Harga yang disesuaikan menurutharga nilai jual objek tanah (NJOP), tembok, bangunan dan lain adalahsebagai berikut:a. Harga pagar tembok/bangunan sekarang Rp. 100.000.000,00;b. Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanah hakmilik Penggugat @Rp. 6.000.000,00 Rp. 1.842.000.000,00;c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00;d. Harga Pengganti Saham, PPH, dll Rp. 50.000.000,00;e.

Harga pengganti tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugat @Rp. 6.000.000 x 307m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga pengganti tanaman Rp. 30.000.000,00Hal.9 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Berd. Harga pengganti saham Rp. 50.000.000,00e.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e. Total Harga Pengganti Wajar Rp. 2.022.000.000,008.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e.

adalah 3100/M2 itu harga NJOP tahun2014 ;Hal.19 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Ber Bahwa setahu saksi harga NJOP pada tahun sebelumnya adalah285.000/M2 ; Bahwa setahu saksi di komplek RT 04 harga tanahnya adalah Rp.10.000.000 sampai Rp. 11.000.000/M22.

Negara / Daerah sebesar Rp.4.2Millar dengan asumsi sepihak dari Termohon bahwasanya harga tanah di Malaseraseluas 14 Ha semestinya adalah Rp.3000.000, per M2 maka Pemohon sanggupmemberikan penjelasan sebenarbenarnya sebagai berikut: Pemkab Nagekeosepakat menetapkan harga tanah dengan Pemohon sebesar Rp.40.000, per M2melalui kajian yang dilakukan oleh tim kajian pembangunan rumah tapak danrumah sederhana bagi Masyarakat Kabupaten Nagekeo Malasera Mbay hasilkajian tim penaksir dan penilai menegaskan NJOP

PBB adalah sebesar Rp.27.625,per M2 yang didasarkan pada tanah Malasera merupakan tanah marginal yangbelum ditetapkan NJOP nya secara admmistrative lokasi tanah Malasera masukKelurahan Dhawe dengan standar NJOP tertinggi adalah senilai Rp.5.500 per M2selanjutnya atas dasar penetapan harga oleh tim pengkaji maka Pemkab Nagekeomelepas tanah kepada Pemohon dengan harga Rp.40.000, per M2 sehingga dengankata lain terdapat selisih harga yang justru menguntungkan Pemkab Nagekeo yaituRp.40.000, dikurangi

Rp.27.625, = Rp.12.375, per M2 ; Rujukan hukum daripenetapan harga tanah diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan barang milik Negara / Daerah pasal 39 ayat (3) yaitu :Penilaian barang milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah12.13.menggunakan NJOP selain itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik Daerah pasal

52ayat (1) yaitu Penilaian barang milk daerah sebagaimana dinaksud dalam pasal 50dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkanpenilai independent yang bersertifikat di bidang penilaian asset ayat (2)menyatakan : Penilaian barang milk daerah berupa tanah dan / atau bangunandilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendahmenggunakan NJOP; Bahwa sampai dengan Permohonan Praperailan ini didaftarkan maka Termohonsama sekali tidak memiliki hasil audit

Perindo No.221 063Develop Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x 4% x NJOPment m? x tahun m? x tahun NJOP x m* x x m* x tahunCharge tahun(DC)Sumbang Rp. 0,45%x NJOP x 0,65% x 2,5% Xan 1.500, m? x tahun NJOP x m? x NJOP x m? Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 397/Pdt/2018/PT MDN Pemeliha x m x tahun x tahunraan tahunPrasarana (SPP)Administr 0,50% x 1% x NJOPasi NJOP x m*x x m* x tahuntahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap adanya perubahan tarif sewalahan diKawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan akandimusyawarahkan dan terlebin dahulu disosialisasikan kepada ParaPelaku Usaha Perikanan;Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m*)/ tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 5 Tahun = Rp. 55,680,000 2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 600.00 M2 x 1 Tahun = Rp. 6,960,000 3.

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 5 TahunRp.228,752,000.2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464,000, x 2,465.00 M2 x 1 Tahun3.

,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) tahun 2011 seharga Rp555.652.000,00 (lima ratus limapuluh lima juta rupiah enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);e Tanah dan bangunan terletak di Desa Lebak Anyar RT. 04 RW.02, Kecamatan Pasawahan, seluas + 476 M?, dengan NJOP sesuaiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 sehargaRp56.392.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluhdua ribu rupiah);e Tanah seluas + 458 M?

, terletak di Desa CiwarengRT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuaiSPPT tahun 2011 seharga Rp41.880.000,00 (empat puluh satu jutadelapan ratus delapan puluh ribu rupiah);Tanah seluas + 150 M?, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01,Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011seharga Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluhribu rupiah);Tanah dan bangunan seluas + 344 M?

, terletak di Desa CiwarengRT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuaiSPPT tahun 2011 seharga Rp59.456.000,00 (lima puluh sembilanjuta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Tanah dan bangunan seluas 223 M?, terletak di Kelurahan NagriKidul, RT. 24, RW. 03, JI. Kampung Halim dengan NJOP sesuaiSPPT tahun 2011 seharga Rp128.255.000,00 (seratus dua puluhdelapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Tanah + 5.000 M?, terletak di Desa Taringgul Tonggoh RT.

, dengan NJOP sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 sehargaRp56.392.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh dua riburupiah);3.3. Tanah seluas + 458 Mz?, terletak di Desa Citalang, Rt. 06 RW. 02,Kecamatan Purwakarta, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp16.488.000,00 (enam belas jutaempat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);3.4.

Tanah dan bangunan seluas + 240 Mz, terletak di Desa Ciwareng RT. 03RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun2011 seharga Rp41.880.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratusdelapan puluh ribu rupiah);3.5. Tanah seluas + 150 M?, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01,Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 sehargaRp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);3.6.

Kelas A43 NJOP Per M2Rp1.200, Total NJOP Per M2 Rp3.000.000, Pajak Bumi dan Bangunan yangharus di bayar Rp3.000, selanjutnya diberi tanda bukti T13b;Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Min15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak DaerahTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, Nama dan Alamat WajibPajak Sukirman Jalan Suadaya Blk RT. 3 RW.

Kelas A412 NJOP Per M2Rp2.450, Total NJOP Per M2 Rp6.125.000, Pajak Bumi dan Bangunan yangharus di bayar Rp6.125, selanjutnya diberi tanda bukti T13e;18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak DaerahTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Nama dan Alamat WajibPajak Sukirman Jalan Swadaya Bag BIk RT. 8 RW.

O Malinau Kota,Malinau, Letak Objek Pajak Jalan Swadaya SMP RT. 8 RW. 0 Malinau Kota,Malinau, Objek Pajak Bumi Bangunan, Luas 2.500 M2 Kelas 081 NJOP PerM2 Rp64.000, Total NJOP Per M2? Rp160.000.000, Pajak Bumi danBangunan yang harus di bayar Rp160.000, selanjutnya diberi tanda buktiHalaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Min20.

O Malinau Kota,Malinau, Letak Objek Pajak Jalan Swadaya SMP RT. 8 RW. 0 Malinau Kota,Malinau, Objek Pajak Bumi Bangunan, Luas 2.500 M2 Kelas 081 NJOP PerM2 Rp64.000, Total NJOP Per M2? Rp160.000.000, Pajak Bumi danBangunan yang harus di bayar Rp160.000, selanjutnya diberi tanda buktiHalaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Min24.

; Bahwa cara menghitungnya adalan NJOP X luas lahan, tetapi jika adabangunan NJOP X luas bangunan juga, kemudian ditotal lalu hasilnyadikurang Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

NJOP, karenasebelumnya terdakwa Drs.

Maka berapa penghasilan yang didapat dari hotel tersebut,dapat menentukan NJOP nya ;Bahwa harga NJOP ditetapkan 1 tahun sekali per Januari ;Bahwa dalam menentukan NJOP datadatanya diambil dari datadata transaksiyang bisa berasal darimanapun, utamanya dari laporan PPAT seperti Camatatau Notaris sesuai dengan pasal 21 UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) yang menyatakan pejabat yang terkait langsungdengan jual beli tanah wajib melaporkan tiap bulan ;Bahwa menurut Ahli, NJOP tidak

NJOP tanah matang lebih mahal karena ada perhitungan biayapematangannya ;Bahwa menurut Ahli antara tanah yang telah bersetifikat dengan tanah yangtidak bersetifikat, harga NJOP nya tidak ada perbedaan. Sama saja, karenadidalam aturan pasal 1 ayat 3 (6) UU No. 12 tahun 1985, NJOP tersebut adalahharga ratarata.

,harga NJOP nya, berapa ? Dan harga standard pemerintahnya berapa ?, tinggaldibagi 3.

dan sampel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)SPPT PBB berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) a.n. Syamsu Nur di Komplek Perumahan Korpri Blok A1,dengan NJOP sebesar Rp. 103.000/m?

HASBI.Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yangmembahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran hargayang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksirsendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,/m2~b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,/m2c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,/m2.Dijumlahkan lalu dibagi 3: menjadi Rp. 132:500,/m2Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan

HASBI yangee raliinat di JI, HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung PermaiSamarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut Ktnuidien ditetapkanoleh Panitia: Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.TSMR/V/2007. tanggal 16.

Mei 2007 tentang Penetapan Besamya Gant :rugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardaaduk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda llir KotaSamarinda, yaitu. besarnya uang ganti kerugian/ santunan. tanah yangdimaksud. ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktorfaktor lokasitanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas sist utilitasserta keadaan lingkungan untuk lokasi

jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Mir/II1/2007 tgl.06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOPadalah Rp.5.000,Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006; 2007dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas haksertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp. 4.000. 000, luas tanah 500m2, harga per meter Pemegiadalah Rp. 8.000,, dengan NJOP

adalah Rp. 7.150,= tertinggi Rp. 138.000.000, dengan: luas tanah:19.235m2 harga permeterpersegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007~sebesar Rp. 4.063.990.750,00, dengan rincian sebagai berikut :1.

dalamhal ini para Penggugat juga mengetahuinya ;Bahwa setelah dilakukan tindakan tersebut diatas, maka Tergugat II padatanggal 5 Mei 2009 melaksanakan lelang atas obyek yang terdapat pada HakTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) ;Bahwa hal yang lebih aneh atau janggal bagi Para Penggugat dalamTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) yang ditawarkan olehTergugat melalui Tergugat II hanya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus limabelas juta Rupiah) jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

bahwasanya harga limit tanggungan tersebut ditaksir sekitar Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta Rupiah) ;Bahwa di dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadapHak Tanggungan tersebut, Tergugat Ill telah dinyatakan sebagai pemenanglelang ;Bahwa adapun harga yang dibayarkan oleh Tergugat Ill atas baranglelang tersebut adalah sebesar Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa secara hukum, maka harga tersebut sangat jauh dibawah hargaNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) berdasarkan surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0051674 tertanggal28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enamratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kecurigaan dan dapatdiduga telah terjadi persekongkolan diantara Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam melakukan lelang terhadap objek perkara dibawah hargayang seharusnya baik didasarkan pada nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)maupun Harga Umum Pasar (HUP

Nilai jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalamhal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan ;c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;d.

Keuangan Nomor293/KMK/09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Pasal 24 jo. menteri KeuanganNomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 28", yang mana hal iniseharusnya menjadi acuan dan pedoman Judex Facti Pengadilan TinggiMedan di dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa harga limit yangtidak didasarkan pada NJOP sepatutnya dikesampingkan atau tidak pertimbangkan ;Bahwa selain Termohon Kasasi 1/Pembanding/Tergugat telahmenetapkan harga limit dibawah NJOP dan harga pasar, juga TermohonKasasi /

Meares Soputan Mining, NPWP01.061.576.3823.001, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan LikupangTimur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, perhitungan NJOPTanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2019 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total 102.652.706.80NJOP) 0Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB eeePersentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ataspenetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 sebesarRp82.742.916.000,00; yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp183.735.088,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 102.652.706.800Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 102.644.706.800Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus dibayar 183.735.088 Menimbang

Bahwa berdasarkan SPPT tahun 2015, NJOP atas tanah milik PELAWANseluas 681 meter persegi dengan Sertfikat Hak Milik no 683/Setu adalahsebesar Rp 2.176.000 per meter persegi atau total nilai harga tanahtersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.481.856.000.Sedangkan NJOP atas tanah seluas 2406 meter persegi dengan SerttfikatHak Milik no 684/Setu adalah sebesar Rp 2.176.000 atau total nilai hargaHal 3 dari 9 hal. Putusan no. 365/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Tim11.12.13.14.15.16.tanah tersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp5.335.456.000.

Nilai ini jauh dibawah Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP), yang setidaktidaknya bernilai Rp 6.817.312.00018.Bahwa, menurut hukum adalah merupakan perbuatan lelang yangtidak patut dan tidak berkeadilan karena sangat merugikan hakhakdan kepentingan PELAWAN atas obyek sengketa dan II ;19.Bahwa, oleh karena transaksi pelelangan yang telah dilakukan olehTERLAWAN I, Il, dan Ill tidak mendasar pada asas kepatutan dan keadilanmaka dapat dianggap perbuatan transaksional pelelangan atas obyeksengketa dan Il sehingga

MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBRa Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP )

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009 tentangInformasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor :S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwaBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendahCRP )1.

di Kampung BangunSari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur KotaTanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yangditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000. ( seratuslima puluh ribu ) rupiah per Meter pesegi, sedangkan pihak Panitia Penilai HargaTanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.M2 ( enam puluh empat ribu ) rupiahper Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah sertamempedomani nilai jual Objek Pajak ( NJOP

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesar Rp11.500 per m?

Putusan Nomor 912/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp66.996.700.000,00 dengan perincian sebagaiberikut: SPPT PBBURAIAN NJOPLuas (m2) NJOP (Rp)(Rp/m2)BUMI 2.912.900.000 11.500 33.498.350.000.000BANGUNAN NJOP sebagai 33.498.350.000.000DPPNJOPTKP NJOP 33.498.350.000.000NJKP (40%) 13.399.340.000.000PBB 66.996.700.000TERUTANG(0,5%) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

(Nilai jualobjek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 700.000.000.,.* Hipotik tahap II senilai Rp. 66.000.000.,.* Hipotik tahap III senilai Rp. 86.000.000,.SHM No. 11/Desa Paccing tanggal 31 Desember 1981,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 430.301.000, (Empatratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 16 dari 28 Hal.

ratus lima puluhdua ribu rupiah) dan lantai jemur senilaiRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 150.000.000..SHM No. 245/Desa Paccing tanggal 10 Mei 2002,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 69.101.000, (Enampuluh Sembilan juta seratus satu ribu rupiah) dan lantaijemur senilai Rp.30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang

tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 17 dari 28 Hal.

No.822/Pdt.G/2020/PA.Wip9.69.79.8* Hipotik tahap senilai Rp. 80.000.000..SHM No. 26/xxxx XxXxxxxxx tanggal 11 Mei 2005,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 68.404.000, (Enampuluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 50.000.000..SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei2007, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 57.600.000.

(Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 128.000.000.,.SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15September 2009, dengan Taksasi tanah senilai Rp.108.450.000, (Seratus delapan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objekpajak), dengan pengambilan hutang yaitu

Minahasa Utara, Sulawesi Utara,perhitungan NJOP Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar PengenaanPBB dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2012 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp)NJOP untuk penghitungan PBB Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) luran Tetap (Deadrent) 6.792.263Penerimaan Kotor 19.995.705.825PBB dari Penerimaan Kotor 19.995.705PBB yang harus dibayar 26.787 .968PBB yang sudah dibayar 25.321.088Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 1.466.880Denda

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.833.600,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp)NJOP

dengan NJOP per M?

Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 243.000,002 JUNIAH Gading Kirana Akta Jual Belli Rp.TJAKRAWALA Timur VI G7/60 Rt. No. 1362/2011 600.000010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M?GadingKotamadya NJOP Per M? Jakarta Utara Rp. 160.000,00 DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYA Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 3454 K/Pdt/2017 PURNAMA HALIMJl. Mangga BesarSertifikat HakRp.

NJOP Per M?Rp. 285.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik Nomor 281/ 2.062.000Desa PantaiMakmurDengan Luas433 M?NJOP Per WM?Rp. 537.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik Nomor 600.000282/DesaPantai MakmurDengan Luas2.106 M?NJOP Per M?Rp. 285.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik No. 181/ 3.090.000Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M?NJOP Per M? Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 3454 K/Pdt/2017 Rp. 537.000,00 Sertifikat Hak Rp. Milik Nomor283/DesaPantai Makmur Dengan Luas2.106 M? NJOP Per M?

NJOP Per M?Rp. 200.000,00 Sertifikat Hak Rp. Milik No. 170/Desa PantaiMakmur Dengan Luas300 M? NJOP Per M?Rp. 200.000,00 Akte Jual Beli Rp.No. 481 / 2013 3.090.000Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M? NJOP Per M?

Nilai NJOP danNilai Pasar, 3. Lokasi tanah antara bidang satu dengan bidang lain (videHalaman 32 dari 37 hal. Put.

2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Bandingtelah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP2468/WPUJ.07/2014tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atasSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam Rupiah)Luas (M*) NJOP

/M*Uraian KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Bandingsajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihKeberatan(a) (b) (c) (d)=(c)(b)1 Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 2 Bangunan (M*) 3 NJOP Per M7140,00140,00140,00 NJOP4

Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapbkan sebesar40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, makaperhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilaipermukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.00002 Bangunan (M) 03 NJOP Per

M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008 PBB yang terutang 2.300.142.400,00 Menurut Pemohon Banding:Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract PSC)Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Bandingingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukanbanding atas keputusan Terbanding

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) Kelas NJOP PER m2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP

tersebut yang ditetapkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Penetapan lelangtanggal 09 Juli 2018 melalui surat Nomor : 4136/KCVI/ADK/07/2018sebesar Rp. 4.200.000.000, (empatmilyar duaratus juta rupiah);.Penetapan nilai limit yang demikian tersebut sangatlah merugikanPenggugat dan jauh dari asasasas lelang yang berlaku terutama asaskeadilan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat,karena nilai limit tersebut jauh berada di bawah harga pasar maupunnilai objek pajak (NJOP

Bahwa adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah dan bangunanmilik Penggugat yang dijadikan agunan tersebut pada tahun 2018adalah sebesar Rp. 5.266.450.000, (limamilyar duaratus enampuluhenam juta empatratus limapuluh ribu rupiah) yang dapat dilihat dariSurat Pemberitanuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2018.

enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),apabila kekurangan dihitung dari NJOP agunan sebesar Rp.5.226.450.000, (Lima Milyar Duaratus enampuluh enam juta empatratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga minimal dari nilailimit lelang;10.Bahwa terlebih lagi, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan11.dengan objek jaminan tidak diberitahu maupun dilibatkan dalammenetapkan nilai limit tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II, padahalnilai limit lelang yang ditetapkan Tergugat jauh berada

di bawah hargapasar dan NJOP, hal ini tentunya juga telah melanggar asasasas lelangyakni asas keterbukaan dan asas akuntabilitas yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II;Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat dan Tergugat II terkesansangat dipaksakan dan tergesagesa, padahal perjanjian kredit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT belum jatuh tempo dan masih tersisabanyak waktu dan kesempatan guna mencari bentuk penyelesaian kredityang lainnya, seperti memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmenjual

Bahwa perbuatan Tergugat III yang tetap membeli objek jaminan melaluilelang dengan nilai di bawah NJOP telah dapat membuktikan Tergugat IIIsebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,.

Nilait tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya denganmemperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP)tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.

dan harga umumratarata;49Bahwa Tahun 2006/2007 NJOP di Bumiberingin3.00.000,400,000,;Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;Bahwa atas keterangan saksi terdakwa dan terdakwa Ilmenyatakan tidak tahu..

) tanah pada SPPT PBB tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 2.176.000, /M2 sedangkan pada SPPT PBB tahun 2006 NJOP sudah Rp. 3.573.000, / m2dan mengurangi jumlah luas bangunan yang sebenarnya 720 M2 menjadi 320M2.

Perhitungan diatas, didasarkan pada NJOP Bumi / Tanah berdasarkan SPPTPBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBB Tahun 2010dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelas menengah dan hargatanah berdasarkan harga rill sekarang.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas penentuan besarnya Nilai Limit dan HargaLelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karena tidak patutdan melanggar perundang undangan yang berlaku maka lelang tersebut harusdinyatakan batal.10.

, hargapasar dan faktorfaktor lain ;Sedangkan NJOP yang dipakai oleh Tergugat I dalam penetapan limit adalahNJOP tahun 2009 hal ini sesuai dengan surat Tergugat II tentang penetapanhari dan tanggal lelang Nomor : S1629/WKN.7/KNL.03/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada SPPT PBB tahun 2009 dariobjek jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 2.013.000, (dua juta tiga belas riburupiah) per meter ;6) Penetapan Harga Limit oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan

MenteriKeuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyakni antara lain NJOP, Harga Pasar dan Faktorfaktor lain (yangmempengaruhi harga) ;7.

untuk tahun pajak 2009Menimbang, bahwa oleh karena lelang atas obyek lelang dilakukan pada tanggal18 Juni 2010, maka NJOP yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penetapanharga limit adalah NJOP tahun 2009 tersebut di atas yaitu Rp. 2.013.000/M?

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,b.

dan harga umumratarata;eBahwa Tahun 2006/2007 NJOP~ di Bumiberingin3.00.000,400,000,;e Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;e Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;eBahwa atas keterangan saksi Terdakwa Il/ SjariefHidayatulloh,SH menyatakan betul permohonan hak tanahmenjaadi hak pakai adalah ditandatangani oleh Terdakwaselaku

hanya utuk nilai pajak dan bangunan;e Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa /Sjarief Hidayatullohmengajukan pertanyaan :e Pada tahun 2006 NJOP sebesar Rp.394.000, per meter, untuktahun 2007 apakah ada perubahan nilai NJOPnya, dijawab saksiuntuk tahun 2007 NJOP tanah berubah menjadi Rp.494.000.per meter;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa /Sjarief Hidayatullon dan Terdakwa IlI/ Wahyudimenyatakan benar.16.Drs.