Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi 4.466.081.117.0702 Bangunan 17.738.153.5003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.483.819.270.5704 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB 4.483.811.770.5706 NJKP (40%) 1.793.524.708.2287 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.967.623.5418 PBB yang telah dibayar 8.873.369.2869 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 94.254.25510 Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB 23.563.56411 Jumlah PBB yang masih harus dibayar 117.817.819 Halaman 2 dari 8 halaman.

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casunilai kKewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankanasas kebenaran materiel dan kKlasifikasi bumi yang melandaskanKlasifikasi Bumi menurut NJOP

Kotawaringin Timur,dengan perhitungan sebagai berikut:Objek Luas Kelas NJOP per m2 Jumlah NJOP (Rp)Bumi 302.350.00 189 600 181.410.000.0000Banguna 25.263 063 1.200.000 30.315.600.000nNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 211.725.600.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 211.713.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 84.685.440.000PBB Yang Terutang 0,5% 423.427 .200Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2019,kemudian

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp423.427.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Luas Kelas NJOP

per m2 Jumlah NJOP (Rp)Bumi 302.350.000 189 600 181.410.000.000Bangunan 25.263 063 1.200.000 30.315.600.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 211.725.600.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 211.713.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 84.685.440.000PBB Yang Terutang 0,5% 423.427.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 961.432.000.000,00. NJKP (40% x k) 384.572.800.000,00m.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp5.408.084.000,00 dengan perincian sebagai berikut:Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.704.050.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003 NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.704.042.000.000,004 Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.081.616.800.000,006 PBB yang terutang Rp 5.408.084.000,007 Pengurangan Rp 0,008 PBB yang telah Dibayar Rp 0,009 PBB yang Masih Harus Dibayar Rp 5.408.084.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per M2 ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp140,00 per M2 adalah sudah benar, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 3 ayat

Putusan Nomor 1232/B/PK/Pjk/2018 NJOP Per M2 Total NJOP Objek Pajak Luas (M2) Kelas (Rp) (Rp)Bumi 2.912.900.000 200 140 407.806.000.000,00NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 407.806.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 407.806.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 407.806.000.000,00 163.117.600.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 163.117.600.000,00 815.588.000,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 815.588.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan

Uraian Jumlah (Rp); 4.063.796.832.831 Bumi 42 Bangunan 12.672.715.0003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB POA ATS4 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB FON ACROSS6 NUKP (40%) reso ome BS7 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.152.924.0968 PBB yang telah dibayar 8.064.097 .9259 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 88.826.171 Halaman 4 dari 10 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBBsebesar Rp20.623.277.312.560,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo, karena in casu nilaikewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankan asaskebenaran materiil dan klasifikasi bumi yang melandaskan KlasifikasiBumi menurut NJOP baik berdasarkan Bumi dan Bangunan

tersebut yang ditetapkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Penetapan lelangtanggal 09 Juli 2018 melalui surat Nomor : 4136/KCVI/ADK/07/2018sebesar Rp. 4.200.000.000, (empatmilyar duaratus juta rupiah);.Penetapan nilai limit yang demikian tersebut sangatlah merugikanPenggugat dan jauh dari asasasas lelang yang berlaku terutama asaskeadilan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat,karena nilai limit tersebut jauh berada di bawah harga pasar maupunnilai objek pajak (NJOP

Bahwa adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanah dan bangunanmilik Penggugat yang dijadikan agunan tersebut pada tahun 2018adalah sebesar Rp. 5.266.450.000, (limamilyar duaratus enampuluhenam juta empatratus limapuluh ribu rupiah) yang dapat dilihat dariSurat Pemberitanuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2018.

enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),apabila kekurangan dihitung dari NJOP agunan sebesar Rp.5.226.450.000, (Lima Milyar Duaratus enampuluh enam juta empatratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga minimal dari nilailimit lelang;10.Bahwa terlebih lagi, Penggugat selaku pihak yang berkepentingan11.dengan objek jaminan tidak diberitahu maupun dilibatkan dalammenetapkan nilai limit tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II, padahalnilai limit lelang yang ditetapkan Tergugat jauh berada

di bawah hargapasar dan NJOP, hal ini tentunya juga telah melanggar asasasas lelangyakni asas keterbukaan dan asas akuntabilitas yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II;Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat dan Tergugat II terkesansangat dipaksakan dan tergesagesa, padahal perjanjian kredit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT belum jatuh tempo dan masih tersisabanyak waktu dan kesempatan guna mencari bentuk penyelesaian kredityang lainnya, seperti memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmenjual

Bahwa perbuatan Tergugat III yang tetap membeli objek jaminan melaluilelang dengan nilai di bawah NJOP telah dapat membuktikan Tergugat IIIsebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum.

Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =

No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status

) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2

Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan

atau nilai nyata/sebenarnya dengan17memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

Jika tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganii;Bahwa urusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bisa didelegasikankepada bawahannya. Sebagai anggota dan berperan memberikan pendapat /usulan penetapan harga berdasarkan NJOP yang berlaku di daerah tersebutsesuai Keputusan Menteri Keuangan.

penghitungan NJOP tetap beroedoman pada NJOP sesuai denganPasal 1 angka 3 Undangundang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

NJOP pun juga tergantungdari apakah datanya telah dilakukan pembaharuan secara berkala dan terkini atautidak.

di LepasPantai Makassar Strait berdasarkan Kontrak Production Sharing Contract(PSC) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (BP MIGAS) yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012.Kedua, Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesarRp 140,00 per m?

Putusan Nomor 798/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp815.588.000,00 dengan perincian sebagai berikut: SPPT PBBDRAIAN Luas (m2) NJOP (Rp/m2) NJOP (Rp)BUMI 2.912.900.000 140 407.806.000.000BANGUNAN NJOP sebagai DPP 407.806.000.000NJOPTKP 12.000.000NJOP 407.794.000.000NJKP

Hal tersebutsebagaimana dikutip dari isi Risalah Lelang No. 499/2011 tanggal 21Oktober 2011;Bahwa penjualan objek lelang aquo sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dilakukan "dibawah harga NJOP maupunHarga Pasar". Padahal nilai NJOP objek lelang tahun 2011 harga perM2 sebesar 1.573.000, (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga riburupiah) dengan luas tanah di SHM 257 M2 jumlahnya sebesar Rp404.281.000, (empat ratus empat juta dua ratus enam puluh satu riburupiah).

;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat IV yangmembeli objek tanah lelang dibawah harga pasar atau NJOP tersebutteriihat mempunyai "motivasi untuk mencari keuntungan secaramelawan hukum (onrechtmatige verijking) atau memperkaya diriPutusan Nomor :305/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Misbah seluas 257 M2;Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangpajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011Januari 2011 NOP : 31.74.011.006001 0579.0 an.Misbah dengan Letak objek pajak di KP Pasar ingguRT.006/RW.01 Kembangan Selatan dengan Luas tanah312 M2 dengan NJOP per M2 sebesar 1.573.000 dandengan total NJOP sebesarrp. 490.776.000 ; Fotocopy dari sli Surat Keterangan Nomor70/1.711.1/11 dari Kantor Kelurahan Kembangan Seletantertanggal 12 Desember 2011 yang isinya menerangkansesuai

NJOP harga tanah terletak di Kp.

tanah per meter persegi di wilayahnya ataumemberitahukan bahwa akan meiakukanpelelangan di atas tanah milik warganya; Bahwa Sepengetahuan Saksi jika ada instansi yang akan meiakukanpelelangan asset tanah dan/atau bangunan di wilayahnya (KelurahanKembangan Selatan) selalu minta surat PM.1, yaitu surat keterangantentang harga NJOP tanah per M2; Bahwa Saksi mengetahuibahwa di Kantor Kelurahan Kembangan Selatan pada tahun 2011tidak pernah ada permintaan surat PM.1 tentang nilai NJOP tanahper M2 dari

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPJ.16 /2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,2.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.

Surat Keteranganharga NJOP, yaitu harga terendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggiseharga Rp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintah Ivan Salehkeduanya pegawai Walikota Manado membawa surat keterangan NJOP dan HargaPasaran Umum untuk ditandatangani Lurah Bumi Beringin, namun Lurah BumiBeringin menolak, oleh karena Lurah Bumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh IvanSaleh sehingga Lurah Bumi Beringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi Beringin Rp.394.000, b.

