNS yang terkena Tindak PidanaKorupsi dan telah melaksanakan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :153/KEP/2018, tersebut; Bahwa yang mengantar surat hasil rapat dari Tim untuk konsultasi/audiensi

Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas; Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar pada pukul 10.30 Wib saksi selakuanggota Ormas GMBI Cilacap bersama dengan sekitar 20 (dua puluh) orangtemanteman saksi berkunjung untuk audiensi ke kantor ACC Finance Purwokertodalam rangka menanyakan penarikan unit mobil jenis Honda City yang ditarik olehpihak ACC Finance,lalu sekitar jam 11.00 WIB datang anggota GMBI lainnya dariPurwokerto yang jumlahnya sekitar 60 (enam puluh) orang dan dilakukanaudiensi oleh perwakilan

Selanjutnya beritaacara tersebut dibuat untuk merevisi Peta Bidang tanggal 2011 2015No.2513/Gudang/2015;Bahwa, menyikapi terbitnya Berita Acara Pengukuran No.151 / BA/ SPP / XI / 2016 tertanggal 02 November 2016 dengan segalaakibat hukumnya, maka Tergugat IV Konvensi mengajukan surat No. 31Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah PertanahanJawa Barat (selanjutnya disebut Kakanwil Pertanahan Jabar) tentangpermohonan audiensi untuk meminta saran, pendapat dan arahan ataspermasalahan

di bidang tanah HGB No. 510/Gudang.Bahwa, setelah menerima surat permohonan audiensi yang diajukanTergugat IV Konvensi, Kakanwil Pertanahan Jabar melalui surat Nomor:Halaman 36 dari 7/7 halaman Putusan Nomor 226/Pdt/2019/PT.BDG.1623/11 32/X1I/2016 tertanggal 11 November 2016 meminta KantorPertanahan Kota Bogor untuk melakukan penelitian dan mengambillangkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku atas persoalanTergugat IV Konvensi;54.

Setelah mendapatkan tanggapan dari Kantor Pertanahan KotaBogor, kemudian Kakanwil Pertanahan Jabar berkenan menerimaTergugat IV Konvensi dalam sebuah forum audiensi yang dihadiri olehTergugat IV Konvensi, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Baratdan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflikPertanahan, dimana saat itu.

tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem;Bahwa kalaupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jemberberanggapan obyek sengketa yang digugat tidaklah sama, namun secarafaktual di lapangan aparat Desa dan Muspika belum pernah melakukaninventarisasi dan indentifikasi obyek tanah; Sebab Bupati Jember sesuaiyang disarankan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, KantorPertanahan Kabupaten Jember belum pernah melakukan audiensi

Penggugat V telah melakukan upayaadministrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadapKeputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan mendatangilangsung (audiensi) ke kantor Bupati Pati pada tanggal 18 Februari2015 dan telah menerima surat tanda terima;Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak membatalkanKeputusan a quo;Bahwa Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka (8) dan angka (9) UndangUndang Republik Indonesia Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 4 K/TUN/2017keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidakdiskriminatif;Bahwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan, wargamasyarakat telah menyampaikan pendapatnya tentangkelestarian di kawasan karst kepada Tergugat baik dalambentuk penyampaian pendapat dimuka umum (aksi), diskusiumum, audiensi, bahkan masukan secara tertulis yangdilandasi dengan kajian secara ilmiah. keluarnya Keputusana quo yang di keluarkan oleh Tergugat

20092029; 22 122012JMMPK memperingati hariibu tersebut dengan caramelakukan aksi budaya dilingkungan di omahkendeng, wargamelakukan menanamanpohon di sekitarpegunungan kendeng danorasi budaya di barengidengan kawan relawankendeng seniman dari solodan penari dari luar negriyangkegiatanikut terlinat dalammenyelamatanpegunungan kendeng; 29 42013Perwakilan ibuibu dari 3kecamatan yaitu sukolilo,Kayen dan Tambakromomelakukan aksi budaya didepan kantor bupati danmelakukan audiensidengan pemerintah pati,dalam audiensi

tersebutwarga memaparkanpenolakan pendirianpabrik semen, karenamenurut warga wilayah inilebihpertanianberpotensi untukdan ekonomimandiriDalam audiensi tersebuttidak ada titik temu olehibuibu dari 3 kecamatantersebut denganpemerintah pati; 4 6 JMPPK menghadiri Halaman 57 dari 125 halaman.

Dalam hal penyelesaianKeputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusanitu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan,Bahwa apabila kembali pada dalil Gugatan Para Penggugat dimanaPenggugat s/d Penggugat V yang telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan mendatangi langsung (audiensi) ke kantor Bupati Pati pada tanggal

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Badan Pelaksana Klasis XLVIII GerejaGereja Kristen JawaGunungkidul Nomor 109/BapelklasGK/IX/2016,tanggal 19September 2016, Hal: Permohonan Audiensi, yang ditujukankepada Bupati Gunungkidul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Badan Pelaksana Klasis XLIX GerejaGereja Kristen JawaGunungkidul Nomor 12/BapelklasGK/III/2017, tanggal 23 Maret2017, Hal: Permohonan Audiensi, yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Pemkab Gunungkidul.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Pertemuan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidultanggal 12 Januari 2017 jam 12.00, di Ruang Rapat Il SetdaKabupaten Gunungkidul; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Notulen pertemuan di Kantor Kecamatan Karangmojo, tanggal 8September 2016, Notulen Pendeta Yehuda Fajar Kristian Labeti, S.Si.

T22 ~~ Hasil Audiensi terkait rencana Pembangunan Kantor Klasis GKJseKab. Gunungkidul tanggal 8 September 2016 di KantorKecamatan Karangmojo, Gunungkidul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);23.

Bapelklas kemudian mengadakan rapat bersama tangal 17September dengan hasil: menjaga kondisi di Grogol, pembangunandihentikan, mengharap IMB diterbitkan dan mendukung pemerintahterkait toleransi di Gunungkidul, dan agar pemerintah menjamin hakHalaman 95 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YKwarga Negara; Bahwa setelah adanya penolakan masyarakat tersebut, dan adanyamediasi dari Kecamatan yang diprakarsai oleh Kapolsek, Saksi padatanggal 19 September 2016 pernah mengirimkan surat untukmelakukan audiensi

Bahwa saksi tahu adanya surat Perintah Bupati yang digugat olehPenggugat terkait setelah dibentuknya P2KD oleh BPD pada tanggal31112021; Bahwa dari hasil pebentukan P2KD tersebut didalamnya ada 3 orangyang juga sebagai Perangkat Dea Mrandung; Bahwa 3 orang tersebut adalah Pak Safari sebagai Sekdes, Pak FausiHusin Efendi sebagai Kasi Pemdes dan Pak Ali Makki sebagai OperatorDea sekaligus Bendahara; Bahwa dengan terbentuknya P2KD dengan ketua pak Safari yang jugasebagai Sekdes (PNS) terjadi adanya audiensi

masyarakat; Bahwa audiensi masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 122021yang menuntut agar ketua P2KD mengundurkan diri atau diganti; Bahwa hal tersebut terjadi karena adanya salah satu calon kadesadalah anak dari kades yang lama sehingga terjadi tarik menarikkepentingan;Halaman 43 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PT UN.

hukum tanggal 23Januari 2018 ditanda tangani kuasa hukum Bulk Blacksea Inc, Niko NixonSitumorang, SH.MH, diberi tanda P5;Foto copy Surat dari Kantor Hukum Niko Nixon Situmorang, SH.MH kepadaDirektur Tipidum Bareskrim Polri perihal mohon perlindungan hukumtanggal 16 Desember 2019 No.183/KHNS/XII/2019 ditanda tangani kuasahukum Bulk Blacksea Inc, Niko Nixon Situmorang, SH.MH, diberi tanda P6;Foto copy Surat dari Kantor Hukum Niko Nixon Situmorang, SH.MH kepadaKabareskrim Polri perihal permohonan audiensi

,M.H. kepada Kabareskrim Polri perihal permohonan audiensi Nomor : 184/KHNS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, bahwa bahwa Kuasa Hukum BulkBlacksea Inc telah menyampaikan Kabareskrim Polri untuk Audiensi sehubungandengan perkara Frans Tiwow dan Bawolo Roy Novan;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitualat bukti surat P8 berupa Surat dari Kementerian Koordinator Poltik, Hukum DanKeamanan Republik Indonesia tertanggal Jakarta 3 Oktober 2018 No.R101/KM.00.01/10/2018 Perihal

HerotamaIndonesia dan sebagai Pembina dari Organisasi Aspataki sejak tahun 2016sampai dengan tahun 2019; Bahwa PT yang saksi pimpin termasuk yang dicabut juga ijinnya; Bahwa Organisasi Aspataki pernah memohon audiensi kepada Menteripada akhir bulan Oktober 2019, namun tidak pernah mendapat jawaban,padahal dengan melakukan audiensi kita ingin menyampaikan beberapapemikiran mengenai UndangUndang, Peraturan Menteri dan halhal terkaitdengan organisasi.

PT Bama Mapan Bahagia pernah mengajukanpenundaan kepada Menteri pada tanggal 16 Desember 2019 agar tidakdiberlakukan Keputusan tersebut sampai ijinnya berakhir;Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN.JKT.Bahwa Aspataki pernah berkirim surat dua kali, pertama tanggal 30Oktober 2019 mengenai permohonan audiensi dan yang kedua padatanggal 19 Desember 2019 Aspataki menulis surat kepada lbu Menteri agarditunda implementasi Peraturan Menteri No 10 Tahun 2019;Bahwa jika sosialisasi yang

tentangPerkembangan UKDM Makassar ; (Sesuai dengan asili) ;Surat dari Direktorat Jenderal Kelembagaan IimuPengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada DPPLegiun Veteran Republik Indonesia Nomor : 5188/C5/KL/2016tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pembentukan TimPenyehatan UKDM ; (Foto kopi) ;Surat dari Direktorat Jenderal Kelembagaan IlmuPengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepadaMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :1654/C.C5/KL/2016 tanggal 09 September 2016 tentangLaporan Audiensi

Darwis Rahman, M.Si (Pemohon) dan memberhentikan Rektor lama;Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.JKT.Bahwa Universitas Karya Dharma Makassar telah dinyatakan tidak sehat danlayak dicabut izinnya sesuai hasil rekomendasi pihak Kopertis dan TimPenyehatan yang dibentuk oleh Dirjen Dikti;Bahwa DPP LVRI telah melakukan audiensi dan pertemuan dengan Menteridan Dirjen Dikti dan oleh Menteri dikatakan bahwa Mahasiswa jangandirugikan dan agar pembentukan Tim Penyehatan dilaksanakan

Wiwit Riswanto, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagaiberikut: Bahwa Saksi mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah dilaksanakaneksekusi pengosongan dan penyegelan oleh pihak Pemerintah KotaTangerang; Bahwa Saksi mengetahui ada plang yang berisi bahwa SHGB atas namaPemohon telah dibatalkan; Bahwa Saksi mengetahui ada audiensi antara warga dengan PemkotTangerangHalaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGMenimbang, bahwa selain alat bukti surat,Termohon, melalui KuasaTermohon

Mamet Indiarto, S.T., M.Si. yang pada pokoknya memberikan kesaksiansebagai berikut :Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGBahwa Saksi mengetahui adanya eksekusi pengosongan danpenyegelan oleh pihak Pemerintah Kota Tangerang;Bahwa Saksi mengetahui adanya audiensi antara warga penghuni rukodengan Pemerintah Kota Tangerang;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemerintah Kota Tangerangmengirimkan Surat Nomor 030/1217DPKD/2015 tanggal 28 April 2015perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat

KabagPerlengkapan dan Umum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten IIItanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangkakegiatan audiensi Bupati Ogan Komering Ulu dengan organisasi KarangTaruna Se Kab. OKU senilai Rp.56.065.000, (lima puluh enam juta enampuluh lima ribu rupiah) yang telah disetujui terdakwa tgl 16 April 2008,dengan cara menuliskan kata ACC pada surat permohonan, dengan caramenuliskan kata ACC pada surat permohonan.

Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati/Wabup/Sekdamelalui Asisten III tanggal 8 April 2008 tentang permintaan biaya audiensidalam rangka kegiatan audiensi Bupati Ogan Komering Ulu dengan organisasiKarang Taruna se Kab.

Kabag Perlengkapan danUmum kepada Bupati/wabup/Sekda melalui Asisten III tanggal 8 April 2008tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi Bupati OganKomering Ulu dengan organisasi Karang Taruna Se Kabupaten Ogan KomeringUlu senilai Rp56.065.000.00 (lima puluh enam juta enam puluh lima riburupiah) yang telah disetujui terdakwa tgl 16 April 2008, dengan cara menuliskankata ACC pada surat permohonan, dengan cara menuliskan kata ACC pada suratpermohonan.

Bantuan biaya Audiensi Bupati Ogan Komering Ulu dengan Organisasi KarangTaruna di Kab.

Menyatakan sikap perbuatan Tergugat melakukan audiensi dinyatakanmogok kerja sikap Sewenangwenang;4. Menyatakan sisa waktu masa kontrak sah berlaku dan menghukumTergugat supaya membayar nilai upah sebanyak sisa waktu kontrak kerjakepada masingmasing Penggugat;5.

Bahwa, P3L dan GGW pada tanggal 24 Pebruari 2014, padaSaat audiensi dengan Tergugat dan Perwakilan anggota DPRDmenyatakan menolak revitalisasi pembangunan PasarLimbangan oleh PT.Elva Primandiri, yang mana salah satualasannya adalah tidak adanya kesepakatan ihwal harga kiosdan tidak adanya IMB ; .

Hal inimengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakatterhadap penyelesaian pembangunan Pasar Limbangan ;2.Bahwa, sebagai bentuk penolakan pembangunan PasarLimbangan, P3L melakukan aksi unjuk rasa, audiensi danmengadu kepada Tergugat, DPRD, Komisi Ombudsman daninstansiinstansi terkait lainnya ; .

pemberitaan terkait pernyataan dariBupati Garut ; :Foto dan Video warga pasar melakukan aksi =; : Keputusan Bupati Garut Nomor 511.2/Kep.315DP4/2003tentang Penunjukan Badan Hukum Mitra Kerja SamaPembangunan Pasar Limbangan Kecamatan BaluburLimbangan Kabupaten Garut tertanggal 7 Juni 2013(sesuai fotocopy) ;: Surat pemberitahuan pendaftaran dari PT.Elva PrimandiriNomor 5/EPLimbangan/V/2013 yang ditandatangani ElvaWaniza selaku direktur utama tertanggal 9 Mei 2013(sesuai fotocopy) ; : Berita Acara Audiensi

yang menjadi objek sengketatelah melanggar berbagai peraturan perundangundangan dan asasasaS umum pemerintahan yang baik dengan alasan Bahwa, Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah dilakukanpembangunan, di mana Para Penggugat yang setelah mengetahuiadanya pembongkaran Pasar Limbangan dan pembangunanbangunan baru Pasar Limbangan, kemudian dengan meminta bantuanPaguyuban Pedagang Pasar Limbangan dan organisasi masyarakatGarut Government Watch pada tanggal 24 Pebruari 2014 pada saatmelakukan audiensi

kepada pihak Dinas Kesehatan untukmelakukan mediasi Kembali dengan mengundang pihak BKD(Badan Kepegawaian Daerah) dan Biro Hukum Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta, akan tetapi sampai saat ini undangan rapat mediasiyang ditunggu tunggu dari Dinas Kesehatan tidak pernah kunjungdatang, bahkan sudah meminta dan menanyakan dengan carabersurat ke Dinas Kesehatan akan tetapi undangan dari pihakDinas Kesehatan untuk melakukan mediasi tetap tidak kunjungdatang sampai saat ini.Pada tanggal 17 Juli 2020 melakukan audiensi

dengan SekdaProvinsi DKI Jakarta akan tetapi diwakili oleh Askesra dengan hasilaudiensi yaitu ; perselisihan yang ada dikembalikan lagi kepadaDinas Kesehatan dan Disnakertrsna Provinsi DKI Jakarta untukdilakukan mediasi Kembali dan mengkaji ulang aturan aturanterkait boleh atau tidaknya berserikat dan ber PKB (Perjanjian KerjaBersama) di instansi AGD Dinkes DKI Jakarta, akan tetapi lagi danlagi undangan yang ditunggu untuk audiensi tidak kunjung datang.berbagai upaya sudah coba dikerjakan untuk

Kegiatan ini telahmemancing media massa mempublikasikan berulangkali seakanakanpemilihan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Cacat Hukum.Secara kronologis dapat djelaskan bahwa gerakan beberapa dosen yangdimotori Termohon Kasasi untuk mempermasalahkan pemilinan Rektorsebagai berikut :Pertama, mereka mengadakan konferensi pers diharian Lampung Post;Kedua, mereka melakukan audiensi dengan anggota DPRD disertaiajakan mogok mengajarKetiga, mereka mengadakan pertemuan dengan Komisi VIII DPR RIKeempat

irenesi waila yang artinya belum memperoleh bulat mufakat dan belum bisadilaksanakan;Bahwa saksi menerangkan tentang perkara ini tidak tahu menahumengenai kejadian sebenarnya tahun 2019, karena saksi hanya tahusehubungan dengan penggambaran kejadian pada rapat dewan adat yangdihadiri saksi sendiri selaku sekretaris;Bahwa kedatangan tim dewan adat kabupaten sehubungan adanyalaporan dari masyarakat di desa bantane dan salah satunya adalahTerdakwa;Bahwa saksi tahu sebelum adanya laporan dan upaya audiensi

, saksipernah menerima Terdakwa bersama dengan timnya di kantor untukbertemu ketua dewan dan melalui telepon;Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan tersebutlah sempattertunda untuk audiensi, sehingga baru berjalan skitar tahun 2020 bulanfebruari:Bahwa kedatangan dewan adat adalah tidak sekedar laporan, melainkanuntuk menyelesaikan permasalahan adat yang ada di desa bantane;Bahwa saksi tahu pada saat rapat dewan adat diadakan di balai desabantane, dimana rapat dibuka dengan doa dan penyampaian