M E N G A D I L I ;

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 5.909.000,- ( lima juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah )

50/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

M E N G A D I L I

• Menolak Permohonan Pemohon PKPU;
• Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar beaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp.2.567.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

430/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.790.000.- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;.

293/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

252/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon PKPU/PT.Bintang Prima Lestari Utama tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

19/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

M en g a d i l i

- Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;

-Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohono sebesar Rp. 3.286.000,- (Tiga Juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Kita ininegara hukum maka ikuti aturan saja, dalam aturan UU Pemiludiperbolehkan maka Peraturan KPU (PKPU) harus mengikutinya,dan begitupun sebaliknya. Jadi tidak boleh bertentangan (antara,4/4/2018);Ketua BAWASLU RI:Bawaslu tidak sepakat dengan PKPU larangan Caleg eks koruptor,terlebin Kemenkumham menolak mengundangkan peraturanHalaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2018tersebut.

;Bahwa hak politik juga hanya bisa dicabut melalui putusanpengadilan sebagai pidana tambahan bagi seseorang terdakwa danKPU berdasarkan UndangUndang tidak punya kewenangan samasekali untuk mencabut hak politik seseorang;Bahwa PKPU Nomor 14 Tahun 2018 juga bertentangan denganPutusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan MK Nomor4/PUUVII/2009 dan Putusan MK 42/PUUXIII/2015;Halaman 5 dari 49 halaman.

Bawaslu takakan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalampenyelesaian sengketa;Demikian pula DPR RI menyatakan bahwa mantan TerpidanaKorupsi dapat mencalonkan diri sambil menunggu keputusanJudicial Review atas PKPU 14 Tahun 2018 tersebut di MahkamahAgung;Adanya silang pendapat antar lembaga penyelenggara Pemilu danlembaga legislatif terkait PKPU 14 Tahun 2018 tersebut semakinmenimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan meresahkanmasyarakat sehingga Uji Materiil mengenai PKPU 14 Tahun

Putusan Nomor 53 P/HUM/2018dikeluarkan/diberlakukannya PKPU Nomor 14 Tahun 2018 karenatelah membatasi dan/atau mencabut hak politik Pemohon untukmendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, sehingga Pemohonmempunyai /ega/ standing untuk mengajukan uji materiil ini:D.

Putusan Nomor 53 P/HUM/2018kalaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus olehundangundang sehingga tidak boleh hanya melalui PKPU;Alasan KeduaPasal 60 ayat (1) huruf j; PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang berbunyi:(1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calonperseorangan peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhipersyaratan:j. bukan mantan Terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksualterhadap anak atau korupsi;Bertentangan dengan Pasal 17 dan 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang

Akta Kuasa Untuk Menjual sebagai berikut:- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 21 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 29 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No.33 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 35 Tertanggal 09 Desember 2016;- Akta Kuasa Untuk Menjual No. 39 Tertanggal 09 Desember 2016;telah berakhir sejak diucapkanya putusan pernyataan pailit No. 29/Pdt.Sus-PKPU

Jo No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby.

Bahwa pada tanggal 09 November 2017, Tergugat Ill, IV dan V dinyatakanpailit melalui putusan No. 29/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby., yangamarnya sebagai berikut:1.MEMUTUSKANMenyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara terhadap PARA PEMOHON/DEBITOR/PT. HardysRetailindo (Dalam PKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir.

GedeAgus Hardiawan (Dalam PKPU) Selama 45 (empat puluh lima) hariterhitung sejak diberikanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;2. Menyatakan PARA PEMOHON/Debitor/PT. Hardys Retailindo (DalamPKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir. Gede Agus Hardiawan(Dalam PKPU) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibathukumnya;Menunjuk Sdr. ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum Hakim Niaga PadaPengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;4.

Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir. Gede Agus Hardiawan(Dalam PKPU) membayar biaya perkara PKPU ini sejumlahRp.5.336.000, (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).2. Bahwa Penggugat telah mengumumkan Putusan Pailit No. 29/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby., tertanggal 09 November 2017 tersebut, padahari Selasa, 14 November 2017, di harian Media Indonesia dan harian PosBali dan mendaftarkanya di Berita Negara Republik Indonesia;3.

PKPU tersebut TERGUGAT Ill TERGUGAT IV DanTERGUGAT V mendalilkan adanya kewajiban kepada TERGUGAT I.3.

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Sementara terhadap PARA PEMOHON/DEBITOR/PT. HardysRetailindo (Dalam PKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir. I GedeAgus Hardiawan (Dalam PKPU) Selama 45 (empat puluh lima) hariterhitung sejak diberikanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;2. Menyatakan PARA PEMOHON/ Debitor/ PT. Hardys Retailindo (DalamPKPU) , PT. Grup Hardys (Dalam PKPU), Ir.

PSTA.2.2 Atas upaya keras dan itikad baik Penggugat untuk menyelesaikanA.2.3segenap kewajibankewajibannya yang ada, Penggugat kemudianmengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang("PKPU"), pada tanggal 2 Maret 2004, dengan No. 02/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST juncto No. 08/PAI LIT/2004/PN. N IAGAJKT.PST.

,yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Niaga, hal manaproses hukum selanjutnya dilanjutkan dengan penunjukan HakimPengawas dan Pengurus PKPU, sebagaimana keseluruhan prosestertuang di dalam Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading), tertanggal23 April 2004, yang ditandatangani oleh (1) Penggugat; (ii) 17 (tujuhbelas) kreditur Penggugat; (iii) Pengurus PKPU (Ricardo Simanjuntak,SH, LLM); dan (iv) Hakim Pengawas (Putu Supadmi, SH) (vide BUKTIP2).Proses PKPU terhadap Penggugat tersebut juga telah

Hal ini diantaranya dapatdibuktikan melalui daftar verifikasi tagihan kreditur Penggugat(Pemohon dalam PKPU pada saat itu), yakni halaman 2, dimana saatitu tertera keterangan bahwa kuasa hukum (tercatat dengan namaHalaman 3 dari 48 Hal Put.

No.142/PDT/2018/PT.DKIRahadian) hadir pada tanggal 1 April 2004 di hadapan Pengurus PKPU(vide BUKTI P5).Lebih lanjut, mengacu kepada dokumen Daftar Tagihan Tetap KrediturPenggugat (Pemohon dalam PKPU pada saat itu), yang juga disahkanoleh Hakim Pengawas, nama Terquqat tidak termasuk sebagai salahsatu kreditur Penggugat (Pemohon dalam PKPU pada saat itu), yangdiakui secara sah.Dengan demikian proses hukum PKPU yang dijalankan oleh Penggugat,telah mengesampingkan dan secara hukum tidak mengakui Tergugatsebagai

kreditur Penggugat karena alasan dan sebab yang sah danberdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dandisebutkan dalam daftar kreditur yang sah di dalam PerjanjianPerdamaian tertanggal 23 April 2004, dimana kemudian terkait denganproses PKPU tersebut juga telah diumumkan secara patut di dalamharian Kompas, edisi hari Senin, tanggal 17 Mei 2004 (vide BUKTI P6).A.2.4 Bahwa, terhadap hasil verifikasi (yang dilakukan Pengurus PKPU dandisahkan oleh Hakim Pengawas PKPU) tersebut di atas, Tergugat

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk telah dinyatakan pailitberdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan NegeriSurabaya No. 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 April 2013 (Bukti P 1); Bahwa Penggugat adalah Bank yang ditunjuk selaku Agen Jaminan dalamsindikasi pinjaman PT.

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas,Tok telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pailit No.01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby, oleh karena itu yang berwenang melakukanpengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas, Tok adalah Para Tergugat selaku Kurator PT.

(Dalam Pailit), keduanya merupakan Tim Pengurus dalam prosesPKPU yang didasarkan pada Putusan Perkara PKPU Nomor:01/PKPU/2013/PN.Sby., tertanggal 05 Maret 2013. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis hakim No.01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby., tertanggal 2 April 2014, Tim Kurator telahditambah menjadi 4 (empat) orang dengan menambahkan Sdr. Dudi Pramedi,S.H., dan Sadr. Ihsan Prima Basra, S.H., sebagai kurator tambahan.

Bukti Dokumen Bukti & KeteranganT01 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.01/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013. T 02 Penetapan Majelis Hakim No. 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby.,tertanggal 2 April 2014 Tentang Penambahan. T 03 Surat No. 56.01/PailitSAIP/JPJOS/IV/2013 tanggal 23 April 2013Perihal Permohonan Informasi Rekening dan Blokir serta PerubahanNama dan Pergantian Specimen Tanda Tangan an.

TI&ll O6 Penetapan No. 01/PKPU/2013/PN.NIAGA.Sby., tertanggal 14 Mei2013. TI&ll O7 Surat No. 114.01/PAILITSAIP/JPJOS/IX/2013 tanggal 26September Telah Berakhirnya Jangka Waktu Eksekusi DanPermintaan Dokumen Asli Jaminan Pinjaman PT. Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas Tbk. TI&Il 08 Surat No. 140/COLL/OTH/10/2013 tanggal 08 Oktober 2013 PerihalPemberian Asli Dokumen Jaminan.

Arsidi, S.E., dan selanjutnyamengembalikan terhadap BA.2KWK Perseorangan PKPU Nomor 9Tahun 2015 disempurnakan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Denganpenarikan dan pengembalian format BA.2KWK Perseorangan, makasebanyak 18.716 dukungan yang telah dihilangkan akibat perubahanformat, dikembalikan;b. Melakukan penelitian faktual sebanyak 24.436 dukunganPasacangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H dan H. Arsidi, S.E.,terhadap dukungan pasangan calon yang ditetapkan.

Arsidi, S.E., yangdihilangkan KPU Pematangsiantar akibat perubahan format BA.2KWKPerseorangan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 disempurnakan PKPU Nomor12 Tahun 2015. Namun terhadap KPU Pematangsiantar, tidak dinilaibagian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;Untuk dipertimbangkan, bahwa persoalan terkait hak konstitusionalPasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H dan H.

Arsidi, S.E, yang diabaikan dalam penyelesaiansengketa, termasuk pada persidangan DKPP;Bukti rekaman percakapan konsultasi perubahan format terhadapKomisioner KPURI, Juri Adiantoro, yang bingung dan tidak menemukanalasan KPU Pematangsiantar merubah format BA.2KWK PKPU Nomor 9Tahun 2015 disempurnakan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, yang diabaikandalam penyelesaian sengketa termasuk dalam persidangan DKPP;Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar UndangUndangNomor 15 Tahun 2015, tentang Penyelenggara

Bahwa KPU Kota Pematangsiantar telah melakukan perubahanformat formulir BA.2KWK Perbaikan dukungan Perseorangantanggal 11 Agustus 2015, sehingga format formulir BA.2KWKPerbaikan dukungan Perseorangan tersebut tidak sesuai denganFormat Formulir yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015Jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2015;b.

Putusan Nomor 28 K/TUN/PILKADA/2016KPU Kota Pematangsiantar dan mengembalikan format BA.2KWKPerseorangan sesuai pada lampiran PKPU No 9/2015, (3).

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU ;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.7.899.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

75/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan PKPU Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

25/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.519.000,00 (Dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

103/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 509.000,00 (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

112/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMuratara Tahun 2020 atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah yangsudah ditetapkan oleh Tergugat yang melanggar ketentuan Pasal 90Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) PKPU Nomor 9 tahun 2020 TentangPerubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017/7 TentangPencalonan Pemilihnan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini;7.

Putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020Bahwa walaupun sebelum pengajuan gugatan a quo tidak adaputusan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimanadimaksud Pasal 93 (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 juncto PERMANomor 11 Tahun 2016, akan tetapi sesungguhnya PemohonKasasi/Penggugat telah mengajukan keberatan kepada BawasluKabupaten Musi Rawas, namun tidak diregister dan diakhiridengan penerbitan Formulir PSP5 sesuai dengan ketentuan pasal4 ayat 1 dan pasal 23 ayat 4 Perbawaslu Nomor 02 tahun 2020.Sikap Bawaslu

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Para Pemohon PKPU ;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000.- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);.

7/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

MENGADILI:

• Menghukum kedua belah pihak Pemohon PKPU dan Termohon PKPU untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
• Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

340/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst

;Bahwa selain itu pada tanggal 20 April 2011, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Pailit terhadapTerlawan sesuai putusan perkara permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Register Nomor 01/PKPU/2011/PN.Niaga.Medan, dan oleh karenanya Turut Terlawan diangkat sebagai kurator untukmelakukan pemberesan harta pailit Terlawan ;Bahwa atas Penetapan Eksekusi Nomor 23/Eks/HT/2010/PN.LP.

/2011/PN.Niaga Medan, tertanggal 20 April 2011 jo PutusanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 01/PKPU/2011/PN.Hal. 14 dari 32 Hal.

Sejahtera Inti Mandiri dalamPailit), yang telah diputus dalam perkara pailit Nomor Register01/PKPU/2011/PN.Niaga.Medan, tanggal 20 April 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap (/ncracht van gewijde) adalah merupakan budelpailit PT.

Sejahtera Inti Mandiri dalam Pailit berdasarkan Surat Penetapandan Perintah Hakim Pengawas yang berisi tentang pengurusan danpemberesan boedel pailit Nomor 01/AP/01/PKPU/2011/PN.Niaga.Medan,tanggal 26 Juli 2011;Bahwa oleh karena perkara yang disengketakan adalah bersumber daribudel pailit, maka sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka yang berwenang untukmengajukan tuntutan adalah Kurator;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 37Tahun

2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditentukan bahwa hanyaHal. 16 dari 32 Hal.

Anugerah Jasa Caterindo selaku Tergugat IIberada dalam posisi PKPU yang diumumkan kepada publik melalui KoranBisnis Indonesia hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bukti T.22, copy dariCopy ;Pemberitahuan tentang PT. Anugerah Jasa Caterindo selaku Tergugat IIberada dalam posisi pkpu yang diumumkan kepada publik melalui KoranJakarta hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bukti T.23, dokumen asili ;Surat pengajuan tagihan dari Penggugat kepada PT.

Anugerah JasaCaterindo selaku Tergugat melalui Pengurus PKPU, bukti T.24, copy dariCopy ;Lembaran Pasal 243 (2) dan (3) UndangUndang Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),bukti T.25, sesuai hasil print out ;Akta Pendirian Perseroan Terbatas Anugrah Jasa Caterindo (Tergugat Il)No. 3, tanggal 16 Agustus 2001, dibuat oleh Nurman Rizal, SH., Notaris &Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, bukti T.26, sesuai dengan aslinya ;Daftar Pemungutan Suara Rencana

Perdamaian PKPU PT.

Anugrah JasaCaterindo Perkara No. 143/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, buktiT.27, copy dari copy ;Perjanjian Perdamaian PKPU PT.

Anugerah Jasa Caterindo selakuTergugat melalui Pengurus PKPU, akan tetapi kemudian Penggugatmengundurkan diri sebagai kreditur dalam PKPU yang sedang berjalan terhadapTergugat Il, dan lebih memilin menempuh jalur hukum yang lain, sebagaimanatermuat dalam bukti P8 yang berupa Surat tertanggal 27 September 2019 yangditujukan kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri sebagai KrediturKonkuren PKPU Perkara No. 143/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst