Penggugat:
CV.BINTANG SEJATI
Tergugat:
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM

No. 827 K/PID.SUS/2015Bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuanganBendahara KPU Kabupaten Bangkep yaitu) setelah membayarkanhonorarium kepada PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan) setiap kecamatan,lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masingmasingPPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikankepada Bendahara KPU Kabupaten Bangkep bukti pertanggungjawabankeuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS danatas laporan pertanggungjawaban PPK masingmasing

(Panitia Pemilinan Kecamatan) setiap kecamatan,lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masingmasingPPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikankepada Bendahara KPU Kabupaten Bangkep bukti pertanggungjawabankeuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS danatas laporan pertanggungjawaban PPK masingmasing tersebut,Bendahara KPU Kabupaten Bangkep membuat rekapitulasi untuk laporanpertanggungjawaban KPU Kabupaten dan dilaporkan ke KPU Provinsi; Bahwa laporan

No. 827 K/PID.SUS/2015Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara APBDSekretariat KPU Bangkep, adalah sebagai penerima anggaran danmenyalurkan anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun20102011;Bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuanganBendahara KPU Kabupaten Bangkep yaitu) setelah membayarkanhonorarium kepada PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan) setiap kecamatan,lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masingmasingPPS di kecamatan tersebut, dan kemudian

Pelaksana Kecamatan(PPK) Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Bangkep pada saatHal. 17 dari 38 hal.

PanitiaPelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung SelatanKabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan UmumHal. 26 dari 38 hal.

pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;

Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;

3 orang untuk tiap Desa .Hal 4 dari 185 PutusanNomor 25/Pid.SusTPK/2017/PT MDNDalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

3 orang untuk tiap Desa .Dalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

orang untuk tiap Desa .Dalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

PPK KECAMATAN BRANDAN BARAT. , PADA TANGGAL 20 NOPEMBER 2014.( P.12 )b. PPK KECAMATAN SIRAPIT, PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2014.( P.13 )c. PPK KECAMATAN KUALA, PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2014.( P.14.)d.

Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 002/SPL /PPK/ 49.3.49.4.49.5.49.6.49.7.

/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 07 Nopember 2013 dan BeritaAcara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 adalah PPK,dan benar Ir.

LUMBANGAOL,ST kepada PPK agar PPK menandatangani dokumen Hasil PemeriksaanPekerjaan;oonn= Bahwa setelah PPK menandatangani dokumen tersebut, PPK membuat danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/121DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang menerangkan bahwaPekerjaan telah diserahkan / dikerjakan dengan BAIK sampai kemajuan 100 %,sehingga Penyedia Barang / Jasa berhak menerima pembayaran 35 % sebesarRp. 576.485.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

LUMBANGAOL,ST kepada PPK agar PPK menandatangani dokumen Hasil PemeriksaanPekerjaan;on Bahwa setelah PPK menandatangani dokumen tersebut, PPK membuat danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang menerangkan bahwaPekerjaan telah diserahkan / dikerjakan dengan BAIK sampai kemajuan 100 %,sehingga Penyedia Barang / Jasa berhak menerima pembayaran 35 % sebesarRp. 576.485.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan

LUMBANGAOL,ST kepada PPK agar PPK menandatangani dokumen Hasil PemeriksaanPekerjaan;oon Bahwa setelah PPK menandatangani dokumen tersebut, PPK membuat danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang menerangkan bahwaPekerjaan telah diserahkan / dikerjakan dengan BAIK sampai kemajuan 100 %,sehingga Penyedia Barang / Jasa berhak menerima pembayaran 35 % sebesarRp. 576.485.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Pekerjaan Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, Biaya Rp. 1.117.230.000, Kontraktor CV. Fajar Indah Tahun Anggaran 2010, yang isinya : Surat Permohonan Pembayaran Nomor 05 / CV-FI / Ans / V / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah), mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK.

Mukaddar selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Aset Daerah Nomor 19 /PPTK-PPK/PK-KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 perihal Pemeriksaan Barang, dari Penguasa Barang atas nama ABIDIN MALAWAT, SE (Ketua Tim Pemeriksa Barang Aset Daerah Kabupaten Buru TA. 2010) ;23. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 31 Agustus 2013 ;24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 11 September 2013 ;25. 1 (

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102 /SPK / PPK / III/ 2011 Tanggal 19 Maret 2011 ;b. Berita Acara Evakuasi DokumenPenawaran Nomor 02/BA-EV/PM/SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/IX/2010 tanggal 15 November 2010 ;c. Surat Panitia Pelelangan Nomor :2/UP/PM-SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal usul penetapan calon pemenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru ;d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Adendum Kontrak Nomor ADD.01/102/SPK/PPK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 ;32. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP ;33. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru selaku Pengguna Anggaran Nomor 420.1/187/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Drs. A. Mukaddar ; 34. Surat Kebutuhan Bupati Buru Nomor 420.05-164.a tahun 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Sdr. I.

Dokumentasi berupa 1 (satu) paket Komputer Alat Lab Bahasa Sekolah pada SMP 5 Namlea hasil pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III /2011 tanggal 20 Juni 2011; 38. Surat Berita Acara Penyerahan atas 1 (satu) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 ; Tetap Terlampir dalam berkas perkara39.

Anmad Mukaddar selaku PPK menunjukan CV.Fajar Indah dengan Direktur Saksi Hasan Umasugi PNWP. 019725522941.000, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000selaku penyedia barang.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/II/2011, tanggal 19Maret 2011 saksi Drs. Anmad Mukaddar selaku PPK menandatanganiSPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan SaksiHasan Umasugi Direktur CV.

phisikpengadaan 8 paket komputer sebagai barang yang diadakan denganSPK Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;Bahwa pekerjaan utama pada SPK Nomor 102/SPK/PPK/IIV2011,tanggal 19 Maret 2011 adalah pemesanan dan pemasangan 8 paketkomputer di 8 sekolah diantaranya SMP Neg. 3 Savanajaya di DesaSavanajaya Kec.

sub kontrakkepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyediabarang spesialis dan ketentuan ini oleh PPK telah dijabarkan pada pasal6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;Bahwa Saksi Helmy Bamatraf menginformasikan kepada saksi Drs.Ahmad Mukaddar selaku PPK awal bulan Mei 2011 tentang telah tiba diNamlea barang yang diadakan dalam proyek Pengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah TA 2010 berupa 8 paket komputer, setelah Saksi HelmyBamatraf, Saksi Mahmud Bahmid, Saksi Afandi

Anmad Mukaddar selaku PPK menunjukan CV.Fajar Indah dengan Direktur Saksi Hasan Umasugi, PNWP. 019725522941.000, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000selaku penyedia barang.> Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19Maret 2011, Saksi Drs. Anmad Mukaddar selaku PPK menandatanganiSPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan SaksiHasan Umasugi Direktur CV.

Fajar Indah), barulah Saksi Helmy Bamatrafyang melibatkan Saksi Mahmud Bahmid untuk bekerja samamelaksanakan pemesanan dan mendatangkan sampai ke Namlea 8paket komputer ;Bahwa SPK Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 tidakada satupun Pasal yang memperbolehkan adanya pemindahan pihak keHalaman 30 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT AMBtiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruh pekerjaan tanpa ijinpersetujuan dari PPK, malah pada Pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/IIV/2011 tanggal

Pembuat Komitmen (PPK)Mahyaruddin Dalimunthe,ST menerbitkan Surat Penunjuk Penyedia Jasa(SPPJ) dengan nomor : 003.16/PKLBS/PPK/DPUPE/2009 yang ditujukankepada CV.

, demikian juga Kelima akhir bulan Desember2009 saksi kelapangan, saksi lihat tidak ada pekerjaan, lalu saksilaporkan secara lisan kepada PPK, PPK menyuruh saksi untuk mencarirekanan agar dikerjakan, saksi cari rekanan tapi tidak ketemu ;Bahwa saksi pernah bertemu dengan rekanan dirumah rekanan. padawaktu itu rekanan bilang secara lisan, siap untuk mengerjakan namuntidak dikerjakan lalu saksi sampaikan hal itu kepada PPK, PPK bilangajak saksi ketemu rekanan, lalu saksi dan PPK ke Rantau Prapat untukketemu

) karena Polis diberikan kepada PPK sebagai jaminanatas CV.

tersebutmaka PPK membuar Berita Acara Pembayaran yang diketahui Kepala Dinas.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Permintaan / Permohonan Pembayaran Termin I ( satu ) ,dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sesuai dengan Nilai uang sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan Penggugat, dengan prestasi pekerjaan fisik/ tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 66,89 %, dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sebesar Rp.

4.004.249.449.00 ,-( empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) adalah sah, oleh karena Pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik / tingkat penyelesaian pekerjaan.3.

MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal16 Februari 2015 dengan Tergugat sebagai Penjabat PembuatKomitmen.( PPK ), ( bukti P.2.).

Bahwa kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015ditandatangangi antara penggugat dan PPK/ Nikodemus R.

PPK) telah dibayarkan kepada penggugatsesuai permintaan tersebut.c.

PPK)adalah untuk pembangunan fisik tambak garam seluas 16(enam belas) Ha.

PPK) adalah untukpembangunan fisik tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha.

Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016

Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014

49)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

50)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

51)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

52)Foto copy surat Pejabat

Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

53)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

54)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

55)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

56)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

57)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

58)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

Jasa Bhakti Nusantara tanggal05 Desember 2014Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3332/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3383/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen No : 339/PPK/UHO/XII/2014tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember

Kdi55.56.57,58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22

Yang memberikan pertimbangan tehnis kepada PPK terkait dengan tandatangan PPK di Laporan Progress minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dengan bobotpresentase pekerjaan 56,146% tidak hanya saksi, tetapi ada an. RONIJULIANTO yang mendapat Surat Tugas untuk membantu PPK, bahkanterlibat dalam memberikan penjelasan tehnis bersama PPK untukdisampaikan kepada KPA.

Febriansyah, ST sebagai staf teknis dari PPK.

Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHOmenerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan RumahSakit Pendidikan (Tahap 1) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepadaPT. Jasa Bhakti Nusantara;Menimbang, bahwa meski secara adminstrasi PPK (Dr. Sawaluddin, SE,M.Si) dan KPA (Prof. Dr. Ir. H.

Salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi danatersebut adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan yangmengelola dana PPK disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK);Bahwa dasar pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2005 yang dikeluarkan olehDirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negerimelalui Surat Edaran Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret2005 ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional

ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK)adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untukmemberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangimasalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnyatujuan dari PPK tersebut antara lain meningkatkan peran sertamasyarakat terutama kelompok miskin dengan kata lainkeberpihakan kepada orang miskin dan perempuan dalampengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pelestarian pembangunan ; Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa jenis kegiatan yang dibiayai melalui BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan(PPK) dikategorikan

informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, melakukanfasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkutperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK ;e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ProgramPengembangan Kecamatan (PTO PPK) yang boleh dibiayai daridana PPK adalah Kegiatan Sarana dan Prasarana, Simpan PinjamPerempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Beasiswa ;e Bahwa UPK Kecamatan Modayag untuk menampung

Kecamatan, laludibawa ke MAD penetapan usulan untuk ditetapbkan mendapatkan bantuandana PPK ;Jadi untuk bisa mendapatkan dana PPK disyaratkan harus ada proposalusulan dari kelompok, surat hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan,Berita Acara MAD, Surat Penetapan Camat, begitu juga terhadap dana PPKperguliran dari simpan pinjam harus memenuhi syaratsyarat tersebut ;e Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Camat Modayag tanggal 22April 2004 Kecamatan Modayag menerima dana PPK sebanyak Rp.1.000.000.000

KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA vs Pejabat Pembuat Komitmen 10 (PPK 10) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Jawa Barat, dkk

ACHMAD KAVERO VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEKERJAAN PENGADAAN KELAMBU BERINSEKTISIDA SATUAN KERJA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG PADA DITJEN. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI;

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di 18Office Park Jalan TB Simatupang Nomor 18, Jakarta, pekerjaanAdvokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Yudha DewiSetiawan Sihombing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Januari 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), pekerjaan PengadaanKelambu Berinsektisida Satuan Kerja Direktorat PengendalianPenyakit Bersumber Binatang (PPBB) pada Ditjen PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan

syarat penyerahan barangsudah terlewati, namun perjanjian tersebut tidak serta merta menjadi batalatau berakhir dan dapat diputus kontrak, karena untuk memutus perjanjiantersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1)Perjanjian mengenai Pemutusan Kontrak yang berbunyi Apabila penyediamelebihi batas waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari dari waktu yangditetapbkan belum menyerahkan barang sekurangkurangnya 35% darijumlah harga yang ditetapkan, maka dianggap cukup bukti bagi PPK

Tindakan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalahberdasarkan peraturan perundangundangan, yaitu PeraturanHalaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 260 K/TUN/2017Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana pada Pasal 93 ayat (1) huruf a.1, huruf b, danhuruf c yang berturutturut menyatakan;PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a.1.

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;c.

Aloma KreasiKayangan (yang diwakili saudara Agus Supanji) dengan PPK,KPA dan Panitian Penerima Barang Dit. PPBB di ruanganDirektur PPBB pukul 18.00 sampai dengan selesai PT. AlomaKreasi Kayangan berjanji akan menyampaikan klarifikasi atassurat dari PT.

Pembuatan DED Gerbang Batas Kota Palembang Nomor : 06.02/PPK GEDUNG/DE/PUCKP/2013 Tanggal 07 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.

,MTP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Cabang Bank BJB Cabang Palembang Nomor : 82 / PPK Gedung / DPUCKP / APBD / 2013 Tanggal 3 September 2013 perihal Penyaluran Termin yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ERMIATI AGUSTINA, ST selaku Bendahara Pengeluaran;

,MT selaku KPA, dan ALI, SE selaku Pejabat Penata Usahaan Keu SKPD;

Harus dapat bekerja secara independent; Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuaidengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPKmaupun lewat sosialisasi; Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukanpelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU; Bahwa untuk memproses' ketua maupun anggota PPK yangmelanggar aturan diantaranya harus ada laporan darimasyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran olehKPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etikhanya

sampai kepada proses penonaktifan ; Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelahhabis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPUbelum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggarkode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saatbelum habis masa jabatannya; Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU,untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPSmaupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan caramengumpul mereka dan memberitahukan kalau ada aturanaturan

yang baru untuk pelaksanaan Pemiluhan Umum; Bahwa setahu' saksi' tidak ada larangan yang mengaturanggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi dipengadilan; Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK KecamatanTuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi dipengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim MahkamahKonstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;6 BENWE sass am emewaws aad37 Bahwa angota PPK tersebut diberhentikan akan tetapikasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;

; Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasilrekapitulasi pada saat pemiluhan umum Presiden danWakil Presiden; Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikanada kesempatan bagi mereka untuk melakukanpembelaan diri ; Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yangdiberhentikan pada saat saksi masih menjadianggota KPU, salah satunya kalau tidak salahbernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yangmengtipex data rekapitulasi; Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasiadalah sesame anggota PPK; Bahwa..

Ketua danAnggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenatindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian ParaPenggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupapengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ~ sehinggamenurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehinggapermohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusanpengangkatan Ketua dan Anggota PPK

dan PPS yang terdiri dari:- PPK kecamatan Maba selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;;- PPK Kecamatan Waselei;- PPK Kecamatan waselei Timur;- PPK Kecamatan waselei Tengah;- PPK Kecamatan waselei Selatan;- PPK Kecamatan waselei Utara;5).1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan wasele Selatan : - Desa nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Haltim (PPK/PPS);37).Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38).Asli 1 (satu) Jepit Daftar Tanda terima uang kepada PPK tertanggal 16 April 2010;39).1 (satu) lembar konsep anggaran dialog terbuka sesi 3 : lokasi Balai pertemuan Buli (geltoli) tanggal 04 Juli 2010;40).2 (Dua) Lembar daftar hadir Bimbingan Teknik Verifikasi Calon Perseorangan Kabupaten Halmahera Timur (PPS/PPK);41).1 (satu) Lembar Rincian Biaya Pengeluaran Calon Kandidat dengan

Wasile Tengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPK Kec. WasileSelatan dan PPK Kec.

Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yang dilaksanakan diKecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannya digabungkan dengan PPK yanglain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec. Maba Tengah, PPK Kec. MabaSelatan, dan PPK Kec.

Maba, PPK Kec. Maba Tengah, PPK Kec. MabaSelatan, dan PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari:e PPK kecamatan Maba selatan;e PPK Kecamatan Kota Maba;e PPK Kecamatan Maba;e PPK Kecamatan Maba tengah;e PPK Kecamatan Maba Utara;;e PPK Kecamatan Waselei;e PPK Kecamatan waselei Timur;e PPK Kecamatan waselei Tengah;e PPK Kecamatan waselei Selatan;e PPK Kecamatan waselei Utara;1 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Kecamatan wasele Selatan :e Desa nanase Desa Payaue Desa Loleba;e Desa Wasile;e Sara Maake;e Desa waijoi;e Desa Saulat;e Desa

dan PPS yang terdiri dari:- PPK Kecamatan Maba Selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba Tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;- PPK Kecamatan Wasile;- PPK Kecamatan Wasile Timur;- PPK Kecamatan Wasile Tengah;- PPK Kecamatan Wasile Selatan;- PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan Wasile Selatan : - Desa Nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.

Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ; 24.Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 Maret 2010;38.

PPK Kec. Maba Selatan, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;32 PND0. PPK Ke.

Wasile Tengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPKKec. Wasile Selatan dan PPK Kec.

yang dalam pelaksanaannyaigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari:PPK Kecamatan Maba Selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;Halaman 66 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEPPK Kecamatan Maba Tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;PPK Kecamatan Wasile;PPK Kecamatan Wasile Timur;PPK Kecamatan Wasile Tengah;PPK Kecamatan Wasile Selatan;PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Kecamatan Wasile Selatan :Kecamatan Wasile Utara :Desa NanasDesa PayauDesa Loleba;Desa Wasile

dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara; PPK Kecamatan Wasile; PPK Kecamatan Wasile Timur; PPK Kecamatan Wasile Tengah; PPK Kecamatan Wasile Selatan; PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Halaman 80 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEKecamatan Wasile Selatan : Desa Nanas Desa Payau Desa Loleba; Desa Wasile; Sara

PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah);2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rp13.350.000,00 (tiga belas jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp25.950.000,00 (dua puluh lima jutasembilan ratus lima puluh rupiah);5.

No. 163 K/Pid.Sus/2016 8 Honor Pokja Pengarah KPU; 6.400.000 320.000Kabupaten Sigi9 Honor Pokja Ketua KPU 5.200.000 260.000Kabupaten Sigi10 Honor Pokja Sekretaris KPU); 4.000.000 200.000Kabupaten Sigi11 Honor Pokja Anggota KPU 22.400.000 1.120.000Kabupaten Sigi12 Honor PPK (Ketua) 90.000.000 4.500.00013 Honor PPK (Anggota) 270.000.000 13.500.00014 Honor Sekretariat PPK) 67.500.000 3.375.000(Sekretaris)15 Honor Sekretariat PPK) 36.000.000 1.800.000(Bendahara)16 Honor Sekretariat PPK) 108.000.000 5.400.0000

PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah);2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rpo13.350.000,00 (tiga belas jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp25.950.000,00 (dua puluh lima jutasembilan ratus lima puluh rupiah);5.

PPK Kecamatan Marawola Barat sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluhjuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);6. PPK Kecamatan Pipikoro sebesar Rp24.550.000,00 (dua puluh empatjuta lima ratus lima puluh ribu rupiah);7. PPK Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp25.350.000,00 (dua puluhlima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);8. PPK Kecamatan Dolo Selatan sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluhsatu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);9.

Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK

/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum

Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.

Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.

., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur IlCV.

Komitmen (PPK)dan Saksi Ir.

,selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E.,selaku.

PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihalpemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap PembangunanGedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan24pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan danOpname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, padatanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono,S.E., selaku PPK, Saksi H.