Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt Rp303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014 3 Drs.SarwoEdhyTanah 250 m?Njop sipttRp614.000/m?

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt RP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs.

Tanah 125 m*Rp129.037.500,00 Rp57.056.500 Diterima 2x dariSumarno jLainlain NJOP!

penentuan besarnya NJOP di letakHal. 96 dari 154 hal.

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop sipttRP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs. Tanah 250 m* Rp258.075.000,00 Rp119.784.000,00 Diterima 2x dariSarwo Njop siptt NJOP Santoso di GrahaEdhy Rp614.000/m* Rp1.032.300,00 KuringRp114.784.000,00(25/12/2006)Diterima di SudinPU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) 10.

denganharga Rp. 2.678.400.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah) tidak didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP)yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal mana bila berdasarkan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) atas 5 (Lima) objek hak tanggungan CV. Ciptayasa OtjehWidiyana sebagaimana Surat Pengenaan Pajak Terutang (SPPT) adalahseharga Rp.128.000/Meter? (seratus dua puluh delapan ribu/meter) danseharusnya nilai limit terhadap 5 (Lima) objek hak tanggungan CV.

perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PajakBumi dan bangunanHal ini secara jelas, terang dan nyata sangat merugikan CV.

No. 137/Pdt/2017/PT.BTNlagi karena telah dipertimbangkan pada bukti T.ll1a=TA.Ad 1, hal manadalam bukti tersebut tidak mempertimbangkan secara aspek keadilan dankemanfaatan hukum, ukuranukuran hukum dapat dibenarkannya transaksilelang dibawah Nilai jual Objek Pajak (NJOP), maka NJOP yang telahditetapkan oleh pemerintah tersebut dapat dipergunakan untuk dan dalamhal yang bagaimana ? MOHON PENJELASAN HUKUM..

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan rasa keadilan dankemanfaatan hukum tentang Nilai Limit yang sangat rendah, jauh dari hargapasar dan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(NJOP) tahun 2012 : Rp. 87.000,Luas Objek Tanah Terperkara : 38.578 M2 XMaka Nilai Limit : Rp.3.356.286.000, (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

HasanuddinHalaman 15 dari 96 Perkara Nomor 46/PID.SUSTPK/2018/PT SBYNo.2 Bolowerti Kota Kediri (NJOP tanah Rp. 285.000,00 / M2 dengan luas32.439 M2 dan NJOP bangunan Rp. 162.000,00 / M2 dengan luas 3.000 M2)dengan nilai nominal sebesar Rp.19.446.230,00 tanggal 2 Januari 2003 jatuhtempo pembayaran tanggal 31 Juli 2003.Bahwa Sesuai SPPT tersebut dapat diperhitungkan nilai NJOP atas tanahadalah Rp. 285.000,00 / M2 sehingga harga tanahnya sebesarRp. 9.245.115.000,00 dan bangunan Rp. 162.000,00 / M sehingga

PWUJatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besar dari nilai NJOP yangtertera dalam SPPT PBB diatas.(yang digunakan /dilampirkan dalam jual beli /pelepasan aset tersebut).

Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalamSPPT PBB tersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam data baseSistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP tahun 2003).Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuktanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M* dan untuk bangunan sebesarRp. 162.000,00 /M?.Bahwa seharusnya NJOP yang dipakai sebagai patokan atas penjualan tanah diKediri adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M?

PWUHalaman 40 dari 96 Perkara Nomor 46/PID.SUSTPK/2018/PT SBYJatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besar dari nilai NJOP yangtertera dalam SPPT PBB diatas.(yang dilampirkan/digunakan dalam jualbeli/pelepasan aset tersebut).Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB tersebut berbedadengan nilai NJOP yang tertera dalam data base Sistim Informasi ManajemenOperasional Perpajakan (SISMIOP tahun 2003).

