Namundalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan salahsalah satu anak pemohon masih dibawah umur dan belum menikahsehingga secara hukum tidak cakap hukum;Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Pms10.11.12.Bahwa subtansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkanagar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakanuntuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihanhak, penandatanganan suratsurat terkait jual beli tersebut

penjelasan Pasal 49 huruf b), maka permohonanpara Pemohon secara formil dapat diproses dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa para Pemohon untuk = menguatkanpermohonannya telah mengajukan bukti Surat yang ditandai bukti P1 s.d P4.dan mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;Menimbang, bahwa buktibukti baik bukti Surat maupun saksi tersebuttelah memenuhi syarat formal pengajuan atat bukti, dan buktibukti tersebutberhubungan satu dengan yang lain secara subtansial

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Alqurandalam surat Arrum ayat 21 yang artinya :Dan diantara tandatanda kekuasaan Nya adalah dia menciptakan untukmuisteriisteri dari jennis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatentram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang.Sesungguhnya pada demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir.Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah AgungNomor. 38k/AG/1991 tanggal 22 Agustus 1991, secara subtansial

, namun buktibukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen POSdan telah dicocokkan sesual dengan aslinya, dan secara subtansial salingberhubungan satu dengan yang lainnya dan relevan dengan permohonanPemohon, maka buktibukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yangsempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht)sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo.

., sedangdakwaan Subsider Pasal 372 KUHP.Menimbang, bahwa unsur pidana dari Pasal yang didakwakan tersebut(374 dan 372 KUHP) pada prinsipnya secara subtansial adalah sama, namunada unsur yang membedakan diantara keduanya yakni dalam Pasal 374mengandung pengertian perbuatan dilakukan oleh orang yang karena adahubungan kerja (sebagai pegawai atau karena mendapat upah atau karenapencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu) ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 374 KUHP. telahterpenuhi

oleh perbuatan Terdakwa kecuali unsur ke5Yang dilakukan olehorang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkanadanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapatupah untuk itu, maka secara subtansial unsur Pasal 372 KUHP sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Subsider, harus dinyatakan telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP.telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan

danSAKSI 2, masingmasing adalah tetangga dan adik kandung Penggugat,dengan demikian saksisaksi tersebut telah sesuai dengan maksud danketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebuttelah dewasa dan masingmasing telan memberikan keterangan di depansidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhisyarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175R.Bg, sedangkan secara materi (Subtansial

Putusan No.500/Pdt.G/2021/PA.RhPenggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi,keterangan mana telah memiliki relevansi secara subtansial dengan apa yangdidalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) danPasal 309 R.Bg.

2006 (penjelasan Pasal 49huruf b), maka permohonan para Pemohon secara formil dapat diproses dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telahmengajukan bukti Surat yang ditandai bukti P.1 s.d P.5. dan mengajukan duaorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;Menimbang, bahwa buktibukti baik bukti Surat maupun saksi tersebuttelah memenuhi syarat formal pengajuan alat bukti, dan buktibukti tersebutberhubungan satu dengan yang lain secara subtansial

pembuktian yangsempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg), karenanya terbukti bahwa Misdidan Nurbani telah mempunyai 4 (empat) orang anak yakni xxxxxxxxxxx,XXXXXXXXXX, XXXXXXXX Cam XXXXXXXXXXMenimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tersebut (P.11)Surat keterangan ahli waris Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan olehKampung Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tanggal22 Februari 2021, alat bukti tersebut bukan digolongkan dengan akta autentikbukti surat tersebut secara subtansial

, karena itu permohonanPemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannyatelah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P.1 s.d P.6 dan mengajukandua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,semua buktibukti sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formalpengajuan atat bukti, dan buktibukti tersebut saling berhubungan satudengan yang lainnya dan secara subtansial

Adapun kesaksian kedua saksi diatas, olehkarena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikandibawah sumpah di muka persidangan secara subtansial kesaksian keduasaksi tersebut saling mendukung, satu sama lain dan bersesuainsehingga kesaksian tersebut saling mendukung satu sama lain, danbersesuain sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikandasar pertimbangan dalil Penggugat;Hal 8 dari 11 Halaman, Pts. No. 0698/ Pdt. G/2015/PA/ PA.

terbuktibahwa anak Pemohon yang bernama Zulkhalis Bin Hamdani Hasyim lahir padatanggal 1 Juli 1999 dan Muhammad Riza Shalfi Bin Hamdani Hasyim lahir padatanggal 15 Maret 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa suamiPemohon yang bernama Hamdani Hasyim telah meninggal dunia pada tanggal 14Februari 2018;Menimbang, bahwa buktibukti tersebut baik bukti surat maupun saksisaksitelan memenuhi syarat formil dan materil, dan saling bersesuaian antara satudengan yang lainnya dan secara subtansial

tangga mereka seperti semula, sehingga apabilaperkawinan tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemadaharatanyang lebih besar ketimbang maslahat bagi keduanya, karena tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinahmawaddah wa rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamdan surat Arrum ayat 21 tidak terwujud dalam kehidupan rumah tanggaPermohon dan Termohon;Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah AgungNomor 38K/AG/1991 tanggal 22 Agustus 1991, secara subtansial

Hal demikian timbul karenaketidaktahuan para Penggugat dan atau kuasanya membedakan perkarakewarisan dan perkara pembatalan hibah, sehingga perkara a quo masukwilayah yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga hal yang subtansial tersebut diatas ditambah beberapa hal teknis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaramenjadi jelas dan terang bahwa gugatan a quo tidak dibuat secara serius,cermat dan teliti sehingga tidak memenuhi syarat formal dan materiil;Menimbang

denganTergugat Rekonpensi / Terbanding, ternyata pertimbanganmajelis hakim tingkat pertama telah tidak salah dalampenerapan hukumnya oleh karena itu harus dikuatkan, danpertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini di ambilalih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalammemutuskan perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sepertitersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalamrekonpensi secara materiel, seluruhnya dapat di kuatkan, akantetapi secara subtansial

Bertolak dariketentuan tersebut, maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolutMahkamah Syariyah Banda Aceh;Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telahmengajukan bukti surat yang ditandai bukti Pl s.d P4 dan mengajukan dua orangsaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formalpengajuan atat bukti, dan buktibukti tersebut berhubungan satu dengan yang lainsecara subtansial relefan dengan dalil permohonan Pemohon

juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telahdiuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebutdiperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksisesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg,Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Mprsedangkan secara materi (Subtansial

Bahwa subtansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak inidimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukumatas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baikmengenai pengurusan peralinan hak, penandatanganan suratsuratterkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan,asuransi, dan lainlain, terhadap segala aset dan harta benda atas namaanak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanan dan rukotersebut diatas;10.

diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya berpendapat tidak adahalhal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semuatelah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung;Bahwa ada beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yangsama sekali tidak dipertimbangkan bahkan terkesan sengaja diabaikan olehJudex Facti, padahal faktafakta tersebut bersifat subtansial

Bahwa dengan demikian jelas adanya pelanggaran hukum dalampenerbitan izin usaha industri PT Holcim Indonesia, Tok di Desa Rangai TriTunggal, Kecamatan Ketibung Lampung Selatan, baik secara proceduralmaupun subtansial;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum,karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak cacat yuridis baikdari segi Kewenangan, Prosedural, dan Substansial;Bahwa

masingmasing sebagai kakak kandung dan menantu dariPenggugat, dengan demikian saksisaksi tersebut telah sesuai dengan maksuddan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telahdewasa dan masingmasing telah memberikan keterangan di depan persidangansetelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formalsaksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkansecara materi (Subtansial

TERGUGAT sebagai saksi 2Tergugat, masingmasing sebagai kakak dan adik kandung Tergugat, sehinggasaksisaksi tersebut telan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telahdewasa dan masingmasing telah memberikan keterangan di depan persidangansetelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formalsaksi Sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkansecara materi (Subtansial

ditambahkan pada harga yang sebenamya dibayar atauyang seharusnya dibayar;c Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, antarapenjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;d Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang imporselain pembatasan yang :(1) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundangundangan yangberlaku didaerah pabean;(2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yangbersangkutan .(3) Tidak mempengaruhi harga barang secara subtansial

ditambahkan pada harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;c Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;d Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barangimpor selain pembatasan yang:i diberlakukan atau diharuskan peraturan perundangundangan yangberlaku didaerah pabean;i Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yangbersangkutan;iil Tidak mempengaruhi harga barang secara subtansial