Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen) mengacu pada

Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHkK) tanpa ada pembatasan jenis kayu baik dariHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm2.kelompok jenis kayu Meranti, kelompok Rimba Campuran maupunkelompok kayu Indah dan kelompok kayu Indah II;Bahwa dokumen angkutan hasil hutan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasilhutan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam BAB IIIPENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

Tidak mempunyai izin industri sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan;c. Tidak mengikuti aturan tata usaha kayu sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;5. Pemohon selaku Pengurus CV.

Ahli juga menerangkan Nota kayu yang menyertai mobiltruk bukanlah keterangan sahnya hasil hutan dan nota angkuttersebut tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri LHK Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.Termohon II juga telah memanggil dan memeriksa keteranganAhli Sdr. Edi Yunara, sebagaimana dalam keteranganHalaman 21 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2020/P N Lgsmenyatakan bahwa Sadr.

Bahwa Termohon II dengan itikad baik dan patuh terhadap putusanPraperadilan dan justru Permohon Richo Irawan yang tidak bersediamelaksanakan putusan Praperadilan setelah tiga kali dilakukanundangan pelaksanaan putusan pengadilan.Bahwa setelah putusan dibacakan dan diterima oleh Termohon Il,selanjutnya Termohon II mengirimkan surat nomor:S.92/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/6/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yangditerima langsung olehSdr.

Surat Kepala BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KehutananWilayah Sumatera Nomor: S.92/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/6/2020 Tanggal24 Juni 2020, diberi tanda T.II.12;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An.

/7/2020 tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda T.II.30;Fotokopi Bukti Tanda Terima Penyampaian Surat Kepala BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KehutananWilayah Sumatera Nomor: S.97/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/7/2020 Tanggal 7Juli 2020, diberi tanda T.II.31;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda T.II.32;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) An.

Bahwa satwa liar Burung Rangkong Badak/Enggang Cula (BucerosRhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar pada nomor urut245 lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018 tentang perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40ayat

yakni Buceros Rhinocerosartinya Enggang Cula atau Rangkong Badak dengan ciri khas paruhnyaberwarna kuning berpangkal merah, di atas paruh terdapat Balung besarberwarna sama, dengan bentuk silinder melengkung ke atas, dan benar jenisHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Strburung dimaksud adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkanPeraturan PerundangUndangan; Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum

.1/8/2018,tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/RangkongBadak (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan beradadalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut; Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam statuskonservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN dan Appendix Il;menurut CITES; Bahwa

nyawa, menurut AdamChazawi menjelaskan membunuh adalah berupa penyerangan terhadap nyawaorang lain atau dalam hal ini merupakan satwa liar yang dilindung;Menimbang, bahwa Satwa yang dilindungi merupakan Satwa liar yangsecara Peraturan Perundang Perundangan harus dilindungi dikarenakanSatwa tersebut dalam bahaya kepunahan atau populasinya sudah jarang, sertajenis jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MenLHK/Sekjen/Kum

BONCHUL KOO Presiden Direktur Kum Sung Ind. Co. Ltdberkedudukan di 1257 SimyoRi lEunjinMyeon, Nonsan City,Chungnam, Korea, menyatakan pada tahun 2002 PT. AsianaTechnologies Lestary yang dipimpin Poltak Sitinjak telah bertindaksebagai Importir atas produk Hydraulic Slide Trash Removing Systemuntuk proyek Dinoyo Canal Pumping Station Project, Surabaya,Indonesia;Bahwa atas dasar isi Replik gugatan Terdakwa Ir.

BON CHUL KOO PresidenDirektur Kum Sung Ind. Co. Ltd Nansan City, Chungnam, Korea adalah tidaksesuai dengan fakta;Bahwa fitnah dan pencemaran nama baik terhadap saksi pelapor PoltakSitinjak tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hal ini dapat saksi PelaporPoltak Sitinjak buktikan yaitu : Surat Kesaksian (Letter of Testimony) dariAriko Enterprise Ltd yang ditandatangani K.J.

BON CHULKOO Presiden Direktur Perusahaan Kum Sung Ind. Co. Korea Selatan, olehkarenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Terdakwa Ir. Harsusanto,MM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapiperbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana/ tindak pidana(Ontslaag Van Alle Rechts Ver Volging) sehingga dengan pertimbanganMajelis Hakim secara AMBTSHALVEtersebut Terdakwa Ir.