Nilai NJOP atas aset Kediriyang tertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalah sebesarRp. 702.000,00 / M? dan untuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M?.Bahwa seharusnya NJOP yang dipakai sebagai patokan atas penjualan tanah diKediri adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M? dan bangunan sebesarRp. 162.000,00 / M*. Dengan demikian, nilai patokan penjualan atas aset diKediri dapat dirinci sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M?)

) tanah pada SPPT PBB tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 2.176.000, /M2 sedangkan pada SPPT PBB tahun 2006 NJOP sudah Rp. 3.573.000, / m2dan mengurangi jumlah luas bangunan yang sebenarnya 720 M2 menjadi 320M2.

Perhitungan diatas, didasarkan pada NJOP Bumi / Tanah berdasarkan SPPTPBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBB Tahun 2010dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelas menengah dan hargatanah berdasarkan harga rill sekarang.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas penentuan besarnya Nilai Limit dan HargaLelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karena tidak patutdan melanggar perundang undangan yang berlaku maka lelang tersebut harusdinyatakan batal.10.

, hargapasar dan faktorfaktor lain ;Sedangkan NJOP yang dipakai oleh Tergugat I dalam penetapan limit adalahNJOP tahun 2009 hal ini sesuai dengan surat Tergugat II tentang penetapanhari dan tanggal lelang Nomor : S1629/WKN.7/KNL.03/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada SPPT PBB tahun 2009 dariobjek jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 2.013.000, (dua juta tiga belas riburupiah) per meter ;6) Penetapan Harga Limit oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan

MenteriKeuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyakni antara lain NJOP, Harga Pasar dan Faktorfaktor lain (yangmempengaruhi harga) ;7.

untuk tahun pajak 2009Menimbang, bahwa oleh karena lelang atas obyek lelang dilakukan pada tanggal18 Juni 2010, maka NJOP yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penetapanharga limit adalah NJOP tahun 2009 tersebut di atas yaitu Rp. 2.013.000/M?

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks.

SMK MERDEKA tidak menjadi objekpajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai JualObjek Pajak) di sekitar tanah eks.

SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksiHERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitartanah eks.

SMKMERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perM2 ataudengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesarRp. 696.832.000,(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribuempat ratus empat puluh empat) M2 ;Bahwa akhirnya pemilik tanah eks.

SMK MERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)perM2. Jadi disini terdakwa bersamasama dengan saksi Drs.

Kotawaringin Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP per M2 TOTAL NJOP(Rp)Bumi 626.370.000 189 600 375.822.000.000Bangunan 1.282 064 1.100.000 1.410.200.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 377.232.200.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 377.220.200.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 377.220.200.000 150.888.080.000PBB Yang Terutang 0,5% x 150.888.080.000 754.440.400Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp/754.440.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP

per M2 Jumlah NJOP (RIBumi 626.370.000 189 600 375.822Bangunan 1.282 064 1.100.000 1.410NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 377.232NJPTKP 12NJOP untuk perhitungan PBB 377.220NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 377.220.200.000 150.888PBB Yang Terutang 0,5% x 150.888.080.000 754 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Puluh Ribu Enam Belas Rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat (Ketua Panitia Pembebasan lahan Kereta Api trans Sulawesi ParePa.re) pada tanggal 11 Juni 2015 dalam musyawarah penetapan nilaiganti rugi pembebasan lahan kereta api trans Sulawesi Pare Pare diAula Kelurahan Mangempang, menurut hemat kami nilai tersebut diatasjauh dari nilai penggantian wajar karena tidak berdasarkan kepadakesetaraan dengan nilai pasar atas sesuatu properti (tidak sesuaidengan daftar SNI yang berlaku di Kabupaten Barru dan NJOP

adanyapernbebasan lahan Kereta Api tersebut.Bahwa berdasarkan dailildalil diatas, maka kami memohon denganhormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru agar dapat menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :1.Menghukum tergugat , Il, Ill untuk merevisi kembali nilai penggantianrumah kami yang seluas 188 M2 sebesar Rp. 71.594.000 ( Tujuh PuluhSatu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) denganhitungan permeter Rp. 380.016 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu EnamBelas Rupiah) menjadi harga NJOP

ini terkena pembangunan rel keretaapi, dan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 secara bertahapPenggugat membangun rumahnya namun belum selesai;Menimbang, bahwa menyangkut ganti rugi yang diterima olehPenggugat sebesar Rp. 71.594.000 ( Tujuh Puluh Satu Juta Lima RatusSembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan hitungan permeter Rp. 380.016(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Belas Rupiah) dikali luas bangunan188,4 meter persegi berdasarkan bukti P 9;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 bahwa NJOP

