Bahwa Pengangkatan anak tersebut, Pemohon telahmendapatkan surat izin dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau denganNomor : 460/1031/DINSOS/2019;Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.TPI11. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hinggakini tidak Seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaananak itu;12.

Fotokopi Surat Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau Nomor460/1031/DINSOS/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas SosialPropinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 26 Agustus 2019, telah bermeteralcukup, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telahmengajukan saksi, sebagai berikut :1.Saksi pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanGuru, bertempat tinggal xxxxxx Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.Saksi tersebut memberikan

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;Subsidarr :Dan atau memberikan penetapan lain yang seadiladilnya sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il untuk menguatkan dalildalilpermohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut Pyang telah bermaterai cukup, sebagai berikut : Bukti P : Asli Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Provinsi Gorontalo Nomor 460/Dinsos P3APRS/1856/XII/2019 tanpa tanggal bulanDesember

li>14 (empat belas) lembar catatan;

/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;

berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)bagi Masyarakat Miskin di Kabuapten Donggala Tahun Anggaran 2017berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor188.45/0316/DINSOS

No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yangdananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesarRp. 2.440.000.000, (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengankode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)bagi Masyarakat Miskin di Kabuapten Donggala Tahun Anggaran 2017berdasarkan Surat Keputusan bBupati Donggala Nomor188.45/0316/DINSOS

/2017 tanggal 18 Agustus 2017;3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi AdministrasiTeknis dan harga sistem satu sampul Nomor:01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21Agustus 2017;3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi AdministrasiTeknis dan harga sistem satu sampul Nomor:02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;5 (lima) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan BangunanRumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak LayakHuni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial

/2017 tanggal 18 Agustus 2017;201) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi AdministrasiTeknis dan harga sistem satu sampul Nomor:01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21Agustus 2017;202) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi AdministrasiTeknis dan harga sistem satu sampul Nomor:02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;203) 5 (lima) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah(BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak HuniHalaman 90

/2017 tanggal 18 Agustus 2017;201) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi AdministrasiTeknis dan harga sistem satu sampul Nomor:01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21Agustus 2017;202) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi AdministrasiTeknis dan harga sistem satu sampul Nomor:02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 2/Pid.

Foto copy Piagam penghargaan kesetiakawanan sosial nasionalNomor :469.1/Dinsos/642 oleh gubernur riau tanggal 29 Juni 2011 dansertifikat pemerintah propinsi riau badan kesejahteraan sosial propinsiriau Nomor : 18/BSK.331/2005, piagam penghargaan dari pemerintahkabupaten kampar dan badan pengendalian dampak lingkungan daerahtanggal 19 Agustus 2008, penghargaan dari pemerintah propinsi Riaudinas sosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/201 1/801;5.

Foto copy piagam penghargaan dari pemerintah propinsi Riau dinassosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/2011, sebagai pekerjasosial masyarakat (PSM);8.

Fotokopi Rekomendasi izin pengangkatan anak untukpenetapan di Pengadilan Nomor 465/124/Dinsos. III/2020 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, tanggal 28 Juni 2021, telahbermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai,diberi tanda P.11;Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksisaksi dimuka sidang yang masingmasing adalah:1.

oleh orang tua tunggaltelah diatur secara rinci dalam Pasal 28 s/d 35 Peraturan Menteri SosialRepublik Indonesia Nomor: 110/HUK /2009 yang pada pokoknya menggariskantentang aturan, persyaratan baik material maupun administratif, serta tata cara/prosedur yang harus ditempuh yang muaranya adalah diterbitkannya surat izinpengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan;Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Rekomendasi izinpengangkatan anak untuk penetapan di Pengadilan Nomor 465/124/Dinsos

Asli Surat Rekomendasi Nomor 050/81.11/DINSOS Tentang Pengangkatan Anaktanggal 2 April 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol (diberitanda P.11);12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Badan Ketahanan Pangan KabupatenBuol bulan Mei 2013 (diberi tanda P.12);13. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian NomorSKCK/Y ANMIN/198/IV/2013/SAT INTELKAM/RESBUOL tanggal 2 April2013 (diberi tanda P.13);14.

pokoknya menyatakan persetujuanpengangkatan anak bernama Qurana Dwi Sabrina oleh Pemohon, surat tersebut adalahAkta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh ayah dan ibu kandungQurana Dwi Sabrina serta diakui oleh keduanya dengan tegas di persidangan, makaberdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan AnakNomor 050/81.11/DINSOS

Fotokopi Surat Pengantar Pengasuhan Anak Nomor460/83/DINSOS/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Sosial Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara

Rekomendasi Nomor: 474.11/837/Dinsos/2020, yang dikeluarkanoleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor, tanggal 12 Juni 2020, yangmenerangkan bahwa anak yang bernama Syifa Nurul Qolbi, lahir diDepok, 19 Juni 2019, perempuan, memenuhisyarat/direkomendasikan untuk diasuh dan calon orang tua asuhdimaksud dalam Lampiran, layak untuk menjadi orang tua asuh anaktersebut, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya(tertanda dan ditandai oleh Ketua Majelis dengan P.9);10.

atas nama Para Pemohon telah terbuktibahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yangcukup, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohontidak akan menelantarkan anak yang diangkatnya tersebut karenaPemohon dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial sebagaimanaketentuan Pasal 13 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa SuratRekomendasi Adopsi dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, No.474.11/837/Dinsos

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Fotokopi Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat) atasnama Pemohon (Heri Kurniawan) Nomor 463/Dinsos/X1/2016/1291tanggal 01 Nopember 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala DinasSosial Provinsi Riau yang dilampiri Surat Keputusan Kepala Dinas SosialProvinsi Riau Nomor: Kpts.182/Dinsos/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016Tentang Pemberian Izin Kepada Keluarga pemohon Untuk MengangkatAnak Dari IBU KANDUNG, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda buktitersebut dengan bukti P.6;7.

Fotokopi Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat) atasnama Pemohon (Heri Kurniawan) Nomor 463/Dinsos/X1/2016/1291tanggal 01 Nopember 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala DinasSosial Provinsi Riau yang dilampiri Surat Keputusan Kepala Dinas SosialProvinsi Riau Nomor: Kpts.182/Dinsos/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016Tentang Pemberian Izin Kepada Keluarga pemohon Untuk MengangkatAnak Dari IBU KANDUNG, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda buktitersebut dengan bukti P.6;7.

Fotokopi Surat Pengantar Pengasuhan Anak Nomor460/83/DINSOS/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Sosial Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara

Dikeluarkan Dinsos, sejak tanggal 2 April 2018;3. Penuntut Umum Penahanan LPKA, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampaidengan 7 Juli 2018;4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampaidengan 14 Juli 2018;5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejaktanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018;6. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2018sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;7.

baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiriserta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;Bahwa Pemohon adalah termasuk aktif dalam menjalankan ajaranIslam, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkattersebut maupun pihak lain yang pernah mempermasalahkanpengangkatan anak tersebut, bahkan Pemohon tetap memberikan aksesanak kepada orangtua kandung anak;Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari dinas terkait berupaKeputusan DINSOS

Adanya rekomendasi dari Instansi Sosial setempat;Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak persyaratan yangharus dipenuhi oleh orangtua yang akan mengangkat anak diatur dalam Pasal13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang PelaksanaanPengangkatan Anak, disebutkan bahwa orangtua yang akan mengangkat anakharus memperoleh izin dan/atau kepala dinas sosial;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ketujuh tersebut di atas,telah ternyata Pemohon sudah mendapatkan izin dari DINSOS Kab.Malangnomor

dengan aslinya dan ternyatacocok, bermateraikan cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P31);32.Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, Nomor 118/PKMMPL/IV/2018,bertanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan PuskesmasMapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermateraikan cukupserta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P32);33.Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, Nomor 460/220/Dinsos

Pemohon Il, Nomor 7371LT070620130349,bertanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatant, yang telah dicocokkan, dengan aslinya dan ternyatacocok, bermateraikan cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P35);36.Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tentangPertimbangan Perizinan Pengkatan Anak ( PIPA) Antar Warga Negara Indonesia,Nomor 009.7/ 334/ XI/2018/Dinsos, bertanggal 02 November 2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas

(DINSOS Prov NTB), alamat di Jalan Merdeka 6 No.7 Keluraahan Pagesangan,Kecamatan Mataram, KotaMataram, dibawah sumpahnya memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal denganPemohon dan Pemohon Ilkarena bertetanggaBahwa saksi hadir danmenyaksikan pernikahanPemohon dan Pemohon Il,Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Idilaksanakan pada tanggal08 Februari 2001 diLingkungan Bugis, KelurahanBintaro, KecamatanAmpenan, Kota Mataram;e Bahwa yang bertindaksebagai wali nikah adalahayah

keberadaan Tergugat baik itumelalui keluarga Tergugat maupun temanteman Tergugat namun hinggaperkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukanHal. 2 dari 8 hal Pts 0444/Pdt.G/2017/PA.Plhsebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib nomor:03/2006/SKG/V Il/2017 tanggal 19 Juli 2017.12.Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkaraini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari surat rekomendasi yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Nomor: 466/509/dinsos

batin, sertaPara Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;Bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia pada 14 juli 2018berdasarkan akta kematian nomor : AM.786.0012094, dan selama dalampemeliharaan Para pemohon, anak tersebut mendapatkan kasih sayangdari para pemohon sebagaimana anak kandung sendiri, serta diberikanperawatan kesehatan, dan pendidikan yang cukup;Bahwa para pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi untukpengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nomor :460/1287/ DINSOS

Foto copy surat izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kota Pareparenomor 483/ DINSOS/ PPKS.1/ VII/ 2013 , bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya bertanda P 8;Menimbang, bahwa di samping buktibukti surat sebagaimana tersebutdi atas,Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangandi bawahsumpah di persidangan, adapun keterangan saksisaksi tersebut sebagaiberikut : 20222 no nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn ncn nnncnnne1.