BPN Jakarta) ini ada memo dari Kakanwil(Robert Jeffry Lumempouw) dan saksi disuruh tanda tangan saja;Bahwa Panitia A tidak pernah mengadakan Rapat membahaspermohonan Hak Guna Bangunan oleh PT.

Yasril Sani (almarhum) kepada saksi, katanyaberkas ini punya pimpinan (Kakanwil BPN Jakarta) ini ada memodari Kakanwil (Robert Jeffry Lumempouw) dan saksi disuruh tandatangan saja;Bahwa Panitia A tidak pernah mengadakan Rapat membahaspermohonan Hak Guna Bangunan oleh PT. Dwi Putra Metropolitanatas tanah yang terletak di JI.

Yasril Sani (almarhum), katanya berkas ini punya pimpinan(Kakanwil BPN Jakarta) ini ada memo dari Kakanwil (Robert JeffryLumempouw) dan saksi disuruh tanda tangan saja;Bahwa Panitia A tidak pernah mengadakan Rapat membahaspermohonan Hak Guna Bangunan oleh PT. Dwi Putra Metropolitanatas tanah yang terletak di JI.

menjadikewenangan kakanwil maka Kepala Kantor Pertanahanmenyampaikan / meneruskannya kepada kakanwil BPNPropinsi sesuai Perkaban No. 3 Tahun 1999 Pasal 9;e Apabila Kanwil menyetujui (Perkaban No. 9 Tahun 1999 Pasal38) maka Kakanwil membuat SK Pemberian Hak;e Kemudian SK tersebut disampaikan kepada pemohon untukdidaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat Cq.

LutfiNasution, Msc.Phd.Adapun tugas pokok dan fungsi selaku Kakanwil BPN Prop. DKI Jakarta :a. Tugas pokok : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsiBadan Pertanhan Nasional di proppinsi yang bersangkutan.b.

selama Penggugat menguasai danmenggarap tanah miliknya tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihakmanapun ;Bahwa selama Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebutpajakpajak/SPPT PBB tanah tersebut selalu terbit dan dibayar oleh Penggugatsecara terusmenerus pula/tidak pernah terputus ;Bahwa pada tanggal Januari 2006, Penggugat mengajukan permohonankepada Tergugat untuk mensertifikatkan tanah tersebut, tetapi olehTergugat permohonan Penggugat tersebut dilimpahkan kepada KepalaKantor Wilayah /Kakanwil

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sesuai denganSurat Tergugat Nomor : 1303/09.05P & PT tanggal 30 Agustus 2005perihal : Pelimpahan Wewenang Pengukuran ;Bahwa untuk kepentingan pengukuran tanah tersebut Penggugat telahmelakukan pembayaran biaya pengukuran kepada Kakanwil Pertanahan DKIJakarta sebagaimana Surat Tanda Setoran yang diterima oleh KakanwilPertanahan DKI Jakarta tanggal 26 September 2005 ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 melalui suratnya Nomor : 756/09/PTKepala Kantor Wilayah/Kakanwil Pertanahan

SUNARJONO, BBA ; dalam surat tersebutpada pokoknya dijelaskan bahwa permohonan sudah dilaksanakan denganbatas yang ditunjukan pemohon ; setelah dipetakan pada peta Foto Grametriternyata diatas tanah tersebut telah tercatat beberapa sertifikat ;Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2007 KepalaKantor Wilayah/Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta mengirim surat kepadaPenggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa diatas tanah yangdimohonkan sertifikat oleh Penggugat ternyata telah terbit :a) Sertifikat Hak

Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah objek perkara adalahberdasarkan Akta Jual Beli No. 179/54/Tampan/1995 tanggal 17 JuniTahun 1995 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan TurutTergugat dan telah mendapat persetujuan dari Kakanwil BPN ProvinsiRiau Nomor : 94/IPHPP1T/520.1/95, tanggal 26 Juni 1995 Jo Akta KuasaNo. 56, tanggal 6 Oktober 1990 Jo Akta Kuasa Substitusi Nomor : 39,tanggal 13 Mei 1993 masingmasing dibuat oleh dan dihadapan SinggihSusilo, SH, Notaris/PPAT di Pekanbaru ;3.