(Rp) (Rp)Bumi 29.685 041 8.145.000 241.782.325.000Bangunan 03.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 249.141.125.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0NJOP untuk penghitungan PBB = 249.141.125.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 99.656.450.000Rp249.141.125.000 498 .282.250Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% xRp99.656.450.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 498 .282.250 Bahwa terhadap SPPT PBB Tahun 2012 tersebut telah diajukanpermohonan keberatan

per M2 sebesar Rp 8.145.000, tetapidikenakan sama dengan NJOP pembanding sebagaimana pada angka 8 berikutini;Bahwa sebagai perbandingan dapat disampaikan pada lokasi yang samadi RT 010 RW 04 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat yang dikenakan SPPT PBBTahun 2012 dengan kelas 053 dan NJOP per M2 sebesar Rp2.779.000, atasnama Chalie Kartadinata;Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan 8tersebut di atas, mohon kiranya terhadap tanah milik Pemohon Bandingdikenakan PBB dengan luas 25.300

M2 dan kelas 053 serta NJOP per M2sebesar Rp2.779.000,PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANGBahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka II, maka perhitunganPBB Terutang tahun 2012 atas tanah Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 19 halaman.

(Rp) (Rp)Bumi 25.300 041 8.145.000 206.068500.000Bangunan 3.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 213.425.300.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0NJOP untuk penghitungan PBB = 213.425.300.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 85.370.120.000Rp213.425.300.000 426.850.600Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% xRp85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 426.850.600 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan

Putusan Nomor 758/B/PK/PJK/2016menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang harus dibayar menjadiRp426.850.600,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Kelas A43 NJOP Per M2Rp1.200, Total NJOP Per M2 Rp3.000.000, Pajak Bumi dan Bangunan yangharus di bayar Rp3.000, selanjutnya diberi tanda bukti T13b;Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Min15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak DaerahTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, Nama dan Alamat WajibPajak Sukirman Jalan Suadaya Blk RT. 3 RW.

Kelas A412 NJOP Per M2Rp2.450, Total NJOP Per M2 Rp6.125.000, Pajak Bumi dan Bangunan yangharus di bayar Rp6.125, selanjutnya diberi tanda bukti T13e;18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak DaerahTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, Nama dan Alamat WajibPajak Sukirman Jalan Swadaya Bag BIk RT. 8 RW.

O Malinau Kota,Malinau, Letak Objek Pajak Jalan Swadaya SMP RT. 8 RW. 0 Malinau Kota,Malinau, Objek Pajak Bumi Bangunan, Luas 2.500 M2 Kelas 081 NJOP PerM2 Rp64.000, Total NJOP Per M2? Rp160.000.000, Pajak Bumi danBangunan yang harus di bayar Rp160.000, selanjutnya diberi tanda buktiHalaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Min20.

O Malinau Kota,Malinau, Letak Objek Pajak Jalan Swadaya SMP RT. 8 RW. 0 Malinau Kota,Malinau, Objek Pajak Bumi Bangunan, Luas 2.500 M2 Kelas 081 NJOP PerM2 Rp64.000, Total NJOP Per M2? Rp160.000.000, Pajak Bumi danBangunan yang harus di bayar Rp160.000, selanjutnya diberi tanda buktiHalaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2019/PN Min24.

; Bahwa cara menghitungnya adalan NJOP X luas lahan, tetapi jika adabangunan NJOP X luas bangunan juga, kemudian ditotal lalu hasilnyadikurang Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) tahun 2011 seharga Rp555.652.000,00 (lima ratus limapuluh lima juta rupiah enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);e Tanah dan bangunan terletak di Desa Lebak Anyar RT. 04 RW.02, Kecamatan Pasawahan, seluas + 476 M?, dengan NJOP sesuaiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 sehargaRp56.392.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluhdua ribu rupiah);e Tanah seluas + 458 M?

, terletak di Desa CiwarengRT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuaiSPPT tahun 2011 seharga Rp41.880.000,00 (empat puluh satu jutadelapan ratus delapan puluh ribu rupiah);Tanah seluas + 150 M?, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01,Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011seharga Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluhribu rupiah);Tanah dan bangunan seluas + 344 M?

, terletak di Desa CiwarengRT. 03 RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuaiSPPT tahun 2011 seharga Rp59.456.000,00 (lima puluh sembilanjuta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Tanah dan bangunan seluas 223 M?, terletak di Kelurahan NagriKidul, RT. 24, RW. 03, JI. Kampung Halim dengan NJOP sesuaiSPPT tahun 2011 seharga Rp128.255.000,00 (seratus dua puluhdelapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Tanah + 5.000 M?, terletak di Desa Taringgul Tonggoh RT.

