Ditemukan 126119 data
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.Komisi Pemberantasan Korupsi
2.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
3.Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
4.Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Pusat
5.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6.Kelurahan Gunung Sahari Utara
7.Presiden Republik Indonesia
8.Komisi II DPR RI
9.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
50 — 13
1.SRI WINARNO, SPd
2.NUNING INDRIYANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Sragen
60 — 11
- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/01/X/2015 /Lantas tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp Nihil
HJ. SITI FATIMAH BINTI AMBODALEK
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Propinsi Bangka Belitung Cq Kapolres Belitung Cq Kepala Satuan Reserse dan Kriminal
73 — 9
Menyatakan perbuatan Termohon = yang melakukanPenghentian Penyidikan atas Laporan atau Pengaduan yangdiajukan Pemohon = sebagaimana dalam Surat KetetapanNo.Pol:S.Tap/O2/IV /Res.1.11/2020/RESKRIM tanggal 6 April 2020tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/ B126/ XII/ 2018/ BABEL/ RESBEL, tanggal 07 November 2018 tersebutadalah merupakan Penghentian Penyidikan Yang Tidak Sah;3.
tindak pidana menyatakan Pengawasan danpengendalian penyidikan dilaksanakan oleh atasan Penyidik bertugasmelakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/ataupenyidikan dan meminimalisir dan menindaklanjuti complainmasyarakat terhadap penyidikan;3.
Sehubungan dengan dihentikannya penyidikan perkara dimaksud,maka Termohon (Kapolres Belitung) telah menerbitkan surat :a. Surat Ketetapan No. Pol.S.TAP/02/IV/RES.1.11./2020/RESKRIM tanggal 06 April 2020;b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : SP.HentiDik/19/IV/ RES.1.11./2020/RESKRIM tanggal 06 April 2020;Cc. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor :B/178/IV/ RES.1.11./2020/RESKRIM tanggal 07 April 2020;d.
Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.SP.HentiDik/19/IV/RES.1.11./2020/RESKRIM tanggal 06 April 2020,diberi tanda bukti T27;28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor :B/180/IV/ RES.1.11./2020/RESKRIM tanggal 07 April 2020, diberi tandabukti T28;29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor :B/179/IV/ RES.1.11./2020/RESKRIM tanggal 07 April 2020, diberi tandabukti T29;30.
(T26) serta Surat PerintahPenghentian Penyidikan (T27);Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat(2) dan ayat (3) KUHAP) meliputi dasar atau alasan untuk menghentikanPenyidikan dan Prosedur Penghentian Penyidikan; tersebut disebutkan alasanalasan untuk menghentikan penyidikan yaitu:1 Tidak cukup bukti;2 Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana3 Penyidikan tersebut dihentikan demi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara
JOUDY HENRY WAWORUNTU
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR MINAHASA TENGGARA
51 — 6
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPP.Sidik/08.b/VI/2022/Reskrim, tanggal 30 Juni 2022 adalah tidak sah ;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/16/II/2021/Sulut/Res-Mitra/Sek-Rttk yang diajukan Pemohon atas nama tersangka Berry Bertrandus alias Berry untuk selanjutnya segerah melimpahkan
1.BOYAMIN BIN SAIMAN
2.KOMARYONO SH MM SDM
3.ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA BARAT
15 — 10
Supri
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batubara
19 — 8
IRIANTO SIHITE,SH.
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2 — 1
Ir. M. SUHAIRI, MM,
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
3 — 3
IMAM PRIBADI, SH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRES SALATIGA.
230 — 113
ARMIATI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DEPOK TIMUR POLRES SLEMAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA
13 — 2
BUDIANTO TAHAPARY
Termohon:
UNIT IV KRIMINAL KHUSUS POLRES METRO JAKARTA SELATAN
35 — 10
RIKI YULIANDRI,ST
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
88 — 51
bagian IV Pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pag./04/11/1982 tentang proses penyidikan tindak pidana.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;b.
Oleh karena itulah terkadang memang sulit untukmemisahkan rangkaian tindakan penyelidikan dengan tindakan penyidikan.Bahkan, apabila tidak dipahami secara hatihati seolaholah penyelidikanmerupakan sub atau bagian dari penyidikan.
Hal tersebut sesungguhnya tidakdapat dibenarkan karena prinsip dasar yang membedakan adalah bahwa padatindakan penyidikan telah ditemukan peristiwa pidana dan dari titik itulah dapatmelekat upayaupaya hukum yang bersifat memaksa dan berimplikasi padaperampasan kemerdekaan baik terhadap orang maupun benda/barang;Menimbang, bahwa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3)tidak termasuk dalam objek yang bisa diuji di praperadilan, sebab perkara yangdiSP3 tersebut belum masuk proses penyidikan;Menimbang
, bahwa dengan demikian hemat Hakim permohonangugatan SP3 tersebut bukan objek praperadilan, hal itu sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)Nomor 4 Tahun 2016;Menimbang, bahwa tindakan penyelidikan Polresta Padang (Termohon)telah melakukan proses penyelidikan, penyidikan, memeriksa saksisaksi, buktiserta telah melakukan gelar perkara sesuai prosedur berdasarkan Pasal 109ayat (2) KUHAP jika penyidikan menghentikan penyidikan karena tidak adanyabukti yang
Linda Parida
Termohon:
1.Bripka Dian Novita
2.Ipda Ahmad Fahmi, SH
3.Ajun Komisaris Polisi Bambang G Hutabarat SH.,MH
4.Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Batu Bara
66 — 25
ANTON HARTONO
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDUNG RESKRIM UNIT HARDA
21 — 4
M E N G A D I L I :
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/254.b/V/2020/Reskrim, tanggal 15 Mei 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/254.c/V/2020/Polresta, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 15 Mei 2020 adalah sah menurut hukum ;
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,
48 — 14
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor Sp.Tap/391.b/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 atas nama tersangka Nelly dan Devina;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan/melanjutkan penyidikan
berdasarkan surat perintah penyidikan yang baru atas nama tersangka Nelly dan Devina yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/1152/VI/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 28 Juni 2020;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 28 Oktober 2020 nomorSP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum, bukti T31;32.