Bahwa sebelum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional(Kakanwil BPN) Provinsi Riau mencatat hak Turut Tergugat VSri Kasila,oleh Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Gunawan Makmurdalam bentuk Akta Notaris dengan Hak Subtitusi, sesuai Akta Kuasa No.56 tanggal 06 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan SinggihSusilo, SH Notaris di Pekanbaru yang pada pokoknya penerima kuasaberhak melakukan halhal sebagai berikut : Untuk menjual,membuat pernanjianperjanjian lain, dengan harga sertasyaratsyarat

TampanHalaman 3 dari 28 putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.PBRdengan Nomor 1215/KT/X/1990.....Penenma Kuasa diben hak untukmenerima uang hasil penjualannya dan memberikan kwtansi untukpenerimaan uang tersebut, menghadap di depan Notaris PPAT yangbersangkutan, memberikan keteranganketerangan, menandatanganiformulirformulir, aktaakta maupun suratsurat lainnya yang diperlukanBahwa kemudian Turut Tergugat VSri Kasila melalui kuasanya yakniGunawan Makmur mengajukan permohonan hak atas tanah objekperkara kepada Kakanwil

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah diletakkan ;Menyatakan Putusan Pengadilan TUN Nomor : 40/G/2010/PTUNPbrTanggal 18 Januari 2010 Jo Putusan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN MDNadalah tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial (Non Eksekutable) ;Menyatakan peralihan hak atas tanah objek perkara sebagaimanadisebut dalam Akta Jual Beli No. 179/54/Tampan/1995 tanggal 17 JuniTahun 1995 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan TurutTergugat dan telah mendapat persetujuan dari Kakanwil

Bahwa Penggugat juga menyatakan dalam surat gugatnya, TurutTergugat telah memberikan kuasa ke Gunawan Makmur dalambentuk Akta Notaris akta Kuasa Nomor 56 tanggal 06 Oktober 1990Notaris Singgih Susilo.SH dan surat gugat Penggugat nomor 6,halaman 3 menyebutkan Gunawan Makmur mengajukanpermohonan hak atas tanah objek perkara kepada Kakanwil BPNHalaman 14 dari 28 putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.PBRPropinsi Riau dan Surat gugat nomor 7, halaman 3 selanjutnya TurutTergugat mengajukan Permohonan Pencatatan

B/431NII/1997/Inkopal tanggal 23 Juli1997;k 1 (satu) Lembar foto copy tanda terima berkas permohonan hak atastanah di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara tanggal 7 Februari2000;I 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan NasionalNo. 22/10520.231.02000 tanggal 2 Maret 2000;m 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Hal Pelimpahan Wewenangdan Pengelolaan Proyek TNI AL dari Dirut PT Wisma Benhil atas namaHINDHARTO BUDIMAN kepada Dirut PT Marinatama Mangga Dua atasnama

B/431NII/1997/Inkopal tanggal 23 Juli 1997;k 1 (satu) Lembar foto copy tanda terima berkas permohonan hak atastanah di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara tanggal 7 Februari2000;61. 4 (em pat) lembar foto copy Surat Keputusan Kakanwil Badan PertanahanNasional No. 22/10520.231.02000 tanggal 2 Maret 2000;m 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Hal Pelimpahan Wewenangdan Pengelalaan Proyek TNI AL dari Dirut PT Wisma Benhil atas namaHINDHARTO BUDIMAN kepada Dirut PT Marinatama Mangga Dua atasnama

B/431NII/1997/Inkopal tanggal 23 Juli1997;k 1 (satu) Lembar foto copy tanda terima berkas permohonan hak atastanah di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara tanggal 7 Februari2000;I 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kakanwil Badan PertanahanNasional No. 22/10520.231.02000 tanggal 2 Maret 2000;m 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Hal Pelimpahan Wewenangdan Pengelolaan Proyek TNI AL dari Dirut PT Wisma Benhil atas namaHINDHARTO BUDIMAN kepada Dirut PT Marinatama Mangga Dua atasnama

Kakanwil Kehakiman & HAM jatim ; 4. Ka Biro Perlengkapan Departemen kehakiman & HAM RI ; 5.

Penjara berubah menjadi HGB sejak diterbitkan SKpemberian hak oleh Kakanwil BPN Prop. Jatim tanggal 22 Maret 2002 No. 058550135.2002 dan di daftarkan ke Kantor Pertanahan Kab.

Kakanwil Kehakiman & HAM jatim. 3 ss ee4. Ka Biro Perlengkapan Departemen kehakiman & HAM RI ; 5. Rina Hartari Muljono, SH Notaris di Surabaya ; Bahwa dasar hukum permohonan hak tanah negara ex.

n2nnn ene anne enn cenceahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiIrian Jaya telah mengeluarkan surat dengan nomor 42081/734/BPNtertangggal 11051993 ditujukan kepada TERGUGAT yang berisi tentangHalaman 6 dari 62 Putusan No. 32/G/2017/PTUN.JPRtanah Obyek Landreform di Doyo Barat Sentani dengan menyebutkan untuksementara tidak diperkenankan melakukan peralinan hak diatas tanah lokasidimaksud dan untuk sementara kegiatan pengukuran diatas tanah lokasidimaksud dihentikan;ahwa Kakanwil

BPN Provinsi Irian Jaya Nomor.42081/734/BPNtanggal 11/05/1993 adalah surat yang dikeluarkan oleh Kakanwil yangsudah lama diganti dan sudah pensiun yang sebenarnya tidak dapatdijadikan pegangan untuk menerbitkan Sertifikat diatas obyek yangsekarang atas nama Tergugat II Intervensi.

Apalagi surat tersebut hanyaberupa anjuran dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan pastiHalaman 32 dari 62 Putusan No. 32/G/2017/PTUN.JPRByang mengikat, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk dipergunakan olehsemua Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya (Sekarang Provinsi Papua)setelahnya.

Bahwa selain itu juga ternyata Surat Kakanwil BPN ProvinsiIrian Jaya Nomor.50081/369/BPN tanggal 18/02/1992 ditujukan kepadasuku Kreuta yang tanahnya berbeda dengan tanah yang sekarang telahdisertifikatkan dan saat ini kepemilikannya atas nama Tergugat IlIntervensi.

Selain itu juga sekali lagi kami tegaskan bahwa surat tersebuthanya berupa anjuran dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap danpasti yang mengikat, sehingga tidak bisa dipaksakan untukdipergunakan oleh semua Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya setelahnya;e.

serta tentunya melanggar ketentuan PP No. 24 Tahun 1997.Perbuatan Pembanding semula Tegugat Konvensi 1/PenggugatRekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigeddad)sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;bahwa perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi II danTurut Terbanding Il semula Tergugat Konvensi Ill yang tetapmelaksanakan proses pendaftaran tanah, menerbitkan Surat Keputusandari Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi Il, yaitu) SuratKeputusan Kakanwil

Perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi Il dan Turut Terbanding II semula TergugatKonvensi III merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;bahwa atas perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi IIyang tetap menerbitkan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiLampung No. 55004082004 tanggal 11 Maret 2004 tentang pemberianhak guna bangunan untuk Pembanding semula Tergugat KonvensiI/Penggugat Rekonvensi sebagai dasar

Untuk itu, Sudahsepatutnya Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Lampung No. 55004082004 tanggal 11 Maret 2004 tentang pemberian hak gunabangunan untuk Pembanding semula Tergugat Konvensi I/PenggugatRekonvensi sebagai dasar penerbitan SHGB No. 1 oleh TurutTerbanding Il semula Tergugat Konvensi III dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum yang sah dan mengikat ;bahwa atas perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi IIdan Turut Terbanding Il semula Tergugat III yang tetap melaksanakanproses

Untuk itu, sudah sepatutnya SertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01 Tahun 2004 atas namaPembanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, SuratUkur No. 08/Hatta/2003 Tanggal 11 Januari 2003 dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;bahwa oleh karena perbuatan Turut Terbanding semula TergugatKonvensi Il dan Turut Terbanding II semula Tergugat Konvensi III yangmenerbitkan Surat Keputusan dari Turut Terbanding semula TergugatKonvensi Il, yaitu Surat Keputusan Kakanwil

yang berhakmenerima ganti kerugian pengadaan tanah untuk jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar , khusus pada STA: 5075 m s/d 5575 m atas namaPembanding semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yangterletak di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatanseluas 15.172 (lima belas ribu seratus tujuh puluh dua) meter persegi tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat Konvensi II untukmencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Kakanwil

tanah Negara bekas Hak GunaUsaha (HGU) yang telah dibatalkan haknya berdasarkan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri tanggal 5 Maret 1986 Nomor: SK.93/DJA/1986 danSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juli 1986 Nomor SK.371/DJA/1986 mencadangkan peruntukannya kepada PIR Gula I Pelaihari (PTPXID.Selanjutnya bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka RencanaPengembangan Kawasan Perkotaan untuk itu diperlukan Pencadangan Tanahkarenanya telah berkirim surat baik kepada PTP XIII dan Kakanwil

Badan Pertanahan Provinsi KalimantanSelatan, Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kantor Pertanahan KabupatenTanah Laut permohonan Hak Pakai dan pensertifikatan hak pakai tanah a.n.Pemerintah Kab Tanah Laut atas tanah yang terletak di Desa Ambungan, Panggung,Sei Jelat Kecamatan Pelaihari dan Tambang Ulang .Berdasarkan data dan uraian serta penjelasan seperti tersebut diatas jelas adanyapihakpihak yang terkait langsung dengan riwayat tanah tersebut sepertiKementerian Dalam Negeri, BPN Pusat, Kakanwil

Sultan Abdurahman NO.11 Pontianak Kalbar, yang selanjutnya padafoto copy bukti tersebut diberi tanda T2.Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, Nomor :050/784/Bappeda tanggal 6 Maret 1997 Perihal: Rencana Pengembangan KawasanPerkotaan Pelaihari yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi Dati I Kalimatan30Selatan di Banjarmasin,yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tandaT3.Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, Nomor

:050/1496/Bappeda tanggal 16 Juni 1999 Perihal: Rencana Pengembangan KawasanPerkotaan Pelaihari yang ditujukan kepada PTP Centramas Nusantara di TebingSiring, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T4.Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,Nomor : 000/226/KPT08 tanggal 17 April 2000 Perihal: Rencana PengembanganKawasan Perkotaan Pelaihari yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi Dati IKalimatan Selatan di Banjarmasin,yang selanjutnya pada

bukti tersebutdiberitanda T6.Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, Nomor :300/1726/Tib tanggal 3 Agustus 2000 Perihal: Rencana Pengembangan KawasanPerkotaan Pelaihari yang ditujukan kepada Direktut PTP Centramas Nusantara diPelaihari, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T7.Asli dan fotocopy Surat Bupati Tanah Laut, Nomor : 591/1812/Tib tanggal 16Agustus 2000 Perihal: Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Pelaihari yangditujukan kepada Kakanwil

Dan putusan perkara perlawanan tersebut menjadi berkekuatan hukumtetap karena para pelawan tidak mengajukan upaya banding ; Bahwa atas permohonan Penggugat tanggal 30 Mei 2012 Kakanwil BPN ProvinsiSultra mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 05Agustus 2012 No: 556/6001974/VIII/2012 yang intinya menegaskan prosespenanganan kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Kantor PertanahanKota Kendari sesuai peraturan Kepala BPN RI No. 3/2011; Bahwa setelah menerima