, dengan NJOP sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2011 sehargaRp56.392.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh dua riburupiah);3.3. Tanah seluas + 458 Mz?, terletak di Desa Citalang, Rt. 06 RW. 02,Kecamatan Purwakarta, dengan NJOP sesuai Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) tahun 2011 seharga Rp16.488.000,00 (enam belas jutaempat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);3.4.

Tanah dan bangunan seluas + 240 Mz, terletak di Desa Ciwareng RT. 03RW. 01, Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun2011 seharga Rp41.880.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratusdelapan puluh ribu rupiah);3.5. Tanah seluas + 150 M?, terletak di Desa Ciwareng RT. 03 RW. 01,Kecamatan Babakan Cikao, dengan NJOP sesuai SPPT tahun 2011 sehargaRp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);3.6.

Bahwa Kerugiankerugian yang diderita Penggugat atas penguasaantanah milik Penggugat oleh Tergugat, dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:a) Kerugian Materiil:Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Time Bahwa oleh karena bersediaTergugat menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?

= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyar tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secaraTunai yang perincian sebagi berikutc) Kerugian Materiil:e Bahwa oleh karena janji tergugat akan menyelesaikan gantirugi tanah milik Penggugat sebagaimana Point 11 GugatanPenggugat adalah Nilai berdasarkan Nilai NJOP tahun 2013yakni:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2430.000, x 5000 m?

= Rp. 1.215.000.000, (Satu milyad duaratus lima belas juta rupiah)Maka berdasarkan NJOP saat ini Nilai Tanah Objek Sengketaadalah Rp.2.430.000,:Nilai NJOP tanah X Luas Tanah = Harga JualRp. 2.430.000, x 5000 m? = Rp. 11. 700.000.000, (sebelahmilyard tujuh ratus juta rupiah)e Biaya Operasional pengurusan kepada Kuasa sebelumnyaBapak.

(Nilai jualobjek pajak), dengan pengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 700.000.000.,.* Hipotik tahap II senilai Rp. 66.000.000.,.* Hipotik tahap III senilai Rp. 86.000.000,.SHM No. 11/Desa Paccing tanggal 31 Desember 1981,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 430.301.000, (Empatratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 16 dari 28 Hal.

ratus lima puluhdua ribu rupiah) dan lantai jemur senilaiRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 150.000.000..SHM No. 245/Desa Paccing tanggal 10 Mei 2002,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 69.101.000, (Enampuluh Sembilan juta seratus satu ribu rupiah) dan lantaijemur senilai Rp.30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah)ditahun 2010, dan sekarang

tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :Hal. 17 dari 28 Hal.

No.822/Pdt.G/2020/PA.Wip9.69.79.8* Hipotik tahap senilai Rp. 80.000.000..SHM No. 26/xxxx XxXxxxxxx tanggal 11 Mei 2005,dengan Taksasi tanah senilai Rp. 68.404.000, (Enampuluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)ditahun 2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar diatas harga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 50.000.000..SHM No. 1025/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 01 Mei2007, dengan Taksasi tanah senilai Rp. 57.600.000.

(Lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditahun2010, dan sekarang tahun 2020 harga pasar di atasharga NJOP (Nilai jual objek pajak), denganpengambilan hutang yaitu :* Hipotik tahap senilai Rp. 128.000.000.,.SHM No. 1235/Kelurahan Bulu Tempe tanggal 15September 2009, dengan Taksasi tanah senilai Rp.108.450.000, (Seratus delapan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) ditahun 2010, dan sekarang tahun2020 harga pasar di atas harga NJOP (Nilai jual objekpajak), dengan pengambilan hutang yaitu

Bahwa dengan dikesampingkan prosedur dan tata cara menurut hukum,akibatnya dalam penentuan/penetapan limit harga atas objek lelang olehTerbantah Ill atas permintaan Terbantah II hanya terjual dengan harga sebesarRp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) dibawah harga pasaran danharga NJOP, sedangkan harga NJOP sebesar Rp357.397.000,00 (tiga ratuslima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tujuh ribu rupiah);Bahwa, Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Terbantah (Kreditur)dengan Para Pembantah

(Debitur) adalah sebesar Rp525.000.000,00 (limaratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jelas penjualan secara lelangatas obyek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai Hak Tanggunganterpasang dan Nilai NJOP, terlebih lebin dengan harga pasaran setempat:4.

RepublikIndonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23/PN/2000 tanggal 22 November 2000, tentang Petunjuk Lelang HakTanggungan, sebagaimana dimaksud pada butir J hurup b, yangmenyatakan Pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janjisebagaimana dimaksud pada Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf e atauadanya kendala/gugatan dari debitur, sehingga perbuatan Terbantah Ildengan melelang objek Hak Tanggungan dengan limit dibawah NJOP

Nomor 1537 K/Pdt/2017Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak/keberatan tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi dan PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum Para Pemohon Kasasidengan dikesampingkan prosedur dan tatacara menurut hukum dalampenentuan limit harga lelang atas obyek lelang jauh dari harga pasaran dansangat jauh di bawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak sepadandengan Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Termohon Kasasi II denganPara

Pemohon Kasasi, sehingga sangat jelas dalam penjualan lelang atasobjek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai hak tanggungan yang dipasang dan nilai NJOP/terlebih lebin dengan harga pasaran setempat dengandemikian pelelangan tersebut sangat sangat merugikan pihak Para PemohonKasasi tidak berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dan diduga dalampenetapan harga limit lelang ada konspirasi antara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il sehingga Termohon Kasasi membeli harga lelangdengan limit

Sedangkan,berdasarkan SPPTPBB tahun 2016 atas nama Pemohon Keberatandiketahui bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah adalahRp2.013.000/m2/tahun (bukti P17).

Bidang Tanah Nomor 215 hak milikPemohon Keberatan telah dihitung oleh penilai dengan harga/nilai yang palingrendah, hanya setara/sebanding dengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkandengan 3 (tiga) bidang tanah lainnya. Padahal, bidang tanah hak milik PemohonKeberatan terletak di perumahan dengan NJOP yang lebih tinggi, bahkan jauhlebih tinggi, dibandingkan dengan 3 (tiga) bidang tanah lain tersebut di atasyang diketahui terletak di perkampungan;VI.

Setelah Pemohon Keberatanmemperhatikan NJOP berdasarkan SPPTPBB Tahun 2016 atas namaPemohon Keberatan (bukti P17), Bidang Tanah Nomor 215 hak milikPemohon Keberatan yang terletak di perumahan telah dihitung olehpenilai dengan harga/nilai paling rendah, hanya setara/sebandingdengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkan dengan 3 (tiga) bidang tanahlain yang terletak di perkampungan yang telah dihitung oleh penilaidengan nilai/narga yang setara/sebanding dengan 8.05 x dari NJOP;dan 7,56 x NJOP.

P19 di mana nilai NJOP di wilayahperumahan Bukit Nusa Indah, kecamatan Ciputat jauh lebih tinggi daritanah di wilayah Bambu Apus, kecamatan Pamulang, TangerangSelatan, namun nilai ganti rugi per m?

tanah yang diterima oleh PemohonKasasi hanya sebesar 2,79 x dari NJOP sementara warga yang terkenaproyek yang sama di wilayah Bambu Apus, Kecamatan Pamulang,Tangerang Selatan dan Parung Benying, Serua, Kecamatan Ciputat,Tangerang Selatan, memperoleh penggantian bervariasi antara 7, 56sampai 8, 05 kali dari nilai NJOP tanah mereka saat ini;e bukti P11a dan P11b yang menunjukkan bahwa ada perumahan, TheBay Residence, yang lokasinya kurang dari 2 km dari perumahan BukitNusa Indah tempat Pemohon Kasasi

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks.

SMK MERDEKA tidak menjadi objekpajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai JualObjek Pajak) di sekitar tanah eks.

SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksiHERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitartanah eks.

SMKMERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) perM2 ataudengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesarRp. 696.832.000,(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribuempat ratus empat puluh empat) M2 ;Bahwa akhirnya pemilik tanah eks.

SMK MERDEKA berada pada klas A28 dengan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)perM2. Jadi disini terdakwa bersamasama dengan saksi Drs.

No. 2245 K/PID.SUS/2017Ayat (1) : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanahsecara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antarainstansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik;Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari KantorJasa Penilai Publik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Hal. 15 dari 47 hal.

Kesepakatanpenentuan ganti rugi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksiElsye Parerung terhadap tanah tersebut bukan didasarkan pada NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan atau nilai riil atau nyata hargatanah sekitar karena tidak pernah dilakukan survey untuk mengetahuiharga nyata atau sebenarnya harga tanah disekitar lokasi yang akandiganti rugi.