Ditemukan 91428 data
91 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMONA VS DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR MERK
KHAIRUNNISYA, SHKesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum JANUARJAHJA & PARTNERS, beralamat di Menara Batavia Lt.6 Jl. KH. MasMansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Oktober 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.DIREKTUR MERK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,berkedudukan di Jl.
Putusan Nomor 27 PK/TUN/2013Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan bukanterhadap proses penyelesaian pemeriksaan pendaftaran mereksebagaimanan didalilkkan Penggugat pada alinea ke 6 halaman 2dalam gugatan ;.
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDI WIJAYA vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA, dk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Lt. 1,Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khosim, S.H.,dan kawankawan, sebagai Kepala KPKNL Surabaya dan ParaPegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya, beralamat di Jalan Indrapura Nomor 5 Lt. 1,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus2012;2.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, dk.
., dan kawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Propelat Barat VI Nomor 24, RT 007 RW021, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 November 2017;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqKEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) BANDUNG, yang diwakili oleh Plh.
856 — 351
Jong Oe Miauw >< Tanu Wijaya ; Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
26 — 15
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI Sebagai Pembanding Melawan DALMIA, Sebagai Terbanding
banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak TergugatII/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding IIdan Penggugat/Terbanding ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan olehTergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dansurat memori banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding' padatanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakanKantor Pelayanan Kekayaan
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG MATARAM
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGMATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24,Mataram, Kota Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, SH.,LL.M, dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Februari 2012;2. Hj. ALUYAH, bertempat tinggal di Pondok Indah PerasihRT/RW. 003/002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,Kota Mataram;3. Ir.
Bahwa di dalam mengajukan perlawanannya a quo Pelawan telahmenjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Mataram sebagai Terlawan dengan dalil bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan akanmelaksanakan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1874 (selanjutnya disebut obyek sengketa):4.8.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor WilayahXIV di Denpasar cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaMataram dimana Terlawan 1/ Termohon Kasasi 1 bukan sebagai penjualmelainkan sebagai pihak didalam perkara perlawanan ini sebagaimanadisebutkan didalam PPeraturan Menteri KeuanganNomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang disebutkan padaHal. 13 dari 28 hal. Put.
Kementerian Keuangan R Il, cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah XIV diHal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1955 K/Pdt/2013Denpasar cq.
Bahwa yang melaksanakan Lelang eksekusi adalah (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram(Terlawan l/ Termohon Kasasi ) atas obyek tanah dan bangunanHotel Zaitun Selaparang dan 5 (lima) lokal toko diatasnya (milikPelawan) yang dimohonkan oleh Pengadilan Agama Mataram;c.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
LIEM HARRY SUKANDAR ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA,
., Advokat, berkantor di Kompleks Asrama BrimobMedaeng, BlokA, Ggl No. 4, Waru Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURABAYA, berkedudukan di JalanIndrapura No. 5 Surabaya, Termohon Kasasi dahuluTergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai
Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPenetapan hari dan tanggal lelang yang diterbitkan oleh Tergugat (KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya) seperti yangdisebutkan diatas ;2. Bahwa surat keputusan yang diumumkan di Harian Surya tanggal 11September 2007 dalam Pengumuman Lelang kedua yang dikeluarkan olehTergugat (KPKNL Surabaya) dan pemberitahuan dari PT.
tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) yakniobyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhikualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa suratNomor : S1052/WKN.10.2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang berisi tentanghari dan tanggal lelang, dimana Penggugat mendalilkan bahwa surat yangdikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan
85 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOHAMMAD DJAUHARI VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dkk.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), diwakili Pelaksana pada KPKLNPamekasan, Eka Prasetya Ningtyas, berkedudukan di JalanStadion Nomor 104 Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasakepada Yulianto, S.H., S.Ap., dan kawankawan Kepala SeksiHukum dan Informasi pada KPKLN Pamekasan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016:2. PT.
Bahwa terhadap objek a quo yang diajukan eksekusi oleh Terlawan tersebut,berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Pamekasan yang melaksanakan lelang secara umum terhadap objeka quo yang nyatanyata melanggar syaratsyarat dan ketentuan lelang haldemikian didasari atas bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasandilakukan dengan tidak transparan, dengan cara melakukan lelang terhadapobjek a quo secara umum tanpa
;Eksepsi Persona Standi Non Judicio:Bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan ternadap Terlawan harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terlawan di dalamsurat gugatan Pelawan kurang tepat karena tidak mengaitkan denganPemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan cq Direktorat JenderalKekayaan Negara cq Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSurabaya cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasanselaku (instansi) atasan Terlawan , karena Kantor
Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pamekasan bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
Apalagi jika dibaca secara komprehensif alat bukti surat T.IIIldidalamnya bukanlah sebuah peringatan secara nyata, oleh karena alat buktisurat T.Il11 tersebut hanyalah sebatas menginformasikan jika penyelesaiankredit Pemohon telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).
92 — 16
Hadi Walujo -lawan- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Dkk
FRANSISKO WERIDITI
Tergugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
207 — 0
M E N G A D I L I :
Dalam Penundaan:
- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tidak Sah Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor HKI.2.KI.01.03.02-04 tertanggal 07 Juli
Penggugat:
FRANSISKO WERIDITI
Tergugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
120 — 19
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lain-lain Cq. Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekanbaru Cq. Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Padang.3.PT. Balai Mandiri Prasarana (BALESMAN)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lain Cq.Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekan Baru Cq.Direktorat Kekayaan Negara dan Lelang Padang, beralamat Kantor Di.Jin. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang ;Selanjutnya disebut ..............cc cee eee eee ees TERGUGAT II ;3. PT. BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN), beralamat di Kantordi JIn.
memberikannya, tetapihanya mau memberikan anggunan yang lain ;Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaian hutangPenggugat pada bank Pembangunan Daerah (Tergugat I) bahkan orang tuaPenggugat sendiri telah berupaya untuk mencari penyelesaiannya denganTergugat I, akan tetapi tidak mendapat tanggapan positifdari Tergugat I ;Bahwa tanpa adanya koordinasi yang jelas kepada Penggugat, Tergugat I telahmelaksanakan Lelang pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013, melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
PUTUSANNo. 2907 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I.PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIIIBANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA dan LELANG BEKASI, berkantor di JalanSersan Aswan No. 8 D, Bekasi Timur, Bekasi ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/TerbandingV;PT. BPR.
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasman VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, DK
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1DLantai 7 Semarang;. Direktur/Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Cepu, bertempat tinggal di Jalan GangDiponegoro Il/2 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,diwakili stafnya Sri Wahyuningsih, SH., Juharul Umam,Muhammad Rafiq berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18Nopember 2009;.
bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dailildalil :1;Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah pelaksanaan lelang yangbertentangan dengan peraturan hukum dan syaratsyarat lelang yangdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2007 sesuaiRisalah Lelang No.532/2007 Kantor Pelayanan Kekayaan
55 — 21
Perdata- MULYONOLawan- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDEMPUAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN, yang beralamat di Jalan Kenanga No. 99PADANGSIDEMPUAN, selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat ;Dalam hal ini diwakili oleh 1. Frans Sihombing,Jabatan Pelaksana, 2. Arizaldhy Satria Nugraha,Jabatan Pelaksana, berdasarkan Surat Tugas NomorST37/WKN.02/KNL.04/2017 tertanggal 03 Februari2017;2. PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, yang beralamat di Jalan Ahmad YaniNo. 60.