Bahwa selain alasan juridis tersebut bahwa dalil ini bukanlan alasanuntuk menyatakan penghentian penyidikan sah karena untuk menguji sahtidaknya penghentian penyidikan adalah apakah peristiwa yangdilaporkan Pemohon adalah tindak pidana atau tidak ternyata hasilpenyidikan bahwa apa yang dilaporkan Pemohon adalah bukanmerupakan tindak pidana sehingga penyidikan dihentikan; Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan polisi nomorLP/1152/V1/2020/SUMUT/SPKT tanggal 28 Juni 2020 yang dilaporkanoleh saksi Pelapor
Ganefo/Bie Guan ( I.c.Pemohon ) berdasarkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan nomorSP.
Sidik/385/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 8 Juli 2020 tidak mempunyaikekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukan penyidikan dalam perkaratersangka Nelly dan Devina maka hasil penyidikan yang telah dilakukan olehpenyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomorSp.
oleh karena hasil penyidikan yang dilakukanTermohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomorSp.
Ardani S
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
80 — 41
Bahwa TERMOHON dalam melalukan penyidikan dalammenetapkan Sdr.
Menyatakan tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukanoleh Termohon sebagaimana Surat Termohon NomorSprint.Henti.Sidik/690/VII/2014/Ditreskrimum tangggal 25 Juli 2014,Perihal : Surat Perintah Penghentian Penyidikan.3.
Menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan yangdilakukan oleh TERMOHON sebagaimana surat TERMOHONNomor : Sprin.Henti.Sidik/690/VII/2014/ Ditreskrimum tanggal 25Juli 2014 perihal penghentian penyidikan;C.
. 8), denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor.
menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor.
H.SUDIRMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
27 — 25
BENI SIREGAR
Termohon:
KEJATISU Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS Cq. MARIANA S.T. SH. selaku Penyidik
62 — 20
MENGADILI
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon berkekuatan hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;Halaman 2 dari 40 Perkara Nomor 96/Pid.Pra/2018/PN MdnCc)d)3.
Juli 2018dan telah menetapkanTersangka antara lain termasuk BENI SIREGAR (PEMOHONPRAPERADILAN) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print03.a/N.2/Fd.1/09/2018tanggal24 September 2018.Bahwa adapun rangkaian kegiatan Penyidikan yang dilakukan PenyidikKejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengumpulkan buktibukti yangmenguatkan kesalahan Tersangka BENI SIREGAR (PEMOHONPRAPERADILAN), adalah :1.
Menyatakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukanTermohon berkekuatan hukum ;3.
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor: Print03.1/N.2/Fd.1/09/ 2018 tanggal 24 September 2018 atas nama TersangkaBENI SIREGAR, tidak sah dan batal demi hukum;3.
Ganti kerugian dan atau rehabilitasibagi seorang yangperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa dengan mencermati surat permohonan PemohonPraperadilan maka pokok permasalahan adalah tentang sah tidaknya SuratPerintah Penyidikan Termohon Nomor: Print03.1/N.2/Fd.1/09/ 2018 tanggal 24September 2018 atas nama Tersangka BENI SIREGAR yang diterbitkan olehTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perkara inimenyangkut surat perintah penyidikan
HINDRODJOJO
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
57 — 0
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan laporan Pemohon terhadap Sutanto Adriaan adalah memiliki bukti yang cukup;
- Menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.
SPP.Sidik/04.a/IV/2020/Ditreskrimum, tanggal 9 April 2020 terbukti sebagai penghentian perkara yang bersifat premature adalah tidak sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara sesuai Laporan Polisi Nomor : STTLP/268.a/III/2018/SPKT, tanggal 22 Maret 2018, dengan Tersangka Sutanto Adriaan untuk selanjutnya segera melimpahkannya ke tahap penuntutan;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;
1.Drs. H. DOLFIE PAATH MANOPPO
2.TOAN TONGKASI
Termohon:
Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
61 — 22
1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatatakan menurut hukum bahwa tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dalam pembangunan pasar Genggulang Tahun Anggaran 2016pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu atas nama Tersangka Herman J.
Aray, SIP dinyatakan tidak sah karena tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penghentian penyidikan atas perkara aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dalam pembangunan pasar Genggulang Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kotamobagu atas nama Tersangka Herman J.