Ditemukan 542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subrolaisi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/Pdt/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — DIAN ANUGERAH W.W vs PT. OTO MULTIARTHA
6227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • baku yang dilarang UUPK juga tertuang dalamperjanjian pembiayaan konsumen Pasal 9, pada halaman Pengalihan Haktertulis Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberi Kuasakepada Kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmidalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga, untuk mengadaiulangkan ataudengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihantagihan Kreditor berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapaKreditor akan membuat perjanjian subrogasi
Putus : 09-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt/2010
Tanggal 9 Agustus 2011 — TUAN ACHMAD SODERI, dk VS MANGLIE alias HERDA MAYA
3525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dengan demikian jika ternyata hutangACHMAD SODERI kepada Bank Internasional Indonesia dibayar dan dilunasioleh TEMMY WIDJAYA, maka secara yuridis hak untuk menagih hutangkepada ACHMAD SODERI dkk, beralih kepada TEMMY WIDJAYA (subrogasi)dan terhadap Sertifikat Hak Milik TEMMY WIDJAYA yang menjadi jaminanhutang kembali kepada pemiliknya yaitu ACHMAD SODER dan bukankembali kepada TEMMY WIDJAYA (putusan halaman 31 alenea ketiga);Karena hak menagih hutang dari ACHMAD SODERI beralih kepadaTEMMY
Putus : 12-02-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Februari 2014 —
12079 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Gresik,Pemohon tidak pernah melepaskan haknya kepada pihakkreditor lain atau menerbitkan Surat Pelepasan HakTanggungan kepada Kantor Pertanahan setempat, hal tersebutsesuai Pasal 7 UndangUndang Hak Tanggungan yakni:Pasal 7 (UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 HakTanggungan): Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknyadalam tangan siapapun objek tersebut berada";Pasal 16 (UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 HakTanggungan):Ayat 1: Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggunganberalin karena cessie, subrogasi
    Termohon Kasasi/Terlawan;e.)k Bahwa ketentuan Pasal 6 jo Pasal 16 ayat (1), ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, secara jelas mengatur sebagai berikut:Pasal 6:Apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut;Pasal 16:)fMg(1 Jika Piutang yang dijamin dengan hak tanggunganberalin karena cessie, subrogasi
Putus : 12-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/AG/2012
Tanggal 12 Oktober 2012 — INDRA DHARMAWAN DEWANTORO, S.E. bin HARI BROTO vs UMMY KALSUM, S.E. binti ISKANDAR DIAH
6571 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp29.362.970,00 +Rp 91.522.380,96Selanjutnya masih membayar angsuran sesuai jadwal sampai lunas (45 angsuranlagi) atau dilunasi sekaligus;Bahwa gugatan terhadap Bank Danamon Sidoarjo sebagai turut Tergugatdimaksudkan agar Bank Danamon sebagai kreditur yang sementara ini hak atasrumah Gading Kirana Blok B25 Sidoarjo terikat untuk mematuhi dan melaksanakanputusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai gono gini atas kepemilikan rumahtersebut;Bahwa dalam mempertimbangkannya, mohon diperhitungkan hak regress danhak subrogasi
Putus : 17-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Hajjah MASRIAH, dkk. vs. LALU SURYA DARMA,
6952 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah melakukan upaya pelunasannyadengan jalan menjual barang jaminan berupa tanah SHM Nomor116 tersebut Kepada Haji Lalu Sirajudin orang tua Tergugat5,6,7 Pemohon Kasasi (pihak ke 3)dan dengan cara pelepasanhak sesuai akta pernyataan penyerahan hak waris Nomor 033 dihadapan Notaris tersebut dan dengan dibuatkan akta jualbelinya Nomor 174/20/Skm/1996 tersebut;Sehingga jual beli tersebut yang di dahului akta pelepasan haktersebut adalah sudah benar dan sah menurut:Pasal 1400 BW yaitu dengan cara subrogasi
    atau penggantianhak hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga yangmembayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik denganpersetujuan maupun demi undang undang;Pasal 1402 BW ayat 2 tentang subrogasi terjadi demi undangundang, yaitu yang menyatakan untuk seorang pembeli sesuatubenda tak bergerak, yang telah memakai uang harga bendatersebut untuk melunasi orang orang berpiutang kepada siapaHalaman 20 dari 29 hal.