BON CHUL KOO(Presiden Direktur Perusahaan Kum Sung Ind. Co Ltd, Korea Selatan),maka dengan demikian perobuatan Terdakwa IR. Harsusanto, MM.

Bahwa Kayu Hasil Hutan adalah kayu yang tumbuh alami dan bukanmerupakan hasil budidaya baik didalam kawasan hutan maupun diluarkawasan hutan (Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak). Bahwa benar fungsi Hutan terbagi atas 3 (tiga) fungsi yaitu :1.

.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan HakYang di maksud denganHutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atastanah.Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRepublik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.Bahwa benar yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang

dan kehutananrepublik indonesia Nomor P.43/ MENLHKSETJEN/2015 Tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.Bahwa benar apabila kayu Bulat yang diangkut oleh terdakwa KAMELmerupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan hak namunmelakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2016 jo P.48/MENLHK/Setjen/Kum.1/ 8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang berasal

dari Hutan Hak Pasal 10 ayat (1) MenjelaskanPengunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti sebagai dokumenangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakansangsi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa benar untuk menentukan kayu yang berasal dari hutan alam perludi lakukan pengecekan tunggul atau lacak balak.Dan untuk Pengecekantunggul dan lacak balak di atur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 Jo

PermenLHKNomor : P.64/Menlhk/Setjen/ KUM.1/12/2017 Tanggal 19 Desember2017.Perhitungan kerugian Negara dari hasil pengukuran kayu bulat padaMobil Truk Nomor polisi BH 8015 GL berjumlah 13 batang sebanyak 9,52m? dengan sopir terdakwa KAMEL Bin ZAINUL :> Kelompok Kayu Indah Dua Kayu Bulat Besar (KBB)PSDH 6,50 M8 X Rp. 155.000, (tarif)= Rp. 1.007.500,( Satu juta tujuh ribu lima ratus rupiah)DR 6,50 M3 X 18 USD .

(IV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan dan mengaktifkankembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Fakultas TarbiyahIAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum.

(IlV/b) dari jabatan sebagai Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan danmengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepalapada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan AngkaKredit sebanyak 670 kum.

(IV/b) darijabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsionalsebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha SaifuddinJambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum;Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR B.1V/3/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentangpemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 1992031003 Pembina TK.

(IV/b) darijabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,selanjutnya memindahkan dan mengaktifkan kembali dalam jabatan fungsionalsebagai Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha SaifuddinJambi dengan Angka Kredit sebanyak 670 kum ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor : B.IV8/02589, tanggal 23 Mei 2012, tentangpemberhentian dengan hormat Dr. H. Marwazi, M.Ag. NIP 19600 206 1992031003 Pembina TK.

(IV/o) dari jabatan sebagai Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, selanjutnya memindahkan danmengaktifkan kembali dalam jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala padaFakultas Tarbiyah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Angka Kreditsebanyak 670 kum ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ;5.

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnva terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinya dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

Bahwa Selanjutnya pada sekitar bulan April 2018 terdakwakemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ENGK1 KUM denganharga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana motor tersebutagar tidak diketahui oleh Debt Collector lainnya terdakwa melepas Tanda NomorKendaraan Bennotor yang aslinva dengan menjadi DM 3112 BW.Bahwa setelah dilakukan pengecekkan diketahui bahwa terdakwa bukan sebagaikaryawan Debtcollector yang bekerja pada perusahaan pembiayaan PT ADIRAGorontalo

di Kel Kayumerah Kec Limboto Kab Gorontalotepatnya di jalan menuju kerumahnya.Bahwa Pencurian dan Penipuan yang Saksi maksud adalah terdakwa telahmerampas/mengambil sepeda motor milik BERLIANA MAKU yang saat itudikendarai oleh Saksi dengan mengatas namakan Debkolector dari salah satupembiayaan yang bertugas akan menarik Sepeda motor tersebut, akan tetapisepeda motor itu tidak dimasukan dalam perusahaan pembiayaan namunhanya digadaikan / dijual Kembali kepada seorang penampung/penadah yaituENGKI KUM

motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlihatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yangkemudian dirampas/diambil oleh Terdakwa akan tetapi TNKB (plat nornor)sudah diganti/palsu ;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dariperistiwa tersebut karena yang mengetahuinya adalah BERLIANA MAKU (lbuHalaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN LboSaksi).Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;Saksi ENGKI KUM

dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satujuta tiga ratusribu rupiah).Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepadaENGKI KUM, Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) yang asli dilepasoleh Terdakwa untuk menghindari teman sesama Debtcollector lainya.Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motormerek Yamah Mio warna Biru yang diperlinatkan kepada dirinya dan sepedamotor tersebut adalah sepeda motor yang ditarik/diambil oleh Terdakwa daritangan REFAGIL HASAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sofyan Ahmad Kum bin Adrian Ahmad Kum) terhadap Penggugat (Sela Hasan binti Hasan Akili);

4.

Menetapkan anak bernama Adnan Ahmad Kum, umur 1 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam riburupiah);

Maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Adnan Ahmad Kum merupakan anakkandung dari Penggugat dengan Tergugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, alat bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugatbertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO.

Berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwadalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Adnan Ahmad Kum lahir pada tanggal 04 Maret 2019;Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian.

Nomor 3835/Pdt.P/2018/PA.JrLafad ljab dilakukan oleh Ustadz Kum setelah mendapat kuasa dari wali nikah(pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukumIslam maupun peraturan

Nomor 3835/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tahun 14 Juli 1981 diDesa Mojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember karena saksi waktuitu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh paraundangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Asmo denganmaskawin berupa Rp. 2500 telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ustadz Kum sebagai Kuasa dari wali nikah

tinggal diDesa Mojogemi Kecamatan Sukwono Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon ; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padatahun 14 Juli 1981, di Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono KabupatenJember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Asmodengan maskawin berupa Rp. 2500 telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ustadz Kum

dapatditerima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukanfakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tahun 14 Juli 1981, di DesaMojogemi Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Asmo, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Ustadz Kum

Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No:12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:PSDH ( Provisi Sumber Daya Hutan) kayu kelompok Campuran yaituRp. 500.000 x 10% x 5,8697 M3 x 2 = Rp. 586.970 (Lima RatusDelapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).b.

Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar :DR (Dana Reboisasi) kayu kelompok Campuran yaitu $ 12,5 x5,8697 M3 x 2 = $ 146,74 (Seratus Empat Puluh Enam Koma TujuhEmpat Dollar).c.

Hut dipersidangan menerangkanbahwa bahwa kayu jenis campuran yang tumbuh alami bukan budidaya makawajib mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta dan diakui olehTerdakwa bahwa kayukayu kayu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh)keping tersebut tidak ada dokumen atau suratsuratnya;Menimbang, bahwa Terdakwa

Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar : PSDH( Provisi Sumber Daya Hutan) kayu kelompok Campuran yaitu Rp.500.000 x 10% x 5,8697 M3 x 2 = Rp586.970,00 (Lima ratus delapanpuluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);b.

Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar : DR (DanaReboisasi) kayu kelompok Campuran yaitu $ 12,5 x 5,8697 M3 x2=$146,74 (Seratus empat puluh enam koma tujuh empat dollar);c.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulankurungan.3.

Selanjutnyaberdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHKwilayah Sumatera Nomor: ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal4 Desember 2019, saksi Abdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersamadengan beberapa Polisi Kehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember2019, sekira pukul 06.00 Wib mendatangi rumah terdakwa yang berada diteluk Binjai Teluk, Kec.

Selanjutnya berdasarkan surat tugasyang dikeluarkan dari Kepala Balai PPHLHK wilayah Sumatera Nomor:ST.2194/ BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, saksiAbdul Azis dengan saksi Roni Hardi Putra bersama dengan beberapa PolisiKehutanan pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekira pukul 06.00 WibHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Plwmendatangi rumah terdakwa yang berada di teluk Binjai Teluk, Kec.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi Jo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN PlwMENGADILI:. Menyatakan Terdakwa M.

Kemudian tulangtulang harimau tersebutsekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah prosesHal. 5 dari 27halamanPutusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkmtersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimautersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepoblikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan WHidup dan Kehutanan~ Repoblik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae(Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.werccee= Perbuatan terdakwa UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRIdi ancam Pidana sebagaimana diatur dalam

Sumatera merupakan jenisharimau yang dilindungi yangdisebabkan kan karena populasinya yang kritis atau dengan kata lain tidaklama lagi akan punah, di mana Perauran Perundangundangan RI yangmengatur mengenai jenis satwa yang dilindungi adalah PeraturanPemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa,yng mana lampiran PP tersebut yang menerangkan bahwa HarimauSumatera masuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi telah dicabut dandigantikan dengan Permen LHK NomorP.29/MenLHK/Setjen/Kum

./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK tersebut tercantum bahwaHarimau Sumatera masuk kedalam Jenis satwa yang dilindungi dan masukdalam kelompok satwa Felidae (Carnivora).Beberapa lembaga Internasional telah menerbitkan penetapan sehubungandengan kritisnya populasi harimau Sumatera antara lain :a.

./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yangdilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

Bahwa Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. menerangkan berdasarkan Pasal5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terap yangdimiliki oleh terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayu budidayasehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016,pengangkutan jenis bayur dan terap/tarok mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup

Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut: Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atauSKSHH adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan atau Pemanfaatan hasilhutan;Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B.LH/2019/PN Pnn.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan

/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, dimana Tempat Pengumpulan kayurakyat Terdaftar yang selanjutnya disingkat TOKRT adalah tempatpengumpulan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan haksebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh KepalaBalai (Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pengelolaan HutanProduksi Lestari), untuk Provinsi Sumatera barat UPT dimaksud adalahbalai Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah III Pekan Baru; Bahwa contoh dokumen SKSHHK untuk kayu jenis Terap

Bahwa menurut keterangan Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. sesuai Pasal 5ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terapyang dimiliki olen terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayubudidaya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, pengangkutan jenis bayur danterap/tarok mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.55 WIB Brigpol Rio Kusbiantoro Bin Sumaryo bersamadengan Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.b.Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi,terdapat 3 (tiga) jenis burung tang termasuk sebagai satwayang dilindungi yaitu:a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsismoluccensis) sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekorterdaftar di No.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian tubuh

.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ketika Terdakwa sedang berada di Dusun Air PanasDesa Singgah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues SaksiMusmuliadi Als Mus Bin Kamarudin (Alm) menelepon Terdakwa denganmengatakan untuk dicarikan pembeli (tokeh) Paruh Burung Rangkong.

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi ternyata barang bukti berupa tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (Mutiacus Muntjak),dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tersebut merupakantubuh satwa liar yang dilindungi oleh Undangundang maka menurut MajelisHakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja memperniagakanbagianbagian satwa yang dilindungi yang telah mati sehingga unsurmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati haruslahdinyatakan telah

P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 jo. Permen LHK No.

P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan negara.

Terkait jangka waktu penggunaanDokumen SKSHH sudah tercantum dalam setiap dokumen SKSHHtermasuk alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebutdan hanya berlaku untuk sekali pengangkutan dengan satu tujuan;Bahwa kalau tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka tidak dapat dikenakansanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) PermenLHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwaPengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

,Jabatan Kepala Biro WHukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor KS.59/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 31Mei 2019;Pemohon Kasasi IV:Lawanl. PT. MULYAKARYA JAYACO, tempat kedudukan diJalan Thamrin, Nomor 3 BC, Medan, yang diwakili olehJusuf Abdul Gani, jabatan Direktur Utama;Termohon Kasasi I:ll. PT.

tersebut dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telahkeliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa dalam proses permohonan perpanjangan IUPHHKHA yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapipersyaratan permohonannya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) danPasal 1/7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.32/MENLHK/SE TJen/KUM

Putusan Nomor 484 K/TUN/2020Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJen/KUM. 1/7/2018, melalui Surat Peringatan I, II dan III; Bahwa Penggugat tidak pernah melengkapi persyaratan perpanjanganIUPHHKHA sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa a quo telahsesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf b dan ayat (5)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.28/MENLHK/SE TJen/KUM. 1/7/2018;Menimbang, bahwa

memiliki 3 kriteria yakni : memilikipopulasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individudan dalam daerah penyebarannya yang terbatas.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenisTumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertandukKijang Muncak (Mutiacus Muntjak), dan Cula Rangkong Gading(Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian tubuh

Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal dari Sdr.

.1/8/2018 yang kemudiantelah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tulangkepala bertanduk Rusa Sumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk KijangMuncak (Mutiacus Muntjak), DAN Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil)adalah bagianbagian tubuh

lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak mengajukan

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa

. :163/KptsII/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003, sedangkan untukkayu bulat jenis Jengkol sebanyak 4 batang (1,08 m) merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah : TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00,TOTAL DR adalah Rp.1.056.679,28