Ditemukan 307 data
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebuttetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN sertanature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa perdaganganmenggunakan terminologi penyerahan yang dipengaruhi olehberbagai faktor diantaranya /egal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya :+ Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sa/es Taxation : thecase of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers
154 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengetatan pengajuan permohonan peninjauan kembalidengan mendefenisikan ulang novum dan pertentangan putusanhakim juga diterapkan di Belanda melalui Dutch Code of CriminalProcedure, yang sebelumnya merupakan cikalbakal lahirnyaKUHAP;Bahwa Pasal 576 ff kitab hukum acara pidana belanda menyatakanPeninjauan Kembali terhadap perkara yang sudah diputus final dapatdilakukan apabila ditemukan adanya: a) Kekeliruan Hakim dalammemutus fakta yang dapat mengubah putusan; b) Novum factual;dan c) Putusan dari European
Terbanding/Tergugat I : Kepala Negara Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Wakil Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Kapolres Pontianak
Terbanding/Tergugat V : Kejaksaan Negeri Pontianak
Terbanding/Tergugat VI : Bupati Kubu raya H. Rusman Ali
Terbanding/Tergugat VII : Kodam XII Tanjung Pura Provinsi Kalimantan barat
Terbanding/Tergugat VIII : Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat IX : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu raya
698 — 325
Kubu Raya Nomor Rekening : 1152148131Surat Penobatan Pelantikan Sultanate World / Dunia / Alqwi'an AsiaPacific European Union Nomor: 400/01/Sultanate/2010/Pem,ditandatangani semua ahli waris di register oleh Kepala Desa MegaTimur tanggal 21 Desember 2010 Bapak Syahir Mannani;Surat Keterangan Nomor : 400/24/Pem/2010, tanggal 8 Desember 2010ditandatangani Kepala Desa Mega Timur Bapak Syahir Mannani;Surat Rekomendasi Nomor : 400/2627/Pem/2010, tanggal 8 Desember2010 ditandatangani Kepala Desa Mega Timur
96 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Industri Lift IndoNusantara ;Fotokopi 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem TrasportasiVertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ;Fotokopi 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules forthe Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1Electric Lift ;Fotokopi Regional Container Lines, B/L Nomor FOSCBO09000062,Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., ConsigneePT. Industri Lift Indo Nusantara ;Fotokopi Commercial Invoice PT.
Industri Lift IndoNusantara ;Fotokopi 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem TrasportasiVertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ;Fotokopi 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules forthe Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1Electric Lift ;Fotokopi Regional Container Lines, B/L Nomor FOSCBO9000062,Shipper Name Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd.,Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara ;Fotokopi Commercial Invoice PT.
1174 — 1335
lampiran dari Bukti P76A,dan ditandai sebagai Exhibit RCS 3(a) di dalam Bukti P76A,yaitu berupa beberapa serangkaian fotofoto dari CentralEuropean Rally tahun 2008 yang menunjukkan tampilan yangluas dari Merek MONSTER (sesuai print out); 83 Bukti P76A /LAMPIRAN4A Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY"milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P76A,dan ditandai sebagai Exhibit RCS 3(b) di dalam Bukti P76A,yaitu berupa serangkaian fotofoto siaran pers dari RobbyGordon dan Central European
172 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Alison Jones andBrenda Sufrin, 2004);5 Bahwa selanjutnya sebagaimana putusan Termohon halaman37 dinyatakan pula hwa pada pokoknya konsekuensi daripenerapan Single Economic Entity Doctrine ini adalah PelakuUsaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yangdilakukan oleh Pelaku Usaha lain dalam satu kesatuanekonomi, meskipun Pelaku Usaha yang pertama beroperasi diluar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara,sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifatekstrateritorial sebagaimana European
PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
Tergugat:
1.PT FUTBAL MOMENTUM ASIA,
2.UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL
250 — 152
UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL(dikenal juga dengan sebutan UNION of EUROPEAN FOOTBALLASSOCIATIONS atau UEFA), berkedudukan di Route de Geneve 46,1260 Nyon 2, Switzerland;Selanjutnya disebut SeDagal ............ 0.2... cee eeeeeeeeeeeeees TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatantertanggal 19 September 2019 No. 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca
381 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
prosedur evaluasi disusun untukmenghindari adanya usaha kemungkinan kolusi;6.13 Bahwa tindakan Termohon Keberatan tersebut bertentangandengan prinsip pembuktian umum yang tertuang dalam Pasal163 HIR dan Pasal 283 RBg dimana barang siapa mendalilkansesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untukmenegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain,harus membuktikan hak tersebut;6.14 Bahwa prinsip pembuktian umum tersebut di atas berlakuumum dalam penanganan kasus persaingan usaha yangdiaplikasikan European
adanya suatufakta untuk menegakkan hak maupun untukmenyangkal hak orang lain, harus membuktikan haktersebut;Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg:Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak,atau. ia menyebutkan suatu perbuatan untukmenguatkan haknya itu, atau untuk membantah hakorang lain, maka orang itu harus membuktikan adanyahak itu atau adanya kejadian itu;Bahwa prinsip pembuktian umum tersebut di atasberlaku umum dalam penanganan kasus persainganusaha di berbagai negara, sebagaimana yangdiaplikasikan European
504 — 501
Berdasarkandata dari Civil Aviation authorities of Member States of the European Union tahun2014, hanya ada 5 maskapai dari 67 maskapai penerbangan Indonesia yang bolehmendaratkan pesawatnya di Eropa dengan pertimbangan keselamatan: GarudaIndonesia, Airfast Indonesia (sudah berganti nama), Mandala Airlines (yang kinisudah tiada), Ekspres Transportasi Antar benua (Premi Air) dan TERGUGAT I.40.
31 — 6
Foto copy, ........71.72.73.74.da76.Ts78.llFoto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for the Constructiondan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift;Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name :Mueller & Julico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift IndoNusantara; n= 22 nn on > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnFoto copy Commercial Invoice PT.
150 — 99
.: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YayasanInsa Manunggal, Nomor 05, tertanggal 28 September2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Anggota ECSA (European Community ShipownersAssociations (http:/Wwww.ecsa.eu/) (print out).Halaman 41 dari 92 halaman. Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUNJKT28. Bukti P 27 : Artikel yang dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia, tanggal29 Juli 2016, dalam Kolom Pembaca Menulis, tentang HakJawab Insa Versi RUA Surabaya (fotokopi sesuai denganaslinya).29.
480 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian putusan Komisi Eropa dikuatkan oleh The Court ofFirst Instance dan The European Court of Justice Berikut kutipan yangdiambil Pemohon dari Artikel "Direct and Indirect Evidence : The PVC IlCase European Commision :2.38 Evidence used in the PVC II case17. In the PVC decision the Commision based its line ofargumentation on acombination of direct and indirectevidence.
Kemudian putusan Komisi Eropa dikuatkan oleh The Court ofFirst Instance dan The European Court of Justice Berikut kutipan yangdiambil Pemohon dari Artikel "Direct and Indirect Evidence : The PVC IICase European Commision :2.3 Evidence used in the PVC II caseve In the PVC decision the Commision based its line ofargumentation on a combination of directand indirect evidence.Consequently not only hard factual evidence was used to prove theexistence of a hardcore cartel but also deductions and circumstantialevidence
Kemudian putusan Komisi Eropa dikuatkan oleh The Court ofFirst Instance dan The European Court of Justice Berikut kutipan yangdiambil Pemohon dari Artikel "Direct and Indirect Evidence : The PVC IICase European Commision :2.38 Evidence used in the PVC II case17. In the PVC decision the Commision based its line ofargumentation on acombination of direct and indirectevidence.
Kemudian putusan Komisi Eropa dikuatkan oleh The Court ofFirst Instance dan The European Court of Justice Berikut kutipan yangdiambil Pemohon dari Artikel "Direct and Indirect Evidence : The PVC IICase European Commision :2.3 Evidence used in the PVC II case171.
No. 582 K/Pdt.Sus/201 1First Instance dan The European Court of Justice Berikut kutipan yangdiambil Pemohon dari Artikel "Direct and Indirect Evidence : The PVC IlCase European Commision :2.38 Evidence used in the PVC II case ;171.