Sehingga harga NJOP tersebut dikalikan dengan penilaian kondisibangunan yang belum jadi yaitu sekitar 80 persen menjadi 145,896.960..

(seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribusembilan ratus enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut yaitunilai NJOP sesuai bukti P 7 sebesar Rp. 968.000, (sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) dikali dengan luas bangunan sesuai bukti P 10yaitu luas bangunan 188, 4 meter persegi dikali dengan kondisi bangunanyang belum jadi yaitu delapan puluh persen hasilnya 145,896.960,.

Naik yang adapada catatan tersebut NJOP masih tahun 2007 sedangkan sekarangsudah masuk NJOP 2018, sehingga dihitung kembali dan saksi disuruhmencatat oleh terdakwa MIMING SAIMIN, dan saksi catatlah pada bukucatatan yang saya ambil dimobil tadi dengan catatan sebagai berikut :Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPkK/2018/PN.Bdg470 M x 450.000. = 211.500.0001.

adalah Nilai Jual Objek Pajak artinya dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan / Perkotaan, yang mana besarnyaNJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentudapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,dan penetapan besarnya NJOP tersebut ditetapkan dengan SK Bupati;Bahwa penentuan kenaikan tentang harga NJOP tersebut berdasarkanSurat Keputusan Bupati Bogor;Bahwa untuk harga NJOP tahun 2016 yang lalu besarannya Zona NilaiTanah untuk Desa Gunung

NIAN dengan dengan NOP : 32.03.140.002.0020015.0 tidakada kenaikan harga NJOPnya yang mana masih tetap sama sepertiharga NJOP tahun 2017 senilai Rp. 335.000. (tiga ratus tiga puluh limaribu rupiah).

Adapun aturan harga NJOP tahun 2018 sedang diprosesketetapannya, akan tetapi untuk Desa Gunung Putri sesuai dengananalisis Zona Nilai Tanah untuk Desa Gunung Putri belum ada kenaikanharga NJOPnya yaitu masih tetap;Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 971.11 / 60 / Kpts /Per UU / 2017 tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Bumidan Bangunan Menara serta Dokumen Biaya Komponen BangunanTahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 untuk harga NJOP menunjuk ObjekPajak an.

IEDFIL JAYA ANWAR diberitahu oleh Terdakwa MIMINGSAIMIN yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek jual beli tersebut adakenaikan NJOP, sehingga dana yang diberikan oleh saksi Ir. IEDFIL JAYAANWAR kepada Terdakwa untuk proses jual beli tanah seluas + 470 M? yangterletak di Ko. Gunung RT. 002/008 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab.Bogor tidak cukup. Atas adanya kenaikan NJOP tersebut, maka Terdakwakembali meminta biaya tambahan kepada saksi Ir. IEDFIL JAYA ANWAR.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB KotaTanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitarlahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut: NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp) NJOP terendah (RP)1.

) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB KotaTanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitarlahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut: NO LOKASI NJOP NJOPtertinggi (Rp) terendah (RP)1.

) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

) atau nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada variabelvariabel sebagai berikut:a.

