Bahwa seluruh surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I danTergugat II dengan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, hal inidikarenakan antara lain : Dari judul surat perjanjian, yakni Surat Perjanjian Penitipan Dana/Modal, bukanmerupakan surat perjanjian kerjasama usaha, Para Penggugat hanya menitipkan dana/modalnya saja kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi dalam prakteknya ParaPenggugat menerima keuntungan dari Tergugat I dan Tergugat II, dalam arti

Nusa Tenggara Konstruksi tentang Pembangunan danPengoperasian Intalasi Air Bersih bukti Surat tersebut telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telahdinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti T.9 );Fot kopi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pengadaan Sewa menyewaCrew Boat untuk PT.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 36 yangmenyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawasdalam hal := Huruf (a) Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan /ataupinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset danmembebani anggaran PD.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 36 yangmenyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawasdalam hal := Huruf (a) Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/ataupinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset danmembebani anggaran PD.

Waluya yang menyebutkan: Huruf (a) "Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebanianggaran PD. Waluya " dst..."; Huruf (b) "Memindahtangankan atau = menghipotekkan = ataumenggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD. Waluya"dst..."; Huruf (c) "Penyertaan Modal dalam perusahaan lain "dst..."

Copy sesuai aslinya Surat No:35/KSU.KRAB/XI/SK/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal permohonan perpanjangan perjanjian Kerjasama Usaha;86. Copy Surat nomor : Reg.V/4166/10/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal peringatan pertama;87. Copy Surat nomor : Reg.V/4367/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal peringatan Kedua;88. Copy Surat nomor : Reg.V/4579/10/2009 tanggal 31 Oktober 2009 perihal peringatan ketiga;89.

Copy Surat nomor : Reg.V/4080/10/2009 tanggal 7 Nopember 2009 perihal Pemutusan Perjanjian Kerjasama Usaha antara Perum Perumnas dengan KSU Karanganyar Bersatu.90. Asli lapporan penjualan rumah lokasi Jeruk sawit Kab. Karanganyar tahun 2006.2007,2008 dan 2009;91. Asli bukti splitsing KSU Karanganyar Bersatu dengan Perumnas regional V Semarang di Bank Syariah Mandiri dan BTN syariah tahun 2007 dan 2008;92. 1 (satu) bendel bukti0bukti pengeluaran uang di Rina Centre;93.

Atas Peraturan Daerah Kabupaten BanjarNomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung BatuahKabupaten Banjar (Selanjutnya disebut Perda PD Pasar);Pasal 13 :Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang samasetelah masa jabatan tersebut berakhir;Pasal 20:Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :Halaman7 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMa. mengadakan perjanjian

kerjasama usaha dan/atau pinjaman yangdapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaranPerusahaan Daerah;b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikanbenda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;Cc. penyertaan modal dalam perusahaan lain.Pasal 21 ayat (2):Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaanPerusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepadaDireksi.Pasal 22 ayat (1) :Anggota Direksi berhenti karena :a. masa jabatan

dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri danbelum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubunganhukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi,Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.Rqt.Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya,oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ceraiyang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopiSurat Perjanjian

Kerjasama Usaha Klinik Java Medica, Kwitansi sewa ruko danSurat Keterangan Usaha yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telahdisesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok,maka Majelis Hakim berpendapat bukti P4, P5 dan P.6 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat KeputusanDireksi Tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, yang telah dibubuhi meteraisecukupnya dan telah disesuaikan dengan

BakarTercatat atas nama Mamin SuyatnoMenimbang, bahwa sesuai bukti P12 benar bahwa pada tanggal 16 Juli1994 dibuat surat perjanjian kerjasama usaha pertanian jamur merang diatastanah objek sengketa antara E. Sri Endarwati selaku pemilik tanah dengan Drs.Arief Nurjaman sebagai sekretaris koperasi karyawan pemerintah (KKP) JawaBarat.Menimbang, bahwa sesuai bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19,P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 benar bahwa tanah yang terletak di Kp. Ceger DesaTanjung Baru Kec.

