Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-08-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 185/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 7 April 2020 — RUDI HM. SAMIN, S.E., S.H. MELAWAN 1. JULIUS LOBLOBLY, S.Pd 2. COKY SULTAN KOYO 3. NANANG KASNAN PERMANA
227 — 93
  • Pemuda Pancasila.13.Bahwa sesuai dengan AD/ART Pasal 18 ayat (1) butir a , bahwa anggotayang sedang terkena skorsing/pemecatan tidak di perbolehkanHalaman 4 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpkmenggunakan atribut Pemuda Pancasila dan mengikuti kegiatan PemudaPancasila sebelum direhabilitasi ;14.Bahwa Peraturan Organisasi (PO) Bab XVII Pasal 34 ayat (2) menyatakanKriteria Persyaratan untuk menjadi Bakal Calon Ketua Majelis PimpinanCabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok, bahwa anggota tidakterkena sangsi
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ELIDA WATI AMd alias ELI binti YUSUF
83 — 10
  • Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana;Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.Bahwa sanksi administrasi terhadap Sdr.Andri
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
155 — 93
  • kinerja Penggugatdi PT Finansia Multi Finance Ternate; Bahwa saksi tahu tentang kinerja Penggugat karena saksi jugapernah bekerja di PT Finansia Multi Finance Ternate sebagai anak buahPenggugat sehingga saksi tahu persis Penggugat telah memberikankontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dan kemajuanperusahaan tersebut; Bahwa saksi bekerja dibagian marketing, perusahaan Tergugat ; Bahwa yang saksi lihat Penggugat masuk kantor tidak pernahalpa; Bahwa bila 1 (satu) hari tidak masuk kantor maka sangsi
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 51/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. VENDE MESTIKA Dalam Hal ini diwakili oleh WIHANA SYAHPUTRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH ACEH
188 — 119
  • Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penggugat menerima SuratPemberitahuan Penetapan Sangsi Daftar Hitam Sesuai Surat No. 165/BIDPP/PUPR/VII/2018, tanggal surat 26 Juli 2018, ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang Kegiatan Pengujian danPeralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, AMRAN, S.T;J.
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN TANJUNG Nomor 262/Pid.B/LH/2020/PN Tjg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
YAYASAN LINDA REGENCY
585 — 130
  • Dari pengertiantersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakanbentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dankewajiban hukum; Bahwa Yayasan dapat dikatagorikan sebagai Korporasi yang BerbadanHukum, maka Yayasan dapat dipidanakan. syarat dapat dipidananyakorporasi yang pertama bahwa harus terpenuhi asas legalitas artinyaketentuan perbuatan yang dilarang oleh korporasi harus ada dan diaturdalam norma undang undang tersebut, yang kedua sangsi hukum darinorma
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2015 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — NANA SURYANA bin SULI
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bisamelaksanakan pekerjaannya disebabkan belum terbentuk bendahara Desasehingga belum bisa membuka rekening Desa.Bahwa perbuatan Terdakwa tidak merugikan Negara sebab seluruh danaproyek sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) adapertanggungjawaban sementara baik secara fisik, administrasi maupunkeuangan sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas.Bahwa seharusnya pihak penyidik tidak menghentikan pelaksanaan proyekrehabilitasi kantor Desa hanya karena keterlambatan waktu pelaksanaansebab Terdakwa sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-03-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 18 Maret 2015 — 1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT. PLASINDO LESTARI
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp584.114.055,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratusempat belas ribu lima puluh lima rupiah) kepada Suryadi Saputra dkk (58orang);Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima paraPenggugat setiap bulanya kepada para Penggugat Suryadi Saputra dkk (58orang) berikut dendanya terhitung dari bulan Oktober 2013 sampai denganbulan Juni 2014 sejumlah Rp1,835,974,098,00 (satu miliar delapan ratustiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluhdelapan rupiah);Menjatuhkan sangsi
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 19-12-2012 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 22/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 12 Juli 2013 — - SAIDAH ABBAS ,CS
71 — 42
  • Tentang PendaftaranTanah (sebagai peraturan yang berlaku pada saat itu) maka Majelis dapat mengetahuibahwa Gambar Situasi Kasar Tanah yang digambar pada tanggal 26 Maret 1962 ataspermohonan AMIDIN HAJI CENNA itu tidak memenuhi standar surat ukur sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 3 Jo Pasal 11 Peraturan tersebut, yaitu tidak memuat23ditandatangani Para pemilik tanah batas, tidak memuat tanda tangan Para Saksi danjuga tidak disahkan oleh Panitia pemeriksa tanah, maka dengan demikian Majelismenjadi sangsi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 127/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUMIYEM
2.MU’ARI
Tergugat:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
123 — 75
  • Menjatunkan Sangsi Administrasi Berat kepada Tergugat apa bila tidakmelaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negera yang sudahberkekuatan Hukum Tetap (Inckrah) berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor : 48 Tahun 2017 Tentang TATA CARAHal. 34 dari 66 hal. Putusan No. 127/G/2019/PTUN.SBY.PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABATPEMERINTAHAN pasal 9 ayat (3) berupa : Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufc, De@rupa!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-02-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Februari 2017 — PT SAN XIONG STEEL INDONESIA VS HERI SUMARSONO, DKK
123 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selanjutnya dibelokkan dengan adanya pertimbangan hukum lain yangdirasakan sebagai lebin memperdalam dan makin memperparah besarnyakerugian yang telah dialami dan serta diderita oleh Pemohon Kasasi/dahuluTergugat selama ini, dan karenanya menambah catatan yang menurutPemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak seharusnya demikian; sebab telahseakanakan lebin mempertegas tidak obyektifnya pertimbangan keadilandalam perkara a quo yaitu:Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugatdikenakan sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pajak Cukai
Putus : 27-02-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 592/Pid.B/2013/PN Smg
Tanggal 27 Februari 2014 — AGUNG PRASETIA ARIO BIN SUNGKONO
433 — 134
  • .24Bahwa pengeluaran barang import dari kawasan pabean, dengantujuan di import wajib diberitahukan dengan pemberitahuan importbarang (PIB) yang disampaikan ke kantor Pabean.Bahwa pada dasarnya penanggung jawab dari kebenaranpemberitahuan Pabean yang diserahkan ke Kantor Pabean ada padapembuatnya yaitu orang yang menandatangani pemberitahuantersebut, apabila penyerahan melalui sending data melalui mediaelektronik, penanggung jawab kebenaran pemberitahuan ada orangyang melakukan sending data.Bahwa sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 26-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Januari 2017 —
86 — 23
  • Bahwa TERGUGAT menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) pada para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yangbersifat pokok setelah para pekerja memiliki masa kerja diatas 3 (tiga)tahun dengan alasan sebagai formalitas, apabila para pekerja menolakuntuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) parapekerja harus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak tanpba mendapat hak apapun.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 628 / PDT.G /2011 / PN.JKT.SEL
Tanggal 9 Mei 2012 — HERLINA JULITA TAMPUBOLON, L a w a n : PT. BLUE BIRD, DANY SULISTYONO,
99 — 75
  • sebesar Rp.100.000.00 makaditambah biaya tol yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi terlebih dulu,maka hak Penggugat sewaktu mengantarkan Tergugat Rekonvensi menurutMajelis hanyalah sebesar Rp.116.000,00.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bahwa Penggugat Rekonvensimenjadi kehilangan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.750.000,00 selama 6bulan dan menderita kerugian immateriil, menurut majelis hal itu adalah akibatdari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sendiri sehingga dirinyamemperolah sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-05-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.BENNY DJUNAIDI, merupakan ahli waris KUSNADI alias H. KUSNADI ABD HAFID
2.PONIMAN ASNIM
3.H.ABDUL KADIR USMAN, S.H. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
