Dedi Sudjarwadi, S.H.;11. Irawan Amin Nugroho, S.H.;12. Nasarudin, S.H.;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor dihalaman 1, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PTBNAJalan Pramuka Nomor 33, Jakarta dan Jalam Tgk. Nyak Makam,Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK2081/PW01/1/2013, tanggal 24 Oktober 2013;Pemerintah Republik Indonesia Cg. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia cg.

M.Sc.Djangkung Sudjarwadi, SH, L.L.M.Andre Irwandasebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota,sebagai Hakim Anggota,sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua padahari Rabu tanggal 18 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para HakimAnggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupunPemohon Banding.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Dedi Judakusuma Putra bin Dadang Salim) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Masita Primasti binti Sudjarwadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon : ------------------

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -

DEDI SUDJARWADI, S.H nneeeeeeKesemuanya Warga Negara Indonesia, PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat diJalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK42/$U04/2/2014, tertanggal 11 Desember 2014; Halaman 3 dari 172 halaman Putusan No.250/G/2014/PTUNJKTPAGE Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 250/PENDIS/2014/PTUNJKT, tanggal 3 Desember

DEDI SUDJARWADI, S.H.NIP 19720225 199803 1 0019. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.NIP 19870405 201012 1 00210. YUDHA PRASETIA BHAKTI, S.H.NIP 19861231 201012 1 00311. NASARUDIN, S.H.NIP 19861128 201012 1 00112. WIDYACASTRENA BUDI DHARMA, S.H.NIP 19880128 201012 1 00313.

Putusan Nomor. 419/B/PK/PJK/2015Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima..2.2.Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM;Bahwa selain amar Putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak ini jugamemiliki Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM dalam Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa:1.bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dandiajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan

Keputusanyang dibanding, yaitu KEP820/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26September 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;. bahwa jumlah pajak yang terutag Pemohon Banding sesuaipembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Nihil, sehinggatidak diperlukan pembayaran 50% dari pajak terutang, dengandemikian memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dengan demikianHakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLM berpendapat bahwaSurat Permohonan Banding telah memenuhi syarat formal Banding,sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaan material.. bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding No.

Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat Pendapat Berbeda(Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH., LLM, yang menyatakan bahwa SuratPermohonan Banding Nomor: 137/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20Desember 2012 telah disertai alasanalasan yang jelas.4.

Fastek)4 DONA (Ass.Faskab)c Camat (Pembina) : Drs.H.WARDOYOd Penanggungjawab Operasional Kegiatan (SUDJARWADI)e Fasilitator Kecamatan :1 AKHMAD MUSAFAK (Fasilitator Kec.)2 RINI KUSTIANA,ST (Fasilitator Teknik)f Badan Kerja Sama antar Desa :1 NAKHOI ADITYA (Ketua)2 H.ANWAR MUSADAD (Anggota)3.

H.WARDOYOPenanggungjawab Operasional Kegiatan (SUDJARWADI)a. AKHMAD MUSAFAK (Fasilitator Kec. )b. RINI KUSTIANA,ST (Fasilitator Teknik)3 Badan Kerja Sama antar Desa :a NAKHOI ADIYA (Ketua)b H.ANWAR MUSADAD (Anggota)c MIFTAHUL HUDA,SE (Anggota)4 Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan : HARIYONO,SH.5 Team Verifikasi: Drs.

Faskab).Camat (Pembina);Penanggung jawab Operasional Kegiatan : SUDJARWADI;Fasilitator Kecamatan : 1. R. DANIEL (Fasilitator Kecamatan);2. RINI KUSTIANA, ST (Fasilitator Teknik).Badan kerjasama antar desa : 1. MASHUR NAAMSYAH (Ketua)2. H. ANWAR MUSADAD (Anggota3. MIFTAHUL HUDA, SE (Anggota)Badan Pengawasan unit pengella kegiatan : H. NASIRUDIN;h Team Verifikasi: Drs. HARI PRASETYO HUTOMO;i Unit Pengelola kegiatan (UPK) : 1. KURNIA JANATI (Ketua)2. ILA KURNIA (Bendahara)3.

Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul,Yogyakarta, tidak dapat diterima.Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakanoleh Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLMBahwa selain amar Putusan di atas, Putusan PengadilanPajak ini juga memiliki Dissenting Opinion yangdikemukakan oleh Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi,SH LLM dalam Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanbahwa:Halaman 33 dari 100 Halaman Putusan Nomor 434 /B/PK/PJK/20151.Bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesiadan

) UndangUndang Pengadilan Pajak;5. bahwa Surat Permohonan Banding dilampirkan salinanKeputusan yang dibanding, yaitu KEP782/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;6. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran50% dari jumlah pajak yang terutang sebesar Rp1.501.191.893,00, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

,SH LLM berpendapat bahwa Surat Permohonan Bandingtelah memenuhi syarat formal Banding, sehinggadilanjutkan ke tahap pemeriksaan material.7. bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding, dan membatalkan KeputusanTerbanding No.

