Risalah Pernyataan PermohonanBanding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat tanggal 1 November2013, Kuasa dari Tergugat , Il telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKNtanggal 21 Oktober 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh JurusitaPengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi

kepada TergugatWl/Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2013 ;Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,Kuasa Tergugat I, Il/para Pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 18 November 2013 yang diterima diKepaniteraan PengadilanNegeri Bangkinang pada tanggal 19 November 2013, dimana berdasarkanRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 07/PDT/G/2013/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita PengadilanNegeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi

Nomor 23/PDT/2014/PTRPengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi),kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara patut kepada kuasa Tergugat I,II/ para Pembanding pada tanggal15 Januari 2014 dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang telahdiberitahukan/diserahkan kepada Tergugat Ill/Turut Terbanding padatanggal 6 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor .07/Pdt.G/2013/PN.BKN, kuasa Tergugat , Il/ paraPembanding

PemohonKasasi/Tergugat II selaku Kepala Daerah telah memberikan PendelegasianKewenangan Kepada Pengguna Anggaran (Kepala SKPA) sehingga secarayuridis seluruh kewenangan serta tanggung jawab dari pemberi kewenanganmenjadi beralih kepada pihak yang menerima kewenangan tersebut, karenapelimpahan kewenangan secara delegasi adalah pelimpahan tugas dantanggung jawab dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.

Adanyapelimpahan kewenangan secara delegasi memiliki konsekuensi, sehinggapihak yang melimpahkan ke wewenangan tidaklah dapat menggunakankewenangannya tersebut kembali, sebelum dicabutnya dasar pemberiankewenangan tersebut. Dengan demikian, segala bentuk tanggung jawabmenjadi tanggung jawab pihak yang telah menerima delegasi kewenangantersebut dan bukan menjadi tanggung jawab pemberi delegasi yaituGubernur Aceh selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II.

SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangkredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.

SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangh.kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.

SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit(PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomortertanggal 10 September 2006.Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/20144611.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12.SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. TelukBetung13. Struktur organisasi PT.

SK Direksi PT.BRI Tok Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.14.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/201414. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT.

Nomor 76/Pdt.Bth/2019/PN Cbn. tanggal 18Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon,permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding semula Terlawan dan TurutTerlawan Il secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sumber padatanggal 28 Januari 2021; Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 27 Januari 2021; Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 27 Januari2021; Turut Terbanding Il semula Turut Terlawan Ill pada tanggal

27 Januari2021;Pembanding II telah menyerahkan memeori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 Februari 2021 dantelah diberitahukan dan diserahkan kepada: Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding semula Terlawan dan TurutTerlawan Il secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sumber padatanggal 16 Februari 2021; Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 10 Februari 2021;Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 183/PDT/2021/PT BDG Turut Terbanding semula Turut

Terlawan pada tanggal 10 Februari2021; Turut Terbanding Il semula Turut Terlawan Ill pada tanggal 10 Februari2021;Terhadap memori banding Pembanding II/Pelawan tersebut telah diajukankontra memori banding oleh Terbanding II/Terlawan Il yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 15 April 2021 dantelah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II/Terbanding/Pelawansecara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah

diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada:Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding semula Terlawan dan TurutTerlawan II secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal28 Januari 2021; Kuasa Pembanding II/Terbanding semula Pelawan secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2021; Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 27 Januari 2021; Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 27 Januari 2021; Turut Terbanding

banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBantul Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bil, tanggal 5 November 2019 tersebutdiatas ;Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 November 2019 telah memberitahukan secarasah dan seksama kepada pihak Terbanding Tergugat dan TurutTerbanding Turut Tergugat I, kepada Terbanding II Tergugat II padatanggal 18 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul,delegasi

XVII/2019 kepada Turut Terbanding II TurutTergugat II, pada tanggal 21 November 2019 kepada Turut Terbanding III Turut Tergugat Ill, kepada Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, kepadaTurut Terbanding V Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI TurutTergugat VI, kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi, pada tanggal18 November 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, pada tanggal 14November 2019, Nomor W13.U5/2869/HK.02/XI/2019 delegasi

PengadilanNegeri Bekasi kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi ;Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 November 2019,telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding II / Tergugat tanggal2 Desember 2019, delegasiPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9Desember 2019 kepada Turut Terbanding II Turut Tergugat II, tanggal 2Desember 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, delegasi

;Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage), Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl, dengan delegasi PengadilanHalaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT YYK.Negeri Sleman tanggal 3 Desember 2019, NomorW13.U5/3041/HK.02/XII/2019 kepada Kuasa Pembanding Penggugat,pada tanggal 3 Desember 2019 kepada Terbanding II Tergugat Il,kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII, kepada TurutTerbanding VIII Turut Tergugat VIII delegasi Pengadilan Negeri Bekasitanggal 3 Desember 2019

, Nomor W13.U5/3042/HK.02/XII/2019 kepadaTerbanding Para Penggugat Intervensi, delegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 3 Desember 2019, nomor W13.U5/3044/HK.02/X1/2019 kepada Terbanding Tergugat , Turut Terbanding TurutTergugat I, Turut Terbanding III Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V Turut Tergugat V, TurutTerbanding VI Turut Terggat VI, Terbanding Para PenggugatIntervensi, Terbanding Para Penggugat Intervensi, untuk mempelajariberkas perkara banding

melalui kuasanya pada tanggal 05 Nopember2014 ;Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanyatelah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2014 yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepadaPembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 05 Nopember2014 ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06Oktober 2014, tanggal 01 Desember 2014 ( Delegasi

ke Pengadilan NegeriJakarta Barat) dan tanggal 16 Oktober 2014 (Delegasi ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan) telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas)hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang

permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juli 2014Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II telahmengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriOelamasi Nomor : 38/Pdt.G/2013/ PN.OLM tanggal 03 Juli 2014 diperiksa kembali dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sitaPengganti pada Pengadilan Negeri Kupang (delegasi

Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbandingtertanggal 02 Oktober 2014, yang diterima di Panitera Muda Perdata tanggal 28Oktober 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama pada tanggal 31 Oktober 2014 kepada Kuasa Pembanding Idan Pembanding II, (semula Tergugat I dan Tergugat II) ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara perkara (inzage)Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.OLM yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti padaPengadilan Negeri Kupang(delegasi

IV tersebuttelah disampaikan masingmasing kepada:1.Kuasa Terbanding I, Il, dan Ill semula Penggugat , Il, dan Ill DalamKonvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi I, II, dan Ill melalui JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Juni 2020,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan PenyerahanMemori Banding Nomor 13/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo Nomor237/Pdt.G/2019/PN Btm;Kuasa Pembanding Il, Ill, dan IV semula Tergugat I, II, dan Ill DalamKonvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi , Il, dan Ill delegasi

kePengadilan Negeri Jakarta Selatan;Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor 141/PDT/2020/PT PBRMenimbang, bahwa kepada para. pihak telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masingmasingkepada:Kuasa Pembanding semula Tergugat IV Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi IV melalui delegasi ke PengadilanNegeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari Surat KetuaPengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/1864/HK. 02.01/ VI/2020,tanggal 11 Juni 2020;Kuasa Pembanding Il, Ill, dan IV semula

Btm tanggal 6 Juli 2020 dan melalui delegasi kePengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari SuratKetua Pengadilan Negeri Batam Nomor W4.U8/1863/HK. 02.01/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020;Kuasa Terbanding , Il, dan Ill Semula Penggugat , Il, dan Ill DalamKonvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi I, Il, dan III pada tanggal 15Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Relaas PemberitahuanMemeriksa Berkas (Inzage) Banding Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btmdan kemudian pemeriksaan berkas (Inzage) dilakukan

Nama : Trimas Ellisa eks ExpressGRT/NR : 924/278Telah dilaksanakan Sita Persamaan terhadap ke 4 (empat) kapaltersebut, dengan bantuan delegasi yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriBanyuwangi, berdasarkan Berita Acara Sita Persamaan Nomor5/Pdt.Eks/Del/2020/PN Byw Jo Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm, pada hariHal 45 dari 64 hal Putusan Nomor 141/PDT/2020/PT PBRRabu 8 April 2020 Dan Berita Acara Sita Persamaan tersebut, barudikirimkan ke Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 April 2020,Dan terhadap :Nama :

Labitra AdindaGRT/NR : 1008/317Telah dilaksanakan Sita Persamaan, dengan bantuan Delegasi yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara SitaPersamaan Nomor 03/Pen.Pdt/Del/2020/PN Sby Jo Nomor237/Pdt.G/2019/PN Btm, pada hari Senin tanggal 6 April 2020.

,dan permintaan banding dariJaksa Penuntut Umum tersebut telah dimohonkan bantuan untuk pemberitahuanpermintaan banding (delegasi) kepada Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMakassar, sebagaimana ternyata dalam surat Bantuan Pemberitahuan AktaPernyataan BandingNomor: W22.U6/WTP/678/HPD/XII/2017, tertanggal 22Desember 2017) 222 n nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal

No.77/PID/2018/PTMKSditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 Januari2018, dan memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan untuk pemberitahuanmemori banding (delegasi) melalui Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimanaternyata dalam surat Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Nomor:W22.U6/WTP/80/HPDN/I/2018, tertanggal 24 Januari 2018;Menimbang,bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara(inzage)Nomor: W22.U6/WTP/73/HPDN/I/2018, bahwa dJurusita PenggantiPengadilan

Negeri Watampone telah memberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umumpada tanggal 18 Januari 2018, sementara kepada Terdakwa telah dimohonkanbantuan untuk pemberitahuan memeriksa berkas (delegasi) melalui PengadilanNegeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam surat Bantuan Memeriksa BerkasPerkara Nomor: W22.U6/WTP/55/HPD/I/2018, tertanggal 16 Januari 2018 untukmembaca dan mempelajari berkas Nomor: 166/Pid.B/2017/PN Wtp di KepaniteraanPengadilan NegeriWatampone dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung

;Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasidiucapkan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenaitu kepada Kuasa Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 19 Maret 2020 dankepada Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor padatanggal 18 Maret 2020.

Selanjutnya Pembanding semula Tergugat/kuasanyamengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Bks. jo Nomor19/Bdg/2020/PN Bks. tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan NegeriCikarang pada tanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat secara delegasi melalui Pengadilan

Permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Mei2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Juni 2020 danHalaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BDGkepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bogor pada tanggal 12 Juni 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah

diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada kuasaPembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020, kepada Terbandingsemula Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang padatanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugatsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 Mei 2020sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding

Mandat itu artinya setiap eselon terkait di bawahnya,bukan hanya irjen dan setiap melakukan perintah itu hubungan mandat,mandatoris, bukan delegasi ;Ahli menerangkan ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Kalaudelegasi seperti di pemerintah daerah. Pemerintah pusat melimpahkankewenangan kepada pemerintah daerah untuk melimpahkan kewenangantadi, itu makna delegasi.

Itu dalam hukumadministrasi ;Ahli menerangkan bahwa unsur unsur dalam putusan Tata UsahaNegara, delegasi dan tanggung jawab, adalah tertulis dan bentuknya,kemudian, unsurnya ada tiga. Pertamatama apa yang diungkapkan didalamnya adalah konkret. Konkret artinya bukan abstrak. Yang keduaindividual, secara lugas menunjuk orangnya itu. Kemudian final. Finalartinya tidak lagi membutuhkan / melakukan penyalahgunaan wewenangdengan mengabulkan permohonan keberatan pajak PT.

Adayang dikatakan pelimpahan kewenangan dan juga delegasi. Pihak pemberidelegasi dan pihak penerima delegasi. Ketika terjadi pelimpahankewenangan atas dasar..., pemberi delegasi itu kehilangankewenangannya, semua beralin kepada penerima delegasi. Yangbertanggung jawab siapa ? Yang bertanggung jawab adalah penerimadelagasi, karena dia mendapatkan kewenangan itu. Mandat. Mandat punterdiri dari yang namanya mandator pemberi mandat, mandataris penerimamandat.

Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang dilimpahkan padanya ;Menimbang, bahwa tentang pelimpahan wewenang, dalam hukumadministrasi negara dikenal dengan pelimpahan wewenang atas dasar atribusi,delegasi dan mandat.

Hal tersebut kemudian menjadi norma hukum dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahansebagaimana disebutkan dalam Bab Pasal 1 angka 22, Pasal 23, dan Pasal24, Bab V Bagian Keempat Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.Pengaturan tentang tanggung jawab dengan pelimpahan wewenang atasdelegasi disebutkan dalam Pasal 13 ayat (7) sebagai berikut :Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melaluiDelegasi, tanggung jawab Kewvenangan berada pada penerima Delegasi

Wiyono dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara (hal. 71) mengutip Surat MahkamahAgung RI No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yangmana Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada paraHalaman 25 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDKetua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua PengadilanTata Usaha Negara sebagai berikut :1) Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah atribusi atau delegasi, maka yang menjadiTergugat adalah Badan atau Pejabat

dan Mandat, masingmasing memilikiakibat hukum yang berbeda, sumber Kewenangan Atribusi adalahpemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanoleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atauUndangUndang, sumber Kewenangan Delegasi adalah pelimpahanKewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebihtinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendahdengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralin sepenuhnya kepadapenerima delegasi, Sumber

Sehingga menjadi contoh untukkegiatankegiatan selanjutnya, karena hal ini ada korelasi pertanggungjawaban hukuM) 222222Bahwa benar ketika hal tersebut berdasarkan kewenangan, tentunyaperbuatan ini membuat tidak ada kepastian hukum,dari mana dikatakantidak adanya Kepastian Hukum, akhirnya akan ada yang kabur, suatu halyang harus konkrit, disatu sisi, Surat tersebut atas nama, sebenarnyaperbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah Delegasi, sebagaiakibat hukum dari Kewenangan, yang seharusnya ditanda

tanganiberdasarkan Kewenangan Delegasi, akan tetapi ditandatanganiberdasarkan kewenangan Mandat, itulah yang dinamakankerancuan Kewenangan, hal tersebut diatur dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, Pasal 17 : Ayat (1) Badan dan/ atau PejabatHalaman 40 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDPemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang, Ayat (2) Laranganpenyalahngunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: larangan melampaui Wewenang,

OSE.) none nnn n nnn n enn n enn en tence n etn tenn nnn nnn nnn nena nenaMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukumdiatas dan uraian aturan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugatdan PPK keliru dalam memahami pengertian pelimpahan kewenangankhususnya delegasi dan mandat, terlebih lagi dalam uraian diatas secaraatributif PPK telah memiliki Kewenangan dalam menerbitkan objek sengketaMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objeksengketa a quo (vide bukti T12),

VINSENSIUS PEDOR GOBANG ke rumah Tergugat di Lagokaguruntuk membicarakan lebih lanjut rencana pernikahan Penggugat dan Tergugatyang telah disepakti;Bahwa, dalam pembicaraan antara ke4 utusan keluarga Penggugat danTergugat, kedua belah pihak tetap komitmen dengan kesepakatan awal, yaitubahwa PERNIKAHAN DILANGSUNGKAN pada bulan JULI 2018, didahuluidengan TATAP MUKA KELUARGA kedua belah pihak pada tanggal 10 MEI2018 bertempat di rumah orangtua Penggugat;Bahwa, hari Selasa, 08 Mei 2018, 3 (tiga) orang delegasi

Ataskeberatan tersebut, delegasi keluarga Tergugat pamit pulang dan berjanji akankonfirmasi kembali dengan Tergugat dan keluarga besarnya;Putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Mme, Hal.5 dari 72 hal.17.18.19.20.Bahwa, hari Kamis, 10 Mei 2018, Penggugat bersama keluarga besar menunggukedatangan Tergugat bersama keluarganya, akan tetapi hingga soreh hari Tergugatbersama keluarga tidak kunjung datang, karena itu sekitar pukul 17.00 Wita keluargabesar Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat didampingi

Bahwa benar pada hari Selasa, 08 Mei 2018, 3 (tiga) orag delegasi dari keluargaTergugat datang di rumah orang tua Penggugat meminta Tatap Muka Keluargayang telah disepakati tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat diManunai dialinkan ke rumah Tergugat di Lagokagur, akan tetapi keluargaPenggugat berkeberatan dan meminta Tatap Muka Keluarga sesuai kesepatanawal, apalagi waktu tinggal 2 (dua) hari saja dimana keluarga Penggugat sudahmempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara dimaksud

Ataskeberatan tersebut, delegasi keluarga Tergugat pamit pulang dan berjanji akankonfirmasi kembali dengan Tergugat dan keluarga besarnya, akan tetapi 3 (tiga)orang delegasi tersebut bukan dari keluarga Tergugat melainkan dari Tergugatsendiri serta tidak pernah ada kesepakatan tatap muka pada tanggal 10 Mei2018 di rumah orang tua Penggugat. Dalil ini adalah dalil Penggugat yangterkesan mengadaada sehingga haruslah ditolak;18.

Bahwa dari keluarga Penggugat ada delegasi namun namanya Saksi tidaktahu;Putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Mme, Hal.49 dari 72 hal.

diatur bahwa pihak ketiga sebagai pemilik objek, diberihak oleh UndangUndang untuk mengajukan perlawanan atasputusan/penetapan pengadilan menyangkut objek miliknya;Pengajuan perlawanan tersebut adalah di daerah yurisdiksi Pengadilanyang menjalankan putusan/penetapan yang dimaksud;Dengan demikian, pengajuan perlawanan a quo oleh Pelawan di PN Surabayaselaku Pengadilan yang menjalankan delegasi Penetapan Sita No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2007 dari PN Jakarta Selatan, telahsesuai dengan

harus bersifat fair dalam memberikankesempatan kepada para pihak menggunakan haknya dalammembela kepentingan hukumnya.PertimbanganHukum Putusan Judex Factie Tidak KonsekuwenAtau Mengandung KontradiksiBahwa pada halaman 5 (lima) surat putusan, judex factie PengadilanTinggi Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa selain dari yang membuat penetepan penyitaanjaminan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkanPengadilan Negeri Surabaya hanya sebagai penerima delegasi

dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan"Pertimbangan hukum judex facite ini pada dasarnya mengandungkonotasi bahwa menurut pendapat judex factie, Pengadilan NegeriSurabaya sebagai pihak penerima delegasi tidak berwenang mengadiliperkara ini, hal ini jelas berkaitan dengan kompetensi mengadili.

Atasdasar pertimbangan ini judex factie selanjutnya mempertimbangkanmembatalkan putusan Hakim Tingkat pertama dan menolak gugatanperlawanan pelawan.Pertimbangan hukum dalam hal ini jelas tidak konsekuen atau bahkandapat ditafsirkan sebagai pertimbangan hukum yang kontradiksi, karenajika judex factie mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Surabayahanya sebagai penerima delegasi dengan konotasi tidak berwenangmengadili perkara ini maka diktum putusan judex factie PengadilanTinggi Surabaya seharusnya

Kemudian secara faktual, dan berdasarkan bukti hukumpersidangan, terbukti bahwa penyitaan yang dilakukan olehPengadilan Negeri Surabaya sebagai penerima delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru, sebabPemohon Kasasi bukan sebagai pihak dalam perkara No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, akan tetapi harta kekayaannyaberupa tanah dan bangunan (Hotel Garden) disita olehPengadilan Negeri Surabaya.

dan yangbertanggungjawab adalah mandannya;e Bahwa kewenangan dapat diambil sewaktuwaktu;e Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelimbahankewenangan tergantung Kepala Daerahnya, dan yang bertanggungjawab yangmenerima delegasi tersebut;e Bahwa apabila telah dilimpahkan delegasi tidak bisa lagi mengintervensikewenangan yang telah dilimpahkan;e Bahwa apabila sudah diberi delegasi adalah orang yang diberi delegasi dantanggungjawab tata usaha negara sesuai dengan batas kewenangannya

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;Halaman 107 dari 144 halaman, Putusan No.01/Pid.Sus/2013/PN.JBI.e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untukmembedakan Mandat dengan Delegasi adalah Pertamaprosedur pelimpahannya kalau antara atasan dengan bawahanmaka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab ada padaMandan, pada Delegasi tanggungjawab ada padaDelegataries/orang yang diberi delegasi, kalau pendelegasiantersebut kepada bawahan namanya Mandat, antara Delegasidengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit MobilPemadam Kebakaran tipe V80 ASM berasal dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan (

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiriwewenang yang telah dilimpahkan itu,b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasihanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan,c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidakdiperkenankan adanya delegasi,d.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut SuratNomor 10.20/CMDPX/2015);Bahwa dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publikadalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan.Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi,delegasi dan mandat;Bahwa Doktrin Philipus M.

Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi,dan mandat.

Kewenangan aitribusi lazimnya digariskan melaluipembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar, sedangkankewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasaldari pelimpahan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentangKementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Sumber Daya Air telahmenjawab dengan suratnya Nomor HK 0503DA/334 tertanggal 16 April2012 perihal Kegiatan Pengelolaan di Situ Cihuni ( vide bukti P 16 )Menimbang, bahwa oleh karena semula kewenangan untukmenjawab ada pada Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat yang selanjutnya kKewenangan tersebut secara atribusi diberikankepada Direktor Jendral Sumber Daya Air untuk pelaksanaan lain yangdiberikan oleh Menteri oleh karena Direktor Jendral Sumber Daya Air telahmemperoleh kewenangan secara Delegasi

yang berarti bahwa tanggungjawab dan tanggung gugat hukum atas surat jawaban tersebut beradapada pemilik kewenangan secara Delegasi yaitu Direktor JendralSumber Daya Air.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karenapemilik kewenangan Delegasi adalah Direktor Jendral Sumber Daya Air ,maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktor Jendral Sumber DayaAir sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlakuHalaman 28 dari 47 halaman.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, Pemohon maupun kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang jelasmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan panggilan(delegasi) oleh Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 28 April 2016, sedangkanuntuk Termohon hadir kuasanya, Noly Wijaya, S.H., M.H.

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: px.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 49 /Pid.C/2021/PN RhiDEM!

Banjar XIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap Pate...

Santo Paryatmo)diberikan kewenangan untuk memutus kredit denganlimit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), videPage 17 of 57 Nomor : 123/Pid/2013/PTTK18PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit)Individual Kredit Performing No.

Santo Paryatmo)diberikan kewenangan untuk memutus kredit denganlimit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), videPDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit)Individual Kredit Performing No.

Santo Paryatmo)Page 53 of 57 Nomor : 123/Pid/2013/PTTK54diberikan kewenangan untuk memutus kredit denganlimit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), videPDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit)Individual Kredit Performing No.

BRI Tok dengan PT.NPA;Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006;Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;7.Laporan hasil audit No. R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentanglaporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda2 kanca PT.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006;5. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;6. Laporan hasil audit No. R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentanglaporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;7.