dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 1954 tentang PencatatanNikah, Talak dan Ruj uk.Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannyamenurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukanoleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimanadimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan.Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan yang khusus berlaku bagitatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yangberlaku, tatacara

alasan yang penting, sehinggamewakilkan kepada orang lain.Pasal 7Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulisdalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinansebagai dimaksud Undangundang dan atau belum dipenuhinyapersyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini,keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepadaorang tua atau kepada wakilnya.Pasal 8Setelah dipenuhinya tatacara

Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.BAB IIITATACARA PERKAWINANPasal 10(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumumankehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalamPasal 8 Peraturan Pemerintah ini.(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasing agamanyadan kepercayaannya itu.(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masingmasinghukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakandihadapan Pegawai Pencatat

pengaj uan gugatan perceraian.Halhal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinandan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalamPasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.BAB VIIWAKTU TUNGGUPasal 39Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) Undangundang ditentukan sebagai berikut :a.

pelaksanaanperkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian,tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan,pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suamiberisteri lebih dari seorang dan sebagainya.Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuanketentuan tentangmasalahmasalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancardan mengamankan pelaksanaan dari Undangundang tersebut.

PUTUSANNo. 26 P/HUM/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak UjiMateriil terhadap Pasal 49 Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis PenetapanDan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara PenetapanPerolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih DanPenggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan PerwakilanRakyat

Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Agung untuk mengujiPasal 49 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentangPedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman HasilPemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilinh Dan Penggantian CalonTerpilih Dalam Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun2009, karena bertentangan dengan Pasal 5 UndangUndang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Bahwa Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 TentangPedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman HasilPemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi ,Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian CalonTerpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009,ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2009;Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.26/P/HUM/Th. 20094.

Bahwa oleh karenanya terbukti Pasal 49Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang PedomanTeknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil PemilihanUmum Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, PenetapanCalon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih DalamPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota Tahun 2009, bertentangan denganPasal 5 UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD

KESIMPULAN DAN PETITUM;KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian di atas, secara Materiiketentuan Pasal 49 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman HasiPemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian CalonTerpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat DaerahProvinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota Tahun 2009, karena bertentangan denganPasal 5

NomorKEP1724/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, yang menolak pengurangan ataupembatalan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00040/207/09/016/11 tanggal 8Juni 2011 Masa Pajak Juni 2009;bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00040/207/09/016/11 tanggal 8Juni 2011 Masa Pajak Juni 2009, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepadaTergugat berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tatacara

Perpajakan, tetapi mengajukanPengurangan atau Pembatalan SKPKB berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;bahwa dalam Surat Tanggapan atas Permohonan Gugatan Penggugat, Tergugatmenyatakan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal yaitu gugatan diajukan atasSurat Keputusan Pengurangan Pajak, disamping itu Tergugat juga menanggapiaspek material permohonan Gugatan

Majelis berpendapat atas materi gugatan tersebut adalahkewenangan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangMenimbangMengingatMemutuskanUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan,yang berbunyi :Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan kenaikan yang terutang sesuai

Penggugat untuk mengembalikan unit mobil (objeksengketa) kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat harusmembayar kerugian materiil dan kerugian imateril kepada Penggugat;Menghukum, Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR :Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono).Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana tersebut KetuaPengadilan Negeri telah menunjuk Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ;Menimbang bahwa aturan mengenai tatacara

Tentang petitum angka 5 :Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agarTergugat dihukum untuk mengembalikan unit mobil obyek sengketakepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat harus membayarkerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Tergugat ;Bahwa dengan adanya petitum tersebut berarti materi gugatanmencakup pula materi tentang pembayaran kerugian immateriil yangbukan termasuk yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tatacara

penyelesaian perkara aquo menjadi tidak sederhana lagi sehingga tidakdapat diselesaikan dengan tatacara penyelesaian gugatan sederhana ;Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan diatur :Pasal 11 ayat (3) Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwagugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakimmengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukangugatan sederhana, mencoret dari register perkara danmemerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.Menimbang,

bahwa oleh karena sengketa dalam gugatan aquo tidakdapat diselesaikan dengan tatacara penyelesaian gugatan sederhana, makasesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) haruslah dinyatakan bahwa sengketadalam gugatan aquo bukan merupakan gugatan sederhana, sertamemerintahkan Panitera agar mencoret perkara aquo dari register perkaragugatan sederhana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKI PRADANA Als EKI Bin SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara sebagaimana

Bahwa pernikahan antara Para Pemohon baru dapat dilangsungkanberdasarkan tatacara agama Kristen Protestan pada tanggal 1 Maret 2019,yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar dengan Akta Perkawinan Nomor : 5171 KW210520190015tanggal 21 Mei 2019 ;.

Bahwa atas pengakuan dari Pemohon bahwa anak yang bernama :ANDIKA DESTAR adalah anak dari hasil hubungan antara Pemohon danPemohon Il, telah juga dibuat Surat Penyataan Pengakuan Anak tertanggal5 Mei 2018 selanjutnya juga telah disahkan berdasarkan tatacara agamaKriten Protestan dalam bentuk Persembahan Anak di Gereja Kemah InjilIndonesia Persada Sari yang menyatakan bahwa anak bernama : ANDIKADESTAR adalah anak dari ayah Frans Mayo (Pemohon I) dan Ibu GabrielMeiratina (Pemohon Il) dengan Surat Nomor

ParaPemoho mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar dapat menetapkan,mengijinkan Kantor Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar cqPejabat Pencacatan Sipil untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor : 5171LT070820190006 tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya dapat menerbitkanAkta Kelahiran yang baru yang menerangkan bahwa anak yang bernama :ANDIKA DESTAR, anak lakilaki lahir di Denpasar padatanggal4 Desember 2018 adalah anak ke 1 dari perkawinan antara FRANS MAYOdan GABRIEL MEIRATINA berdasarkan tatacara

Menetapkan, mengijinkan Kantor Dinas Kependukan dan Catatan SipilKota Denpasar cq Pejabat Pencacatan Sipil untuk dapat mencabutdan/atau merubah Akta Kelahiran Nomor : 5171LT070820190006,tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran yangbaru yang menerangkan bahwa anak yang bernama : ANDIKA DESTAR,anak lakilaki Lahir di Denpasar pada tanggal 4 Desember 2018 adalahanak ke 1 dari perkawinan antara FRANS MAYO dan GABRIELMEIRATINA berdasarkan tatacara dan ketentuan yang berlaku ;4.

agama Kristen Protestanpada tanggal 1 Maret 2019, yang dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan AktaPerkawinan Nomor : 5171 KW210520190015 tanggal 21 Mel2019 ;Bahwa atas pengakuan dari Pemohon bahwa anak yangbernama : ANDIKA DESTAR adalah anak dari hasil hubunganantara Pemohon dan Pemohon Il, telah juga dibuat SuratPenyataan Pengakuan Anak tertanggal 5 Mei 2018 selanjutnyajuga telah disahkan berdasarkan tatacara agama KritenProtestan dalam bentuk Persembahan

yanghadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II tidak hadir dan jugatidak mengirimkan wakil / Kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yangsah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan, kemudian berdasarkanPasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang TatacaraPenyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara

Hakim berpendapat bahwaTergugat ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untukmembantah gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara PenyelesaianGugatan Sederhana mengatur mengenai upaya perdamaian, apabila kedua belahpihak hadir dipersidangan

Hakimberpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkansebagian dan para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugatharuslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugatberalasan untuk dikabulkan secara sebagian:Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2021/PN MrtMemperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Tatacara

Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara PenyelesaianGugatan Sederhana, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

bukti diatas, dapatlahditerima sebagai suratsurat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti, penggugat juga telahmengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang di bawah sumpah telahmemberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :saksi 1 dari penggugat:benar;Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan tidakada hubungan keluarga dengan para pihak;Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang sah menikah menurut tatacara

Bahwa saksi menerangkan jika sudah sekitar 1(satu) tahun Penggugatdan Tergugat tidak serumah lagi dan penggugat kemudian sudah pulangke rumah orang tua penggugat;Bahwa antara keluarga Penggugat dan tergugat telah sering mencobamendamaikan namun mereka namun kalau tergugat tetap mau berpisahdan meninggalkan penggugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat menyatakanSaksi 2 dari penggugat Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang menikah menurut tatacara

sejak tahun alumenyebabkan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidakharmonis lagi; Bahwa orang tua Penggugat dan tergugat sering mencoba mendamaikannamun Tergugat tidak mau dan Tergugat maunya berpisah saja;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat menyatakanbenar;saksi 3 dari penggugat; Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan saksiadalah orang tua Penggugat; Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang menikah menurut tatacara

tergugat;Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karenamasalah ekonomi dan juga Tergugat tidak berkeinginan mempunyai anakdari penggugat, dimana mereka lebih kurang 1 (satu) tahun sudah tidakserumah lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat menyatakansaksi 4 dari penggugat:Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan saksiadalah ipar dari penggugat;Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang menikah menurut tatacara

beralasan hukum ataukah melawanhukum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti bertanda P1 sampai dengan P4 dan 4(orang) saksi yaitu : saksi 1 dari penggugat, saksi 2 dari penggugat, saksi 3 daripenggugat dan saksi 4 dari penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksisaksidapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :Bahwa antara penggugat penggugatdan tergugat tergugat adalahpasangan suami istri yang menikah menurut tatacara

SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diDesa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, di bawahsumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan kesaksianyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II sebagaipasangan suami isteri, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadirmenyaksikan pelaksanaan akad nikahnya ;Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada hari Jumat

, 02 Januari1987 menurut tatacara agama Islam, dan sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tetap memeluk agama Islam;Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon berstatusjejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasabmaupun perbesanan, dan juga hubungan sepersusuan yang dapatmenghalangi sahnya nikah;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah BAPAKKANDUNG(ayah kandung Pemohon Il), namun dalam pelaksanaanakadnya pihak

SAKSI Il, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diDesa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, di bawahsumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan kesaksianyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II sebagaipasangan suami isteri, karena saksi adalah sepupu Pemohon Il;Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadirmenyaksikan pelaksanaan akad nikahnya ;Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada hari Jumat

, 02 Januari1987 menurut tatacara agama Islam, dan sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tetap memeluk agama Islam;Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon berstatusjejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasabmaupun perbesanan, dan juga hubungan sepersusuan yang dapatmenghalangi sahnya nikah;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah BAPAK KANDUNG(ayah kandung Pemohon Il), namun dalam pelaksanaan akadnya pihakwali

SAKSI PARA PEMOHON , di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon Il adalah saudara kandung saksi ;Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ;Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan padahari Jumat tanggal 10 Oktober 1975 Masehi bertepatan dengan tanggal04 Syawal 1395 Hijriyah

SAKSI Il PARA PEMOHON , di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon!

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Sreseh ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P. 3, P.4, P. 4, P. 5 danP.6 serta 2 orng saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 merupakan akta otentik,bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai alamat dari Pemohon , sehingga bukti tersebut

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Sreseh ;Menimbang. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut terbuktidiperoleh fakta hukum sebagai berikut;1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaanperkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;2.

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, sehingga para Pemohontidak mempunyai bukti pernikahan;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkanmenurut syariat Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehinggaperkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2009 adalah sah,sebagaimana

berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicintanggal 20 September 2013 dengan register nomor: 229/Pdt.P/2013/PA.Blcn, telahmengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara

menguatkan dalildalilnya, Para Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kepalaDinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 6310021901120006 tanggal 19Januari 2012, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon juga mengajukan buktisaksisaksi sebagai berikut :1 SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KabupatenTanah Bumbu, di bawah sumpahnya menurut tatacara

kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istrikarena saksi adalah sepupu Pemohon II;e Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03Agustus 1987 karena saksi hadir di acara tesebut;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Di Desa Saring Sungai Binjaidihadapan seorang penghulu di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Kusan Hilir;e Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon IIberstatus perawan;e Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan menurut tatacara

Pemohon I dan Pemohon II belum pernahbercerai sampai sekarang;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikahkarena berkas persaratan administrasi nikah tidak diserahkan oleh penghuluke Kantor Urusan Agama setempat;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan (isbat) nikah gunadijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anakanakpara Pemohon;2 SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KabupatenTanah Bumbu, di bawah sumpahnya menurut tatacara

pada tanggal 03Agustus 1987, memang saksi tidak hadir di acara tesebut, namun saksi tahuadanya pernikahan tersebut karena mendengar penuturan orang tua saksiyang pada waktu itu menjadi saksi pernikahan para Pemohon;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Di Desa Saring Sungai Binjaidihadapan seorang penghulu di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Kusan Hilir;Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon IIberstatus perawan;Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan menurut tatacara

./20/X1I/2006tertanggal 17 Juli 2006 yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros denganmaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda buktiP.Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugatjuga mengajukan dua orang saksi masing masing di bawahsumpah menurut tatacara agama Islam yaitu1.

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanPenani, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai,Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawahsumpah menurut tatacara agama Islam sebagaiberikut Bahwa saksi kenal pemohon karena anakkandung saksi, sedang termohon adalahmenantu saksi, menikah pada tanggal 9September 2006 di Dusun Barambang, DesaBontomate ne, Kecamatan Mandai, KabupatenMaros; Bahwa pemohon dengan termohon telah hiduprukun membina rumah tangga selama enam tahunlebih di Lingkungan Baniaga

pertengkarantersebut, telah terjadi pisah tempat tinggalsejak bulan Januari 2010 sampai sekarang,selama itu telah diusahakan untuk dirukunkanoleh keluarga kedua belah piahak dan saksisendiri telah berusaha untuk merukunkannyanamun tidak berhasil, karena diantarakeduanya sudah tidak saling memedulikanlagi, sehingga pemohon menderita lahirbatin.umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusanrumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai,KabupatenMaros, yang memberikan kesaksian di bawahsumpah menurut tatacara

ini dapatdilanjutkan tanpa hadirnya termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan~ ketentuan pasal 149ayat (1) RBg yaitu) dalam hal putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya termohon, dengan syarat permohonan tersebutberalasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelishakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya.Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikanpermohonannya, telah mengajukan bukti bukti berupa suratP. dan dua orang saksi masing masing di bawah sumpahmenurut tatacara

pemohon.Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalildalil permohonannya,telah mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/08/III/2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan materai cukupyang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberitanda bukti P.Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orangsaksi masingmasing di bawah sumpah menurut tatacara

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumahtangga, bertempat kediaman di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lkessi,Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikankesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalahsepupu dengan saksi, sedang termohon adalah istri pemohon.e Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon hidup rukun membinarumah tangga selama dua bulan, namun belum dikaruniai

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat kediaman di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lkessi,Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikankesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena sepupu, sedangtermohon adalah istri pemohon.

perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitudalam hal putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya termohon, dengan syaratpermohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelishakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya.Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telahmengajukan buktibukti berupa surat P. dan dua orang saksi masingmasing di bawahsumpah menurut tatacara

SAKSI PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi ; Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ; Bahwa perikahan Pemohon dengan Pemohon Il dilangsungkan padahari Rabu tanggal 01 Januari 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal21 Syaban 1417 Hijriyah

SAKSI Il PARA PEMOHON , di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon dan Pemohon Il adalah tetangga saksi ; Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ; Bahwa perikahan Pemohon dengan Pemohon Il dilangsungkan padahari Rabu tanggal 01 januari 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal21 Syaban

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Camplong ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P. 3, dan P.4 serta 2 orngsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermateraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaialamat dari Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Camplong ;Menimbang. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut terbuktidiperoleh fakta hukum sebagai berikut;1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaanperkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;2.

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sehingga paraPemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkanmenurut syariat Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehinggaperkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2009 adalah sah,sebagaimana

dalam berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal28 Agustus 2013 dengan register nomor: 214/Pdt.P/2013/PA.Blcn, telah mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara

mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan AktaKelahiran;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Para Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kepaladesa Barugelang nomor: 005/DSBKKHKab.TB/KK/VIII/2012 tanggal 02 Agustus2012, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;saksisaksi sebagai berikut :1 SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang ikan, tempat tinggalKabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya menurut tatacara

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istrikarena saksi adalah sepupu para Pemohon;Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05September 2000 karena saksi hadir di acara tesebut;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Di Desa Barugelang dihadapanseorang penghulu, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanKusan Hilir;Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon IIberstatus perawan;Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan menurut tatacara

Pemohon II belum pernahbercerai sampai sekarang;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikahkarena berkas persaratan administrasi nikah tidak diserahkan oleh penghuluke Kantor Urusan Agama setempat;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan (isbat) nikah gunadijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anakanakpara Pemohon;2 SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pembuat kapal, tempattinggal Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya menurut tatacara

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istrikarena saksi adalah sepupu para Pemohon;Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05September 2000 karena saksi hadir di acara tesebut;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Di Desa Barugelang dihadapanseorang penghulu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanKusan Hilir;Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon IIberstatus perawan;Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan menurut tatacara

SAKSI PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi ; Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan padahari Rabu tanggal 15 Pebruari 1981 Masehi bertepatan dengan tanggal08 Rajab 1409 Hijriyah

SAKSI Il PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon dan Pemohon II adalah tetangga saksi ; Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan padahari Rabu tanggal 15 Pebruari 1981 Masehi bertepatan dengan tanggal08 Rajab

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Camplong ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P. 3, P.4 dan P. 5 serta 2orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik,bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai alamat dari Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Camplong ;Menimbang. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut terbuktidiperoleh fakta hukum sebagai berikut;1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaanperkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;2.

