Surat Keterangan Pernikahan Tidak Terdaftar atas nama Pemohon I danPemohon IT nomor KK.03.03/6/Pw.00/283/2010 tanggal 02 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATENSIJUNJUNG, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.I.2;3.

permohonanmana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohob telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;e Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh kepalaDesa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa,Nomor.593.3/884/XII/02/2016 tanggal 08 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode ( P.1 ) ;e Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305.Kua.03.03

Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I danPemohon IT nomor KK.03.03/6/Pw.00/319/2010 tanggal 14 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATENSIJUNJUNG, oleh Ketua Majelis telah diteliti kebenarannya, dan diberi kodePL2;3.

mengakibatkan rasa sakit yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari hari, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

AHU0009483.AH.01.04 TAHUN 2015 Terakreditasi KemenkumhamRI Nomor : M.HH 0O1.HN.03.03 TAHUN 2016 Jl. KusnoDanupoyo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 dengan SuratKuasa Nomor 06/SK/KP/IN/2020 sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan dalam persidangan;Him. 1 dari 10 Hlm.

Fotokopi Ijazah Atas Nama Rihadatatul Aisyi Syofyani NasutionNomor : MTs. 249/03.03/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 yangdikeluarkan oleh MTS DMP Diniyah Putri Padang Panjang yangbermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisasi, kKemudian KetuaMejelis meneliti dan mencocokan fotokopi tersebut dengan aslinya,ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberikode P4;5.

eeeceecceceeceeeeeeee esse eeeees DOSQ vicceccecececsceceueeeeseuaeeeees ,Kecamatan oe eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees KabupatenJeneponto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasakhusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jeneponto dengan Nomor W.20AkA14/SK/13/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018, memberikuasa kepada:ee kesemuanya advokat,pemberi bantuan hukum dari Yayasan LBH BhaktiKeadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH)terakreditasi A berdasarkan Kepetusan MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.03.03

mengadili perkara perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan cerai talak antara:Pemohon;MELAWANTermohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2014yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6045/Pdt.G/2014/PA.Jr dengan dilampiri Surat Keterangan (ghoib) Nomor100/389/03.03

., Para Advokat dari Organisasi Bantuan HukumPosbakumadin Jakarta Utara Terakreditasi Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yang beralamat di Jalan Beting SawahNo.1 Rt.009 Rw.011, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/PBH/PDT/10/2020tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebutSCD AQAL 2.2... .ceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut

., adalah anggotaOrganisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARATerakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor:M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 yang berkantor di POSBAKUM PengadilanNegeri Jakarta Utara JI. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.

Nomor : AHU0018724.AH.01.04 Tahun 2017 jo Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 jo Undangundang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beralamat di Eramas 2000Blok A7/12, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 16 Februari 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 1338/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal

bahwa tidak datangnya Tergugattersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar danmengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnyadibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibuktisurat sebagai berikut : 1Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor : 251/03.03

Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:216/S.Ket.33.12HP.03.03/VIII/2020, yang dikeluarkan Kantor PertanahanKabupaten Wonogiri, tanggal 19/8/2020 (Bukti P11);12.

Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:215/S.Ket.33.12HP.03.03/VIII/2020, yang dikeluarkan Kantor PertanahanKabupaten Wonogiri, tanggal 19/8/2020 (Bukti P12);Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yangcukup dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P1 sampai dengan P12;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dan Kuasa Hukumnyajuga mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah

AP.1.2492/KB.03.03/2009/GMDB, tanggal 24November 2009 (terlampir) meminta agar Dinas Perhubungan tidakmembatasi jumlah kendaraan tiap operasi taksi, namun hingga saatini surat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari DinasPerhubungan;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas jelas sekaliPemohon tidak berupaya untuk menolak ataupun menghalangipelaku usaha taksi tertentu untuk melakukan kegiatan usaha diBandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, adanyaketerlambatan dalam penambahan operator

Bahwa kembali Pemohon sampaikan, untuk penentuan kuota dan jjinoOperasi bagi operator taksi bukan merupakan kewenangan Pemohontetapi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi SulawesiSelatan yang berdasarkan pelimpahan wewenang dari Gubernur,vide Pasal 11 ayat (1) huruf b KM.No 35 Tahun 2003, Pemohonhanya melaksanakan ketentuan kuota tersebut dan melalui suratnyakepada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan No.AP.1.2482/ KB.03.03/2009/GMDB, tanggal 24 November 2009Pemohon meminta agar

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 penggugat telah memintainformasi terkait sertifikat nomor 775 Surat Ukur Tanggal 10 April 2019nomor 00110/2019 A/n Asnimar kepada Tergugat dan Tergugatmemberikan informasi melalui surat Nomor: HP.03.03/53813.72/VIII/2020 bahwa sertifikat nomor 775 A/n Asnimar telah non Aktifdan telah dipecah yang Penggugat terima melalui kuasa pada tanggal 28Agustus 2020 di Padang;Penetapan Perkara Nomor: 28/G/2020/PTUN.PDGHalaman 93.

Bahwa secara resmi Penggugat mengajukan surat untukmemperoleh kepastian informasi mengenai hak atas tanahnya yang telahdirobah dan dipecah tanpa sepengetahuannya, melalui surat nomor01/GAA/XII1/2020 pada tanggal 12 Agustus 20203. bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Kuasa Penggugat (Secararesmi telah menerima surat pemberitahuan tentang keberadaan sertipikathak miliknya berdasarkan surat dari Tergugat yaitu surat nomorHP.03.03/53813.72/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;4.

undangundang untukmenggugat.Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrasisebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administrasi, tetapi hanya menerima suratdari Penggugat tanggal 12 Agustus 2020 No.01/GAA/XII/2020perihal Permohonan Informasi dan Permohonan Blokir dan surattersebut telan Tergugat tanggapi melalui surat tanggal 24 Agustus2020 ~=No.HP.03.03

Bahwa Tergugat sebagai Instansi yang bertugas melakukanPendaftaran hak atas tanah, dengan itikad baik telah menanggapisurat Penggugat pada angka 4 diatas yaitu melalui surat Tergugattanggal 24 Agustus 2020 No.HP.03.03/53813.72/VIII/2020 perihalpermohonan Informasi dan Permohonan Blokir dan surat TergugatTanggal O3 September 2020, Nomor : HP.03.04/60013.72/IX/2020, dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 126Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Puri Indahmengajukan Permohonan Pembayaran 100% sesuaidengan Surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkanSPM (Surat Perintah Membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal2/7 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.241.440.900,00 (satu milyar dua ratusempat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah),namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepada pihakketiga atau CV.

Puri Indah mengajukan permohonan Pembayaran 100% sesuaidengan surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkanSPM (surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal2/7 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.241.440.900,00 (satu milyar dua ratusempat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah),namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepada pihakketiga atau CV.

Puri Indah mengajukanpermohonan Pembayaran 100% sesuai dengan surat No. 02/PI/I/2016tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkan SPM (surat perintahmembayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal 27 Desember 2016yaitu sebesar Rp.1.241.440.900,00 (satu milyar dua ratus empat puluhsatu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), namunpada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepada pihakketiga atau CV.

BA77/STPI/SPK.BOPP/DSDA.AS/ DAKTBH/XII/2016 tanggal 21 Desember2016; dan;e SPM (surat perintah membayar) nomor: 0254/SPMLS/I.03.03/2016tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan Pengguna AnggaranDinas Sumber Daya Air Kab.

Aceh Selatan dan berdasarkanHalaman 107 dari 193 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bnadokumen PHO sudah menyatakan sesuai dan juga sebelumnya telahditerbikan SPM 100% nomor : 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 oleh pengguna anggaran Dinas Sumber Daya AirKab.

tersebut ternyata tidak berhasil, sehinggapersyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor Tahun 2008 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat yang kedudukannya sebagai Pegawan NegeriSipil telah mendapat Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari atasannya6PAGEPAGE 7sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Sekretaris Direktorat JenderalPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Nomor : KP.03.03

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I danPemohon IT nomor KK.03.03/6/Pw.00/243/2010 tanggal 29 Desember 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATENSIJUNJUNG, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.I.2;3.

Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/579/XII/Kumpar2011 atas namaPEMOHON I yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kunangan Parit Rantangtanggal 29 Desember 2011 telah diteliti kebenarannya ternyata benar, olehKetua Majelis diberi tanda P.I.1 dan diparaf;Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang Nomor:KK.03.03/6/Pw.001/494/2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang pernikahantidak tercatat atasnama PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah ditelitikebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata benar dan

Surat Keterangan Nomor : KK.03.03/5/PW.01/130/2012 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SIJUNJUNG tanggal 24Mei 2012. Setelah diperiksa dan diteliti ternyata benar, oleh Ketua diberi tandaP.I.2;c. Surat Keteranagan Penduduk Nomor : 167.S.Ket.Pdd/Ma2012 an.(Pemohon II).