Putus : 09-10-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 670/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 9 Oktober 2013 — PT. VARIA USAHA DHARMA SEGARA melawan PT. SURABAYA EXPRESS Cs
398
  • Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2009 PT Semen Gresik (Persero) Tbkmenerbitkan Surat Subrogasi bernomor 9007887/KU.01.03/5022/06.2009 yang pada pokoknyamengalihkan segala hak yang timbul termasuk ticlak terbatas untuk memperoleh ganti rugi daripihak agen pengangkutan, agen pelayaran, operator kapal, pemilik kapal dan pihakpihak ketigalainnya kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ;Dy Bahwa atas dasar Surat Subrogasi dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk kemudian PTAsuransi Jasa Indonesia (Persero
Putus : 26-10-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 PK/Pdt/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 —
194136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hakatas piutang Turut Tergugat karena Subrogasi terhadap Tergugat 1.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3774 K/PDT/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — DARSONO, dk. VS YOHANES DJAJA SADELI, dkk.
3219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BintangMandiri;Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti dari Penggugat tersebut secarayuridis disini telah terjadi subrogasi dari PT. Bintang Mandiri Finance(Tergugat IV) kepada Penggugat atau pengalihan piutang antara PT BintangHalaman 10 dari 14 hal. Put.
Register : 08-06-2010 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 18 Oktober 2011 — PT. E.K.PRIMA EKSPOR INDONESIA M E L A W A N 1. PT. CHARTIS INSURANCE INDONESIA dahulu bernama PT. Asuransi AIU Indonesia, Tbk. 2. J.B BODA SURVEYORS PVT. LTD,
246381
  • Tanggung jawab ini harus melibatkan Penanggung yangselanjutnya Penanggung dapat menuntut kepada pihak ke tiga untukikut bertanggung jawab;e Bahwa Ahli menyatakan Prinsip subrogasi ini sangat penting sebagaibentuk perlindungan kepada Tertanggung maupun Penanggung. Pihakketiga harus bisa membuktikan, kecuali ada overmacht.
    namanyasubrogasi itu biasa di Asuransi ;Bahwa penanggung sebenarnya dapat menuntut ke pihak asuransi terhadap siCarier selanjutnya asuransi yang menuntut ke Carier kalau Penanggungbertanggung jawab dia bilang oke saya menjamin anda punya kerugian saya bayaranda, dan dengan membayar itu hak anda tertanggung pindah ke saya dan sayamenuntut orang yang salah, kalau saya tidak membayar bagaimana hak bisapindah kalau penanggung tidak membayar dia tidak bisa dapat hak apapun karenadia telah membayar hak subrogasi
    undangundang itu kenapa saya sudah membeli baru tahubelakangan, asuransi tidak begitu anda tahu dulu baru membeli baru masukasuransi, jadi tidak ada hal yang dilanggar ;e Bahwa Tanggung jawab pihak Asuransi adalah apa yang tertera dalam polis, ada 3(tiga) pihak, pemilik barang selaku Tertanggung dan ada pihak ketiga yaitupengangkut, kalau terjadi kerusakan atau kelalaian dari carier, pihak asuransi bisamenuntut pihak Pengangkut apabila polisnya sudah dibayar, itu didalam polis adamenyangkut hak subrogasi
Register : 30-11-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PTA MEDAN Nomor 142/Pdt.G/2022/PTA.Mdn
Tanggal 20 Desember 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
15735
  • Menyatakan Akte Akad Subrogasi Nomor 30 tanggal 6 Agustus 2020 dan Akte Akad Jual Beli (al-Bai`) Nomor 31 tanggal 6 Agustus 2020 antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi yang dibuat di hadapan Tergugat III Konvensi tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
  • Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.
