Bahwa, oleh karena pada tanggal 16 Desember 2019 suami Pemohonyangbernama NUR HASSAN Bin SALLEH telah meninggal dunia di USAsebagaimana tercatat dalam Indiana State Department of Health Certificateof Death (fotocopy terlampir), maka status hukum kedua anak tersebutadalah anak dari seorang Ibu bernama HANIA ANJARSARI Binti KASNO;8.

., dan kawan, Para Advokat padaLembaga Independent Department Hukum dan HAM, berkantordi Jalan Mocmad Ramdan, Nomor 59, Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;DanNY.

sebagai pengelola pengadaan adalah antara lain : Menyetujui Berita Acara (BA) serah terima barang/jasa sebagai dasarpembayaran kepada penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak, BA hanyaHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 245/Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PSTwajib ditandatangani officer terkait dan manajer selaku penanggung jawabanggaran/budget holder; Menerima asset proyek yang telah selesai dikerjakan berikut dokumenpendukungnya dan melaporkan list barang, spare part, tools, consumablegoods, inventory kepada department

pemilik gudang di area owner dan tindasan kepada logistic department dan akuntansi; Memberikan sanksi kepada penyedia barang/jasa berupa surat peringatan 1sampai 3 maksimum jika dilapangan rekanan dirasa tidak sesuaikesepakatan/kontrak maupun sebab lainnya yang akan berpotensi delaywaktu pengerjaan, proyek/pekerjaan yang tidak sesuai aturan yang berlaku;Menimbang, bahwa merujuk isi ketentuan Bab Ill Huruf J angka (1)PKB(vide bukti P1) tentang Demosi Jabatan Pegawai, yang menyatakan,Perusahaan melakukan

Rizkanuddin Noorselaku Operation Department TERGUGAT kepada Tavip Kusumawana(TERGUGAT) yang ditembuskan (cc) kepada PENGGUGAT."Pak Tavip,Berkenaan email di bawah dari PT. Nesitor (Slickline Services),mohon dapat dijadwalkandandibantuuntuk dapat dibayarkanoutstanding invoices yang ada dari PT Nesitorb. Email balasan tanggal 11 Februari 2013 pukul 12:09 dari TavipKusumawana (TERGUGAT) kepada M. Rizkanuddin Noor selakuOperation Department TERGUGAT yang ditembuskan (cc) kepadaPENGGUGAT."

., dan kawankawan, Lega/ Department Head padaPT. Maybank Indonesia Finance, beralamat di Gedung WismaEka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat,DKI Jakarta dan Jalan Ujung Gurun Nomor 154, KelurahanUjung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021Termohon Kasasi/Pemohon Keberatam;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 10 hal. Put.

SHTSBILL150307602, tertanggal 25 Maret 2015 atas namaPENGGUGAT, sebesar Rp. 380.000, (tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah) (Sesuai dengan Aslinya).Foto Rontgen (XFOTO) bagian Leher Cervical Spine,Lateral dan bagian Leher Cervical Spine Rt.Post Obl(RPO), dari Radiology Department, Rumah Sakit SiloamHospitals TB. Simatupang, Jakarta, tertanggal 27 Oktober2014, atas nama PENGGUGAT (Sesuai dengan Aslinya).Surat Penjelasan dari dr. Natalia, SpRad.

(Radiologist),Radiology Department, Rumah Sakit Siloam HospitalsTB. Simatupang, Jakarta, tertanggal 27 Oktober 2014,kepada dr. Farah Prashanti Karnen, SpPD (ahli/spesialiPenyakit Dalam) Rumah Sakit Siloam Hospitals TB.Simatupang, Jakarta, atas hasil pemeriksaan FotoRontgen (XFOTO) Cervical Spine Lateral dan CervicalSpine RtPost Obl (RPO) atas nama PENGGUGAT(Sesuai dengan Aslinya).Foto USG 3 Dimensi Neck dari Radiology Department,Rumah Sakit Siloam Hospitals TB.

(Radiologist), Radiology Department, Rumah SakitSiloam Hospitals TB. Simatupang, Jakarta, tertanggal 27Oktober 2014 kepada dr. Farah Prashanti Karnen, SoPD(ahli/spesiali Penyakit Dalam) Rumah Sakit SiloamHospitals TB. Simatupang, Jakarta, atas hasilpemeriksaan USG colli / Neck USG atas namaPENGGUGAT (Sesuai dengan Aslinya)Invoice Rumah Sakit Siloam Hospitals No.

Terbanding secara tidak tepat memasukan relokasi akun internalantara cost centre sebagai obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal23, entry untuk debit biaya dioffset dengan entry untuk kredit biaya dicost centre yang lain;Bahwa biayabiaya yang ada berhubungan dengan aktifitas penutupantambang (MC) pemanfaatan dari alat berat untuk rehabilitasi selamaTahun 2002 yang dibebankan di Tahun 2003, biaya yang dikeluarkanuntuk menjalankan peralatan tersebut pada awalnya dicatat padakegiatan operasional department

Put No. 235/B/PK/PJK/2008tersebut, biayabiaya ini kemudian direlokasi dari divisi perbengkelan keunit usaha yang sesuai misalnya Pemohon Banding ini hanyamerupakan entry internal dan seperti telah disebutkan sebelumnyaperbaikan tidak melibatkan jasa apapun;Bahwa biaya ini merupakan biaya relokasi dan tidak terutang PajakPenghasilan Pasal 23 dalam kaitannya dengan masalah ini departmentperbengkelan membebankan department pertambangan untuk biayaperbaikan tersebut;Koreksi Kredit Pajak (Rp. 131.878.273,00

Tertanggal05 Desember 2015;Halaman 29Putusan Nomor : 91/Pdt SusPHI/2016/PN.MdnBukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12:Fotocopy dari Asli surat No. 001/DIRSNS/MDN/IV2016Perihal Surat Mutasi Daerah Kerja dari Estate Departementke Estate Department Kebun Lepar tertanggal 22 Februari2016;:Fotocopy dari surat No. 013/SNSHRD/HO/III/2016tertanggal 02 Maret 2016 Perihal Panggilan untukmelaksanakan isi surat No. 001/DIRSNS/MDN/IV2016Perihal Mutasi Daerah Kerja tertanggal

dan hal ini diperkuat keterangan saksi Johannesdan Nor Hidayat dimana pengugat telah mengakui perbuatan tersebut namuntidak dilaporkan ke pihak berwajib atau polisi sehingga majelis hakimberpendapat Surat Peringatan sekaligus , Il dan Ill dapat diberlakukan sesuaiPeraturan Perusahaan aquo dan telah memiliki Kekuatan hukum;Menimbang, bahwa setelah mendapat Surat peringatan , Il dan Ill padatanggal 05 Desember 2015 Penggugat mendapat jabatan baru dari GeneralManager Operasional menjadi Head Estate Department

(Vide bukti P2 samadengan T2), maka majelis hakim berpendapat penetapan jabatan ini merupakandemosi karena gaji Penggugat turun dari Rp. 18.126.560,00 menjadi sebesarRp. 10.289.060,00 per bulan (vide bukti P16);Menimbang, bahwa Penggugat masih menjalankan tugas sebagai HeadEstate Department selama 3 (bulan) dan berdasarkan bukti P3 sama dengan T14 Tergugat mengeluarkan surat Mutasi No.001/DIRSNS/MDN/IV2016 tanggal22 Februari 2016 dari Estate Department PT.

Daftar karyawan per Department dan per cabang tidak bisaditampilkan. Alert dashboard untuk orangorang yang akan pensiun belumada. Report manpower strength tidak ada, Report employee punishment muncul error invalid JSONresponse. Report employee detail ketika digenerate ke Microsoft excelprocessing selesai dan tertulis berhasil, namun hasil data diexcel tidak pernah muncul.

dasarnya proses payroll seluruhnya belum pernahdilakukan UAT, testtest modul payroll seperti proses medicalclaim, fiscal year medical, rawat jalan, perhitungan pph 21,ticket in claim, housing allowance dll., belum pernahdilakukan.Report Slip Salary tidak bisa digunakan, karena informasiyang ditampilkan tidak sesuai.Slip Salary tidak bisa dua currency IDR dan USD.Kondisi menu slip salary tidak bisa di klikReport nota intern untuk Head Office tidak bisa digunakan,muncul error.Report Monthly Report Department

BDL, Penggugat pernah meminta kepadaHuman Resource Department (HRD) PT. BETAMI Medan (Sdr. Izhar),namun tidak diterima oleh pihak Perusahaan dengan alasan formasi jabatansemula (Personalia) pada PT. BETAMI sudah terisi oleh pekerja lain makaPenggugat dimutasikan ke PT. BDL. 4 Bahwa selama bekerja di PT.

;Merupakan fakta bahwa melalui penilaian menurut PrinsipPenilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telahmenyatakan Lactogen 2 sebagai Susu Formula Bayi dan SusuFormula Lanjutan, dengan demikian sudah tepat jikaLactogen 2 masuk dalam klasifikasi pos tarifHS.0402.29.1 0.00 ;1410.Bahwa Lactogen2 ini merupakan susu formula bayi juga11ternyata dalam FORM D (Certificate of Origin CommonEffective Preferential Tariff Scheme CombinedDeclaration and Certificate) yang dikeluarkan olehBureau of Customs Department

dengan demikian pendapat Majelis PengadilanPajak dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam Halaman 33paragraf 6 yang menyatakan: "bahwa menurut Majelis , FormD adalah dokumen yang membuktikan origin/asal barangimpor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapanKlasifikasi pos tarif ' tidak tepat, karena Form D bukansemata mata sebagai dokumen yang menyatakan asal barangsaja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atasbarang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of Customs Department

Vale Indonesia pada department ProcesPlant, pada seksi Furnace dan Slak Handing yang bertugas selaku StaffKoordinator yang mengawasi serta bertanggung jawab agar operasi berjalansesuai dengan prosedur standard dan terdakwa merupakan bawahan saksisebagai salah seorang operator Haul Master pada saat itu ;Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, sekitar pukul22.30 wita, ketika saksi masih berada di tempat kerja kemudian menerimatelepon dari terdakwa yang memberitahu jika saat itu

Vale Indonesia pada department SCM yang berkaitan denganalat pemadam api ringan atau APAR yaitu menyimpan dan mengeluarkan APAR yangmenjadi stock (persediaan) milik perusahaan PT. Vale Indonesia, alat pemadam13kebakaran dengan nomor seri yang tercantum pada tabung tersebut yakni nomorseri 6597 adalah nomor alat yang bernama TENNANT FLOOR SWEEPER BAT M186yang pernah dimiliki Proses Plant PT.

BankMandiri (Persero)Tbk, Departement Head pada Loan Work OutDepartment Special Asset Management Group PT Bank Mandiri(Persero) Tok, Team Leader pada Department Legal SpecialAsset Management Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, SeniorRelationship Manager Loan Work Out pada PT.Bank Mandiri(Persero) Tok.SAM Group Senior Legal Officer Legal Departmentpada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.SAM Group, Legal OfficerLegal Department pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.SAMGroup, beralamat di Plaza Mandiri Jalan

forensikberdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

forensikberdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalHalaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN.PolInstitute of Justice yang berada di bawah Department

No. 1812 K/Pid.Sus/2011HOUSE KEEPING DEPARTMENT No.

AlatAlatLasAlat Service Ac 1 set 650.000 650.000 Total : Rp. 4.000.000,00Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 239/APBD/PARSEBUD2004 tanggal 30 April 2004 tentang Pembelian Barangbarang OperasionalGriya Sekundang, jangka waktu pekerjaan adalah 90 hari kalender termasukhari libur terhitung tanggal kontrak ditandatangani, sehingga kemudian saksiEveline mulai membeli Barangbarang Operasional Griya Sekundang MuaraEnim yang pada kenyataannya barangbarang yang ada yaitu sebagai berikut:HOUSE KEEPING DEPARTMENT

Barata Yudha seharusnya wajib menyerahkan Barangbarang OperasionalGriya Sekundang yang sesuai dengan yaitu :HOUSE KEEPING DEPARTMENT No.