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembalimemohon kepada Majelis Hakim pada MahkamahAgung yang mulia untuk dapat membatalkan PutusanPengadilan Pajak dalam perkara a quo.Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat PendapatBerbeda (Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLM, yang menyatakanbahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 099/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 telah diserial alasanalasan yana jelas.Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seandainyapunPemohon

M.Sc. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM. sebagai Hakim Anggota,Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 18Agustus 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri olehTerbanding dan juga tidak dihadiri Pemohon Banding.

Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul,Yogyakarta, tidak dapat diterima..2.2.Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakan olehHakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLMBahwa selain amar Putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak inijuga memiliki Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM dalam PutusanPengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:1.Bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesiadan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuanPasal

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 50%dari jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 127.793.353,00sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SHLLM berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telahmemenuhi syarat formal Banding, sehingga dilanjutkan ketahap pemeriksaan material.7.

Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMHalaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor 942 B/PK/PJK/2016berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding, dan membatalkan Keputusan TerbandingNo.

Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat PendapatBerbeda (Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh HakimHalaman 45 dari 100 halaman Putusan Nomor 942 B/PK/PJK/2016Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLM, yang menyatakanbahwa Surat Permohonan Banding Nomor:110/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 telahdisertai alasanalasan yang jelas..

Dedi Sudjarwadi, S.H.;11. Irawan Amin Nugroho, S.H.;12. Nasarudin, S.H.;Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan PramukaNomor 33, Jakarta dan Jalam Tgk. Nyak Makam, Banda Aceh,Hal 1 dari hal 14 Putusan No.85/Pdt/2015/PT.BNAberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK2081/PW01/1/2013,tanggal 24 Oktober 2013;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I /semula Tergugat VKonvensi / Penggugat Rekonvensi;2.

M.Sc. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, SH L.L.M sebagai Hakim Anggota,Andre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbandingmaupun Pemohon Banding.

Banyakan, Sitimulyo,Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima;1.2.2 Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh HakimAnggota;Djangkung Sudjarwadi, SH LLM:Halaman 35 dari 96 halaman. Putusan Nomor 490/B/PK/PJK/2015Bahwa selain amar Putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak ini jugamemiliki Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM dalam Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa:4.

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 50% darijumlah yang pajak terutang sebesar Rp107.676.418,50, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLMberpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhisyarat formal banding, sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaanmaterial:7.

Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP784/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehinggaperhitungan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2008 menjadisesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagai berikut:JumlahUraian(dalam Rupiah) AlasanAlasan Pengajuan Peninjauan Kembali:Bahwa alasan dan argumentasi yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam pengajuan permohonan

itu, tidak tepat apabilaMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukanpemeriksaan lebih lanjut atas sengketa material yangPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan Banding tersebut;m Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang muliauntuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalamperkara a quo;Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat Pendapat Berbeda(Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi

Tidak adanyakonsistensi antara kebijakan tertulis perusahaan dengan fakta;d) Bahwa sesuai dengan laporan persidangan, dalampersidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013, MajelisHakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa ada inkonsistensiTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dalam memperlakukan sewa atau dijual.Bahwa dalam penjelasannya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyatakanbahwa sebagai implementasi dari kebijakan perusahaanmengenai transfer out Pemohon

Karenafaktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak konsisten dalam perlakuantransaksinya, apakah terjadi penjualan (pengalihanharta) atau sewa menyewaBahwa dalam persidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013,Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa adainkonsistensiTermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalammemperlakukan sewa atau dijual.Sedangkan terkait dengan pertimbangan Majelis Hakimyang menyatakan bahwa:Bahwa Terbanding menetapkan nilai

Tidak adanyakonsistensiantara kebijakan tertulis perusahaan dengan fakta.(4) Bahwa sesuai dengan laporan persidangan, dalampersidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013, MajelisHakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa ada inkonsistensiTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dalam memperlakukan sewa atau dijual.e.

Karenafaktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak konsisten dalam perlakuantransaksinya, apakah terjadi penjualan (pengalihanharta) atau sewa menyewa.Bahwa dalam persidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013,Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa adainkonsistensi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalammemperlakukan sewa atau dijual.

RIZA THALIB, SHKOLONEL CHK NRP 30727 masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkanpada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi ARIS SUDJARWADI, SHKOLONEL CHK NRP 30750, Panitera SULTAN, SH KAPTEN CHK NRP11980017760771 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. HAKIM KETUADrs. BURHAN DAHLAN, SHKOLONEL CHK NRP 30248 HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA llSANTOSO, SH H.

Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP818/WP4J.23/BD.06/2012 tanggal 26September 2012, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00055/207/09/543/11tanggal 6 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP01.695.170.9543.000, beralamat di Kawasan Industri Ds.Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidakdapat diterima;Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakan olehHakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, S.H., LLM;Bahwa selain amar putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak inijuga memiliki dissenting opinion yang dikemukakan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM dalam PutusanPengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:1.

Putusan Nomor 417/B/PK/PJK/2015BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa jumlah pajak yang terutag Pemohon Banding sesuaipembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Nihil,sehingga tidak diperlukan pembayaran 50% dari pajak terutang,dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, S.H.LLM berpendapat bahwa surat permohonan banding telahmemenuhi syarat formal banding, sehingga dilanjutkan ke tahappemeriksaan material;Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S,H., LLMberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding, dan membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP818/WPuJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September2012, sehingga perhitungan PPh Pasal 25/29 Badan TahunPajak 2008 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam SuratKeberatan sebagai berikut: JumlahUraian(dalam

karenaitu, tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas sengketamaterial yang Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) ajukan banding tersebut;" Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yangmulia untuk dapat membatalkan Putusan PengadilanPajak dalam perkara a quo;Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat PendapatBerbeda (Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi

Tidak adanyakonsistensi antara kebijakan tertulis perusahaan dengan fakta. d) Bahwa sesuai dengan laporan persidangan, dalampersidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013, MajelisHakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa ada inkonsistensiTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dalam memperlakukan sewa atau dijual.Bahwa dalam penjelasannya Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) menyatakanbahwa sebagai implementasi dari kebijakan perusahaanmengenai transfer out Pemohon

Karenafaktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak konsisten dalam perlakuantransaksinya, apakah terjadi penjualan (pengalihanharta) atau sewa menyewa.Bahwa dalam persidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013,Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa adainkonsistensi TermohonHalaman 55 dari 79 halaman.

Tidak adanyakonsistensi antara kebijakan tertulis perusahaan dengan fakta. d) Bahwa sesuai dengan laporan persidangan, dalampersidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013, MajelisHakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa ada inkonsistensiTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dalam memperlakukan sewa atau dijual.e.

Karenafaktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak konsisten dalam perlakuantransaksinya, apakah terjadi penjualan (pengalihanharta) atau sewa menyewaBahwa dalam persidangan ke5 tanggal 10 Juni 2013,Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi) juga telahmengarisbawahi bahwa adainkonsistensi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalammemperlakukan sewa atau dijual.

M.Sc. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M sebagai Hakim AnggotaAndre Irwanda sebagai Panitera Pengganti,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua padahari Jumat tanggal 28 Februari 2014, dengan dihadiri oleh para HakimAnggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri olehPenggugat..

Banyakan, Sitimulyo,Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima.Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLMBahwa selain amar Putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak ini jugamemiliki Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM dalam Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa:1. bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesiadan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuanPasal

2)UndangUndang Pengadilan Pajak;5. bahwa Surat Permohonan Banding dilampirkan salinanKeputusan yang dibanding, yaitu KEP794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;6. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 50%dari jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 104.681.387,00sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SHLLM berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telahmemenuhi syarat formal Banding, sehingga dilanjutkan ke tahappemeriksaan material.7. bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding, dan membatalkan Keputusan TerbandingNo.

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang muliauntuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalamperkara a quo.Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat PendapatBerbeda (Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLM, yang menyatakanbahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012tanggal 20 Desember 2012 telah disertai alasanalasan yang Jelas.Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seandainyapunPemohon

terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP788/WPUJ.23/BD.06/2012 tanggal 26September 2012, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa(PPN) Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00066/207/07/543/11tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP01.695.170.9543.000, beralamat di Kawasan Industri Ds.Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidak dapatditerima;Dasar argumentasi Dissenting Opinion yang dikemukakan olehHakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH., LLMBahwa selain amar Putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak inijuga memiliki Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM dalam PutusanPengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:1.Bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesiadan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuanPasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Bahwa Surat Permohonan Banding Nomor105/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atasHalaman

Putusan Nomor 951/B/PK/PJK/2017sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhisyarat formal Banding, sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaanmaterial;7. Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding, dan membatalkan Keputusan TerbandingNo.

karenaitu, tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas sengketamaterial yang Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) ajukan Banding tersebut; Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yangmulia untuk dapat membatalkan Putusan PengadilanPajak dalam perkara a quo;Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat PendapatBerbeda (Dissenting Opinion) yang disampaikan oleh HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi