Ditemukan 6595 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 495/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
JONGKIE BUDIMAN
Tergugat:
1.RONY TEDY
2.PT. TRIMAS INVESTAMA
3.MINARDI
4.PT. TIRTA AMARTA
5.TIM PENGURUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT. TIRTA AMARTA Cq. LUHUT OMPUSSUNGGU
85 — 50
  • PT TIRTA AMARTA (DALAM PKPU SEMENTARA), suatu PerseroanTerbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Rukan Multi Guna Kemayoran 3 ABC, JI. Rajawali SelatanRaya, Jakarta Utara, DKI Jakarta., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIV;Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 495/Padt.G/2019/PN. Jkt. Utr.5. TIM PENGURUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG(PKPU) PT TIRTA AMARTA (DALAM PKPU SEMENTARA) c.g.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 08-02-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 12 Februari 2018 — Drs.BARTHOLOMEUS J PARGAYE MELAWAN KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA
165 — 66
  • Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan PKPU No 2 Tahun2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 1Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pendaftaran Pasangan Calondilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018 s.d 10 Januari 2018, namunkarena dalam masa pendaftaraan tersebut hanya ada 1 (satu) pasangancalon yang dianggap lolos pendaftaran
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan WakilWalikota jo.
    Bahwa selain itu pula Surat No. 01/SK/DPPHANURA/I/2018 terindikasibertentangan dengan Pasal 35 ayat 5 hurufa danb PKPU No. 3 tahun2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakill Bupati , dan/atau Walikota dan Walikota yangberbunyi :(5) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsidan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhirmasa pendaftaran Bakal Pasangan Calon,
    Dengan demikian Tergugat TelahSalah Menafsirkan Pasal 39 Ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017, untukmenolak pendaftaran Pasangan Calon Bartholomeus J. Paragaye danRonny Elopere, karena seharusnya berdasarkan pasal 39 ayat (2) PKPUNo. 3 tahun 2017 justru seharusnya Tergugat menolak pendaftaranPasangan Calon Bupati Jhon Richard Banua, SE.,M.Si dan MarthinYogoby.,SH.,M.Hum;.
    ayat (1) meliputi penelitianterhadap:a. cap basah Partai Politik atau masingmasing Gabungan PartaiPolitik yang bergabung sesuai tingkatannya;b. tanda tangan Pasangan Calon;c. materai; dand. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPUini;Bahwa Para Penggugat telah memberikan dokumendokumenpersyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan PKPU yang berlaku,namun faktanya Tergugat menolaknya;3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-02-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 141/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
Eddy Julaedy Affandi
Tergugat:
1.Mochammad Ichsan
2.PT Anugrah Jasa Caterindo
228 — 131
  • Anugerah Jasa Caterindo selaku Tergugat IIberada dalam posisi PKPU yang diumumkan kepada publik melalui KoranBisnis Indonesia hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bukti T.22, copy dariCopy ;Pemberitahuan tentang PT. Anugerah Jasa Caterindo selaku Tergugat IIberada dalam posisi pkpu yang diumumkan kepada publik melalui KoranJakarta hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bukti T.23, dokumen asili ;Surat pengajuan tagihan dari Penggugat kepada PT.
    Anugerah JasaCaterindo selaku Tergugat melalui Pengurus PKPU, bukti T.24, copy dariCopy ;Lembaran Pasal 243 (2) dan (3) UndangUndang Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),bukti T.25, sesuai hasil print out ;Akta Pendirian Perseroan Terbatas Anugrah Jasa Caterindo (Tergugat Il)No. 3, tanggal 16 Agustus 2001, dibuat oleh Nurman Rizal, SH., Notaris &Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, bukti T.26, sesuai dengan aslinya ;Daftar Pemungutan Suara Rencana
    Perdamaian PKPU PT.
    Anugrah JasaCaterindo Perkara No. 143/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, buktiT.27, copy dari copy ;Perjanjian Perdamaian PKPU PT.
    Anugerah Jasa Caterindo selakuTergugat melalui Pengurus PKPU, akan tetapi kemudian Penggugatmengundurkan diri sebagai kreditur dalam PKPU yang sedang berjalan terhadapTergugat Il, dan lebih memilin menempuh jalur hukum yang lain, sebagaimanatermuat dalam bukti P8 yang berupa Surat tertanggal 27 September 2019 yangditujukan kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri sebagai KrediturKonkuren PKPU Perkara No. 143/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO.SH
Terdakwa:
ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN
121 — 24
  • Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi dan /atau ketentuan peraturan perundang undangan.Bahwa saksi juga mengetahui secara umum tahapan Pemilu tahun2019 adalah sebagai berikut:a) Tahapan Persiapan;b) Tahapan Pelaksanaan.Perlu dijelaskan ada 2 mekanisme diantaranya :a) PKPU No. 3 tahun 2019 mengatur tentang pemungutan danperhitungan suara;b) PKPU No.4 tahun 2019 mengatur tentang rekapitulasi hasilperhitungan perolehan suara.Dijelaskan secara singkat untuk pemungutan dan perhitungan
    Dalam Pasal 21 PKPU No. 3Tahun 2018, diantara tugas PPK dalam penyelenggaraan pemilu adalahmelakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadirioleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Namun, dalammelaksanakan tugasnya ini PPK dapat dibantu oleh PPS.
    Karena dalamPasal 26 PKPU No. 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa termasuk tugas dariPPS adalah mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diHalaman 38 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitwilayah kerjanya dan menyampaikan hasil penghitungan suara seluruhTPS kepada PPK, serta membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasilpenghitungan suara, maka dalam hal ini, sebenarnya perbuatan PPSmembantu PPK diperbolehkan menurut PKPU No. 4 Tahun 2019, namunberkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan
    Saksi tersebut dianggapmenyetujui atas hasil yang sudah ditetapkan;Bahwa menurut ahli, seharusnya proses mekanisme prosudernyapenginputan ditempuh sebagaimana dimaksud Pasal 17 PKPU No. 04Tahun 2019;Bahwa menurut ahli seharusnya menginput pembacaan Formulir C1 keDAA1 dengan berbasis TPS, setelah itu DAA1 ke DA1, sebagaimanadiatur dalam pasal 17 PKPU No. 4 Tahun 2019;Bahwa penginputan yang langsung ke berbasis Desa dapat dilakukanselama para pihak yaitu PPK, Panwascam, dan Saksi menyetujui dantidak
    keberatan;Bahwa jika ada kesalahan prosedur, tentu yang bertanggungjawabadalah forum pleno rekapitulasi tersebut;BahwaPPK dalam melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dapatdiperbantukan oleh PPS sebagaimana PKPU NO. 4 tahun 2019;Bahwadalam melakukan pembantuan tersebut tidak ada semacam suratatau penugasan dan tidak diatur dalam PKPU tersebut;BahwaPPS dalam melakukan pembantuan bukan melupakan pelimpahankewenangan dari PPK;Bahwa KPU dibentuk secara hierarkis, ada tugas PPS yang harusdiawasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Mei 2021 — Pemohon:
1.SATRIA SUBAGJA
2.HINDARTO
Termohon:
PT. DAGO TRISINERGI PROPERTI
552 — 86

