Ditemukan 511 data
68 — 39
Dengan tidak disebutkannya kapan dan bagaimanaterjadinya perkawinan antara Haji Aripin bin Amag Adam dengan Inaq Supribinti Amaq Jawisah, maka status hukum atau nominasi terhadap hartapeninggalan yang ada menjadi sangat sumir dan tidak bisa ditentukan secarapasti apakah harta tersebut merupakan harta bawaan, hibah atau warisandari masingmasing pihak;b.
39 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakarta), berkedudukan selaku KetuaPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentinganumum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadapinventarisasi dan pendataan untuk nominasi
Usaha tambak seluas 2.695 m2 dengan batasbatas: Sebelah Utara : Purwoko; Sebelah Timur : Bono Purnomo; Sebelah Selatan : Kusworo; Sebelah Barat : Bono Purnomo;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku DaftarNominatif Desa Jangkaran
Terbanding/Terdakwa : MUSLIH AHMAD, SE bin AHMAD BASYIR
159 — 303
rupiah) kepada 70 orang AnggotaKOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran namanama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjamandan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenaiHalaman 18 dari 82 halaman putusan No. 13/TIPIKOR/2017/PT.BDGpenyaluran dana pinjaman yang seolaholah telah diterima oleh 70 oranganggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 oranganggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi
dana pinjaman dari LPDB senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) kepada 70 orang Anggota KOHIPPI yangdinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran namanama definitifpenerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjaman dan perbuatanpengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenai penyalurandana pinjaman yang seolaholah telah diterima oleh 70 orang anggotaKOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 orang anggotaKOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi
dana pinjaman dari LPDBsenilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) kepada 70 orang AnggotaKOHIPPI yang dinominasikan mendapat dana pinjaman sesuai lampiran namanama definitif penerima dana pinjaman pada saat pencairan dana pinjamandan perbuatan pengurus KOHIPPI yang telah membuat laporan fiktif mengenaipenyaluran dana pinjaman yang seolaholah telah diterima oleh 70 oranganggota KOHIPPI padahal dana pinjaman tersebut disalurkan kepada 45 oranganggota KOHIPPI yang tidak termasuk kedalam daftar nominasi
48 — 26
No. 11/PID.SUSTPK/2016/PT.BTNdan ditunjukkan kepada Petugas Verifikasi untuk dicocokkan antara KTP danKPS serta daftar nominasi, setelah cocok RTS menandatangani atau membericap jempol pada daftar nominasi, kKemudian RTS langsung ke loket untukdiscan barcode yang ada di KPS yang bersangkutan dan selanjutnya RTSmenerima dana PSKS sesuai jumlah yang ada di rekeningnya;Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana PSKS tanpa adanya KPS,KTP dan KK serta pembayarannya diwakili bukan kepada anggota keluargadan
19 — 4
Satria SakaPerdana pada tahun 2001 melakukan pembelian BBM solar melalui penerbitan PNBP/DOsebanyak 114 (seratus empat belas) lembar dengan jumlah BBM solar sebanyak/sekitar4.930.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu) liter atau senilai Rp.5.213.900.000,(lima milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembelian solar ini sesuaidengan nominasi harga subsidi tetapi teryata tidak diloading ke kapal nelayan milik PT.Satria Saka Perdana melainkan diloading ke kapal asing yang
pada saat itu mendudukijabatan sebagai Kepala Depot Pertamina Sorong, tetapi Terdakwa tidak mencegah ataumengambil tindakan bahkan Terdakwa sempat mengawasi penyaluran BBM Solar tersebutbersama dengan Agus Putranto Gambar selaku Petugas Pengawas penerimaan, penimbunandan penyaluran ; Bahwa Terdakwa seharusnya melaporkan penyaluran terhadap BBM Solar yang tidaksesuai dengan PNBP/DO tersebut kepada Kepala Penjualan UPMS VIII Jayapura supayadiambil tindakan antara lain berupa penghentian penyaluran nominasi
105 — 18
Yogyakarta), berkedudukanselaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah KabupatenKulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksananpengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagaipihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataanuntuk nominasi
Untuk Tambak seluas 1471 m2 yang terletak tanah di: DesaJangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo; dengan batasbatas: Sebelah Utara: Komaedi Sebelah Timur : Jalan Sebelah Selatan : Bono Purnama Sebelah Barat: SuyantoBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian,masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukanidentifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan
113 — 18
PembangunanBandara Baru Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; BahwaTermohon Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untukkepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan,persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksudHalaman 3 dari 65 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Wat04.05.06.dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 PerpresNo. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawabterhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi
Angkasa Pura Persero), adalahpihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukanpembayaran ganti kerugian, baik fisik maupun non fisik, kepada wargayang terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampakrencana proyek pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan
67 — 6
Ahli SUDJARWADI S.H :Bahwa saksi bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri ;Bahwa ciriciri uang nominasi Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tahun emisi2004 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011 tanggal1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank IndonesiaNomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran uang kertas rupiahpecahan Rp.100.000.
54 — 13
Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberiannilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampakdalam area Rencana Pembangunan Bandara Baru
Hadi Sumarto ; Sebelah Selatan : Pak Jaman ; Sebelah Barat : Pak Gunawan ;04.Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan ,sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kab.
40 — 9
Yogyakarta), berkedudukan selaku KetuaPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 sertasebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi
Sebelah Timur : Sutimo Sebelah Selatan: Supangat Sebelah Barat : Sido SarsanBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampakrencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten KulonProgo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh TermohonKeberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kab.
46 — 18
Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakartadi Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakanmelalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi
Sebelah Barat : JalanBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk areaterdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh TermohonKeberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kab.
100 — 11
Yogyakarta), berkedudukanselaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah KabupatenKulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksananpengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagaipihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi dan pendataanuntuk nominasi
Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta; batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara: Suyanto Sebelah Timur : Paroji Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani Sebelah Barat: RositBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian,masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukanidentifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan , sebagaimanadimaksud dalam Buku Daftar Nominatif
24 — 6
alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohonadalah bukti surat (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermateraicukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominasi
74 — 21
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diHalaman 2 dari 50 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Wat02.03.04.Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawabterhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi
Untuk Tambak seluas 1559 m2 yang terletak tanah di: Desa JangkaranKecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo; dengan batasbatas: Sebelah Utara i Poniran Sebelah Timur : Poniran Sebelah Selatan : Sulis Sebelah Barat: JowikartoBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan
119 — 132
Adapun ruang lingkupoperation Policy tersebut adalah: Nominasi Kapal Policy;e Sailing Instruction;e Daily Reporting & Response;e Biaya Koordinasi;e Loading & Unloading Manajemen Agen;Bahwa tujuan pemberlakuan Operation Policy and Prosedure adalah untukmemberikan gambaran aktifitas dan kontrol yang memastikan seluruharmada PT. PSJ dapat beroperasi secara optimal, termasuk armada PT.
Adapun ruang lingkupoperational policy tersebut adalah :e Nominasi Kapal Policy;e Sailing Instruction;e Daily Reporting & Response;e Biaya Koordinasi;e Loading & Unloading Manajemen Agen;Bahwa tujuan pemberlakuan Operation Policy and Prosedure adalah61011untuk memberikan gambaran aktifitas dan kontrol yang memastikan seluruharmada PT. PSJ dapat beroperasi secara optimal, termasuk armada PT.
112 — 21
Yogyakarta), berkedudukanselaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Wilayah KabupatenKulon Progo; Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksananpengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahanhasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagaipihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi
Sebelah Barat : SuwandiBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian,masuk area terdampak rencana pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukanidentifikasi dan pendataan oleh Termohon Keberatan l,sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kab. Kulonproigo, Tentang:Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kepentingan UmumPembangunan Bandara Baru Kab.
47 — 2
Satria SakaPerdana pada tahun 2001 melakukan pembelian BBM solar melalui penerbitan PNBP/DOsebanyak 114 (seratus empat belas) lembar dengan jumlah BBM solar sebanyak/sekitar4.930.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu) liter atau senilai Rp.5.213.900.000,(lima milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembelian solar ini sesuaidengan nominasi harga subsidi tetapi teryata tidak diloading ke kapal nelayan milik PT.Satria Saka Perdana melainkan diloading ke kapal asing yang
pada saat itu mendudukijabatan sebagai Kepala Depot Pertamina Sorong, tetapi Terdakwa tidak mencegah ataumengambil tindakan bahkan Terdakwa sempat mengawasi penyaluran BBM Solar tersebutbersama dengan Agus Putranto Gambar selaku Petugas Pengawas penerimaan, penimbunandan penyaluran ; Bahwa Terdakwa seharusnya melaporkan penyaluran terhadap BBM Solar yang tidaksesuai dengan PNBP/DO tersebut kepada Kepala Penjualan UPMS VIII Jayapura supayadiambil tindakan antara lain berupa penghentian penyaluran nominasi
55 — 24
Bahwa Termohon Keberatan selakupelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melaluitahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danPasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberiannilai ganti kerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampakdalam area Rencana Pembangunan Bandara Baru
FAROuJI, terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara : Sutimo ; Sebelah Timur : Kusworo ; Sebelah Selatan : Marjuki ; Sebelah Barat : Marno ;04.Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk area terdampakrencana pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh
71 — 13
Yogyakarta), berkedudukan selakuKetua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanBandara Baru Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; BahwaTermohon Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untukkepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan,persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksuddalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 PerpresNo. 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadapinventarisasi dan pendataan untuk nominasi
SurmiSebelah Timur : SalimanSebelah Selatan: Jalan Usaha TaniSebelah Barat : SupangatBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampakrencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten KulonProgo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh TermohonKeberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kab.
71 — 26
, yang terletak di: Desa Jangkaran Kecamatan TemonKabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; dengan batasbatas :Sebelah Utara : KomaidiSebelah Timur : AmbyahSebelah Selatan : Suwandi, dan DwSebelah Barat : DwBahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan I
Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonHalaman 3 dari 73 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Wat04.05.06.Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres No. 71 Tahun 2012 sertasebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi