Ditemukan 7089 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-03-2004 — Putus : 28-07-2004 — Upload : 05-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 518/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 28 Juli 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 0
16 — 0
maupundiluar wilayah Indonesia namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian makasesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkanpada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex. pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 18-12-2003 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 09-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 2078/ Pdt.G /2003 / PA.Sby Tanggal 18 Agustus 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
39 — 2
39 — 2
didalam maupundiluar wilayah Indonesia namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian makasesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkanpada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208 Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 24-02-2004 — Putus : 14-07-2004 — Upload : 01-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 411/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 14 Juli 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
23 — 6
23 — 6
maupundiluar wilayah Indonesia namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian makasesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkanpada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 13-04-2004 — Putus : 05-05-2004 — Upload : 06-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 766/ Pdt.G / 2004 / PA.Sby Tanggal 5 Mei 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 0
11 — 0
diakui atau tidak diakuainya dalil Penggugat karena perkara initermasuk perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidakdibenarkan sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan sajakarena dikkawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 21-04-2004 — Putus : 26-05-2004 — Upload : 06-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 840/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 26 Mei 2004 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 2
16 — 2
oleh suatu halangan yang sah,namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian maka sesuai denganYurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan padaadanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 19-07-2004 — Putus : 24-11-2004 — Upload : 10-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1371/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 24 Nopember 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
18 — 1
18 — 1
maupundiluar wilayah Indonesia namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian makasesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkanpada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 15-09-2003 — Putus : 14-01-2004 — Upload : 11-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1521/ Pdt.G / 2003 / PA.Sby Tanggal 14 Januari 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
maupun diluar wilayah Indonesia namundemikian karena perkara imi termasuk perkara perceraian maka sesuai dengan YurisprodensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalamperkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atauadanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote longen ) expasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 09-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 32/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tanggal 14 Februari 2019 — PEMBANDING DAN PEMBANDING
14 — 8
14 — 8
secara resmi ditanda tangani oleh Hakim danPanitera Pengganti yang bersangkutan, bahwa dari jawaban Pembanding yangmenyatakan bahwa Terbanding telah mendua hati,Terbanding keluar rumahdengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri juga meninggalkananak, ditemukan suatu fakta bahwa dalam rumah tangga Pembanding denganTerbanding telah terjadi perselisihan terlepas apa yang melatar belakangitimbulnya perselisinan tersebut;Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 16-02-2004 — Putus : 23-06-2004 — Upload : 31-10-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 373/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 23 Juni 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 1
14 — 1
maupundiluar wilayah Indonesia namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian makasesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkanpada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex. pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 16-01-2006 — Putus : 31-05-2006 — Upload : 05-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 103/ Pdt.G /2006 / PA.Sby Tanggal 31 Mei 2006 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 3
17 — 3
Ex pasal 125 ayat (1) HIR, namun demikian karena perkara ini termasuk perkaraperceraian maka sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkansematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karenadikawatirkan timbulnya kebohongan besar( de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 17-10-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 0360/Pdt.G/2017/MS.SGI Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 17
61 — 17
Harta yang sebelum menikah dengan Mariana Benti Hamzah yaitu3,5 Ruko yang terletak di Gampong Pulo Keurumbok kecamatan SaktiKabupaten Pidie yang berbatas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Beureunuen Tangse Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Matri Isnani Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Sebelah timur berbatasan dengan Aneuk LuengTergugat telah memberikan haknya kepada penggugat di mana saatakan berlangsungnya di peraekan, penggugat ribut sekali gak bisa diatur dalam
pertama sudah buat tuntutan tapi tidak mengaku membuatnya;Bahwa sanya gugatan ini tidak serius (tidak layak dilanjutkan)MENGADILI:Membatalkan gugatan penggugat seluruhnyaMemperaikan kembali 1 (Satu) unit ruko yang telah diberikan kepadaMariana Benti Hamzah yang terletak di gampong pulo KeureumbokKecamatan Sakti Kabupaten Pidie Secara hukum Islam bukan secarakekeluargaan yang berbatasan sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Beureunuen Tangse Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Matri
Isnani Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Sebelah timur berbatasan dengan Aneuk LuengMengembalikan ruko yang setengah yang dijadikan usaha Dorsmer diGampong Pulo Keurumbok Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yangberbatasan sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Beureunuen Tangse Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Matri Isnani Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Sebelah timur berbatasan dengan Aneuk LuengMemperaitkan sawah yang 8 (delapan) are di Lueng Pendok yangterletak di
REKONVENSIMenimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, oleh karena jawabanTergugat tersebut bukan ahli hukum, Majelis Hakim beranggapan bahwajawaban Tergugat poin 15 dianggap sebagai Rekonvensi dari TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Menimbang terhadap gugataan Rekonvensi poin (a) yaitu Hamzahyaitu 3,5 Ruko yang terletak di Gampong Pulo Keurumbok kecamatan SaktiKabupaten Pidie yang berbatas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Beureunuen Tangse Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Matri
Register : 16-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA SIBOLGA Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sbga Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 14
12 — 14
Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagiuntuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikanpertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuktegaknya prinsip tasriihun bi ihsaan (berpisah dengan baik), maka tidakbijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satupihak (matri monial guilt
rumah tangga), hal ini dimaksudkan agartetap terjaganya sendisendi kehidupan anak keturunan Penggugat danTergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalahmarriage breakdown atau broken marriage bukanlah matri
Register : 28-04-2004 — Putus : 15-09-2004 — Upload : 06-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 886/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 15 September 2004 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 0
14 — 0
maupun diluar wilayah Indonesia namundemikian karena perkara imi termasuk perkara perceraian maka sesuai dengan YurisprodensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalamperkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atauadanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote langen ) expasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 02-08-2004 — Putus : 15-09-2004 — Upload : 13-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1538/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 15 September 2004 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 0
14 — 0
oleh suatu halangan yang sah,namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian maka sesuai denganYurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan padaadanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 14-07-2004 — Putus : 18-08-2004 — Upload : 10-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1348/ Pdt.G /2004 / PA.Sby Tanggal 18 Agustus 2004 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 2
16 — 2
oleh suatu halangan yang sah,namun demikian karena perkara ini termasuk perkara perceraian maka sesuai denganYurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamata didasarkan padaadanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnyakebohongan besar ( de grote langen ) ex pasal 208BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 17-11-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 403/Pid.B/LH/2022/PN Amb Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
3.HUBERTUS TANATE, SH
Terdakwa:
1.IRMAN SAMAR
2.ARMAN AHMAD alias ARMAN
3.HASMIN WAGOLA alaias JOHAN
4.JULHAN YUSUF alias JULHAN
5.RAHMAT BUTON alias RAHMAT
63 — 25
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
3.HUBERTUS TANATE, SH
Terdakwa:
1.IRMAN SAMAR
2.ARMAN AHMAD alias ARMAN
3.HASMIN WAGOLA alaias JOHAN
4.JULHAN YUSUF alias JULHAN
5.RAHMAT BUTON alias RAHMAT
63 — 25
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Minyak tanah sebanyak 2.200 liter yang sudah terisi dalam wadah berupa 11 drum kapasitas 200 liter, mesin alkon kapasitas 7,0 merk MATRI
Register : 30-03-2005 — Putus : 03-08-2005 — Upload : 02-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 733/ Pdt.G /2005 / PA.Sby Tanggal 3 Agustus 2005 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 1
14 — 1
Ex pasal 125 ayat (1) HIR, namun demikian karena perkara ini termasuk perkaraperceraian maka sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkansematamata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karenadikawatirkan timbulnya kebohongan besar( de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri
Register : 26-08-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4675/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Tanggal 2 Oktober 2013 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
84 — 28
84 — 28
dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya suatu perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung olehketerangan saksisaksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugatsering mabuk; == === === $= === === === Menimbang, bahwa untuk tegaknya prinsip asriihun bi ihsaan (berpisahdengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahankepada salah satu) pihak (matri
marriage(pecahnya rumah tangga), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendisendikehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsipyang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaanperceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkanadalah marriage breakdown bukanlah matri
Register : 03-11-2006 — Putus : 14-03-2007 — Upload : 08-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1947/ Pdt.G /2006 / PA.Sby Tanggal 14 Maret 2007 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 1
11 — 1
Ex pasal 125 ayat (1) HIR, apalagi perkara ini adalah termasuk perkara perceraianmaka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan sematamatadidasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkantimbulnya kebohongan besar (de grote langen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri monial
Register : 30-08-2004 — Putus : 29-09-2004 — Upload : 18-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1651/ Pdt.G / 2004 / PA.Sby Tanggal 29 September 2004 — PEMOHON VS TERMOHON
12 — 0
12 — 0
tidaklah begitu menentukan dalamperkara ini, perkara ini termasuk perkara perceraian, dimana didalam perkara perceraian sesuaidengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan sematamata didasarkan pada adanya pengakuan danatau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grotelangen ) ex pasal 208 BW; Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraianbukanlah matri