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sehingga paraPemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkanmenurut syariat Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehinggaperkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2009 adalah sah,sebagaimana

Menyatakan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun2016 Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur periodisasijabatan Kepala Desa bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa dan UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3.

Membatalkan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun2016 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa;4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wijiono (bukti P1):2.

Putusan Nomor 35 P/HUM/2017Bahwa, yang dijadikan objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal69 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan, Pengesahan, dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa; (Bukti T4)Bahwa sesuai dengan posita Pemohon angka 3, Bahwa Pemohonsebagai bakal calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Bacem,Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sangat dirugikan haknya, karenaberdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihaan

2017, Pemohon hak uji materiil melaluikuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor191/G/2016/PTUN.SBY tanggal 09 Mei 2017 dan Surat PemberitahuanPernyataan Banding telah diterima oleh Kuasa Hukum Panitia PemilihanKepala Desa Bacem tanggal 09 Mei 2017; (Bukti T5)Bahwa saat ini terdapat sengketa kewenangan mengadili, disatu sisiobjek permohonan hak uji materiil: Pasal 69 ayat (3) Peraturan BupatiBlitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tatacara

dijelaskan sebagaiberikut:3.1.3.2.3.3.3.43.5Bahwa Pasal 96 UndangUndang Republik Indonesia Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintanan Daerah (Bukti T9)menyebutkan: Masa jabatan Kepala Desa paling lamasepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejaktanggal ditetapkan;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menjabarkanketentuan Pasal 96 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebutke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun2000 tentang Tatacara

Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup (Bukti P.4) ;Menimbang, bahwa di samping bukti surat, para Pemohon telah pulamengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.SAKSI PARA PEMOHON di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon dan Pemohon II adalah tetangga saksi ; Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan

SAKSI Il PARA PEMOHON , di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon!

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Robatal ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P. 3 dan P.4 serta 2 orngsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermateraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaialamat dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Robatal ;Menimbang. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut terbuktidiperoleh fakta hukum sebagai berikut;1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaanperkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;2.

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sehingga para Pemohontidak mempunyai bukti pernikahan;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkanmenurut syariat Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehinggaperkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 22 Pebruari 1985adalah

SAKSI PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon Il adalah anak kandung saksi ; Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan padahari Sabtu tanggal 07 Agustus 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal18 Safar 1414 Hijriyah

SAKSI Il PARA PEMOHON , di bawah sumpahnya menurut tatacara agamaIslam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena Pemohon Il adalah keponakan saksi ;Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ;Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangansuami istri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikahnya ;Bahwa pernikahan Pemohon

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Sampang ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P. 3 dan P.4 serta 2 orngsaksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermateraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaialamat dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formaldan

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Sampang ;Menimbang. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut terbuktidiperoleh fakta hukum sebagai berikut;1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaanperkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;2.

Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islamnamun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor UrusanAgama Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sehingga paraPemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkanmenurut syariat Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, sehinggaperkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2009 adalah sah,sebagaimana

didasarkan pada hasil analisaberdasarkan tingkat produktivitas tanaman tahun 2010, dan tidak didasarkan atasbuktibukti yang nyata adanya produksi dan penjualan TBS yang tidak dilaporkanoleh Pemohon Banding;bahwa terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan buktibukti yang diperlukanuntuk mendukung simpulan hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat terdapatbeberapa peraturan yang terkait antara lain sebagai berikut:Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara

Dalam menjalankan tugasnyapetugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuhpengertian, sopan, dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatantercela*;Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada buktiyang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan*;Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak, pada Bagian Kedua StandarPemeriksaan Pajak pada Pasal

ataupunpenjualan TBS yang tidak dilaporkan;bahwa sebaliknya Pemohon banding telah dapat menunjukkan buktiobukti yangcukup atas kebenaran laporan produksi TBS periode Januari sd Juni 2008;bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atasperedaran usaha tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan sertaberlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tatacara

dicatatpada Akun 60.991 dan 60.995 tanpa adanya buktibukti lain yang dapatmembuktikan sebaliknya terhadap buktibukti yang telah diserahkan oleh Pemohonbanding;bahwa berdasar uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding ataspenjualan sebesar Rp2.797.165.251,00 tidak didukung dengan buktibukti yang kuatdan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara

Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007; Jo pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak; Jo Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor: PER 9/PL/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Standar PemeriksaanUntuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksiTerbanding atas penjualan sebesar Rp2.797.165.251,00 tidak dapat dipertahankandan