SETYA NOVANTO dan IDRUS MARHAM, dalamkedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris JendralDewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Indonesia, berkedudukandi Kantor Pusat DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni,Kecamatan Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini kesemuanyamemberi kuasa kepada Rizet Benyamin Rafael, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Pasar Baru RT010/RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, KabupatenManggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkanHalaman 1 dari 23

dengan berat 2,00 gram diakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Andi saputra dan Bambang Novianto dan saksiMasagus Muhammad Fahmi (semuanya anggota Pol) sedang mengobrol dikantn Pokes tibatibaHandphone saksi Andi Sustra (anggota Polri) berbunyi dan memberikan informasi bahwa Terdakwayang beralamat di Desa celikah Kecamatan kota Kayuagung sedang mengkonsumsi Narkotika jenisshabushabu mendapat informasi tersebut saksi Andi saputra dan Bambang Novanto

RICARD DONOVAN NOVANTO, Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Buruh, yang beralamat di Dusun Maju Sari TR. 69 RT/RW 001/006 Desa Ungai Rada Dua Kecamatan Terentang,dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSUJAK ARIANTO, Pengurus Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Sungai Duraian Laut, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan No.

Ptk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak,yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:RICARD DONOVAN NOVANTO, LakiLaki, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Buruh,yang beralamat di Dusun Maju Sari TR. 69 RT/RW 001/006 Desa Ungai RadaDua Kecamatan Terentang,dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSUJAKARIANTO, Pengurus

Setya Novanto dan Joko S. Tjandra oleh Mabes Polri dan olehPanitia Knusus Penyelidikan Kasus Bank Bali dari Komisi VIII DPR ;bahwa pemeriksaan oleh Mabes Polri dilakukan pada tanggal 20Agustus 1999 untuk Direktur Penggugat dan tanggal 30 Agustus 1999untuk Direktur Utama Penggugat, sebagaimana ternyata dari SuratPanggilan No. Pol.SP/561B/VIII/1999/Serse Ek tanggal 16 Agustus 1999Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006untuk Direktur Penggugat (bukti P4) dan Surat Panggilan No. Pol.

CNN Indonesia (bukti P10)Untuk Ketiga Kali, Setya Novanto Mangkir Pemanggilan Kejagung(www.cnnindonesia.com, tanggal 27 Januari 2016);Dikutip dari berita tersebut Prasetyo (Jaksa Agung) menyatakan Setyadapat langsung dipanggil karena diduga telah melakukan tindak pidanakhusus berupa pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannyadengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia kala itu, MaroefSjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid pada Juni tahun lalub.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Setya Novanto Mangkir Dari Pemanggilan Kejaksaan (www.bbc.com,tanggal 13 Januari 2016);. Liputan6 (bukti P12)Jaksa Agung: Dugaan Pidana Setnov Tak Terpengaruh Hasil MKD(http://news.liputan6.com, tanggal 7 Desember 2016;Dikutip: Yang jelas indikasi itu ada, makanya kita dalami. Inikan di depanmata. Kejadian ini ada indikasi mufakat yang merugikan.

Bukti P10 : Fotokopi untuk ketiga kali, Setya Novanto Mangkir PanggilanKejagung;11. Bukti P11 : Fotokopi Setya Novanto mangkir, Kejagung berencana panggilulang;12. Bukti P12 : Fotokopi Jaksa Agung: Dugaan Pidana Kasus Setnov TakTerpengaruh Hasil MKD;13. Bukti P13 : Fotokopi Universal Declaration of Human Rights;14.

Setya Novanto (Ketua Umum DPP PartaiGolkar) dan ldrus Marham (Sekjen DPP Partai Golkar),Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya, beralamat di jalan Anggrek Nelly Murni XASlipi Jakarta Barat. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada RudyAlfonso, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., MuslimJaya Butar Butar, S.H.,M.H., Robinson, S.H., Syarifuddin, S.H.,Melissa Christianes, S.H., Samsul Huda, S.H.

Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai GolkarHalaman 3 dari 75 halaman.

Bukti T2 : Surat Keterangan Kerja atas nama Agung Haryanto, MamanDede, Dede Sulaeman, Anggar Sudibyo, Noming, Aleq Chaerul Amam,Muchamad Ridwan, Heru Anggara, Abdul Rohim, Ali Fikri, Nur Aziz,Imran Harianja, Ida Komalasari dan Ela Hayati;Surat Pengunduran diri atas nama Andi Novanto, Ida Komalasari dan Ela Hayati;4. Bukti T4 : Surat Pemyataan mencabut gugatan yang dikuasakan oleh A.Abdul Rahman, SH, Suprianto, Ali Yamin, atas nama Ade Usman danEndriasWulandari; Bukti T55.

Terdakwa langsung membawa tas tersebut ke Polres,dan saat itu saksi hanya menunggu di luar saja, sedangkan Ibu Terdakwamasuk ke dalam dan sekitar pukul 16.00 WIB kami pulang bersamaTerdakwa ; Bahwa benar saksi ada menemui korban saat Terdakwa masih berada diPolres, guna menanyakan bagaimana kronologis kejadian yangsebenarnya dan mengapa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bukanpencuri, dan korban berkata sudah mencabut laporan kehilangantersebut namun katanya harus tetap diproses ;Saksi Muhammad Novanto

SATYA NOVANTO)Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (halaman 118Poin 1.3.) antara lain memutuskan : Frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan, tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidaktidak dimaknai tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam

pengadilan bawah harusmencermati apakah pemerintah sudah bertindak berdasarkan hukum publikatau telah melakukan perbuatan sebagai badan privat.Hal ini sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam Perkara Nomor: 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 05Agustus 2015 (antara TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI danFORUM ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI/FAKSI melawan KejaksaanAgung RI sebagai Tergugat , Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagaiTergugat Il, KPK sebagai Tergugat III,Setya Novanto

hukum publikatau telah melakukan perbuatan sebagai badan privat.Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Padt.G/2018/PN TjkHal ini sejalan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam Perkara Nomor: 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 05Agustus 2015 (antara TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI danFORUM ADVOKAT PENGAWAL KONSTITUSI/FAKSI melawan KejaksaanAgung RI sebagai Tergugat I, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagaiTergugat Il, KPK sebagai Tergugat III,Setya Novanto

Abd FERDINAN Wahyunir, ST Doni Novanto, STJalan MubaiSawah AGUSTIAN, ST CV. IDEAL DESIGNMelintang, Jalan Desa Taba ENGINERINGBaru dan Jalan PagarAgung + Jalan TPUPembangunan/Peningkatan Ir. Syafrudin. Abd FERDINAN Ompanani, ST Husni Taher, ST Kampung Gandum, JalanMuara AmanPasar MuaraAman dan Jalan LebongDonok Bahwa yang juga harus ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat adalah Sdr. FerdinanAgustian, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Ir.

Doni Novanto, ST dan Erna JuandaDirektur Utama PT. Kencana Indah Mandiri;Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan, didapatkan nilai fisik pekerjaan PT.Kencana Indah Mandiri adalah sebesar 5,56 %;Bahwa uang muka yang sudah dicairkan oleh pihak PT. KIM sebesar 20 % dari nilaikontrakBahwa terdapat kelebihan bayar terhadap pekerjaan pihak PT. KIM.3. saksi HERI PURNOMO,Bahwa saksi sebagai kepala Proyek pekerjaan jalan Mubai Pagar Agung;Bahwa sebagai pelaksana lapangan proyek PT. KIM dan CV.

merupakanpengawas pemilu melihat kejadian tersebut kemudian mendatangterdakwa di bilik 01, kKemudian surat Suara tersebut diamankan olehpetugas dan terdakwa juga ditanyai oleh petugas kenapa terdakwamembakar surat Suara tersebut dan kemudian terdakwa menjawabsebagai bentuk protes ke DPR, wakil rakyat.Bahwa ada surat suara yang masih dalam kondisi utuh atau tidakdirobek.Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN WnoBahwa terdakwa sangat tidak suka dengan tokoh politin Fadli Zon,Fahri dan Setyo Novanto

Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2018; Untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama Cahyo BaskoroTri Novanto, S.T., pekerjaan Direktur Operasional pada PT. TCI Group (WilayahTCI Studio 1) beralamat di Jl. Masjid Al Islan No. 266 RT. 002/004 Kel.Gondrong Kec.

Ferdinan Wahyunir, ST DoniPeningkatan Abd Agustian, st Novanto, STJalan Mubai CV. IDEALSawah DESIGNMelintang, ENGINERINJalan Desa GTaba Baru danJalan PagarAgung + Jalan TPUPembangunan/ Ir. Syafrudin. Ferdinan Ompanani, ST HusniPeningkatan Abd Agustian, st Taher, STTalang UluTerminal, JalanKampungGandum, JalanMuara AmanPasar MuaraAman dan Jalan Lebong Donok Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 2745 K/Pdt/2015Bahwa yang juga harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalahSdr.

;RONALD NOVANTO TALAWAY, S.H.;JHONY LOPPIES, S.H.;THERESIA HALIM, S.H.;a a a onHalaman 1 dari 34 halaman.

hukumtidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa danmenggalinya.Pasal 5 ayat (1):Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Selain itu. dalam prakteknya, Mahkamah Agung sudah banyakmemeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait pelaksanaanwewenang Penyidik Kepolisian dalam menetapkan sebagai tersangkayang harus dikoreksi melalui lembaga Praperadilan, diantaranya kasusKomjen Budi Gunawan, Kasus Setya Novanto

Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kemudianUndangUndang itu sudah dicabut apakah kemudian juga bisadiperiksa dinyatakan tersangka pada konteks satu UndangUndangyang sudah tidak berlaku itu, maka mengingat hal itu adalah padawaktu melakukan kejahatan itu dia sudah tahu bahwa UndangUndang itu suatu yang dilanggar, maka itu adalah tentunya bisadipersalahkan dengan itu, memang ada satu upaya dalam hal iniupayaupaya politis seperti salah satu contoh kasus adalahbagaimana ketika Setia Novanto waktu itu

SATYA NOVANTO)Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (halaman 118Poin 1.3.) antaralain memutuskan :beFrasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHal 31 dari 42 hal.