St Sulaiman,Pulau Atas (sambutan) seluas 3,7 Ha,harga pasar Rp. 150.000, Rp.300.000, , harga kesepakatan/ deal Rp.125.000, /m2, NJOP ; Bahwa sepengetahuan saksi KPP PBBSamartinda dilibat kan dalamkepanitiaan Pengadaan Tanah karenakantor saksi dapat memberikaninformasi mengenai data perpajakanatas transaksi tanah ; Bahwa sesual Kep.Menkeu No.KEP219/WPJ.14/BD 05/2006 tanggal 29Desember 2006 untuk Kelurahan PulauAtas NJOP tertinggi Rp.103.000, danterrendah Rp.5.000, sedangkan NJOPuntuk lokasi tanah

yang dibebaskanoOleh PLN sebesar Rp.10.000, ; Bahwa benar kalau ada transaksiuntuk kepentingan umum : penjual 5%dari harga transaksi PPH, kalaupemerintah tidak kena BPHTP dankalau dibawah NJOP tetap 5% penjualdan pembeli =; Bahwa saksi ada menerima honor sebesarRp1.342.350 ,20.

yang dipergunakan adalahsurat dari Kelurahan Pulau Atas, NJOP dipakai diKantor PP, metode perhitungannya saksi tidakmengetahui, selanjutnya panitia menetapkankisaran harga tanah tersebut adalah Rp.125.000,/m2 sampai Rp.150.000,Bahwa luas lahan yang diperlukan adalah sekitar3,7 Ha sesuai yang ditentukan oleh perencanaan?

) atau nilai nyata /sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkanpenilaian Lembaga/Tim Penilai Harga tanah yangditunjuk oleh panitia;Menimbang , bahwa NJOP pada tahun berjalansesuai SK Menteri Keuangan No.KEP219/WPJ.14/BD05/2006, tanggal 29 Desember 2006 untuk KelurahanPulau Atas, NJOP tertinggi adalah Rp.103.000,terendah adalah 5.000, .dan untuk lokasi tanah yangakan dibebaskan Rp.10.000 /M2 dimana menurut panitiabesaran harga seperti NJOP adalah tidak layak80mengingat lokasi tersebut

Instansi teknis terkaitBahwa atas disposisi Walikota kepada PanitiaPengadaan Tanah , Ketua Panitia yaitu' terdakwa DrsHamka Halek Msi mengundang Panitia dan PLN untukmengadakan rapat pada tanggal 14 Mei 2007 dan padarapat tersebut Panitia membuat limit harga denganmenjumlahkan tiga komponen yaitu pertama NJOP PBByang berlaku tahun itu sesuai SK Menteri KeuanganNo.KEP 219/WPJ.14/BD 05/2006, tanggal 29 Desember2006 untuk Kelurahan Pulau Atas, NJOP tertinggiadalah Rp.103.000, terendah adalah Rp. 5.000

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 552.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 12.000.000(NJOPTKP)3 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan& dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200 Halaman 2 dari 8 halaman.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 52.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.0003 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan & dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

) tahun2003 dan NJOP tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut : Blok B2:Luas 39.715 M?

X NJOP Tahun 2003 Rp. 2.184.400, (dua juta seratusdelapan puluh empat ribu empat ratus Rupiah) = Rp. 160.415.782.800, (seratus enam puluh milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);Total Selisih Harga berdasarkan NJOP 20102003Rp. 294.526.432.200, (dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah);Jumlah Selisih Harga berdasar NJOP Tahun 20102003 untuk Blok B2,B3, B78, C7 = Rp. 695.476.744.400

)tahun 2003 dan NJOP tahun 2010 dengan perincian sebagaiberikut: Blok B2: Luas 39.715 M?

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalihkan sahamsahamnya kepada Tergugat sebesar 5%, Tergugat Il sebesar 18%dan Tergugat Ill sebesar 11%, dimana pada saat pengalihan tersebutPenggugat memberikan perhitungan nilai saham berdasarkan selisihperhitungan NJOP tahun 2003 dan NJOP tahun 2010.

(NJOP) tahun 2003 dan NJOP tahun 2010 dengan perincian sebagaiberikut: Blok B2: Luas 39.715 M? x NJOP Tahun 2010 Rp. 6.195.000, (enam jutaseratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) = Rp. 246.034.425.000, (duaratus empat puluh enam milyar tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Luas 39.715 M?