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah membuat perjanjian kerjasama usaha jual beli karet berdasarkan surat perjanjian yang salinanaslinya ada pada Penggugat. Surat perjanjian tersebut merupakanlanjutan dari perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya karenakenyataannya kerja sama usaha jual beli karet telah dilaksanakan daritahun 2012 dan diperbaharui kembali pada 13 November 2014;2.

atas tanpaproposal (rencana kerja dan syaratsyarat) yang jelas dan tidak ada iin /persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya serta tidak didukung adanyaSurat perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban keduabelah pihak, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :e Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 Desember2008 tentang Perusahaan daerah Waluya pada pasal 36 yangmenyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari BadanPengawas dalam hal :e Huruf (a) mengadakan perjanjian

kerjasama usaha dan /atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadapkurangnya asset dan membebani anggaran PD Waluyae Huruf (b) memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerakmilik PD Waluyae Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tanggal 30 Desember2008 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kota Sukabumi padaPerusahaan daerah Waluya pada pasal 5 yang menyebutkanDalam melaksanakan kegiatan usahanya, PD Waluya wajib :e HAuruf (a): Menerapkan prinsip Good

tanpaproposal (rencana kerja dan syaratsyarat) yang jelas dan tidak ada ijin /persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya serta tidak didukung adanya 54Surat perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban keduabelah pihak, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :e Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 Desember2008 tentang Perusahaan daerah Waluya pada pasal 36 yangmenyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari BadanPengawas dalam hal :e Huruf (a) mengadakan perjanjian

kerjasama usaha dan /atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadapkurangnya asset dan membebani anggaran PD Waluyae Huruf (b) memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerakmilik PD Waluyae Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tanggal 30 Desember2008 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kota Sukabumi padaPerusahaan daerah Waluya pada pasal 5 yang menyebutkanDalam melaksanakan kegiatan usahanya, PD Waluya wajib :e Huruf (a): Menerapkan prinsip Good

tanggal 12 Nopember 2009perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian KerjasamaUsaha;Copy sesuai dengan aslinya Surat nomorReg.V/4166/10/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihalPeringatan Pertama;Copy sesuai dengan aslinya Surat nomorReg.V/4367/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihalPeringatan Kedua;Copy sesuai dengan aslinya Surat nomorReg.V/4579/10/2009 tanggal 31 Oktober 2009 perihalPeringatan Ketiga;Copy sesuai dengan aslinya Surat nomorReg.V/4080/10/2009 tanggal 7 Nopember 2009 perihal1617Pemutusan Perjanjian

Kerjasama Usaha antara PerumPerumnas dengan KSU Karanganyar Bersatu;Asli laporan penjualan rumah lokasi Jeruk Sawit Kab.Karanganyar tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009;Asli Bukti splitsing KSU Karanganyar Bersatu denganPerumnas Regional V Semarang di Bank Syariah Mandiridan BTN Syariah tahun 2007 2008;1 (satu) bendel bukti bukti pengeluaran uang di RinaCentre;l(satu) lembar Slip Setoran PD.BPR BKD KabupatenKaranganyar, No Slip 7020 KI An KSU Sejahtera.sebesarRp. 700.000.000.

adanya hubungan kerjaantara KSU Karanganyar Bersatu dengan KSUSejahtera Karanganyar.Bahwa sesuai dengan Pasal 21 perjanjian kerja samausaha antara Perum Perumnas Regional V Semarangdengan KSU Karanganyar Bersatu, KSU KaranganyarBersatu dilarang melaksanakan ~~ perjanjian lainkecuali mendapat persetujuan tertulis dari parapihak.Bahwa setelah Pihak Perum Perumnas regional VSemarang telah melakukan Pemutusan Perjanjiandengan surat nomor : Reg.V/4680/X/2009 tanggal 07Nopember 2009 tentang pemutusan perjanjian

kerjasama usaha antara Perum Perumnas Regional VSemarang dengan KSU Karanganyar Bersatu, makalangkah yang dilakukan oleh Perum PerumnasRegional V Semarang antara lain mencari pihak lain(pihak ketiga) untuk menyelesaikan pembangunanyang belum~ diselesaikan oleh pihak II (KSU266Karanganyar Bersatu) atas investasi pihak II(Karanganyar Bersatu) akan dikembalikan sebesar 90% oleh Pihak I (Perum perumnas) apabila Pihak Isudah mendapat' pihak ketiga untuk melanjutkanpembangunan tersebut dan Perum perumnas

362Reg.V/4080/10/2009 tanggal 7 Nopember 2009 perihalPemutusan Perjanjian Kerjasama Usaha antara PerumPerumnas dengan KSU Karanganyar Bersatu;Asli laporan penjualan rumah lokasi Jeruk Sawit Kab.Karanganyar tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009;Asli Bukti splitsing KSU Karanganyar Bersatu denganPerumnas Regional V Semarang di Bank = SyariahMandiri dan BTN Syariah tahun 2007 2008;1 (satu) bendel bukti bukti pengeluaran uang di RinaCentre ;I(satu) lembar Slip Setoran PD.BPR BKD KabupatenKaranganyar , No

pasal 1 ayat (2), (3),(5) jo Pasal 4 huruf c, Jo Pasal 7 huruf g Jo Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.TANGGAPAN :Bahwa berdasarkan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa hakhakpelawaan dilindungi oleh pasal 1 ayat (2), (3), (5) jo Pasal 4 huruf c, JoPasal 7 huruf g, Jo pasal 29 ayat (1) Undang undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya Pelawansebagai konsumen melaporkan DANI KURNIAWAN yang telahmelakukan hubungan hukum atau perjanjian

kerjasama usaha denganPelawan ke pihak Kepolisan untuk diproses secara pidana.

KONVENSI) terhadap tanah seluas 783 m2adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 799, tertanggal 15 April 1991,sehingga siapapun pihakpihak lain termasuk TERGUGAT REKONVENSI(dahulu PENGGUGAT KONVENSI) yang memasuki pekarangan tertutupseng dan mendirikan bangunan semen batubata cor untuk memasangpapan peringatan tanpa seijjin PENGGUGAT REKONVENSI (dahuluTERGUGAT KONVENSI) sebagai pemilik tanah yang sah adalahsuatu Perbuatan Melawan Hukum: 5) Bahwa Tanah seluas 783 m2 tersebut sedang dalam prosesberjalannya Perjanjian

Kerjasama Usaha Pembangunan Rumah Makanoleh PENGGUGAT REKONVENSI (dahulu TERGUGAT KONVENSI)bersama rekan/mitra bisnisnya;6) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di sertai jugaadanya Gugatan Perdata oleh TERGUGAT REKONVENSI (dahuluPENGGUGAT KONVENSI) tersebut, secara nyata menimbulkanpenderitaan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI (dahuluTERGUGAT KONVENSI) sebagai berikut :Kerugian Materiil berupa sempat terhentinya 2 Bulan Kerjasamapekerjaan pembangunan usaha Rumah Makan dengan rincian kerugian

dimaksud (dalam hal ini PutusanPutusan SIAC 2010)akan bertentangan dengan ketertiban umum, khususnya UndangUndangArbitrase 1999.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan banding tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan banding dari Pemohon Banding tersebut tidakdapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatantidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dan Para Termohon Kasasi/ParaTergugat telan mengadakan perjanjian

kerjasama usaha (joint ventureagreement) dan dalam perjanjian itu para pihak juga telah mengadakanperjanjian penyelesaian perselisihan yang memilin Arbitrase InternasionalSingapura (SIAC) sebagai forum penyelesaian petrselisinan.

No. 48 PK/PID.SUS/2017 Huruf (a) mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan /ataupinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnyaasset dan membebani anggaran PD Waluya:Huruf (b) memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milikPD Waluya;e Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Penyertaan Modal pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaandaerah Waluya pada pasal 5 yang menyebutkan Dalam melaksanakankegiatan usahanya

diCianjur tanpa proposal (rencana kerja dan syaratsayarat) yang jelas dantidak ada ijin / persetujuandariBadan Pengawas PD Waluya sertatidakdidukung adanya Surat perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hakdan kewajiban kedua belah pihak, hal ini bertentangan dengan ketentuansebagai berikut :Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Perusahaan daerah Waluya pada pasal 36 yang menyebutkanDireksi memerlukan persetujuan dan Badan Pengawas dalam hal : Huruf (a) mengadakan perjanjian

kerjasama usaha dan /ataupinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya assetdan membebani anggaran PD WaluyaHal.

Bengkulu kepada Sudono ;72.Fotocopy surat Laporan Pembuatan Rak Arsip dari Kasub Bag Keuangankepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu ;73.Fotocopy Perjanjian Kerjasama Usaha Penangkapan Ikan Laut antaraDrs. H Chairuddin dengan Kusumawati ;74.Fotocopy Tanggapan Surat dari Fakultas Teknik Universitas IndonesiaKepada Drs. H Chairuddin sebagai Wakil Ketua Tim PercepatanPembangunan Prov.

Bengkulu kepada Sudono ;Fotocopy surat Laporan Pembuatan Rak Arsip dari Kasub BagKeuangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiBengkulu;Fotocopy Perjanjian Kerjasama Usaha Penangkapan kan Laut antaraDrs. H Chairuddin dengan Kusumawati ;Fotocopy Tanggapan Surat dari Fakultas Teknik Universitas IndonesiaKepada Drs. H Chairuddin sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Prov.

Waluya melakukankerjasama dengan pihak ke3 (tiga);e Bahwa sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluyapasal 36 disebutkan bahwa direksi memerlukanpersetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :a) Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset danmembebani anggaran PD. Waluya;b) Memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggadakan benda bergerak dan /atau tidak bergerak milikPD.

Waluya jalan Rumah SakitNomor 1 Sukabumi;Bahwa sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah WaluyaPasal 36 disebutkan bahwa direksi memerlukanpersetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :a) Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset danmembebani anggaran PD. Waluya;b) Memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggadakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milikPD.

Mengadakan perjanjian kerjasama usaha danatau. pinjaman yang mungkin dapat berakibatterhadap kurangnya asset dan membebani anggaranPD. Waluya.b. Memindah tangankan atau menghipotekkanatau tidak bergerak milik PD. Waluya.C. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.Berdasarkan hasil permintaan klarifikasi atas penyaluran dana kepadaCV. Ratu Maharani dan CV. Assyifa Pratama Karya ternyata :Menurut Direktur PD. Waluya saksi dr.

Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset danmembebani anggaran PD. Waluya;b. Memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggadakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milikPD. Waluya;c. Penyertaan Modal dalam perusahaan lain; ataud. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi, tata kerja,tugas pokok dab fungsi PD.

Mengadakan perjanjian kerjasama usaha danatau) pinjaman yang mungkin dapat berakibatterhadap kurangnya asset dan membebani anggaranPD. Waluya.2. Memindah tangankan atau menghipotekkanatau tidak bergerak milik PD. Waluya.3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.Berdasarkan hasil permintaan klarifikasi atas penyaluran dana kepadaCV. Ratu Maharani dan CV. Assyifa Pratama Karya ternyata :e Menurut Direktur PD. Waluya saksi dr.

Barang Bukti Nomor 26, dikembalikan kepada MOCHAMAD DONIDRAJAT 97 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna coklat bertuliskanKWARTO KAS.28 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna biru bertuliskanKWARTO KAS.29 1 (satu) bendel Kuitansi 40 sheet yang berisi penerimaan uang untukpembelian matrial bangunan.30 1 (satu) bendel Kuitansi dengan 3 (lembar) kuitansi sudah untukkeperluan penerimaan uang iuran saung taman herbal.34 2 (dua) bendel surat perjanjian kerjasama usaha tertanggal 17 Juli2018

Bag.keperluan penerimaan uang iuran saung taman herbal.BB No. 31 : 2 (dua) bendel surat perjanjian kerjasama usaha tertanggal 17Juli 2018 antara ANDRI dengan IKEU MILANI.BB No. 32 : 1(satu) kantong plastik berisi kertaskertas yang berisi catatancatatan keuangan.BB No. 36 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Umum HerminaArcamanik No. 1654/YanMed/RSCHARC/IV/2018 atas nama Tn.

Tebet TimurDalam II 15 periode tanggal 01/04/2017 s/d 30/09/2018.26. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Debit Master Card Nomor 54794120 2602 1146 berwarna biru muda.27. 2 (dua) bendel surat perjanjian kerjasama usaha tertanggal 17 Juli 2018antara ANDRI dengan IKEU MILANI.28.1 (satu) lembar Surat Keterangan Rumah Sakit Umum HerminaArcamanik No. 1654/YanMed/RSCHARC/IV/2018 atas nama Tn. FahmiHal 176 dari 314 Putusan No.113/Pid.SusTPK//2018/PN.