No. 1812 K/Pid.Sus/2011saksi Eveline mulai membeli Barangbarang Operasional Griya SekundangMuara Enim yang pada kenyataannya barangbarang yang ada yaitu sebagaiberikut :HOUSE KEEPING DEPARTMENT PRICE(RP)No.

dibalik lukisan sebanyak 1(satu) bungkus/ampel Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,2897 gramyang tergantung di tembok rumah Terdakwa;Setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa lalu mengakui perbuatanyabahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelikepada Ridwan (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,00 untuk 1 (satu) ampelkemudian dibawa ke rumah lalu disimpan dibalik lukisan;Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I tanpa adaizin dari Department

., karyawan Department Legal PT.

mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohonkeringanan hukuman pada Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi ; Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :Bahwa terdakwa HUSNUL HOTIMAH, pada hari Selasa tanggal 4 Desember2012 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam bulanDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya masih dalam tahun dua ribu duabelas,bertempat di Hardys Department

Dan setelah itu Tergugat menyegel officepenggugat yang diketahui banyak karyawan lalu mengumumkan kepada semuaDepartment head di hotel dalam meeting mendadak saat itu salah satunyamenyebutkan bahwa Penggugat seharusnya mengundurkan diri efektippertanggal 1 Juli 2010 serta Risalah meeting tersebut ditulis dan disebarkan kesemua kepala department.

Dalam surat ini tindakan demosi diputuskansendiri dengan tanpa melibatkan manajemen lainnnya, (surat tidakditembuskan kepada department lainnya) yang mana sangat jelasbertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) UndangUndang No. 13 TahunHal. 13 dari 31 hal.Put.Nomor 219 K/Pdt.Sus/201 12003 berbunyi "Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yangmengurusi personalia dan/atau jabatanjabatan tertentu ;.

Dan "....harusmengajukan pengunduran diri...." serta "...terhitunghari ini, dia akan membawa masalah ini ke Department Tenaga Kerja";Bahwa Peristiwa hukum tanggal 2 Juli 2010 ini berlanjut dengandilakukannya penyegelan kantor Pemohon Kasasi yang diperkuat olehketerangan saksi tersumpah Wayan Suteja yang mendengar secaralangsung pembicaraan Pemohon Kasasi dengan salah satu karyawan yangmelihat langsung penyegelan kantor tersebut ;Berlanjut tindakan Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2010 sengajamembuat

ARIS PRANATA selaku Department Head JakartaCity Credit Operation Jakarta Thamrin PT.

ARIS PRANATA selaku Department Head JakartaCity Credit Operation Jakarta Tamrin Bank Mandiri dengan Ivonne FrederikaKoekoe selaku Direktur Utama PT Kirana Abadi Persada dan Nursyaf Effendi14selaku Komisaris Utama PT Kirana Abadi Persada Lines (yang perkaranyadalam tahap upaya hukum kasasi) dan Drs Subur Hermanto selaku CommercialBusiness Center (CBC) PT Bank Mandiri (Persero) Tok Jakarta Thamrin, DjokoSetijo Oetomo selaku Team Leader II CBC PT Bank Mandiri (Persero) TokJakarta Thamrin, Ferinton selaku

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan carasebagai berikut ; Bahwa dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Department

Seiicihro ono melakukannyasebagai universal phenomenon (Department of Economic ang SocialAffairs, fourth United Nation Congress on The Orevebtion of Crime, NewYork, 1971, hal. 7. Bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan62sebagai the oldest social problem (Beneckt S Alper. Changing Concept ofCrime and Criminal Policy. Resources Material Series No. 6 1973 h.85) ;Di sisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).

Saat ini kejahatan telahdipandang sebagai suatu masalah socio politik, yang tidak hanyamenuntut tindakantindakan bersifat teknis tetapi memerlukan tindakanluas yang disusun pada tingkatan politik tertinggi (Department ofEconomic and Social Affairs, Fourth United Nation Congress on ThePrevention of Crime, New York, 1971. hal 6);Dalam sejarah, korupsi juga merupakan the oldest social problem yangbelum pernah dapat dituntaskan.