No. 1970 K/Pid.Sus/2014diberikan 60 % (enam puluh persen) dari nilai jaminan dan tidak berpatokpada NJOP dan mengikuti nilai harga pasar.

Perhitungan yang dilakukan oleh ahli hanya sebatas nilai NJOP yangdiberikan oleh penyidik tanpa adanya harga pembanding lainnya, secarahukum NJOP bukanlah harga transaksi jual beli akan tetapi sebagaimanapenjelasan dalam UndangUndang Nomor: 20 tahun 2000 Perubahandari UndangUndang Nomor : 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan HakTanah dan Bangunan (BPHTB), lebih tegas lagi disebutkan NJOP bukansebagai nilai harga Transaksi,akan tetapi NJOP adalah Nilai Pajak Bumidan Bangunan dengan cara mengalikan

No. 1970 K/Pid.Sus/2014sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimasuddengan NJOP Pasal 1 ayat (1) adalah :Nilai Jual Objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,bilamana tidak terdapat ransaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau niai perolehanbaru , atau NJOP pengganti ;Bahwa hal tersebut telah digelapkan oleh Judex Factie, bahkan dalamputusan

Nomor : 3 tahun 2007tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden termuat dalamaturan yaitu :Pasal 28 ayat (2) Tim Penilai harga tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan padaNilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapatberpedoman pada variabel variabel lainnya;Bahwa berdasarkan aturan hukum Ganti rugi tersebut sangat jelas terlihatpembayaran ganti rugi tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukandiatas

NJOP dengan mengikuti harga pasar artinya pertimbangan hukumJudec Factie Tingkat Pertama tersebut telah melakukan pengkaburan danpenggelapan terhadap aturan hukum;Maka untuk itu jelas pengertian NJOP bukan sebagai nilai transaksi, akantetapi sebagaimana termaktup dalam Undang Undang Nomor :20 tahun2000 Jo Undang Undang Nomor :21 tahun 1997 tentang Bea PerolehanHak Tanah dan Bangunan ( BPHTB) ; dan Pasal 1 ayat (1) dari peraturanMenteri Keuangan Nomor : 150/PMK.03/2010 tahun 2010, TentangHal. 57

S.2407/WPJ.07/KB.08/95 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa NJOP bumi tahun1994 untuk lokasi tanah Perumka yang ada di JI. Bobojong Desa GintungKerta, Kec.

KAI),SEPTA T RAMADIN, SARMADI, AGUS HARI, GAZALI UMAR, IR.PY SUYATNO (almarhum), KOMARI (almarhum), JOKO SUROJO,SUDIRMAN, SUKANDI, TOTON (almarhum), MISBACH,ISMANYONO dan ATIK PALWANI dengan hasil rapat sebagai berikut1) Dalam hal menaksir harga tanah Perumka di KlariCitarum,Tim Sepakat dibedakan dalam dua harga :a) Untuk lahan seluas 60.985 m2 yang dijual kepada PT ,Mitraiase Ekaperwira dengan harga NJOP tertinggi yaituRp. 6000, per M2 karena untuk keperluan bisnis /pabrik;b) Untuk lahan seluas

10.595 M2 yang akan dijual kepadapara penghuni dengan harga NJOP terendah yaitu Rp.5000, per M2, dengan pertimbangan untuk hunian dan2) Untuk pembelian tanah seluas 10.959 M2 oleh para penghuni,disarankan melalui PT Mitrasetia Ekaperwira yang sudahmenyetujui dengan persyaratan: harga tanah yangdisampaikan kepada para penghuni harus sama denganharga yang telah diputuskan oeh tim yaitu sebesar Rp. 5000,per M2 , dan dibuat perjanjian antara PT.

MITRASETIA EKAPERWIRAseluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2(enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiranharga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambildari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperolehtaksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000, = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan

MITRASETIA EKAPERWIRAseluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2(enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiranharga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);b) Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambildari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperolehtaksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000, = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan

Kasminah binti Sodikromo berdasarkan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tahun 2018 tanah dan bangunan yang berlokasi diJalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel.Halaman 4 dari 11. Pen. No.43/Pdt P/201 &/PA. Cig.Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, yang disebutkan point 8 (a) sesuaiNJOP adalah:a. Nilai NJOP Bumi, seluas 299 M2 Rp. 537.000,/M*.=Rp. 160.000.000,b. Nilai NJOP Bangunan, seluas 110 M2, Rp.1.200.000,M?

=Rp.132.000.000,c Jadi nilai Penjualan sesuai NJOP adalah Rp. 292.563.000, (dua ratussembilan puluh dua juta lima ratus enampuluh tiga ribu rupiah);16. Bahwa dikarenakan ada wasiat dari orang tua yang seperti di point 13 (tigabelas) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang disebutkan point 9 (a)SHM Nomor 135 (seratus tiga puluh lima) Desa Samangraya Blok WadasKonvensi Milik Adat C. 336 P.2.D.I tanggal 13/11/1997 dengan luas 338 M2(tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Hj.

(tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Hj.Kasminah binti Sodikromo yang telah di Upresel atau ditaksir seharga Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), harga tersebut 4 (empat) kali lipat darinilai NJOP tahun 2017 yang berlaku:18.Bahwa hasil dari pembayaran harta peninggalan tersebut sesuai point 10maka dapat dihitung dan dibagi sebagai berikut :a. Bahwa taksiran atau Upresel senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dibagi 3 (tiga) bagian;b.

tersebut yang ditetapkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Penetapan lelangtanggal 09 Juli 2018 melalui surat Nomor : 4136/KCVI/ADK/07/2018sebesar Rp. 4.200.000.000, (empatmilyar duaratus juta rupiah);.Penetapan nilai limit yang demikian tersebut sangatlah merugikanPenggugat dan jauh dari asasasas lelang yang berlaku terutama asaskeadilan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat,karena nilai limit tersebut jauh berada di bawah harga pasar maupunnilai objek pajak (NJOP

Bahwa adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah dan bangunanmilik Penggugat yang dijadikan agunan tersebut pada tahun 2018adalah sebesar Rp. 5.266.450.000, (limamilyar duaratus enampuluhenam juta empatratus limapuluh ribu rupiah) yang dapat dilihat dariSurat Pemberitanuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2018.

enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),apabila kekurangan dihitung dari NJOP agunan sebesar Rp.5.226.450.000, (Lima Milyar Duaratus enampuluh enam juta empatratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga minimal dari nilailimit lelang;10.Bahwa terlebih lagi, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan11.dengan objek jaminan tidak diberitahu maupun dilibatkan dalammenetapkan nilai limit tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II, padahalnilai limit lelang yang ditetapkan Tergugat jauh berada

di bawah hargapasar dan NJOP, hal ini tentunya juga telah melanggar asasasas lelangyakni asas keterbukaan dan asas akuntabilitas yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II;Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat dan Tergugat II terkesansangat dipaksakan dan tergesagesa, padahal perjanjian kredit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT belum jatuh tempo dan masih tersisabanyak waktu dan kesempatan guna mencari bentuk penyelesaian kredityang lainnya, seperti memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmenjual

Bahwa perbuatan Tergugat III yang tetap membeli objek jaminan melaluilelang dengan nilai di bawah NJOP telah dapat membuktikan Tergugat IIIsebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.

pajak (NJOP) merupakan upaya dalam perolehan pengadaantanah agar membayar ganti kerugian sesuai dengan petunjuk perolehantanah oleh pemerintah, sedangkan dalam perkara a quo tanah yangmenjadi Obyek Sengketa bukan digunakan untuk pembebasan lahan /pengadaan tanah demi kepentingan umum sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, namuntindakan Termohon Kasasi memindahkan warga dari lokasi yangdipergunakan untuk pembangunan Bandara DEO Sorong ke tanah milikPemohon Kasasi oleh

karenanya sangatlah tidak mendasar apabilamemperhitungkan dan menentukan nilai ganti kerugian berdasarkan nilaijual obyek pajak (NJOP) yang berlaku;Bahwa dalam perkara a quo kerugian yang nyata dialami olen PemohonKasasi yaitu, Pemohon Kasasi tidak dapat memanfaatkan tanah yangsebelumnya telah disepakati dalam Perjanjian antara Pemohon Kasasidengan PT.

yangnota bene tidak mendasar dalam menentukan nilai kerugian yang diderita Pemohon Kasasi;Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dalamketentuan pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman karena di dalam persidangan padaTingkat Pertama Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan upayagugatan Rekonvensi atas gugatan Pemohon kasasi yang memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan penggantianganti rugi sesuai nilai jual objek pajak (NJOP

Nomor 2174 K/Pdt/2015mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan JudexFacti;Kesimpulan.Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo nyatanyata telah salah dan kelirudalam menafsirkan hukum mengenai peruntukan tanah demi kepentinganumum sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sehingga dasarmenentukan nilai ganti kerugian berdasarkan besaran nilai jual obyek pajak(NJOP) atas tanah yang dipergunakan untuk merelokasi warga tersebutsangatlah tidak mendasar karena tidak mencantumkan

landasan hukum yangdipakai dalam penentuan nilai ganti rugi dalam pertimbangan putusannya,disamping itu Judex Facti juga telah mengabaikan Peraturan Perundangundangan mengenai beban pembuktian yang dengan sengaja tidakmencantumkan bukti P10 dalam pertimbangannya sebagai dasar kerugianyang diderita oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya namunJudex Facti hanya mempertimbangkan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagaidasar penggantian kerugian yang sama sekali tidak pernah diminta dandimohonkan

No. 2245 K/PID.SUS/2017Ayat (1) : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanahsecara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antarainstansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik;Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari KantorJasa Penilai Publik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Hal. 15 dari 47 hal.

Kesepakatanpenentuan ganti rugi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksiElsye Parerung terhadap tanah tersebut bukan didasarkan pada NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan atau nilai riil atau nyata hargatanah sekitar karena tidak pernah dilakukan survey untuk mengetahuiharga nyata atau sebenarnya harga tanah disekitar lokasi yang akandiganti rugi.

Dengan demikian, nilai penjualan aset PT.PWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP tahun 2003). Nilai NJOP atas aset Kediri yangtertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalahsebesar Rp. 702.000,00 / M? dan untuk bangunan sebesarRp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00Hal. 23 dari 205 Hal.

Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYPWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP). Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalamSISMIOP untuk tanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M? danuntuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00per M2 dengan alamat Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagungdengan rincian sebagai berikut : Objek Pajak Luas (M2) NJOP (Rp) Jumlah (Rp)24.560 285.000,006.999.600.000,00Bangunan 11.694 264.000,003.087.216.000,0010.086.816.000,00 Hal. 52 dari 205 Hal.

PWUJatim tersebut baik yang berada di Kota Kediri maupun di KabupatenTulungagung dengan harga masingmasing dibawah NJOP;Bahwa terhadap asset PT.

Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 297.00 M2 x 5 Tahun = Rp.27,561,600,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01Jan s/d 31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 297.00 M2x 1 Tahun = Rp.3,445,200,Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 297.00 M2 = Rp.1,378,080,Jumlah (1+2+3) ...

=Rp. ysSumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01Jan s/d 31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 297.00 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)...

Biaya Pengembangan (Development Charge DC),rumusannya = 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.

x tahun0,5% x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun4% x NJOP xm? x tahun 2SumbanganPemeliharaanPrasarana (SPP)Rp. 1.500, x m?x tahun0,45%x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun2,5% x NJOPx m? x tahun 3 Administrasi 0,50% x NJOP xm? x tahun 1% x NJOP xm? x tahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP xLuas (m?*)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewalahan berikutnya;32.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.