Menyatakan Menyatakan terdakwa IRFANDI Alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DAN TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENUSUK ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;3.

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah unsurunsur tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmenjadi terbukti ataukah tidak;ad.1.

Dengan tenaga bersama menggqunakan kekerasan terhadap orang atauBarang ;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama mengisyaratkan bahwaperbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.

Menyatakan Menyatakan terdakwa IRFANDI Alias FANDI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANGTERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASANTERHADAP ORANG ATAU BARANG DAN TANPA HAK MENGUASAISENJATA PENUSUK ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 9 (Sembilan) Bulan ;Putusan No. 52/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 21 dari 223.

masingTerdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta anggota Sat Pol PP dan massa yang jumlahnyaratusan orang pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di PT MMC (PT MorotaiMarine Culture) tepatnya di Pulau NgeleNgele Besar Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab.Pulau Morotai atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tobelo, Dengan terangterangan dan dengan tenaga

diadakan pertemuan antaraTerdak wa dengan Bupati Pulau Morotai Drs RUSLI SIBUA beserta sejumlah anggota SatuanPamong Praja (Sat Pol PP), kemudian dibacakan oleh Bupati mengenai Surat Keputusan(SK) Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/II/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang pada pokoknyaberisi mengenai penghentian sementara aktifitas PT MMC di Pulau NgeleNgele Besar.Pada kesempatan yang sama Bupati Pulau Morotai memberikan pengarahan mengenaipenutupan kegiatan PT MMC dengan cara mematikan mesin diesel pembangkit tenaga

pertemuan antaraTerdak wa dengan Bupati Pulau Morotai Drs RUSLI SIBUA beserta sejumlah anggota SatuanPamong Praja (Sat Pol PP), kemudian dibacakan oleh Bupati mengenai Surat Keputusan(SK) Bupati Pulau Morotai Nomor : 500/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang pada pokoknyaberisi mengenai penghentian sementara aktifitas PT MMC di Pulau NgeleNgele Besar.Pada kesempatan yang sama Bupati Pulau Morotai memberikan pengarahan mengenaipenutupan kegiatan PT MMC dengan cara mematikan mesin diesel pembangkit tenaga

Terdak wa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)jo Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHPidanaMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya No.REG.PERK : PDM10/TERNA/Ep.2/06/2012 tanggal 14 November 2012,menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadiliperkara int memutuskan :1.10Menyatakan Terdakwa SUNARDI BARAKATI, SH alias NAR terbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Terangterangan dan dengan tenaga

yang diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebabtindakan terdakwa yang melepaskan/mencabut stater dan atau kunci mesin Genset tidakdapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap barang ;Bahwa ternyata fakta dipersidangan perbuatan terdakwa SUNARDI BARAKATI yangmelepas/mencabut/membuka stater atau kunci mesin adalah tidak dengan sengaja/atau tidakdengan tujuan untuk merusak mesin Genset, melainkan mematikan listrik Genset yang notabene sebagai alat untuk menggerakkan/menghidupkan/mendistribusikan tenaga

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;

Kota Bukitnggi atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bukittinggi, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga

keras tersebut jika tidakdipergunakan sesuai dengan benar dapat menimbulkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan sebagainya;e Bahwa benar golongan obatobatan adalah golongan obat bebas, golongan obatbebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obatNarkotika;e Bashwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan danpendistribusian obat keras adalah apotik karena pada apotik didukung denganadanya tenaga

suatu tindak pidana, maka Hakim haruslah mempertimbangkan unsurunsurdakwaan Penuntut Umum, dimana pada kasus terdakwa didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 ayat (1)UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsurunsur sebagai berikut :1 Unsur Setiap Orang;2 Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi,yang seharusnya dilakukan oleh tenaga

Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi,yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa pekerjaan kefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusidan pelayanan sediaan farmasi adalah penyediaan, penyimpanan obatobatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayanan adalahmenjual kepada

terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;Memperhatikan Pasal 198 jo Pasal 108 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan serta UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanhukum lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa SUPRIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan tidak memiliki keahlian dankewenangan melakukan pekerjaan kefarmasiaan dalam pengadaan, pelayanansediaan farmasi, yang seharusnya dilakukan oleh tenaga

Menyatakan terdakwa HAMMER ALIAS AMMENG BIN AHMAD B, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;3.

Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang ;4. Unsur Menyebabkan matinya orang ;Ad.1. Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa sajamenunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapaOrangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orangatau barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama mengandungpengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenagaitu. Dalam hal ini buka berarti dalam kekerasan terhadap orang kemudian semuamenendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lainmemukul dan yang lainnya lagi menendang, menunjukkan telah terjadi penggunaantenaga bersama (SR.

Unsur dengan tenaga bersamadapat pula diartikan secara bersamasama yang bermakna bahwa perbuatantersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersamasama (R. Sugandhi, KUHPdan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus BahasaIndonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkancedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barangorang lain.

Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialahmempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R.Soesilo, dalam bukunya KUHP serta KomentarKomentar Lengkap Pasal DemiPasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yangmerupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapaisuatu kekerasan.

Menyatakan terdakwa HAMMER ALIAS AMMENG BIN AHMAD B, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARATERANGTERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKANKEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;3. Menetapbkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwatersebutdikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4.

KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT ( TKBM) "PERMATA PELABUHAN TANGKIAN" VS 1. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II LUWUK., 2. KOPERASI TKBM TELUK LALONG (UUPJTKBM) PELABUHAN LUWUK;

PUTUSANNomor 348 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT(TKBM) PERMATA PELABUHAN TANGKINAN, tempatkedudukan di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom,Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakilioleh Abd.

hukum yang dilakukan oleh Tergugat hingga berakhirdengan diterbitkannya Objek Sengketa adalah sesuai dengankewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku penyelenggarapelabuhan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BersamaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang KelembagaanKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor UM.008/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/X11/2011 tentangPembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga

Menyatakan Terdakwa PIMUS WONDA alias INGGARANGGOK WONDA alias RAMBO WONDA alias KOLOR WONDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Penuntut Umum;2.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang;3. Mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa pengertian dengan terangterangan adalah tidaksecara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabiladiperlukan apa ada kemungkian orang lain melihatnya;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaktidaknya oleh dua orang atau lebih;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalahmenggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara

Wakanyo Wendayang menembak dengan senjata api laras panjang beberapa kali menyebabkanKorban mengalami luka di bagian paha kanan bagian depan adalah merupakanHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 397/Pid.B/2016/PN Japperbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkinsecara tidak sah;2.

Wakanyo Wendatelah dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang yaitu Saksi Abdul Rahmad Sukur, sehingga dengandemikian unsur kedua ini telah terpenuhi;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa PIMUS WONDA alias INGGARANGGOK WONDA aliasRAMBO WONDA alias KOLOR WONDA tersebut diatas, terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencanayang dilakukan secara bersamasama dan dengan dengan terangterangandan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer danKedua Penuntut Umum;2.

KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP ( PLTU ) SUMAPTA MAKASSAR vs WA TJUMU, WA ARIBA, PEMERINTAHNEGERI WAAI ( RAJA ), SEKRETARIS NEGERI WAAI

P UT US ANNOMOR : 03/PDT/2013/PT.MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP ( PLTU) SUMAPTAMAKASSAR, berlamat dei Jl.

Panakukan Makassar Cq.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Negeri Waai,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, SemulaSebagai Tergugat II, sekarang Pembanding ;Melawan:WA TJUMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Ujung Batu,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, PropinsiMaluku, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.WILLEM.R.E.SUDJIMAN, SH. 2.DJIDON.C.BATMAMOLIN, SH, Advokat dan PenasihatHukum, beralamat di Kantor Advokat dan PenasihatHukum WILLEM.R.E.SUDJIMAN, SH

Menyatakan terdakwa ARDIS Alias ADDIS Alias BAPAK FITRI Bin LAIDDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

dalamDaftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) pada hari Jumat tanggal 29 Mei2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah milik BUDI Als OPU FERDI(selanjutnya disebut saksi korban BUDI) yang terletak di Dusun Libukang DesaMunte Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMasamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terangterangandan dengan tenaga

Dengan TerangTerangan dan Tenaga Bersama Menggunakan KekerasanTerhadap Orang ;Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa sajamenunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapaOrangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Unsur Dengan Terang Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terangterangan berarti tidaksecara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidakdiperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (VideYurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 1731976) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus BahasaIndonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkancedera atau matinya

orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barangorang lain ;Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukankekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecilsecara yang tidak sah (R.

Menyatakan terdakwa ARDIS Alias ADDIS Alias BAPAK FITRI BinLAIDDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana secara terangterangan dan dengan tenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Menyatakan Terdakwa 1 RADI Alias ROJALI dan Terdakwa II IMRAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DAN TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENUSUK 2.

membaca berkas perkara serta suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini ;Telah mendengarkan keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa di persidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yangpada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RADI ALIAS ROJALI, telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana TERANGTERANGAN DANDENGAN TENAGA

BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAPORANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1)ke3 KUHP idana Dan tanpa hak mengusai dan menyimpan senjataPutusan No. 19/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 2 dari 26penikam /penusuk jenis badik sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat nomor 12 tahun 1951 danterdakwa Il IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana TERANGTERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMAMENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah unsurunsur tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti ataukah tidak;ad.1.

Dengan tenaga bersama mengqunakan kekerasan terhadap orang atauBarang ;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama mengisyaratkan bahwaperbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.

Menyatakan Terdakwa 1 RADI Alias ROJALI dan Terdakwa Il IMRAN telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARA TERANGTERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMAMENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG DANTANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENUSUK2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 RADI Alias ROJALI dan Terdakwa IllIMRAN dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan ;3.

Dan Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama: Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:Terdakwa-I:Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Terdakwa-II:Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

Memerintahkan kepada Tergugat untukmenunda PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 402/2017tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Upah Lembur atasnama Sdr. Nuratmo, dan kawankawan (700 orang) Pekerja PTPertamina Patra Niaga, Jalan HR Rasuna Said Kav C 79, JakartaSelatan sampai putusan atas perkara Tata Usaha Negara inimemiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;b.

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 402/2017tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Upah Lembur atasnama Sdr. Nuratmo, dan kawankawan (700 orang) Pekerja PTPertamina Patra Niaga Jalan HR Rasuna Said Kav C 79, JakartaSelatan sampai putusan atas perkara Tata Usaha Negara inimemiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 danPasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah KerjaLembur, dikecualikan untuk menerima upah lembur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2019/PT.TUN.JKT

Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor402/2017, tanggal 15 Agustus 2017, tentang Penetapan UpahLembur atas nama Sdr. Nuratmo dan kawankawan (700 orang);b. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan Kerja KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.208/BINWASK3PNKJ/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, perihalJawaban atas Permohonan Penetapan Ulang PT Pertamina PatraNiaga;3.

Menyatakan terdakwa SUGIYANTO Bin SADAD melakukan tindak pidanadengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau dengan memberi kesempatanatau sarana sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatandengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang melanggar Pasal 170 (1) KUHP jo.Pasal 55 (1) ke2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut2.

HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I untukmembatalkan dan mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi R. Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 ;4.

Asuransi Relife tanggal 6 September 2010, sebagai pelaksanaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia tanggal 31Mei 2010.

No.61 P/HUM/2010Asuransi Tenaga Kerja "Proteksi TKI" yang diketuai oleh PT.Asuransi Central Asia Raya sebagai Penyelenggara ProgramAsuransi Tenaga Kerja Indonesia. Sehingga dalam perkara aquo, Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi pihakpihak yangdiatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasisebagaimana disebut diatas.4.2.

Photocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri ;5. Photocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 ;6.

Photocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.O7/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (BuktiT.3);4. Photocopy UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bukti T.4);5. Photocopy Keputusan Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 tentang PenetapanKonsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Proteksi TKI;6. Photocopy UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (Bukti T.6);7.

Menyatakan terdakwa I SUPRIANTO Alias ANTO dan terdakwa II ANDI IRAWAN Alias ANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ;4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;5.

ANDI IRAWAN Alias ANDI(selanjutnya disebut Terdakwa Il ANDI), pada waktu dan tempat sebagaimanadiatas, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukankekerasan terhadap orang. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut : Awalnya terdakwa .

lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barangorang lain ;Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukankekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecilsecara yang tidak sah (R.

Dengan TerangTerangan dan Tenaga Bersama Menggunakan KekerasanTerhadap Orang Atau Barang;Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa sajamenunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapaOrangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Menyatakan terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO dan terdakwa Il ANDIIRAWAN Alias ANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANGTERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKANKEKERASAN TERHADAP ORANG ;4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 6 (enam) Bulan ;5.

ASTRA DAIHATSU MOTOR diwakili oleh JAMAL ALI VS DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;

GRAHATAMA INDOKARYA VS MENTERI TENAGA KERJA - RI (dhl. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - RI);

BUDIHARTAWAN, S.E., M.A., Sekretaris Direktorat JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan Kerja;3. RADEN SOES HINDHARNO, S.H., Direktur Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, DirektoratJenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja danPerluasan Kesempatan Kerja;4. BAMBANG ADI IMAM BROJO, S.H., M.Pd., Kepala BagianPenyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;5.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi:"PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dariMenteri;7.

Bahwa Penggugat tentu saja tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP)untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia sebab terhitung sejak tanggal 1Agustus 2011, dilakukan Moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesiake Timur Tengah, antara lain ke Arab Saudi oleh Tergugat;8.

Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri denganbiaya sendiri;Pasal 5:Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing,dalam hal PPTKIS:a.Tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atausengketa calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesiaapabila deposito yang digunakan tidak mencukupi sesuaiketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun2004;Mengalinkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lainuntuk melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja

Indonesia sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi AdministratifDalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Di Luar Negeri;13.

GRAHATAMA INDOKARYA;MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA (Dahulu MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA)

didaftarkan) Penggugat tidakpernah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.Bahwa tanpa didahului sanksi Peringatan tertulis, Penggugat langsungdikenakan sanksi skorsing melalui Keputusan Direktur Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.437/PPTK/XII/2013, tanggal 9Desember 2013.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif DalamPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pembatalan keberangkatan calon Tenaga Kerja, dan/ataue. Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri dengan biayasendiri.Pasal 5Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing, dalam halPPTKIS :a. Tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketacalon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia apabila depositoyang digunakan tidak mencukupi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1)UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004.b.

Tidak memberikan perlindungan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan perjanjian penempatan sesuaiketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004.9.

kekeliruan atau kesalahan, sebab :Pertimbangan pada huruf be Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :PPTKIS yang akan merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia wajib memilikiSurat Izin Pengerahan dari Menterie Pasal 32 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :PPTKIS yang akan melakukan

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : 523 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentangPerpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia, PT. Grahatama Indokarya telah memiliki izin usahasebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke LuarNegeri.b. Bahwa PT.

ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKEdan terdakwa II.ADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;3.

ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKEdanterdakwa ILADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANGTERANGANDENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAPORANG ATAU BARANG YANG MENGAKIBATKAN LUKALUKASebagaimana yang diaturdalam Pasal 170 Ayat2 Ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. ABDUL HALIM Als BAPAK NAURABin PANGKE dan terdakwa Il.

DANDUNG (kelimanya masuk dalamDafar Pencarian Orang (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekitarpukul 22.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun2016 bertempat di Dusun Sumber Harum Desa Sumber Harum KecamatanMappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Masamba, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasanterhadap orangataubarang.

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsurunsur tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan menjadi terbuktiataukah tidak;ad.1.

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atauBarang ;Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama mengisyaratkan bahwa perbuatandilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama.

ABDUL HALIM Als BAPAK NAURA Bin PANGKEdanterdakwa ILADI PURNAMA Als ADE Bin ARSAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANGTERANGANDENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAPORANG YANG MENYEBABKAN LUKA2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karenaitu dengan pidana penjaramasingmasing selama1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

WANDI SETIAWAN Alias WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENIKAM;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

WANDISETIAWAN Alias WANDI, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukantindak pidana secara terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 170 (1) KUHP dan tanpa hak menguasai dan menympansenjata penikam/penusuk sebagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing Para Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

demikian pengertian unsur dimuka umum sebagamana telah diuraikandalam penjelasan diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Unsur bersamasama melakukan kekerasan Terhadap orang atau barangMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersamasama ialah bahwaperbuatan tersebut harus dilakukan sekurangkurangnya oleh dua orang danperbuatannya harus dilakukan dalam tempo waktu yang bersamaan;Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasansebagaimana dalam pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga