Ditemukan 1849 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-08-2006 — Upload : 01-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240K/TUN/2002 Tanggal 14 Agustus 2006 — PT Ponti Utama Abadi ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Ponti Utama Abadi ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
Putus : 07-11-2006 — Upload : 20-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263K/TUN/2005 Tanggal 7 Nopember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Kwang Sung Electronics
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Kwang Sung Electronics
SABAR SIANTURI Ketua PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada : MOCHAMAD ALIMUDDIN, SH.dkk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 9 Juni 2003, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawanPT.
E Blok C8 No. 11, Lemahabang, Bekasi, Termohon Kasasidahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
penerapanatau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalampasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5Tahun 2004, UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2002 Tanggal 28 Nopember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. PT YOTEFA SARANA TIMBER
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. PT YOTEFA SARANA TIMBER
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291K/TUN/2003 Tanggal 6 Desember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil
Putus : 30-12-2008 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439K/TUN/2006 Tanggal 30 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNASIONAL
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNASIONAL
Putus : 02-06-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2007 Tanggal 2 Juni 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74K/TUN/2007 Tanggal 25 Agustus 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
ANJURAN :Bahwa permasalahan pengunduran diri dan tuntutan hak uang pensiundan cuti tahunan sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui PerantaraKantor Disnaker dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya sampai denganadanya Surat Anjuran Nomor: 567/5610/436.4.14/2004 tertanggal 12 Oktober2004 ;Bahwa ANJURAN tersebut tidak memperhatikan hakhak pekerjaterutama menyangkut dengan Hak Pensiun dan Cuti Tahunan dan karenanyaPenggugat PHILLIPS MONIAGA mengajukan permohonan ke PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Sudoyoso IV/9 Surabaya terputus terhitung sejak diterimanya hakhakatas surat pengunduran diri yang diajukan kepada pengusaha tanggal 31Agustus 2004 ; Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pekerja ;Bahwa atas putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 tersebut PENGGUGAT/PHILLIPSMONIAGA selaku Pekerja tidak menerima, kemudian mengajukan permohonanbanding ke PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT(P4P) ;Bahwa atas Permohonan Banding tersebut di atas, PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) telahmenjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2005, No. 931/603/1038/XIII/PHK/62005, dengan amar sebagai berikut : Memperkuat Putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHANPERBURUHAN DAERAH (P4D) Propinsi Jawa Timur No. 567/042/6833/112.10/2005, Tanggal 27 Januari 2005 ;KEBERATAN KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PUTUSAN P4 PUSAT :Bahwa Penggugat bekerja di CV.
No. 33Tahun 1977 dan selanjutnya diperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja, bahwa sampai diajukannya sengketa ini kepada PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah (P4D) JawaTimur, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanyaHal. 10 dari 22 hal. Put.
Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan dalam tingkat kasasiini, Karen Ratio diadakannya Peradilan Perburuhan (P4D dan P4P)maupun Peradilan Banding Administratif (Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta) adalah untuk melindungi kepentingan buruhdengan tetap mengindahkan ketentuanketentuan hukum yangberlaku dan bukan sebaliknya melindungi pengusaha yang melakukanpenyeludupan hukum dengan tidak mengindahkan ketentuan hukumyang berlaku
Putus : 14-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; vs. PT. SURYADADARI
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. SURYADADARI
No. 342 K/TUN/2006.MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 14 Juni 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.Lotulung, SH.
Putus : 03-10-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290K/TUN/2000 Tanggal 3 Oktober 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NAINTEX
PUTUSANNomor : 290 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Ny. BasaniSitumorang, SH., 2. Subroto, SH., 3. Gumono, SH., 4. Djoko Mursito,SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum danatau UndangUndang maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pemohon Kasasi sebagai pihak yangkalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasii ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2004, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38K/TUN/2004 Tanggal 28 Nopember 2006 — Maskapai Perkebunan Moelia ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maskapai Perkebunan Moelia ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Putus : 12-10-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2009 Tanggal 12 Oktober 2011 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), DK
18 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), DK
Putus : 30-03-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46PK/TUN/2006 Tanggal 30 Maret 2007 — Arion Paramita Holding Company ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Arion Paramita Holding Company ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Putus : 07-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130K/TUN/2006 Tanggal 7 Januari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. LOBINDO NUSA PERSADA
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. LOBINDO NUSA PERSADA
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32K/TUN/2006 Tanggal 11 Januari 2007 — ELSON JAYA CORPORATION ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4)
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELSON JAYA CORPORATION ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4)
Putus : 19-01-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42K/TUN/2006 Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; PT. MULTI PRAWN INDONESIA
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; PT. MULTI PRAWN INDONESIA
Putus : 07-03-2006 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2006 Tanggal 7 Maret 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATOR
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATOR
perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 30 UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
No. 18 K/TUN/2006MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2006 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung,SH.
Putus : 19-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2001 Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P),
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Harberindo Indah bahwa kami Penggugatsejak tanggal 18 April 1992 s/d 20 Desember 1997 sudah bekerjadiperusahaannya dengan demikian kami Fajar Afrizal dkk sangatberhak mendapat perlindungan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)berdasarkan Undangundang No. 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang No. 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;.
Per. 0O6/MEN/1985 Tentangperlindungan Tenaga Harian Lepas Pasal 3 ;yang apabila terjadi PHK seperti yang dialaminya maka berhakpenyelesaiannya mendapat perlindungan Undangundang No. 22Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan danUndangundang No. 12 Tahun 1964 Tentang PemutusanHubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;Hal mana dibuktikan dengan jelas ketika awalnya Fajar Afrizal maubekerja di PT> Harberindo Indah tidak ada permohonan Kemitraaanatau persiapan kerja sama, melainkan pad abulan
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2011 Tanggal 2 Maret 2011 — PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Irwan Saputra Ak,dkk ( 9 orang) adalah sesuai dengan bukti yang telah diajukan olehPenggugat / Pengusaha pada persidangan pada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta yaitu :a. Bukti pembayaran uang pesangon sesuai UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 yang langsung dikompensasikan dengan sisa hutangpara pekerja;Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 33 K/TUN/2011b. Bukti pembayaran uang pesangon dan gaji untuk karyawan yangtidak mempunyai hutang (Sdr.
Bahwa permasalahan Penggugat dengan Pekerja saudara IrwanSaputra, Ak, dkk ( 9 orang ) diatas selanjutnya Kantor SudinakertransKodya Jakarta Selatan telah memberikan perantaraannya, namundemikian antara Penggugat dan Pekerja tidak tercapai kata sepakat,yang selanjutnya perkara ini dilimpahkan kepada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta ;10.Bahwa kemudian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)DKI Jakarta telan memutuskan perkara tersebut pada tanggal 19 Juli2004
Bahwa dengan diputuskannya perkara tersebut oleh PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta pada tanggal 19Juli 2004 dengan Putusan Nomor .471/P100/14/IX/PHK/VIII/2004,maka Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Jakarta dengansuratnya tanggal 21 Pebruari 2005 dengan disertai memori Banding danselanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat telahmemeriksa dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan PutusanHal
No. 33 K/TUN/201112.Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor.625/401 /723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 (Bukti P 1 );Bahwa Penggugat telah menerima Putusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perouruhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005tanggal 18 Mei 2005 yang amar putusnya sebagai berikut :Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta No.471/P100/14/IX/PHK/VIII/2004 tanggal 19 Juli 2004 sehingga menjadi sebagai berikut :Menyatakan
Pelaksanaan Putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan ;1113.14.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegasPesangon yang diajukan oleh pekerja Irwan Saputra, AK, dkk ( 9 orang)berdasarkan
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
9 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Tergugat (PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 04/2222/1639/XI/PHK/12000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemutusan HubunganKerja antara PT. Dan Liris Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Rahmad d/a Margohayu DalemanTulung Klaten;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1.
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73K/TUN/2006 Tanggal 20 Februari 2008 — DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUNIA EXPRESS TRANSINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)