(POPT) Ahli Badan Karantina Pertanian berdasarkan surat tamat pelatihanNo. 62/PDT POPTAhli/Ket/02/201 1Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SKP Entikong berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU08.AH.09.01 Tahun 2014Bahwa setiap Media Pembawa yang dimasukan ke dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia Wajib :dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negaratransit bagi tumbuhan dan bagian bagiannya, kecuali Media Pembawa yangtergolong benda lainmelalui

kemungkinan adanya organismepengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhankarantinaDan penahanan dimaksudkan untuk mengamankan Media Pembawadengan cara menempatkannya dibawah penguasaan dan pengawasanpetugas karantina tumbuhan dalam waktu tertentu karena persyaratankarantina belum sepenuhnya dipenuhi.Bahwa menurut pasal 5 Undangundang No 16 Tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Setiap Media Pembawa yangdimasukkan kedalam wilayah Republik Indonesia, wajib :Halaman 22 dari

pemilik Buah yang memasukan buah buahan kedalam wilayahNegara republik Indonesia tanpa dilengkapi Sertifikatkesehatan dari NegaraAsal dan keberadaaannya telah di luar tempat pemasukan, tidak dilaporkandan diserahkan kepada petugas karantina telah melanggar ketentuankarantina tumbuhan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakanpidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU No.16 tahun 1992tentang karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Setelah di lakukan tindakan karantina dandinyatakan bebas maka karantina pertanian menerbitkan sertifikat pelepasanbagi buahbuahan tersebut.Bahwa terhadap buah buhan yang dimasukan kedalam wilayah negararepublik Indonesia apabila tidak dilakukan tindakan karantina di knawatirkandapat menyebabkan masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantinake dalam wilayah negara republik indonesia dan tersebarnya di organismeBahwa pengganggu tumbuhan karantina di dalam wilayah negara republikindonesia sesuai

, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakanpidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU No.16 tahun 1992Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Skwtentang karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaHal 20 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Pada Lampiran No.

Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengankesadaran akan kemungkinan.Bahwa Dalam Pasal 20 Undangndang No. 5 Tahun 1990 menyebutkan(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam Jenis:a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) digolongkan dalam:a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud

PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi Pada Lampiran No.

Menyatakan terdakwa SUHARDI alias ACOK Bin JUMADI secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Ayat (1) jo Pasal 6 UU RINo. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;2.

Toh, halaman 19 dari 31 halamanada rencana akan melaporkan kepada petugas karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan.

lebih tepat untuk dibuktikan;Menimbang, bahwa Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 6 UU RI No. 16 Tahun1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengandung unsurunsur sebagai berikut :1.

diTanjung Balai Karimun, sehingga saat membawa buah segar tersebut terdakwatidak ada dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan Tumbuhan, dan apabila saatakan mengeluarkan buah segar tersebut dari Tanjung Balai Karimun, terdakwamelaporkannya kepada petugas Karantina Tumbuhan di Tanjung Balai Karimunakan mencegah buah segar yang dimiliki atau dibeli oleh terdakwa dari tokoPutusan Nomor 213/Pid.Sus/206/PN.

diTanjung Balai Karimun, sehingga saat membawa buah segar tersebut terdakwatidak ada dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan Tumbuhan, dan apabila saatakan mengeluarkan buah segar tersebut dari Tanjung Balai Karimun, terdakwamelaporkannya kepada petugas Karantina Tumbuhan di Tanjung Balai Karimunakan mencegah buah segar yang dimiliki atau dibeli oleh terdakwa dari tokobuah, untuk dikeluarkan dari Tanjung Balai Karimun atau tidak akanmenerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari buah segar tersebut.Menimbang

yang berbunyi: Setiap mediapembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit,ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayahnegara Republik Indonesia wajib:a. dilengkapi sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahanasal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianHalaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Klabagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong bendalain;b. melalui

dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhankarantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalamwilayah negara Republik Indonesia wajib:a. dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahanasal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dari bagianbagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong bendalain;b. melalui tempattempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan;c. dilaporkan dan diserahkan

tertentu dari wilayah negara RepublikIndonesia apabila negara tujuan menghendakinya;Bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,hama dan penyakit, ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke arealain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:a. dilengkapi sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahanasal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong

, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82tahun 2000 tentang Karatina Hewan;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkantentang Penahanan yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karatina Hewan,apakah termasuk penahanan yang menjadi obyek Praperadilan;Menimbang, bahwa Pasal 10 UndangUndang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Jo.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 dinyatakanbahwa Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagaiupaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan,hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dariluar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, ataukeluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhanmenyatakan bahwa petugas karantina hewan

kemudian telurtelur tersebut diambil dankemudian dimasukan kedalam sarung yang disiapkan terdakwa; Bahwa jenis penyu yang diambil telurnya oleh terdakwa adalah jenis penyuhijau; Bahwa jenis penyu yang dilindungi adalah : penyu hijau, penyu belimbig,penyu sisik, penyu ridel (lekang), penyu pipih, penyu tenpayan; Bahwa dasar hukum bahwa penyu yang telurnya diambi terdakwa tersebutmerupakan jenis satwa yang dilindungi terdakpat dalam PeraturanPemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan

dansatwa berikut lampiran Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 Tentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; Bahwa saat itu terdakwa bersama dua orang temannya; Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa melarikan diri namun terjatuhsehinga berhail saksi tangkap namun kedua teman terdakwaberhasilmelarikan diri; Bahwa saksi melakukan penangakapan bersama reka saksi yang bernamaAhkmad Agus Hidayat dan Fathoni Fajri Naim;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.BLH/2017

digali kemudian telurtelur tersebut diambil dankemudian dimasukan kedalam sarung yang disiapkan terdakwa;Bahwa jenis penyu yang diambil telurnya oleh terdakwa adalah jenis penyuhijau;Bahwa jenis penyu yang dilindungi adalah : penyu hijau, penyu belimbig,penyu sisik, penyu ridel (lekang), penyu pipih, penyu tenpayan;Bahwa dasar hukum bahwa penyu yang telurnya diambi terdakwa tersebutmerupakan jenis satwa yang dilindungi terdakpat dalam PeraturanPemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan

dansatwa berikut lampiran Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 Tentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;Bahwa saat itu terdakwa bersama dua orang temannya;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 557/Pid.BLH/2017/PN BywPada saat dilakukan penangkapan terdakwa melarikan diri namun terjatuhsehinga berhasil saksi tangkap namun kedua teman terdakwaberhasilmelarikan diri;Bahwa saksi melakukan penangakapan bersama rekan saksi yang bernamaNyoto Prasetyo dan Fathoni Fajri Naim

dan satwa dalam keadaankepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahayanyaris punah dan menuju kepunahan, tumbuhan dan satwa yang endemikadalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedamgkan jenisyang terancam punah adalah karena populasinya yag sangat kecil sertamempunyai tingkat perkembang biakan yang sangat lambat, baik karenapengaruh habitat maupun ekosistemnya, jenis tumbuhan dan satwa yangpopulasinya jarang dalam aarti populasinya kecil atu jarang sehinggapembiakannya

Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan pembakaran lahan sebagaimanaHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Mpwdimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut:Berawal ketika terdakwa datang ke lahan milik terdakwa yang berlokasi diDusun Ulu Sungai Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan SungaiPinyuh Kabupaten Mempawah, dengan total luas + 2 (dua) hektar,sesampainya terdakwa dilahan tersebut kemudian terdakwa membersihkan/menebas tumbuhan

liar yang berada dilahan tersebut menggunakanparang, setelah tumbuhan liar tersebut terdakwabersihkan/tebas,selanjutnya terdakwa menguumpulkan tumbuhan liar dan rantingrantingyang sudah mengering menjadi satu tumpukan;Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, hasil tebasan telahmengering sehingga terdakwa langsung membakar dengan menggunakan1 (satu) buah korek api gas milik terdakwa yang telah dibawa yang disimpandidalam saku celana, lalu terdakwa mulai membakar rumput/ranting keringyang

liaryang berada dilahan tersebut menggunakan parang, setelah tumbuhan liartersebut terdakwa bersihkan/tebas, selanjutnya terdakwa menguumpulkanHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.B/LH/2021/PN Mpwtumbuhan liar dan rantingranting yang sudah mengering menjadi satutumpukan;Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021, hasil tebasan telahmengering sehingga terdakwa langsung membakar dengan menggunakan1 (satu) buah korek api gas milik terdakwa yang telah dibawa yang disimpandidalam saku celana,

liar dengan menggunakan1 (satu) buah parang dengan gagang warna biru, setelah itu Terdakwamengumpulkan tumbuhan liar yang sudah Terdakwa tebas di tengahtengahlahan, lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gaswarna merah merk Hokkai milik Terdakwa; Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa mendapat informasi dari Sinapbahwa lahan sawit milik Terdakwa terbakar.

liardengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan gagang warna biru, kemudiantumbuhan tersebut dikumpulkan di tengah lahan untuk dibakar denganmenggunakan 1 (satu) buah korek api gas adalah bertujuan untuk membersihkanlanhan dari tumbuhan liar agar dapat kemudian ditanami tanaman sawit, MajelisHakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk kegiatanmembuka lahan dengan cara membakar.

setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwayang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati.Bahwa menurut penjelasan Ahli berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada pasal 24 dijelaskanbahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertuangpada Pasal 21 tumbuhan

dan satwa tersebut dirampas untuk negara danjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannya yangdirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepadaHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bonlembagalembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwakecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkansehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal40 ayat (2) Jo pasal

dan satwa tersebut dirampas untuk negara danjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannya yangHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bondirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepadalembagalembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwakecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkansehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalampasal 40 ayat (2) Jo

dan satwa besertaekosistemnya;Cc) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bonekosistemnya.Bahwa menurut Ahli, perlindungan satwa termasuk dalam lingkup kegiatanpengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa besertaekosistemnya.

Menurut pasal 11 Undang Undang nomor 5 Tahun 1990tentang KSDA, kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhandan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan :a) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwabesertaekosistemnya;b) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.Bahwa Satwa adalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara sesuai dengan pasal 1 angka 5Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA kemudian satwa liaradalah adalah semua

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--------------------------------------------------

Putusan No. 24/Pid.Sus/LH/2019/PT DPSpenyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantinayang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negaraRepublik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, ikan tumbuhan dan bagianbagian tumbuhankecuali media pembawa tergolong lain, perouatan mereka terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut:Berawal dari terdakwa Ill Made Dwi Mahardika Alias Kadek Sidem yangmemiliki badan

dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatandari Kantor Karantina Pelabuhan Asal; Bahwa setiap membawa hewan yang keluar atau masuk dari Propinsi Balimenuju Propinsi Jawa Timur wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan KesehatanHewan dari Kantor Karantina Pelabuhan Asal di wilayah Propinsi Bali.mannan Perbuatan mereka terdakwa , terdakwa Il dan terdakwa Ill tersebut diaturdan diancam dengan pidana dalam pasal 6 huruf a jo Pasal 31 ayat (1) UU RINomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Putusan No. 24/Pid.Sus/LH/2019/PT DPSpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurufa yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina atau organisme penggangu tumbuhan karantinayang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negaraRepublik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, ikan tumbuhan dan bagianbagian tumbuhankecuali media pembawa tergolong lain,

Putusan No. 24/Pid.Sus/LH/2019/PT DPSkelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a yaitu setiap media pembawahama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atauorganisme penggangu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatuarea ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapisertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, ikantumbuhan dan bagianbagian tumbuhan kecuali

dan bagianbagian tumbuhankecuali media pembawa tergolong lain sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 6 hurufa jo Pasal 31 ayat (2) UU RI Nomor 16 tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamdakwaan kedua;Halaman. 10 dari 13 Halaman.

atus ribu rupiah); Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyimpan, memiliki,memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi merupakanperbuatan yang telah melanggar aturan perundang undangan tentangkonservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Bahwa untuk jenis Burung Nuri Bayan (ElectusRoratus) dan jenis BurungKakatua Maluku (CacatuaMoluccensis) tersebut merupakan satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang jenisjenis tumbuhan

pemerintah; Bahwa untuk jenis burung yang diamankan berupa Burung Nuri Bayandan Burung Kakatua Maluku merupakan satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis

dan satwa yang dilindungi dan peraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018, tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup DankKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, untuk jenisburung Nuri Bayan (Eclectus roratus) tertuang lampiran poin 537 danBurung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) tertuang lampiran poin258;Bahwa Untuk