  • M E N G A D I L I

    1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang diajukan oleh Pemohon;
    2. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon sebesar Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
    161/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks
Tanggal 27 Mei 2021 — Pemohon:
PT. SATRYA REKSA BINAGUNA
Termohon:
PT. SINAR TERANG MANDIRI
179 — 30

  • M E N G A D I L I

    1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PT. Satrya Reksa Bina Guna
    2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon PKPU yang hingga kini dianggar sejumlah Rp 2.501.000,- (Dua juta lima ratus seribu rupiah)
    7/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 04-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/PILKADA/2016
Tanggal 4 Februari 2016 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR vs FERNANDO SIMANJUNTAK, S.H., H. ARSIDI, S.E.
135 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arsidi, S.E., dan selanjutnyamengembalikan terhadap BA.2KWK Perseorangan PKPU Nomor 9Tahun 2015 disempurnakan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Denganpenarikan dan pengembalian format BA.2KWK Perseorangan, makasebanyak 18.716 dukungan yang telah dihilangkan akibat perubahanformat, dikembalikan;b. Melakukan penelitian faktual sebanyak 24.436 dukunganPasacangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H dan H. Arsidi, S.E.,terhadap dukungan pasangan calon yang ditetapkan.
    Arsidi, S.E., yangdihilangkan KPU Pematangsiantar akibat perubahan format BA.2KWKPerseorangan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 disempurnakan PKPU Nomor12 Tahun 2015. Namun terhadap KPU Pematangsiantar, tidak dinilaibagian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;Untuk dipertimbangkan, bahwa persoalan terkait hak konstitusionalPasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H dan H.
    Arsidi, S.E, yang diabaikan dalam penyelesaiansengketa, termasuk pada persidangan DKPP;Bukti rekaman percakapan konsultasi perubahan format terhadapKomisioner KPURI, Juri Adiantoro, yang bingung dan tidak menemukanalasan KPU Pematangsiantar merubah format BA.2KWK PKPU Nomor 9Tahun 2015 disempurnakan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, yang diabaikandalam penyelesaian sengketa termasuk dalam persidangan DKPP;Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar UndangUndangNomor 15 Tahun 2015, tentang Penyelenggara
    Bahwa KPU Kota Pematangsiantar telah melakukan perubahanformat formulir BA.2KWK Perbaikan dukungan Perseorangantanggal 11 Agustus 2015, sehingga format formulir BA.2KWKPerbaikan dukungan Perseorangan tersebut tidak sesuai denganFormat Formulir yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015Jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2015;b.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/PILKADA/2016KPU Kota Pematangsiantar dan mengembalikan format BA.2KWKPerseorangan sesuai pada lampiran PKPU No 9/2015, (3).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Februari 2020 — Pemohon:
1.HARI NUGRAHA
2.IBRAHIM BACHMID
Termohon:
PT. STARINDO KAPITAL INDONESIA
156 — 67

  • MENGADILI :

    1. Menolak permohonan Para Pemohon PKPU ;
    2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000.- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);.

    7/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mks
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
PT. BANK OCBC NISP
Termohon:
1.NY. LINCE SIAUW
2.ROBERT TJANDRA SENTOSA
190 — 57
  • Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian yang dilakukan antara

    TERMOHON PKPU / LINCE SIAUW berikut suaminya ROBERT TJANDRA

    SENTOSAdengan Para Kreditornya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian

    Perdamaian tanggal 30 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON

    PKPU dan Para Kreditor;

    2. Memerintahkan kepada Para Pihak agar mematuhi dan melaksanakn isi Perjanjian

    Perdamaian tersebut;

    3.

    Menghukum Debitor / TERMOHON PKPU untuk membayar biaya-biaya PKPU

    yang telah dikeluarkan Pengurus sebesar Rp. 89.440.081,- (delapan puluh

    sembilan juta empat ratus empat puluh ribu delapan puluh satu Rupiah) dan biaya

    cadangan sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

    Rupiah), yang jumlahnya menjadi sebesar Rp.136.940.081,- (seratus tiga puluh

    enam juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan puluh satu Rupiah) yang

    ditambah dengan

    Menghukum Debitor atau TERMOHON PKPU untuk membayar biaya permohonan

    ini sebesar Rp. 4.061.000,- (empat juta enam puluh satu ribu rupiah)

6/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mks