Register : 06-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 537/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Triana Wahyu Ariestiani, S.E. Diwakili Oleh : Muhammad Nur Rakhmad, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Dwi Kustantoro
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS Maria Inviolata Trinaryati Ekwantini, S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Sidoarjo
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Sidoarjo
12076
  • SBY.ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGANTANAHPasal 16(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, Hak Tanggungantersebut ikut beralin karena hukum kepada kreditor yang baru.(2) Beralinnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimanadimaksudpada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan denganmencatatnya
    Selain itu di dalam UndangUndang No. 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendaYang Berkaitan Dengan TanahPasal 16(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, Hak Tanggungantersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.(2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wayjib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada KantorPertanahan.(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan
    Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak dlikutidengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktuyang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 atau ayat4, atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimanayang dimaksud pada ayat 5 batal demi Hukum".Pasal 16Yang berbunyi:(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralihkarena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, HakTanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditoryang baru.(2) Beralihnya
Register : 22-09-2023 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN BATAM Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penggugat:
RONY ATTAN
Tergugat:
1.PT. SILMA SUNTER AGUNG
2.YUHENDRI
3.PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (CSUL) FINANCE
3332
  • Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur in casu telah terhapus (selesai) karena pembayaran oleh Penggugat sebagai Penanggung;
  • Menyatakan seterusnya telah terjadi Subrogasi
    Menyatakan segala hak Turut Tergugat II (Kreditur) dalam dan/atau sehubungan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur in casu beralih kepada Penggugat sebagai Hak Subrogasi
Register : 10-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 424/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 15 September 2021 — Terbanding/Turut Tergugat III : Tri Susilowati, S.H., M.Kn.
9151
  • diikuti dengan pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukansebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 atau ayat 4, atauwaktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yangdimaksud pada ayat 5 batal demi Hukum" .Dan terkhusunya berkaitan Pengalihan piutang melalui CessieSelain itu di dalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HAKTANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANGBERKAITAN DENGAN TANAHPasal 16(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralihkarena cessie, subrogasi
    Perdata(KUHPerdata), berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukumdan membawa kerugian kepada orang lain, mewayjibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu) karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian tersebut. hingga menunggu Putusanhukum yang tetap oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.Selain itu di dalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan TanahPasal 16(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralihkarena cessie, subrogasi
    Pasal 15 Ayat 6Yang berbunyi:"Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikutidengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalamwaktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3atau ayat 4, atau waktu yang ditentukan menurut ketentuansebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 batal demi Hukum".Pasal 16Yang berbunyli:(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralihkarena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, HakTanggungan tersebut ikut beralih karena hukum
Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — HIPNI IDRIS bin H. IDRIS;
214105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baki Debet Pertanggal 31 Desember 2015 berdasarkan BankingSystem dan Kewajiban Subrogasi:38. Form Asli Nota Debet No. 630/DN/ATSKRD/V/2017 An. Muzammiltanggal 10 Mei 2017;39. Form Asli Nota Debet No. 631/DN/ATSKRD/V/2017 An. Suronotanggal 10 Mei 2017;40. Form Asli Nota Debet No. 674/DN/ATSKRD/V/2017 An. Akuan Roistanggal 26 Mei 2017;41. Berkas Kredit atas nama LINDA PK 157/SPK/KMKLS/V1/201 4,42. Berkas Kredit atas nama LILIS EFENDI PK 90/SPK/KURMK/V/201 4;43.
Register : 12-04-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 218/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
273134
  • ditandatangani oleh TERGUGAT padatanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua ribu Enam belas (08122016)Tertuang dalam Lapiran SYARAT SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIANPEMBIAYAAN INVESTASI/ MULTIGUNA UNTUK PEMBELIAN DENGANPEMBAYARAN SECARA ANGSURAN Pasal 11 Tentang PENGALIHANPERJANJIAN KEPADA PIHAK LAIN Poin 11.3 yang menyatakan Semuapiutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITUR terhadap DEBITUR yangtimbul dari Perjanjian ini dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada pihakmanapun dengan cara cessie, novasi, subrogasi
Upload : 20-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 273/PDT/2016/PT-MDN
BERLIANA SARAGI RUMAHORBO, DKK X HOTMA SARAGI RUMAHORBO
1710
  • Siantar sebesar Rp. 81.000.000,(subrogasi);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (pasal 1400, 1401KUH Perdata), pihak ketiga/Penggugat menggantikan kedudukan kreditur lamauntuk menagih utang dari Tergugat dan Il, tidak serta merta menjadi pemilikbarang jaminan utang tersebut. Peralihan barang jaminan harus dilakukansecara lelang umum.
    Olehkarenanya pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakanperbuatan Tergugat Il mengatasnamakan tanah objek perkara menjadi atasnama Tergugat Il merupakan perbuatan melawan hukum menjadi tidak tepatdan keliru;Menimbang, bahwa dari halhal yang dikemukakan diatas, maka kamiberkesimpulan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyapelunasan utang oleh pihak ketiga (Subrogasi) yang dilakukan oleh Penggugatterhadap pelunasan utang Tergugat yang dijamin oleh Tergugat Il denganjaminan
Register : 04-02-2022 — Putus : 18-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 18 Nopember 2022 — Penggugat:
JONO GUNAWAN
Tergugat:
1.PT. BANGUN PRIMA CIPTA
2.YAYASAN PANDU PERTIWI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Cq.Bupati Tangerang
4917
  • Tangerang, berdasarkan Akta Subrogasi No. 33 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Hj. Titiek Febriyanti Utami Marwan,
  • S.H.

Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — HERU CAHYO SETIYONO ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ;
411415
  • Askrindo Cabang Surabaya dan sebagai Assistant AreaManaging Director (AAMD) / Kepala Seksi Klaim & Subrogasi;e Bahwa PT.
    Askrindo bergerak dalam bidang Asuransi/Penjaminan Kredit yang saat iniditunjuk pemerintah sebagai salah satunya penjamin Kredit KUR;e Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan adalah :1 Mengevaluasi keabsahan dokumen sebagai syarat kelengkapan pengajuan klaim;2 Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan klaim di kantor cabang Surabaya;3 Mengawasi penyelenggaraan administrasi dan kearsipan untuk kegiatan penggantianklaim;4 Memonitor dan evaluasi tindakan subrogasi yang dinyatakan dalam Claim
    settlement;5 Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan Subrogasi;6 Memonitor penyelenggaraan administrasi dan kearsipan untuk tindakan subrogasi;7 Melakukan kunjungan setempat dalam rangka rekonsiliasi piutang subrogasi, usahadebitur dan agunannya;e Bahwa dalam kredit KUR, PT.
    Bank Jatim tanpaterlebih dahulu melakukanevaluasi kelayakan;e Bahwa pelayanan Penjaminan KUR sejak awal perikatan sampai dengan pencairan klaimdan pengembalian subrogasi Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:1 PT. Bank Jatim mengajukan permintaan penjaminan;10PT. Askrindo melakukan penjaminan dengan menerbitkan sertifikat penjaminan atasdebitur PT. Bank Jatim yang diajukan penjaminannya tersebut;Selama masa penjaminan PT.
    Bank Jatim;Bahwa untuk pengembalian Subrogasi yang di sebut juga Recoveries sudah adapembayarannya dan telah dilimpahkan ke rekening PT. Askrindo, recoveries tersebutdilimpahkan tidak harus menunggu debitur melunasi melainkan dalam PKS disebutkanrecoveries tersebut harus dilimpahkan ke rekening PT. Askrindo selama debiturmelakukan pembayaran angsuran kreditnya dibagi sesuai coverage/prosentaseperhitungan klaim;Bahwa proses penilaian kelayakan Klaim Asuransi kredit KUR oleh PT.
Register : 12-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
HENDRA JAYA SITEPU
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Herman Djohari
296252
  • Jakarta Pusat (Tergugat)berpedoman pada ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 53Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 31/G/2020/PTUNJKTPendaftaran peralihan hak tanggungan~ dilakukan denganmencatatnya pada buku tanah serta sertipikat hak tanggungan yangbersangkutan dan pada buku tanah serta sertipikat hak yangdibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yangdijamin karena cessie, subrogasi
    pernyataan darikreditor bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hakyang dilelang tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil lelangbeserta kutipan risalan lelang dapat dijadikan dasar untukpendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang berkaitan dengan tanah dijelaskan sebagai berikut :Pasal 16(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralihkarena cessie, Subrogasi
    Tergugat dalam hal initelah melakukan proses peralinan sesuai dengan ketentuan Pasal 53dan Pasal 54 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah Ketentuan Peralihan dan Hapusnya HakTanggungan sebagai berikut :Pasal 53Pendaftaran peralihan hak tanggungan~ dilakukan denganmencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak tanggungan yangbersangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat yang dibebaniberdasarkan surat tanda bukti beralinnya piutang yang dijamin karenacessie, Subrogasi
Register : 25-08-2011 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr
Tanggal 7 Oktober 2015 — PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT.RES) VS PT. CITRA LESTARI SEMESTA (PT. CLS), Dkk
7923
  • Menoiak eksepsi Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;-----------------------DALAM POKOK PERKARA Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian;------------------------------------------------------------------- Menyatakan penyerahan iahan (subrogasi) seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan kompensasi sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat