Ditemukan 5493 data
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4 — 0
Pemohon:
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Bayu Kusuma
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin Cq Kapolsek Pamenang
65 — 2
Pemohon:
Bayu Kusuma
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Polres Merangin Cq Kapolsek Pamenang
ALPEN LUGANI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
2 — 3
Pemohon:
ALPEN LUGANI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
HARYANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq SATRESKRIM UNIT TIPIKOR
69 — 34
Pemohon:
HARYANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq SATRESKRIM UNIT TIPIKOR
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
61 — 17
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
48 — 17
Pemohon:
HENDRI CANDRA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
124 — 39
Penggugat:ALEXANDER RANGGA BORO, SHTergugat:1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq .KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Ipda YOHANIS WILA MIRA3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Bripka PATRY M. SELAN
Nunbaun Delha AlakKupang, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 242/JLSKK/VIIV2017 tanggal 02 Agustus 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKupang Nomor : 99/Pdt/LGS/K/2017 pada tanggal 4Agustus 2017 bertindak sebagai atas nama Penggugat ;MELAWAN1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq. lpda YohanisWila Mira beralamat Direskrim Polda NTT, Jalan Soeharto,Nomor 3, Kota Kupang, NTT selanjutnya disebut TergugatIl;3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq.
MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) saja,Halaman 17 dari 31Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Kpgsehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURATDITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA danwaktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) hari saja,sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN KAPOLRI
Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA danwaktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sudah lewat waktunya,sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentangPengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana diLingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yangmenentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA palingsingkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.d.
lain untuk menghadap para Tergugat pada hariKamis tanggal 26 Februari 2015 jam 04.00;Bahwa ketiga surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh paraTergugat tersebut menurut Penggugat adalah cacat hukum/ tidak sahkarena pada surat panggilan kedua tersebut surat panggilannya tanpatanggal dan surat panggilan pertama dan ketiga bertentangan denganketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14PW:07.03/1983yang menentukan batas surat diterima untuk menghadap 3 hari danbertentangan dengan Keputusan KAPOLRI
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
16 — 7
Pemohon:
PITHER PONGKIDING
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR Cq. KAPOLSEK MARISO
PUTRI DEARMITA HUTABARAT
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
66 — 28
Pemohon:
PUTRI DEARMITA HUTABARAT
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
LATIF ALIAS LANTI BIN BACO
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
63 — 7
Pemohon:
LATIF ALIAS LANTI BIN BACO
Termohon:
Kapolri c.q. Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
24 — 23
Pemohon:
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
28 — 7
Pemohon:
Bambang Muhammad Zulfi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
UBEDILAH Als RUBEN Bin WINARNO
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDA c.q. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
32 — 12
Pemohon:
UBEDILAH Als RUBEN Bin WINARNO
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDA c.q. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
47 — 27
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
SITI RAHAYU
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar
24 — 10
Pemohon:
SITI RAHAYU
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar
YUSTIN SURBAKTI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
51 — 21
Pemohon:
YUSTIN SURBAKTI
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
66 — 9
KAPOLRI, Cq. Kapolda Malut, Cq. Kapolres Haltim
AMIR SYARIFUDIN
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
87 — 23
Pemohon:
AMIR SYARIFUDIN
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
127 — 29
Pemohon:
BACHTIAR PASARIBU
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN80 KUHAP).Hal 2 dari 24 halaman putusan gugur pra peradilan Nomor48/Pid.Pra/2020/PN MdnBerdasarkan pada nilai itulan penyidik atau penuntut umum dalammelakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan,Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebihmengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi Tersangka ;Dasar Hukum Permohonan Praperadilane UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum AcaraPidana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 ;e Peraturan Kapolri
Pak Rapi tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan, penangkapan dapatdilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atauoleh penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 18 Peraturan Kapolri nomor :6 tahun 2019) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun2019 yang berbuny! :Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang buktiBahwa terhadap penangkapan diri Hendro Ilwanto Purba Als.
Pak Rapi secara jelas bertentangan denganPeraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diduga salah orangdan salah tangkap maka sepatutnya menurut hukum Penangkapan diriHendro lwanto Purba Als. Pak Rapi yang dilakukan oleh Termohon danTermohon II dengan salah orang, salah tangkap;Bahwa karena penangkapan terhadap diri Hendro Iwanto Purba Als.
BESLITA V SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
57 — 28
Pemohon:
BESLITA V SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDANBahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 117 mengaturtentang dasar untuk melakukan penghentian penyidikan dan dasarpenghentian penyelidikan adalah:1. Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyelidikan terdiri dari:a. Tidak cukup buktib. Perkaranya bukan perkara pidana atauc. Demi hukum2. Penghentian penyelidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi:a. Tersangka meninggal dunia.b. Perkara telah melampai masa kadaluarsa.c.
Karena daluarsa;Bahwa terkait dengan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 30Peraturan Kapolri (Perkap), yaitu:1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;2. Penghentikan penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastianhukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;3.