INVOICE/KWITANSI DAN CATATANCATATAN 27 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna coklat bertuliskan KWARTO KAS. 28 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna biru bertuliskan KWARTO KAS. 1 (satu) bendel Kuitansi 40 sheet yang berisi penerimaan uang untuk pembelian a matrial bangunan.30 1 (Satu) bendel Kuitansi dengan 3 (lembar) kuitansi sudah untuk keperluan penerimaanuang iuran saung taman herbal.34 2 (dua) bendel surat perjanjian kerjasama usaha tertanggal 17 Juli 2018 antara ANDRIdengan

Bag. 1 (satu) bendel Kuitansi 40 sheet yang berisi penerimaan uang untuk 29 pembelian matrial bangunan.30 1 (satu) bendel Kuitansi dengan 3 (lembar) kuitansi sudah untukkeperluan penerimaan uang iuran saung taman herbal.31 2 (dua) bendel surat perjanjian kerjasama usaha tertanggal 17 Juli2018 antara ANDRI dengan IKEU MILANI.30 1(satu) kantong plastik berisi kertaskertas yang berisi catatancatatankeuangan.

Waluya melakukankerjasama dengan pihak ke3 (tiga);e Bahwa sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluyapasal 36 disebutkan bahwa direksi memerlukanpersetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :a) Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset danmembebani anggaran PD. Waluya;b) Memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggadakan benda bergerak dan /atau tidak bergerak milikPD.

Waluya jalan Rumah SakitNomor 1 Sukabumi;Bahwa sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah WaluyaPasal 36 disebutkan bahwa direksi memerlukanpersetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :a) Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset danmembebani anggaran PD. Waluya;b) Memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggadakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milikPD.

Mengadakan perjanjian kerjasama usaha danatau. pinjaman yang mungkin dapat berakibatterhadap kurangnya asset dan membebani anggaranPD. Waluya.b. Memindah tangankan atau menghipotekkanatau tidak bergerak milik PD. Waluya.C. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.Berdasarkan hasil permintaan klarifikasi atas penyaluran dana kepadaCV. Ratu Maharani dan CV. Assyifa Pratama Karya ternyata :Menurut Direktur PD. Waluya saksi dr.

Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjamanyang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya aset danmembebani anggaran PD. Waluya;b. Memindahtangankan atau menghipotekkan ataumenggadakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milikPD. Waluya;c. Penyertaan Modal dalam perusahaan lain; ataud. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi, tata kerja,tugas pokok dab fungsi PD.

Mengadakan perjanjian kerjasama usaha danatau) pinjaman yang mungkin dapat berakibatterhadap kurangnya asset dan membebani anggaranPD. Waluya.2. Memindah tangankan atau menghipotekkanatau tidak bergerak milik PD. Waluya.3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.Berdasarkan hasil permintaan klarifikasi atas penyaluran dana kepadaCV. Ratu Maharani dan CV. Assyifa Pratama Karya ternyata :e Menurut Direktur PD. Waluya saksi dr.

dalil bantahannya Pembantahdipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:1.10.Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2795 yang diterbitkan padatanggal 03 Juni 2006, berdasarkan Surat Ukur Nomor 770/Mtb/2006 tanggal30 Mei 2006 dengan luas 112 M2 atas nama KETUT KARIAWAN yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram, diberitandadiberitanda P1Fotokopi Surat Pemberitahuan Sertifat dari BANK BUKOPIN Nomor:827/MTRBM/VII/2019 tertanggal 01 Juli2019, diberitanda P2;FotokopiSurat Perjanjian

Kerjasama Usaha Pariwisata, tanggal 1 Oktober2013antara GEDE GUNANTA dengan I KETUT KARIAWAN diberitanda P3;FotokopiSertipikat Hak Milik Nomor 252, diberitanda P4;Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Dari Bank Cimb NiagaNomor: 003/SME MTN/V/2014 tertanggal 08 Mei 2014, diberitanda P5;Fotokopi Akta Nomor: 83 Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Menanggapi laporan Tergugat tersebut pihakHalaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2021/PN PIkKepolisian Resor Kota Palangka Raya menerbitkan Surat TandaPenerimaan Laporan nomorSTPL/415/XI/RES.1.11/2020/KALTENG/RESTA P.RAYA. kemudiankembali Kepolisian Resor Kota Palangka Raya melalui Kanit SPK,mengeluarkan surat dengan NomorLP/B/641/XI/RES.111/2020/Kalteng/Res P.Raya dengan laporanadanya Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Usaha Pengadaan Barangdi PT.