114 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya sebagaimana putusan Termohon halaman 37dinyatakan pula bahwa pada pokoknya Konsekuensi dari penerapanSingle Economic Entity Doctrine ini adalah pelaku usaha dapat dimintapertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha laindalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertamaberoperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara,sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorialsebagaimana European Community menerapkan hukumpersainganusaha
364 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
ShipnianaganentPte LtdBUANA PT Buana Listya Tama MUFJ Mitsubishi UFJ FinancialTbk Group IncBW Borrelll Walsh NEA North Eaat AilsCB BLT Chembulk Group NP North PacificCOA Contract of Affreightment OMO Oman Methanol corpDWT Deadweight Tonnage Perociemics)commercial companyEBITDA Earnings Before Interest, PKPU Penundaan KewajibanTax, and Amortisation Pembayaran Utangand DepreciationEU European Union PMS pororol ManagementervicesFEA Far East Asia RTW Round the WorldFNSA First Ship Lease Trust.
1826 — 1558
Bukti P42 Bukti pendaftaran merek WD40 and Shield di Uni Eropa(European Union/OHIM) di bawah daftar No. 000141465,tertanggal 24 Agustus 1998, untuk melindungi barang dalam kelas2 dan 4.43. Bukti P43 Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P42.44. Bukti P44 Bukti pendaftaran merek WD40 and Shield di Jerman di bawahdaftar No. 39500145, tertanggal 23 April 1996, untuk melindungibarang dalam kelas 2 dan 4.45. Bukti P45 Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P44.46.
1.WD EMPAT KOSONG COMPANY
2.WD EMPAT KOSONG MANUFACTURING COMPANY
Tergugat:
BENNY BONG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
208 — 148
Bukti P42 Bukti pendaftaran merek WD40 and Shield di Uni Eropa (European Union/OHIM) di bawah daftar No. 000141465,tertanggal 24 Agustus 1998, untuk melindungi barang dalam kelas2 dan 4. Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan Nomor 39/Padt.SusMerek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst. No. Bukti Uraian Bukti43. Bukti P43 Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P42.44.
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
impose duties that are impossible to perform (hukum tidakmengatur hal yang mustahil dilaksanakan); 7) that laws are not changedfrequently (hukum tidak gampang berubah); dan 8) the demand thatgovernmental action is in accordance with the general laws which are laiddown beforehand (tindakan hukum pemerintah sesuai dengan hukum umumyang ditetapkan) (Lon Fuller, The Morality of Law, Yale University Press,1973, hal. 262 dikutip dari Patricia Popelier, Lega/ Certainty and Principlesof Proper Law Making, 2 European
592 — 1298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kim, /mputed Liability for Anti Trust Violation sebagai berikut:This teory has been applied by the European Commision to finda parent company liable for antitrust violations of its subsidiarycompany (or, a company liable for the actions of its affiliatedcompany) to the extent that the parent company exerted controlHal. 99 dari 158 hal.
La Rocca, The Controversialissue of the parent company liability for the violation of EC Competition rules by the subsidiary (2011), European Competition Law Review,halaman 71, 72, 74).Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan II/Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegangsaham PT Direct Vision atau mempunyai kerjasama (joint venture)dengan PI Direct Vision yang memberikan kewenangan kepadaPemohon Keberatan II/Pemohon Peninjauan Kembali utnuk mengendalikan
283 — 193
.Kliping Media : LSM Internasional Dukung PengusutanKasus Munir (21 Maret 2006) (fotokopi dari fotokopi).Kliping Media : Komisi HAM PBB Dukung PenyelesaianKasus Munir (6 April 2005) (fotokopi dari fotokopi).UNHCR : UN Expert on Extrajudicial Executions UrgesIndonesia to Release and Act on Report of PresidentialFactFinding Team (fotokopi dari fotokopi).Asian Forum For Human Rights and Development : Oneyear after Munirs Murder, Indonesian Government Fails toEnsure Justice (fotokopi dari fotokopi).European