4.Ny. RR. MARTINI
5.Ny. S. KAMARIAH SUPARWO, S.H., NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
6.SUDIRJO, CS
7.AGUS SUTONO
8.ASRUL JAMBI, NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
9.RUSTAM ADJI
10.BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Q.q KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
11.Dr. PURBANDARI, SH.,M.Hum.,M.Kn
112 — 100
  • Utr.Pertanahan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak ditandatangani aktatersebut;Bahwa kalau akta didaftarkan terlambat lewat dari 7 hari kerja itu yangkena sangsi adalah PPAT yang bersangkutan;Bahwa kalau Akte Jual Beli itu hanya yang buat PPAT ;Bahwa kalau secara hukum dengan meninggalnya seseorang langsungterjadi perwarisan dan sejak itu juga otomatis beralih, akan tetapi kembalilagi bahwa proses tersebut hanya terjadi interen agar untuk mengikatpihak ketiga harus melakukan pendaftaran peralihan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 17-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
262 — 157
  • Bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannyakarena bangkrut atau benarbenar tidak mampu secara ekonomi (bukankarena lalai), maka pihak bank syariah harus menunda penagihan hutangsampai nasabah tersebut mampu untuk membayar dan tidakdiperkenankan untuk menerapkan denda atau sangsi, berdasarkan QS.AlBagarah: 280 Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran,berilah tangguh sampai berkelapangan.23.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 20 Juni 2017 — AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT
171 — 57
  • yang berfungsiuntuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanansecara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan denganbantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP;Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.42/PERMENKP/2015 tentang Sistem Pemantauan KapalPerikanan pasal 12 ayat (1) bahwa setiap kapal perikanan berukuran >30GT yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas wajib memasang transmiterSPKP;Ahli menerangkan bahwa Sangsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Dr H DANDAN RIZA WARDANA MSi
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
110 — 53
  • H.Dandan Riza Wardana, M.SI.) antara lain : masa kerja yang sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun ; hukuman pidana hanya 1 (satu) tahun dan sudah menjalaniQUKUMAN jnn nn 222 o nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn enn nnn nnn nce nnn nee nnn nnn enee uang yang diterima dari Penggugat izin bukan untuk kepentinganpribadi tetapi sematamata untuk menjaga kondusifitas KotaBahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas dan nyata telahterjadi pelanggaran prosedur dalam penjatuhan sangsi terhadap DR.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMA’INAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI., dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan palinglama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan = selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008;Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Penggugat : HERMANSYAH NOOR
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : SOETANTO AMBAR RIATMADJI, SH
Terbanding/Tergugat III : Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
59 — 38
  • Bahwa dengan tidak mengurangi suatu kewenangan Otoritas JasaKeuangan Penggugat menyampaikan bahwa Turut Tergugat telahmelakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan yang dibuat sendiridengan tidak memberikan sangsi pada lembaga jasa keuangan yangdiawasinya sehingga cenderung Turut Tergugat telah melakukanpembiayaran yang terus menerus terhadap pelanggaran hukum atasperaturan yang dibuatnya sendiri.Maka berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SUMBER Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 17 Maret 2016 — IROH ROHAYATI Lawan MASGUNIRAH, DKK
184 — 39
  • melanggar AD ART yaekstrim ya misalnya dia melakukan halhalyang melawan partai, misalnya kalau memangada keputusan partai yang sudah inkrach daripengadilan dan segala macem, dia tetap tidakmelaksanakan:;e Bahwa kalau salah satu) anggota nyamelanggar kode etik, kKonsekuensi nya di beriperingatan. setelah itu peringatan 1,peringatan ke2, lalu peringatan ke 3, jadiperingatan 1 lalu kita panggil kita mediasidulu, kalau masih melanggar kita panggildengan peringatan ke2 jika masih saja barukita beri sangsi