Ditemukan 2765 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-11-2015 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 16 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
558
  • Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp270 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtppembagian pembuktian dikenal dengan Burder Of Proof dengan kalimat, "WhoAsserts Must
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
4221222
  • Bahwa dalam system hukum Common Law pedoman pembagianpembuktian dikenal dengan Burder of Proof dengan kalimat, HoWho Asserts Must Prov, artinya siapa yang menyatakan sesuatu,mesti membuktikannya.f. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa bebanpembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yangmengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajibmembuktikan dalil gugatanya.g.
    suatu hak, atau menunjuksuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantahsuatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadianyang dikemukakan itu.Pasal 1965 KUHPerdata Buku IV atau Burgenijk Wetboek (BW) yangmenegaskan bahwa :Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukantuntutan atas dasar itikad buruk, wajid membuktikannyaBahwa dalam system hukum Common Law pedoman pembagianpembuktian dikenal dengan Burder of Proof dengan kalimat, Ho WhoAsserts Must
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
27814783 Berkekuatan Hukum Tetap
  • A person of justice must be a person of wisdom. Sekalipunpengetahuan (knowledge) penting, tetapi itu belum cukup, the judge musthave wisdom, ia harus mempunyai wisdom/prudence yang diartikansebagai kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya(resources) menuju tujuan universal manusia yaitu kebahagian atauhappiness.
    Arbiyoto, SH, MH, sebagai Ahli di persidangan tanggal 30Juli 2013 menegaskan bahwa: the actual live of the law is notbeen logic it must be experience, tidak hanya memenuhi ratioHal. 1278 dari 1717 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2014legis tetapi juga harus memenuhi pembuktian. Jadi, suatuperbuatan harus dibuktikan, dan yang wajib membuktikanadalah Negara (in casu Jaksa Penuntut Umum).
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
502584 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehubungan dengan perubahan di pasar, kenaikan harga bahan baku)belum dapat menjadi suatu bukti yang cukup adanya concerteda3practice.Dengan demikian jelas bahwa price leadership model bukanmerupakan bukti yang memadai untuk menentukan adanya penetapanharga atau kartel harga ;Bahwa selanjutnya dalam pembelaan Pemohon Keberatan telahmerujuk pada pada putusan ECJ kasus Wood Pulp, yangmembatalkan putusan Komisi Persaingan Eropa, menyatakan:In determining the probative value of those different factors, it must
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
617617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2446 K/Pdt/200910.11.sangkalan itu dibarengi dengan alasan atau fakta yang kuat, sistempembuktian yang harus diterapkan: kepada masingmasing pihak, terutama kepada penggugat harusditegakkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal163 HIR yang mengajarkan siapa yang mendalilkan sesuatu wajibmembuktikannya (he who asserts must prove);....dst"Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Para Termohon Kasasi wajibuntuk membuktikan semua dailildalil gugatannya.