Pertemuan kedua Tergugat menyatakan sayaadalah orang sengeketa karena itu perlu dimmtakan rekomendasi dari Kakanwil untukmenjaga halhal yang mungkin timbul kemudian. Lalu Penggugat menulis surat kepadaKakanwil untuk meminta petunjuk tanggal 05 April 2013. Setelah itu Tergugat sudahtidak mau ditemui untuk ketiga kalinya ; ee36.Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Penggugat mengirim surat kepada Kakanwil BPNProv.

Bukti P3.....Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2014/PTUN.Kdi3.Bukti P34.Bukti P45.Bukti P56.Bukti P67.Bukti P78.Bukti P89.Bukti P9Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bapak Andi Pamusu yangditujukan Kepada 1) Bapak Kakanwil BPN Prov.

Sultra dan 2) BapakKakan Pertanahan Kota Kendari, tertanggal 29 November 2013 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bapak Andi Pamusu yangditujukan Kepada Bapak Kakanwil BPN Prov.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bapak Andi Pamusu yangditujukan Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari,tertanggal 01 November 2013 ; Fotokopi sesuai dengan aslnya Surat Bapak Andi Pamusu yangditujukan kepada Bapak Kakanwil BPN Prov.

KAKANWIL BPN PROV. DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik

Kakanwil BPN Prop.Sumatera Barat di Padang, Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTanah Datar yang beralamat di JJ.

Budiduta Agro Makmur namun sejak kapandibalik nama saksi tidak tahu ;Bahwa setelah ada permohonan perpanjangan HGU dari PT.Budiduta Agro Makmur kemudian Kakanwil Badan PertanahanNasional telah membentuk PanitiaB ;Bahwa permohonan perpanjangan HGU PT.

Budiduta AgroMakmur setelah ditunjuk Panitia B, yang dilakukan olehPanitia adalah Kakanwil mengundang para anggota untukmengadakan rapat yang diadakan di kantor PT.Budiduta AgroMakmur di Kukar ;Bahwa pada saat rapat diadakan saksi hadir dan dilaksanakantanggal 18 Juli 2008 ;Bahwa pada saat rapat untuk permohonan perpanjangan HGUPT.

Budiduta Agro Makmur dan dikirim kePusat adalah Kakanwil yaitu pak Razali Yahya dan saksipernah membaca surat pengantar tersebut ;Bahwa dalam surat pengantar tersebut juga telah dilampiriRisalah Panitia B ;Bahwa saksi membaca isi Risalah Panitia B pada saat saksidiperiksa oleh Penyidik dan seingat saksi isi Risalah Panitia Btidak sama dengan Kesimpulan Rapat pada bulan Juli 2008 ;Bahwa seingat saksi permohonan perpanjangan PT.

Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltimkepada BPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11Nopember 2008.2. Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budi DutaAgro Makmur kepda Kepala BPN RI melalui BPN PropinsiKaltim Tanggal 29 januari 2008.3. Copy akta risalah rapat PT.

Menyatakan barang bukti berupa :(satu) bendel warkah proses perpanjangan HGU PT.Budi Duta Agro Makmur yang berisikan :1.Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN PropinsiKaltim kepada BPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11 Nopember 2008 ;Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. BudiDuta Agro Makmur kepda Kepala BPN RI melaluiBPN Propinsi Kaltim Tanggal 29 januari 2008 ;Copy akta risalah rapat PT.

Kakanwil BPN DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan,

Kakanwil BPN DKI Jakartacq. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT ;Hal dari 37 Hal.

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGresik

KAKANWIL. Badan Pertanahan Prov. SUMUT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias

Semarang, Surat Nomor 37/DPC/EX/11/2000, tanggal 23 Maret 2000 (bukti P5) ;Bahwa karena penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dankerugian Perusahaan terus membengkak maka langkah selanjutnya Penggugatselain menunggu hasil proses Persidangan Pidana, Penggugat juga berencanaakan mempersiapkan Gugatan Perdata kepada Pihakpihak yang telahmerugikan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Ungaran ;Bahwa pada tanggal 15 Desember 2000 Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Jawa Tengah (Kakanwil

BPN) telah memimpin rapatbersama Instansi terkait termasuk Penggugat dan kelompok Sutrisno Cs,dimana dalam rapat tersebut Kakanwil Badan Pertanahan Nasional telahmengalami tekanan psikis oleh kelompok Sutrisno Cs, sehingga pada hari itujuga terpaksa mengeluarkan Surat Pernyataan yang tidak sewajarnya ;Bahwa akibat rekomendasi dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional tersebutpada tanggal 18 Desember 2000 telah terjadi lagi pencangkulan liar dibawahpimpinan Sutrisno Cs.

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan aquo tidakmempertimbangkan sama sekali mengenai akibat dari adanya penjarahan, yangsecara hukum jelasjelas penjarahan dalam bentuk dan alasan apapun tidakdapat dibenarkan karena merupakan suatu tindakan kejahatan, yangmengakibatkan kondisi perkebunan yang semula telah sesuai denganpersyaratan pemanfaatan telah menjadi rusak, dan lebih ironisnya keadaantersebut dijadikan acuan pula oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional yangmemeriksa langsung fisik Hak Guna

Penggugat mengakui bahwa bukti kepemilikan objek perkaraberada dalam penguasaan penuh Penggugat.Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Selatan No. 01/BATAL/BPN26/2002 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/PROATIN V atas namaDeddy Rochaka Muchtar Aman terletak di Kelurahan Taba JemekehHalaman 23 dari 34 = Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.PLG.10.Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas PropinsiSumatera Selatan(selanjutnya disebut Keputusan Kakanwil

BPNSumatera Selatan) adalah sebagai berikut :MenetapkanPERTAMAMembatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor303/Proatin V terakhir atas nama Deddy RochakaWijaya Muchtar terletak di Kelurahan TabaJemekeh Kecamatan Lubuk Linggau TimurKabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatandan menyatakan Sertipikatnya tidak berlaku lagisebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah sertamenyatakan tanahnya langsung dikuasai olehNegara.Bahwa atas terbitnya Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatantersebut di atas, Penggugat

Terhadap Keputusan Kakanwil BPN Sumatera Selatan pada angka 8tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan upaya hukum berupagugatan Gugatan Tata Usaha Negara dengan register perkara No.14/G/TUN/2003/PTUN.Plg jo. No. 03/BDG/2004/ PT.TUN.MDN jo.

Dengan demikian, berlakunya Keputusan Kakanwil BPN SumateraSelatan tersebut secara langsung membatalkan kepemilikanPenggugat atas objek perkara sebagaimana tercantum dalamkeputusan tersebut.Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengajukan gugatan atas objekperkara a quo sementara Penggugat sendiri tidak mempunyai hak apapunatas objek perkara tersebut sehingga memperlihatkan secara langsungPenggugat merupakan Pihak yang tidak beritikad baik (fe kwader trouw).Bahwa dikarenakan dalildalil yang disampaikan

Rp22.270.868, (Lamp.9);e No.823/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar dendaPasal 14 (4) KUP sejumlah Rp189.148.035 (Lamp. 10);e No.824/ASA/K/1/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar dendaPasal 14 (4) KUP sejumlah Rp481.624.480, (Lamp.11);e No.825/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar dendaPasal 14 (4) KUP sejumlah Rp84.820, (Lamp.8);Beberapa surat keberatan tersebut ada yang ditolak yaitu:e No.819/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditolak oleh Kakanwil

DJPBanten dengan KEP110/WPJ.08/BD06/2007 (Lamp. 13);e No.820/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditolak oleh Kakanwil DJPBanten dengan KEP42/WPJ.08/BD06/2007 (Lamp. 14);e No.824/ASA/K/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditolak oleh Kakanwil DJPBanten dengan KEP24/WPJ.08/BD06/2007 (Lamp. 15);Sedangkan suratsurat keberatan:e No.821/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006;e No.822/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006;e No.823/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ;e No.825/ASA/K/I/2006

Nomor 116 PK/Pdt.SusPailit/2013Undang Kepailitan No.4 Tahun 1989 juncto UndangUndang No.37 Tahun2004);2 Menolak:Keputusan Dirjen Pajak RI Kantor KPP Serang Surat Paksa No.0000979/WPJ.08/KP.0108/2003 tertanggal 10 November 2003;Dan Keputusan:Dirjen Pajak Kakanwil DJP Banten;KEP40/WPJ.08/BD06/2007tertanggal 26 Desember 2006;KEP42/WPJ.08/BD06/2007tertanggal 9 Maret 2007;KEP24/WPJ.08/BD06/2007tertanggal 5 Februari 2007;3. Mengabulkan seluruh isi permohonan Bantahan dari Kurator PT.

Bestindo Tata Industri (DalamPailit) adalah sah dan dilaksanakan sesuaidengan UndangUndang Kepailitan;3 Menolak:Keputusan Dirjen Pajak RI Kantor KPP Serang Surat Paksa No.0000979/WPJ.08/KP.0108/2003 tertanggal 10 November 2003;Dirjen Pajak Kakanwil DJP Banten;KEP40/WPJ.08/BD06/2007tertanggal 26 Desember 2006;KEP42/WPJ.08/BD06/2007tertanggal 9 Maret 2007;KEP24/WPJ.08/BD06/2007tertanggal 5 Februari 2007;4.

Kemudian surat tersebut di revisi dengan suratKakanwil PT BRI Palembang dengan Nomor B.241/KWIV/RPK tanggal 04April 2012 yang tembusannya dikirimkan ke Kantor PT BRI Cabang BandarJaya;Bahwa sangat tidak sinkron antara surat Tergugat tanggal 8 Juni 2012Nomor B303/KCIV/ADK/07/2012 dan surat Kakanwil PT dengan suratHal. 5 dari 34 hal.

membuat surat kepada Tergugat Il, perbuatan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum atas dasar inilah Penggugat Mohonkepada Ketua pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq Majelis HakimPengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini untukmembatalkan Surat Tergugat yang ditujukan kepada Tergugat Il (KPKNLMetro) Nomor B.2869/KCIV/ADK/06/2012 tanggal 14062012 tentangPermohonan Lelang eksekusi Hak Tanggungan karena tidak sesuai dasarhukum karena sangat bertolak belakang dengan surat dari Kakanwil

Putusan Nomor 1490 K/Padt/2014di revisi dengan surat Kakanwil PT BRI Palembang dengan Nomor B241/KWIV/RPK tanggal 04 April 2012 yang tembusannya dikirimkan keKantor PT BRI Cabang Bandar Jaya;Bahwa sangat tidak sinkron antara surat Termohon Kasasi tanggal 8 Juni2012 Nomor B303/KCIV/ADK/07/2012 dan surat Kakanwil PT dengansurat Kakanwil PT BRI (Persero) Tok Palembang tanggal 04 April 2012Nomor B24/KWIV/RPK/04/2012 dimana sangat jelas bahwa PemohonKasasi di beri waktu untuk menyelesaikan kredit macet

perbuatanTermohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasarinilan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dan mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Gunung Sugih Cq Majelis Hakim Pengadilan NegeriGunung Sugih yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan SuratTermohon Kasasi yang ditujukan kepada Termohon Kasasi II (KPKNLMetro) Nomor B2869/KCIV/ADK/06/2012 tanggal 14062012 tentangPermohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan karena tidak sesuai dasarhukum karena sangat bertolak belakang dengan surat dari Kakanwil