Tentang dasar qugatan yang obscuur libela)e)Bahwa dasar gugatan Penggugat tldak jelas, apakah mempermasalahkantentang pelaksanaan eksekusi lelang atau proses kredit yang terjadl balkketika pelepasannya, penagihannya ketlka macet atau tentang prosespelelangan yang dlilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Padang Sidempuan;Bahwa dasar keberatan keduanya yaitu pelaksanaan lelang dan prosespelepasan serta penaglhan kredi ttidak dapat digabungkan menjadi satukesatuan, sebab masingmasing
berdiri sendiri dan pihak pelaksanaannyajuga berbeda;Bahwa dasar keberatan Penggugat mengenal pelaksanaan lelang lebihcenderung kepada perbuatan melawan hukum dan subjek pelaksanaadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PadangSidempuan (Tergugatl), caeat hukum serta tidak sah karena tldak didasarkanpada ketentuan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun1996. Padahal pasal 26 menjelaskan selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,peraturan mengenal eksekusl hypotheek yang ada pada mulai berlakunya UndangsUndang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
36 — 23
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
67 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, dkk.
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA;yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia (A.n. Menteri Keuangan) MHadiyanto,berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3 Jalan Dr.
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
RACHMADI PRAYOGO; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV CS.
542 — 61
SUYANTO vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
Tirtoyoso Batas No. 95 A RT 10RW 12 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa Tengah;Selanjutnya disebut sebagai ; + === = 22222 2= ===ween ee cece eee eeeeeeeeeeeeeees PEMBANDING / PENGGUGAT;Nama : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SEMARANG;~Tempat Kedudukan : Jl.
Yasira R : Pelaksana Seksi HWukum dan Informasi KPKNLSemarang; Dengan alamat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Semarang, Gedung Keuangan Negara Il JI.
234 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V vs ISMAIL HIRAWAN
PUTUSANNomor 231 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA V, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, RT 9/RW1, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LL.M. dan kawankawan, selaku pejabat dan pegawaiBiro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cg. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cg. KPKNLJakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23November 2016;Pemohon Kasasi;LawanISMAIL HIRAWAN, bertempat tinggal di Rontgen Nomor 4,Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada NasarAmbarita, S.H., M.Hum.
Juncto Nomor2279/K/PDT/2013;Menyatakan Pelaksanaan sita berdasarkan Surat Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor SHalaman 2 dari 8 hal. Put.
Menyatakan pelaksanaan sita berdasarkan Surat Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. No.$1534/VVKN.07/KNL.05/2013 tanggal 24 Juli 2013 jo. BeritaAcara Penyitaan No.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA Vtersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.
132 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSLIMIN VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO, dkk.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PURWOKERTO, berkedudukan diJalan Pahlawan Nomor 876, Kota Purwokerto, diwakilioleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal KementerianKeuangan Republik Indonesia qq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia qq. Pemerintah Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;2.
Mengajukan permohonan penangguhan agar Penggugat dapat diberitempo menutup sisa kredit/pelunasan kredit hingga bulan Januari 2013;Bahwa pada saat negosasi tawar menawar belum mencapai titik temu,ternyata Bank Danamon (Tergugat 1) telah melayangkan suratpemberitahuan, akan melaksanakan Lelang pada tanggal 12 September2012 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL(Tergugat 3);Bahwa ketika tanggal 12 September 2012, petugas LPKI (wakil Penggugat)hadir ke tempat kantor pelaksanaan lelang
Tanggal 12 September 2012 Sertifkat Sertifikat Hak Milik Nomor 95 a/nMuslimin telah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (Tergugat 3);b. Bahwa Hak Tanggungan Nomor 01743/2009 Peringkat II berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 11 Agustus 2009 Nomor611/KJB/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ratnawati, S.H.(Tergugat 2) selaku PPAT telah di Roya senilai Rp87.500.000,00(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);c.
Kementerian Keuangan Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Purwokerto selaku (Instansi) atasan TergugatIIIPurwokerto bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut;2.2.
Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokertobukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara,dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat III adalah PemerintahRepublik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IXDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.