;Bahwa Khusus untuk jenis burungNuri Bayan (Eclectus roratus) danBurung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) untuk wilayahpengelolaan dan pengawasan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB tidak memiliki dataterjadinya penyelundupan dan perdagangan jenis burung Nuri Bayan(Eclectus roratus) dan Burung Kakatua Maluku (Cacatuamoluccensis);Bahwa orang perorangan atau badan hukum tidak boleh menyimpan,memiliki, memelihara burung Nuri Bayan (Eclectus rotatus

Adapun prosedur perizinan izin pengedardalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomorSK.447/KptsII/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atauPengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan PermenLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020.

dan Satwa terdapat 294 jenis satwa liardan tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebasyang salah satunya adalah nomor urut 217 yaitu jenis ikan belida(notopterus spp).Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.BLH/2018/PN MrbBahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Ikan Belida sebanyak 23sampel tanggal 28 Mei 2018 yang dilakukan oleh Dr.

dan satwa beserta ekosistemnya;Bahwa ada beberapa jenis flora dan fauna/satwa yang dilindungi dantidak bisa dimanfaatkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi.Bahwa jenis satwa liar maupun tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisadimanfaatkan secara bebas berdasarkan Lampiran Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun

Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;Bahwa yang dimaksud bagianbagian lain satwa yang dilindungi adalahbagianbagian dari satwa yang dilindungi yang sudah tidak utuh lagi atausudah terpisahpisah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan mati;Menimbang, bahwa majelis akan menguraikan satu persatu unsur pasaltersebut sebagaimana berikut ini ;Ad.1.

Pasal 21 Ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa LiarUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturan peraturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.BLH/2018/PN Mrb1.

SUDIRMAN Alias SUDIR Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa izin dengan sengaja melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan dan perdagangan antar pulau berupa gula impor jenis Rafinasi Dan secara tanpa izin dengan sengaja membawa atau mengirim media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik

SUDIRMAN Als SUDIR Bin MUHAMMAD terbuktibersalah melakukan tindak pidana: secara tanpa izin dengan sengaja melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan dan perdagangan antar pulauberupa gula impor jenis Rafinasi merek "Sanghar Sugar Mills LTD PakistanWhite Refined Sugar produksi Negara Pakistan Dan secara tanpa izin dengansengaja membawa atau mengirim organisme pengganggu tumbuhan karantinayang dimasukan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke arealain di dalam wilayah negara

Indragiri Hilir.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membawa dan mengirim organismepenganggu tumbuhan karantina dari luar suatu area ke area lain di dalam wilayahnegara Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli APEP SAEPUDIN, SP dari Balai KarantinaPertanian menerangkan akibat tidak dilakukannya Karantina terhadap media pembawaorgisme pengganggu tumbuhan karantina yang berasal dari luar negeri ataupun darisatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia beredar adalahmasuknya

Inhiltersebut, maka saksi menilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindakpidana Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam UURI Nomor 16 Tahun 1992;e Bahwa Terdakwa H.

Dengan sengaja membawa dan mengirim media pembawa organismepenganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan dan/ atau dibawa ataudikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah tanpa dilakukankarantina atau dilengkapi sertifikat kesehatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut diatas;Ad. 1.

dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama danpenyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organismepengganggu tumbuhan karantina,Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alamnabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah; yangdimaksud "Karantina" adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upayapencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggudari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di

Bahwa berdasarkan Lampiran PP Nomor 07 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat 294 jenis satwa liardan tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebasyang salah satunya adalah nomor urut 217 yaitu jenis ikan belida(notopterus spp). Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Ikan Belida sebanyak 23sampel tanggal 28 Mei 2018 yang dilakukan oleh Dr.

Jo Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi.Bahwa jenis satwa liar maupun tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisadimantaatkan secara bebas berdasarkan Lampiran Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999 ada 294 jenis yang tersebar di seluruh wilayahhutan Indonesia;Bahwa jenis satwa liar yang dilindungi khususnya yang sering ditemu diwilayah Provinsi Jambi khususnya Kab.

1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;Bahwa yang dimaksud bagianbagian lain satwa yang dilindungi adalahbagianbagian dari satwa yang dilindungi yang sudah tidak utuh lagi atausudah terpisahpisah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan mati;Menimbang, bahwa majelis akan menguraikan satu persatu unsur pasaltersebut sebagaimana berikut ini ;Ad.1.

Pasal 21 Ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa LiarUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturan peraturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADLI:1.

~ karantina yang dimasukkan kedalamwilayahNegara Republik Indonesia wajib : a.dilengkapi sertifikatkesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan ,bahan asalhewan ,hasil bahan asal hewan ,ikan .tumbuhan dan bagian bagiantumbuhan .kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, b.meialuitempattempat pemasukan yang telah ditetapkan.c.dilaporkan dandiserahkan kepada petugas karantina ditempattempat pemasukan untukkeperluan tindakan~ karantina ditempattempat pemasukan danpengeluaran untuk

kepentingan karantina sebagaimana diatur dandiancam pidana daiam Pasai 323 ayat (1) jo Pasdi 219 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Keduamelanggar Pasal 31 ayat (1)jo pasal 5 UURI Nomor 16 tahun 1992tentang Karantina hewan, ikan dan Tumbuhan dalam DakwaanKumulatif..

karantina yang dimasukkan kedalamwilayahNegara Republik Indonesia wajib :a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagihewan ,bahan asal hewan ,hasil bahan asal hewan ,ikan ,tumbuhan danbagianbagian tumbuhan ,kecuali media pembawa yang tergolong bendalain .b.melalui tempattempat pemasukan yang telah ditetapkan.c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempattempatpemasukan untuk keperluan tindakan , perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai

Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadapketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5yakni setiap media pembawa hama dan penyakit hewankarantina , hama dan penyakit ikan karantina ,atau organismepengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalamwilayahNegara Republik Indonesia wajib :a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal danNegara transit bagi hewan ,bahan asal hewan ,hasil bahanasal hewan ,ikan ,tumbuhan dan bagianbagian tumbuhanskecuali media pembawa yang tergolong

Menyatakan Terdakwa EFENDI BIN ILYAS, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanoa memilikipersetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan dengan sengajamelakukan pelanggaran terhadap setiap media pembawa organismepengganggu tumbuhan Karantina yang dimasukkan kedalam wilayah RepublikIndonesia sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;2.

dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;Bahwa yang dimaksud satwa liar adalah semua hewan yang hidup didaratdan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat sifat liar, baikyang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;Bahwa satwa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai yang tercantun lampirandi Peraturan Pemerintah No, 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dansatwa disebutkan bahwa jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungisebanyak 294

/diprocarpaeceae sebanyak 13 jenis;Bahwa mengenahi satwa dan tumbuhan yang dilindungi diataur didalam : UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemya; PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa; PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;Bahwa sesauai pasal 37 PP no. 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap orangdapat memelihara tumbuhan dan satwa liar untuk tujuhan kesenangan, akantetapi hanya dapat dilakukan untuk generasi ke 2

dari satwa yang dilindungioleh Undangundang, bagi satwa yang tidak dilindung dapat diperoleh daripenangkaran perdagangan yang syah atau dari habitat alam, sedangkanterhadap kemanfaatan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat dilakukandalam bentuk penangkaran sesaui bunyi pasal 7 ayat 2 PP nomor 8 tahun 1999dan ketentuan lebih lengkap diatur dalam PERMENHUT No. : P.19/MenhutI2005 tentang penangkatan tumbuhan dan satwa liar;Bahwa ijin Penangkaran satwa liar yang dilindungi oleh Undangundangdikeluarkan

Bahwa satwa yang dilindungi oleh pemerintah sesuai yang tercantun lampirandi Peraturan Pemerintah No, 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dansatwa disebutkan bahwa jenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungisebanyak 294 jenis dengan perincian untuk hewan sebanyak 71 jenis, avessebanyak 93 jenis, reptilia sebanyak 31 jenis, insecta sebanyak 20 jenis,pisces/ikan sebanyak 7 jenis, anthozoa 1 jenis, bivaivia/biota laut sebanyak 13jenis, untuk jenisjenis tumbuhan terdiri dari : palmae sebanyak

tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;11.Bahwa sesauai pasal 37 PP no. 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap orangdapat memelihara tumbuhan dan satwa liar untuk tujunan kesenangan, akantetapi hanya dapat dilakukan untuk generasi ke 2 dari satwa yang dilindungioleh Undangundang, bagi satwa yang tidak dilindung dapat diperoleh daripenangkaran perdagangan yang syah atau dari habitat alam, sedangkanterhadap kemanfaatan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat dilakukandalam bentuk penangkaran sesaui

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6(Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan.3.

(Lingkungan Hidup)Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;2. Membebaskan Terdakwa Fauzan Farhan Dayama Bin R. GamaSukmara dari segala Tuntutan Hukum (vriijpraak) atau setidaktidaknyamenyatakan Terdakwa Fauzan Farhan Dayama Bin R. Gama Sukmaralepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van allerechtvervolging);3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang siapa;2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikutAd.1.

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Farhan Dayamatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja, memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaanhidup;2.

FUADDIN SANIE. dalam melakukan hal tersebut tidak adaizin dari pihak yang berwenang. bahwa berdasarkan keterangan ahli tentang daptarjenis jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan ke dua Atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi pada nomor: 84

SURYADI, S.H., M.Si (Ahli dibacakan dipersidangan) :Bahwa Ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim sebagaiFungsional Polisi Kehutanan;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta KeputusanLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Ke Dua Atas PeraturanMenteri

trenggiling tidak ada, mkakaada kemungkinan satwa ini tidak bisa bertahan di alam;Bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa dalambahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang berdasarkan UU Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya;Bahwa dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar yaitu satwa yang digolongkan dilindungi apabila mempunyaipopulasi yang kecil, adanya penurunan tajam pada jumlah individu dialam,daerah

danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN SmrSatwa Yang Dilindungi UndangUndang pada Nomor : 84 dengan katagoriMamalia Family Manidae dengan Genus Manis Javanica dan bahasa Indonesiadisebut Tringgiling;Bahwa benar

Suryadi,S.H., M.Si menerangkan bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungiberdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa

Sinar Belantara Indah padasaat dudukduduk di sekitar pondok yang mana Terdakwa bersama denganTerdakwa Purwanto Alias Sipur dan Terdakwa Andi Swandana telahmembangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari;e Bahwa sebelum menanam padi Terdakwa bersama dengan Terdakwa PurwantoAlias Sipur dan Terdakwa Andi Swandana terlebih dahulu membangun pondokdengan ukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada di sekitarAreal dengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yang ada disekitar areal yang

Sinar Belantara Indah padasaat dudukduduk di sekitar pondok yang mana Terdakwa bersama denganTerdakwa Tumino Alias Panjang dan Terdakwa Andi Swandana telahmembangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari;Bahwa sebelum menanam padi Terdakwa bersama dengan Terdakwa TuminoAlias Panjang dan Terdakwa Andi Swandana terlebih dahulu membangunpondok dengan ukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada disekitar Areal dengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yangada di sekitar areal yang

Sinar Belantara Indahpada saat dudukduduk di sekitar pondok yang mana Terdakwa bersama denganTerdakwa Tumino Alias Panjang dan Terdakwa Purwanto Alias Sipur telahmembangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari;e Bahwa sebelum menanam padi Terdakwa bersama dengan Terdakwa TuminoAlias Panjang dan Terdakwa Purwanto Alias Sipur terlebih dahulu membangunpondok dengan ukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada disekitar Areal dengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yangada di sekitar

membersihkan tumbuhan disekitartempat padi yang hendak ditanam;Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tumino Alias Panjang danTerdakwa Purwanto Alias Sipur tidak ada mendapat ijin sebelum dan sesudahmenguasai lahan milik PT.

SinarBelantara Indah pada saat dudukduduk di sekitar pondok yang mana paraTerdakwa telah membangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari dan sebelummenanam padi para Terdakwa terlebih dahulu membangun pondok denganukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada di sekitar Arealdengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yang ada di sekitarareal yang hendak ditanami padi;Menimbang, bahwa adapun tujuan para Terdakwa ke Areal milik PT.Sinar Belantara Indah (SBI) tersebut untuk bercocok

Di indonesia binturongtermasuk satwa yang dilindungi UU yaitu UU No 5 tahun 1990 dan didetailkan pada PPNo 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ;e Beruang madu memiliki ciri seluruh tubuh ditutupi oleh rambut warna hitam pendek;pada bagian moncong, dengan rambut jarang dan pendek serta berwarna abuabuatau putih ; pada bagian dada atas dekat leher dengan tanda mirip huruf V atau Cberwarna putih atau kuning.

PENGADILAN NEGERI BANTUL 10 Bahwa benar ahli menerangkan penetapan sebagai satwa /hewan dilindungi berdasarkanUU RI No 5 Tahun 1999 Tentang Konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya dan PP No 7Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Dimana dasarpenetapan beberapa satwa dilindungi adalah untuk menjaga kehidupan satwa liar danibahaya kepunahan,menjaga kemurnia genetk dan keanekaragaman jenis tumbuhan dansatwa, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berlanjut oon nanBahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 18 PP No 8 tahun 1999 tentang pemanfaatanjenis tumbuhan dan satwa liar, jenis satwa liar yang boleh diperniagakan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi

Di indonesia Beruang madu termasuk satwa yangdilindungi UU yaitu UU No 5 tahun 1990 dan didetailkan pada PP No 7 Tahun 1999tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ; PENGADILAN NEGERI BANTUL 18e Lutung, memiliki ciri kulit wajah kebiruan dengan cincin mata berwarna biru ; rambutwajah hitam glossy / mengkilap dengan ujung rambut keperakan ; rambut bagian pip!

SAHRI, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan pelanggaran tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidan penjara selama : 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- [ dua juta rupiah ] dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama : 1 [ satu ] ` bulan ;3.

Burung Cucak Hijau sejumlah 253 ekor ;Dititipkan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Palangka Raya ;4. 3 [ tiga ] lembar Air Waybill No.990-12892854 ;5. 1 [ satu ] lembar Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri [ SATS- DN ] Nomor 59/BKSDA.KALTENG-2/PL/2013, tanggal 17 September 201344, dengan masa berlaku, tanggal 18 September 2013 s/d.

Pasal 6 huruf a dan b UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 TentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADSAYARI Bin H. SAHRI dengan pidana penjaraselama 2 (dua) bulan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua)bulan kurungan ;3.

Menetapkan barang bukti berupae 16 ekor burung Kacer, 146 ekor burung murai batu dan 253ekor burung cucak hijau, dititipkan dikantor balai konservasiSumber daya alam Palangka Raya ;e 3 lembar Air waybill No.99012892854,1 lembar suratangkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan 1lembar sertifikat kesehatan hewan, tetap terlampir dalamberkas perkara ;4.Menetapkan supaya terdakwa dibebankanmembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,Setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secaralisan

pukul 06.00 WIB, setidaknyapada suatu waktu yang termasuk dalam bulanSeptember 2013, bertempat di Gedung Cargo Bandara Cilik RiwutKelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka RayaPropinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa danmengadilinya, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadapketentuan pasal 6 huruf a dan b UU Nomor 16 tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Bahwa benar pengirimannya Burungburung tersebut tidak sesuai atau tidakdilengkapi oleh suatu Dokumen yang sah, karena dalam sertifikat KesehatanHewan (KH9) Nomor :0686169 tanggal 19 September 2013 tercatat untukpengiriman barang Cucak Hijau sebanyak 2 (dua) ekor dan dalam SuratAngkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri : (SATSDN) No. 529/BKSDA/Kalteng2/2013 tanggal 17 September 2013 tercatat untuk pengirimanburung Cucak Hijau 2 (dua) ekor sedangkan terdakwa telah menirim Burungdengan jumlah 415

Bahwa benar bedasarkan Pasal 6 UndangUndang No.16 / 1992 tentangKantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan : Pengiriman Mediapembawa HPHK wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dan terdakwa tidakdapat memperlihatkan sertifikat Kesehatan yang sesuai dengan jumlahpengiriman barangbarang tersebut :Menimbang bahwa dari rangkaian faktafakta tersebut, apakah terdakwa dapatdinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanJaksa.