Bahwa Tergugat tidak pernah berupaya untuk mengalikan hartaharta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat danTergugat yaitu bidang tanah dan rumah maupun mobil tersebutkepada orang lain akan tetapi Mobil Toyota Rush berwarnaHitam dengan No Pol. DE 1407 AH adalah milik orang lainbukan milik pribadi atau pun aset Perusahan (kantor)sebagaimana telah di jelaskan dalam jawaban tergugat padapoin 3 (tiga) e.

Berwujud; danc ekspor Jasa Kena Pajak;Bahwa penegasan lebih lanjut tampak dalam Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 70/PMK.03/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa KenaPajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 2 dan Pasal 4(khususnya Pasal 4 huruf b), yang berbunyi:Pasal 21 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PengusahaKena Pajak;2 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan cara mengalikan

didalilkan oleh Penggugatdalam pokok perkara secara keseluruhan ;* Bahwa karenanya persidanganpersidangan diperiksa tanpa hadimya Tergugat Il1 D2P No.0471978dan Turut Tergugat tersebut ;DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tanggal 27 Januari 2000,mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur)karena tidak merinci perbuatan mana dari TergugatTergugat yang merupakanperbuatan melawan hukum ;Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan Tergugat telah "diduga"mengalikan

Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/2013Kembali melakukan Koreksi Positif Penjualan Benang (PenyerahanTerutang PPN), diperoleh dengan cara mengalikan unit/bale kapas terjualper bulan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dikalikan harga rataratapenjualan benang cfm.

Dan Termohon PeninjauanKembali melakukan Koreksi Positif Penjualan Benang (PenyerahanTerutang PPN), diperoleh dengan cara mengalikan unit/bale kapas terjualperbulan menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dikalikan harga rataratapenjualan benang cfm. Termohon Peninjauan Kembali.

2.470.202.685 2.245.638.805Juni 2008 85.053 3.903.429.015 3.548.571.832Juli 2008 154.149 6.148.237.590 5.589.306.900Agustus 2008 225.409 8.391.506.738 7.623.642.489September 2008 109.400 5.564.154.105 5.058.321.914Oktober 2008 67.261 3.026.656.575 2.751.505.977November 2008 58.874 1.185.334.425 1.077.576.750Desember 2008 68.850 2.895.317.775 2.632.107.068Jumlah 1.067.878 46.295.515.755 42.086.832.505 Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 695 /B/PK/PJK/2014 e Penghitungan penjualan dilakukan dengan mengalikan

Selanjutnya Terdakwaakan membeli emas berdasarkan warnanya, misalnya seperti emas warnaputih harganya akan lebih murah dibanding dengan emas warna kuning.Kemudian Terdakwa akan mengalikan tiap gram emas sesuai dengan hargayang telah disepakati dengan penambang.

tersebutsebagaimana hasil pengukuran pada tanggal 3 Februari 2015 yangditandatanganinya ; Bahwa ahli juga membenarkan fotofoto barang bukti yang diperlihatkansebagaimana Berita Acara Pemotretan Barang Bukti pada tanggal 18Januari 2015 (terlampir dalam berkas penyidik) ; Bahwa jenis kayukayu yang ahli ukur tersebut adalah jenis kayu kenari danmerbau. yang sudah berbentuk kayu olahan berupa balok dan papandengan jumlah 452 batang/keping dengan volume 5,9968 M3 ; Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dengan cara mengalikan

Dan Termohon PK melakukan Koreksi Positif Penjualan Benang(Penyerahan Terutang PPN), diperoleh dengan cara mengalikan unit/bale kapasterjual per bulan menurut Pemohon PK, kenyataannya adalah penjualan kapas dilakukan oleh PEMOHON PK guna menutupi biaya operasional dan untukmempertahankan berjalannya perusaan yang pada saat itu mengalami kesulitankeuangan;9 Bahwa Pemohon PK adalah Wajib Pajak yang beritikad baik dengan memenuhikewajibannya untuk membayar pajak dengan baik seiring dengan kelancaranusahanya

dimana dalam Pasal22 menyatakan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Dalam Pasal 21 menyatakan bahwa pada saat peraturan daerah mulai berlaku,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Bahwa besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan

dimana dalam Pasal22 menyatakan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Dalam Pasal 21 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Bahwa besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan

dalam Pasal22 menyatakan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Dalam Pasal 21 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku,Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.e Bahwa besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan

Rincian biaya retrebusi IMB yang dihitung oleh Perry atau Agustinus atau Bendipada tahun 2013 adalah berdasarkan perhitungan rumusan yang diatur dalamPeraturan Daerah (selanjutnya disingkat dengan Perda) Kota Palangka RayaNomor 11 tahun 1999 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan yaknidengan mengalikan tarif Retrebusi sebesar Rp. 25.000, dengan tingkatpenggunaan jasa (koefesienan luas bangunan X keofesienan tingkat bangunanX koefesienan guna bangunan X koefesianan ketahanan kontruksi bangunan

Rincian biaya retrebusi IMB yang dilakukan oleh Perry atau Agustinus pada tahun2013 adalah berdasarkan perhitungan rumusan yang diatur dalam Kota PalangkaRaya Nomor 11 tahun 1999 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan yaknidengan mengalikan tarif Retrebusi sebesar Rp. 25.000, dengan tingkat penggunaanjasa (koefesienan luas bangunan X keofesienan tingkat bangunan X koefesienanguna bangunan X koefesianan ketahanan kontruksi bangunan) padahal Perdatersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dicabut

Dan TERMOHON PK melakukan KoreksiPositif Penjualan Benang (Penyerahan Terutang PPN), diperoleh dengancara mengalikan unit/bale kapas terjual per bulan menurut PEMOHON PK,dikalikan harga ratarata penjualan benang cfm. TERMOHON PK,Kenyataannya adalah penjualan kapas dilakukan oleh PEMOHON PKguna menutupi biaya operasional dan untuk mempertahankan berjalannyaperusahaan yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan;.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah nyatadan jelas, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitungdengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar10% dengan dasar Pengenaan Pajaknya, yang dalamperkara a quo, PPN yang terutang adalah sebesar 10% XRp. 1.541.779.512, = Rp. 154.177.951,;e.9.3.

pengenaanpajak dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ;(7) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjaukembali setiap tahun ;Pasal 7 :Tarif PKB ditetapkan sebesar :a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum ;b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum ;c. 0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alatalat berat dan alatalat besar ;Pasal 8 :Besar Pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

Penggugat tidak mempunyaibukti yang kuat bahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebabobyek perkara telah dikuasai Tergugat sejak lama. Faktanya sampalsaat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasai oleh tergugat. Halini Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5April 1972.

Desember 2005yang semula berdasarkan Tariff Domestic Room totalRp 380.057.500,00 menjadi berdasarkan tariff yangwajar dan lazim (Tariff Foreigner Room) yaitu totalRp 1.322.520.665,00 dengan cara mengalikan tariffforeigner dibagi dengan tariff domestic (333,33%);Perlu. disampaikan bahwa atas pendapat TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangmenyatakan atas 13 invoice tersebut telah menggunakanTariff Foreigner Room yaitu total Rp 1.322.520.665,00sehingga Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali

lakilaki dan 2 (dua) perempuan.Sehingga bagian seorang istri adalah 1/8 (satu perdelapan) bagian, sedangkanuntuk ketiga orang anak kandung adalah sisanya (ashobah) sebanyak 7/8(tujuh perdelapan) bagian dengan pembagian anak lakilaki sebanyak 2 x ( duakali ) bagian anak perempuan atau 1/2 (Satu perdua) bagian dari sisa dan anakperempuan masingmasing 1 (satu) bagian atau 1/4 (Seperempat) bagiandari sisa ;Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembagian, terlebin dahuluharus menyamakan penyebutnya, yakni mengalikan

Rental US$ 1 3.333.333.48US$ 29,153,007.65Bahwa Pemeriksa juga membuat perbandingan dengan mengalikan biaya bungasebesar US$ 58,229,229.87 yang sebenarnya biaya bunga hanya sebesar US$46,494,758.39;Bahwa rincian Interest Finance Charge sesuai Ledger Pemohon Banding adalahsebagai berikut:74100.001 FCJnterest expenses US$ 46,494,758.3974200.001 FCArranger Fees US$ 11,422,412.4774300.001 FCBank charges US$ 311,143.5374300.002 FCBank charges transaction US$ 950.48US$ 58,229,264.87Bahwa terhadap biaya

Putusan Nomor 536/B/PK/PJK/2013Pemeriksa menghitung nilai ekspor dengan mengalikan nilai barang yangdiekspor dan biayabiaya yang seharusnya ditagih;Menurut Peneliti Keberatan: Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Persetujuan Ekspor, diketahui bahwa tanggal yang digunakanoleh Pemohon Banding sebagai dasar pelaporan penyerahan Ekspor adalahtanggal pemasukan barang yang diekspor kedalam peti kemas yaituberdasarkan tanggal tanda tangan Pegawai Pengawasan Stuffing

atastanah sengketa; +22 202222220Bahwa oleh karena tanah sengketa benar benar milik Penggugatyang dalam perkara ini di dukung dengan alatalat bukti yang sangatmemiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, makasangatlah beralasan jika Pengadilan Negeri Kupang dapatmenjatuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu,walaupun para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atauKasasi dalam perkara ini ;Bahwa mengingat sangat di kawatirkan para Tergugat dengan etikadyang sangat tidak baik akan mengalikan

Dalam Pasal 21 menyatakan bahwa pada saatPeraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat Il Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusisebesar Rp.25.000,00 dengan tingkat penggunaan jasa (koefisien

Dalam Pasal 21 menyatakan bahwa pada saatPeraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat Il Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Bahwa besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat I Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusisebesar Rp.25.000,00 dengan tingkat penggunaan jasa (koefisien

Nomor : 2519 K/Pid.Sus/2015Bahwa besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat Il Palangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusisebesar Rp.25.000,00 dengan tingkat penggunaan jasa (koefisien luasbangunan x Koefisien tingkat bangunan x Koefisien guna bangunan xkoefisien ketahanan konstruksi bangunan), sedangkan besarnya retribusiIMB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun2012