Undnag Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atasUndang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yangberbunyi:Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan ataupenetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;b.

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI : Bahwa objek sengketa objek sengketa adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka ( 9 ) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undnag Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sengketa inimerupakan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara case QuoPengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadilinya ; Bahwa objek sengketa objek sengketa a quo telah memenuhi unsur unsur konkrit

daribidang tanah yang telah diterbitkan surat keputusan objek sengketaharus ditolak atau tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara objek sengketa ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan in l/itis ObjekSengketa, melalui prosedur peraturan perundang undangan yangberlaku, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakankepentingannya dirugikan dengan telah diterbitkannya SuratKeputusan in litis Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalampasal 53 ayat (1) Undnag

tersebut diatas,Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN SpnTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umumtelah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Atau;Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Atau;Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag

Tergugat Il dan Tergugat V) adalah kewenangan PeradilanTata Usaha Negaram sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 danangka 4, Pasal 53 dan Psal 97 ayat (9) Undang undnag No. 5 Tahun1986 Jo. Undang undang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa maka dengan demikian, gugatan yang diaukan oleh ParaPenggugat aquo adalah suatu gugatan yang sudah termasuk mengenaisengketa Tata Usaha Negara sebagaimana secara limitative ada diaturdalam Undang undang No. 5 Tahun 1986 Jo.

Undang undnag No. 9Tahun 2004, karenanya merupakan wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukan menjadijuridiksi /wewenang Pengadilan Umum (ic.

Oleh karena pasal 835KUHPerdata dan Undang Undnag Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 tidak dipenuhi berakibat batalnya gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;Oleh karena Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru dalam menerapkanperaturan hukum yang berlaku, maka adalah sesuai dengan fakta hukumyang nyata bilamana putusan Judex Facti tersebut dibatalkan dalampemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali dan selanjutnya menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya;4.

terbuktibahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabanatas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatanperbuatanpidana yang didakwakan kepadanya, demikianpun selama dalampersidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaafpada diri terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawanhukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapuskesalahan pada perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksuddalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undnag

tahu apakah ada nama individu didalamnya dalam kontenTerdakwa tersebut, sehingga saya tidak bisa bicara detail terkait postingantersebut, namun anggota DPR yang Terdakwa maksud adalah merupakanjabatan.Halaman 25 dari49 Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.MksBahwa dari sisi penyidikan apabila dikaitkan sebagai akan langsung menolak,sedangkan dari sisi ahli kami akan menjelaskan tidak akan memberikanketerangan karena tidak memenuhi unsurunsur ;Bahwa saksi tidak melihat semua berkas, memahami pasal 5 Undnag

Itupuntidak semertamerta bahwa langsung pasti digunakan, karena dibutuhkan ahliforensik mengapa diperlukan karena dalam pasal 6 di sebutkan bahwa informasielektronk itu dapat diakses kembali, dapat dipertanggungjawabkan, dapatditampikan untuk memenuhi 3 (tiga) hal dalam pasal 6 tersebut makadibutuhkan ahli digital forensik, ketika hal tersebut terpenuhi maka hasilcetaknya dapat dikatakan bukti yang sah dalam Undnag undang Informasi danTransaksi Elketronik;Bahwa wajib harus ada hasil dari ahli digital

No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;AtauKetiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag Undang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Nakotika;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling memenuhi dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan makaperbuatan terdakwa paling memenuhi unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis

Pasal 132 ayat (1) Undangundang Nomor : 35 Tahun2009 tentang Narkotika UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, ATAU KETIGA diancam pidana melanggar pasal 127 ayat 1huruf (a) Undnag Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Unumdisusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satudakwaan yang paling tepat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Hal (24) dari 37 Hal / Putusan Nonowr : 331/Pid.S us/2013/PN.Bks :Terdakwa

Oleh karena itu KeputusanGubernur Bengkulu Nomor Y.19.V Tahun 2008 tentang UpahMinimum Propinsi Bengkulu Tahun 2008, bertentangandengan asas asas umum Pemerintahan yang baik yakni asaskepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat(2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdiubah dengan Undang Undnag Nomor 9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;i.

Badan/Pejabat TataUsaha Negara merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Tatausaha Negara;Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);1.Bahwa Formulasi gugatan Penggugat tidak jelas (onduidelijk), yangmana peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakanPenggugat dalam gugatannya apakah peristiwa hukumketenagakerjaan atau peristiwa hukum Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan satu sisi mendalilkan peristiwahukum mengenai Legalitas Hukum Keputusan yang menyandarkanPasal 53 Undnag

Nomor 2255 K/Pdt/2017Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Gugatan telah diajukan lewat jangka waktu untuk menggugat (exceptiotemporis)Berdasarkan Pasal 27 butir (e) Undang Undnag Perlindungan Konsumen,Pelaku Usaha dibebaskan dari tanggung Jawab

keluarga; Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehinggamemperlancar jalannya persidangan; Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal denganperbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa HADI SAPUTRA Bin BAHERAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasaan memaksa anak melakukan hubungan badan dengannya ;2.

JUDAS AMIR, MH atas ketentuan Pasal71 ayat (2) Undang Undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo melakukankajian terhadap laporan a quo;Bahwa atas laporan tersebut Panwas Kota Palopo pada 29 Maret 2018bersurat kepada Kemenirian Dalam Negeri Republik Indonesia dengansurat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD)dan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep yangmengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugat (Iskandar)kepada Tergugat IV (Ahmad, SE) dari keanggotaannya di DPRDKabupaten Sumenep di sisa masa jabatannya selama 2,5 tahun (duatahun lima bulan);Bahwa, dari dalil gugat tersebut sudah jelas dan nyata merupakanPerselisihan Partai Politik sebagaimana penjelasan dalam Pasal 32 ayat(1) Undang Undang RI No. 02 tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndang Undnag

Pst. tanggal 17 September 2007;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 631 K/Pdt.Sus/2008 tanggal Agustus 2008 pada pokoknya memutuskan bahwaMahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Penggugat;Bahwa Penggugat merupakan pihak Terlapor dalam perkara KPPUNomor 20/KPPUL/2005, dan telah dihukum bersalah melanggar Pasal22 Undang Undnag Nomor 5 Tahun 1999.

denganketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan AnggaranDasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini.(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan caramenyelesaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini,dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu palinglambat 1 tahun terhitung sejak tanggal Undnag

Undnag Undang No. 28 tahun2004, disebabkan kesibukan dari para Anggota Badan Pengawas;Bahwa dengan demikian, maka Yayasan TD.

Eksepsi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmengadili perkara (Kompetensi Absolut) 5Bahwa, menurut Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 2huruf a undang undnag No. 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 51 tahun 2009, yang menegaskanTidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara menurut Undangundang ini: a.

Bahwa selanjutnya tergugat dalam keteranganya waktu di mediasi telahmengakui bahwa Penggugat bekerja dibagian Sewing Line jabatan OperatorJahit, mulai bekerja sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Maret 2018 akan tetapidalam perjalanan PKWT tersebut penggugat telah dirugikan karenamenandatangani perjanjian kerja waktu tertentu yang sangat bertentangandengan Undnag undang Pasal 59 ayat (2) Perjanjian kerja untuk waktutertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap UU No. 13tahun 2003.9