Menyatakan Terdakwa LA ODE MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT DAN TERORGANISIR MENYERAHKAN DAN MENJADI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM (LIMA) GRAM ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ; 3.

bekas terpisah), ENCE, ARIFdan ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember tahun 2013,atau setidaktidaknya di tahun 2013, bertempat di Halaman Parkir Nusantara II JalanPadamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukanPercobaan atau permufakatan

(bekas terpisah), ENCE, ARIFdan ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember Tahun 2013,atau setidaktidaknya di Tahun 2013, bertempat di Halaman Parkir Nusantara II Jl.Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukanPercobaan atau permufakatan

(bekas terpisah), ENCE, ARIFdan ATENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 22.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember tahun 2013,atau setidaktidaknya di Tahun 2013, bertempat di Halaman Parkir Nusantara II Jl.Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukanPercobaan atau permufakatan

mempertimbangkandakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1 Setiap orang ;2 Secara tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika ;3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (satu) kilo gram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)gram ;4 Percobaan atau permufakatan

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi. ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatanNarkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa LIDIANTORO alias DIAN Bin SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun

Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapatdiberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifateksepsional (pengeculian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110KUHP tersebut. Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihatdalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenaipermufakatan jahat tersebut.

Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertianpermufakatan jahat sebagai berikut :"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabiladua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepadapengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHPtersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telahterjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatanuntuk melakukan kejahatan tersebut.

Apabila melihatrumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatanjahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (voorbereiding) dalampermufakatan jahat sendiri belum ada. Melihat bentuk dari permufakatan jahattersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuanHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PN. Mg!ketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman?

UnsurUnsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari :a. percobaan/permufakatan jahat;b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN;Menimbang, bahwa permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringandari hukuman

(PengertianPermufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP,yakni: Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebihmemperoleh kesepakatan untuk melakukan. Definisi permufakatan jahatmengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif.Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Sedangkan pengertian Permufakatan jahatdalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakanpenafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut.

Pasal 88tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagaiberikut :"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang ataulebih telah sepakat akan melakukan kejahatan kemudian merujukkepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalamPasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatupermufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orangatau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatantersebut.

Dalam Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukumlebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalamarti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 MKUHPidana, yakni:"Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebihmemperoleh kesepakatan untuk melakukan".

Dalam Pasal 88 KUHP, menyatakandikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telahsepakat akan melakukan kejahatan.

Kemudian permufakatan jahat juga diaturdalam tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 angka 15 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang juga memberikan arti, yaitu Permufakatan Jahatadalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukantindak pidana Pencucian Uang.

MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Bin BUHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan

).Permufakatan jahat (Samenspanning) diatur secara khusus yaitu hanyaterhadap kejahatankejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107dan 108 KUHP.

Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertianpermufakatan jahat sebagai berikut :"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabiladua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepadapengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHPtersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telahterjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatanuntuk melakukan kejahatan tersebut.

Apabila melihatrumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatanjahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (voorbereiding) dalampermufakatan jahat sendiri belum ada. Melihat bentuk dari permufakatan jahattersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuanketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman?

UnsurUnsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari :a. percobaan/permufakatan jahat;b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN;Menimbang, bahwa permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringandari hukuman

(PengertianPermufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP,yakni: Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebihmemperoleh kesepakatan untuk melakukan. Definisi permufakatan jahatmengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif.Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Permufakatan Jahat TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Yoga Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurungan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan

Menyatakan Terdakwa Yoga Prasetyo bersalah melakukan Tindak Pidanapercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpahak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Padal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2.

persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwaYOGA PRASETYO pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira jam01.30Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam Bulan Agustus Tahun2015,bertempat di Gang Madun Rt.015 Rw. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan BabelanKota Kabupaten Bekasi atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadiliperkaranya, percobaan atau permufakatan

Saksi Faisal Jonatan :Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa keterangan para saksi sesuai dengan BAP di Penyidikan.Bahwa terdakwa ANDES HANGGARA Bin HERIYANTO pada hari Selasatanggal 4 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib bertempat di Gang Madun Rt.015Rw. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kota Kabupaten Bekasi,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikatanoa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan

Saksi FANDI TRIADMOJOBahwa terdakwa ANDES HANGGARA Bin HERIYANTO pada hari Selasatanggal 4 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib bertempat di Gang Madun Rt.015Rw. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kota Kabupaten Bekasi,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikatanopa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 205 sekira jam 01.15 Wib ketikaANDES HANGGARA Bin HERIYANTO

Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas oleh karenakeseluruhan unsurunsur dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo

., yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Nama pada SuratPersetujuan / Permufakatan Jual Beli Tanah dengan alasanalasan sebagaiberikut:Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohononan No. 105/Pdt.P/2021/PN BIk.Bahwa pemohon atas nama AZIS.L, lahir di Palangisang, 30 Maret1974 sesuai di Kartu Keluarga Nomor 7302091105070088, SuratKeterangan Beda Nama Nomor: 379/DB/XI/2021, SuratKeterangan Nomor: 76/DT/XI/2021, dan Kartu Tanda PendudukPemohon.Bahwa

Nama pemohon yang ada pada Surat Persetujuan /Permufakatan Jual Beli Tanah, berbeda dengan Nama pemohonyang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302091105070088,Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 379/DB/XI/2021, SuratKeterangan Nomor: 76/DT/XI/2021, dan Kartu Tanda PendudukPemohonBahwa yang tertulis di Surat Keterangan Nomor:76/DT/XI/2021yang bertanda tangan Kepala Desa Tamatto Kecamatan Ujung LoeKabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas NamaABD.RASID.L , lahir di Palangisang, 30 Maret 1974 (Nama

1974, yangtertulis di Persetujuan/ Permufakatan Jual Beli Tanah, dengannama pemohon AZIS.L, lahir di Palangisang, 30 Maret 1974, yangtertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302091105070088, SuratKeterangan Beda Nama Nomor: 379/DB/XI/2021, SuratKeterangan Nomor: 76/DT/X1/2021, dan Kartu Tanda PendudukPemohon adalah orang yang sama ,Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadapPenegasan Identitas Nama pemohon segera ditetapkan .Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohontersebut

Foto Copy Surat Persetujuan / Permufakatan berupa jual bellisebidang tanah kering/kebun yang terletak di RW II Dusun MattoangingDesa Balleanging seluas 0,25 Ha, antara TAANG dengan ABD. RASID .L, tertanggal 27 April 2001, selanjutnya diberi tanda P. 3;4. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor176/DT/X1/2021, yang ditandatangani oleh an.

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohonABD.RASID.L yang tertulis di Persetujuan/ Permufakatan Jual BeliTanah, menjadi AZIS.L; Bahwa nama pemohon ABD.RASID.L adalah nama kecilsedangkan nam AZIS.L adalah nama ketika mau masuk bekerjasebagai karyawan London Sumatera; Bahwa Pemohon akan membuat sertifikat atas pembeliantanah Surat Persetujuan / Permufakatan berupa jual beli sebidangtanah atas nama Abd.

Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidananarkotika dan Prekursor Narkotika;3.

Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapatdiberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifateksepsional (pengeculian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110KUHP tersebut. Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihatHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mg!dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenaipermufakatan jahat tersebut.

Melihat bentuk dari permufakatan jahattersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuanketentuan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman?Hal ini dikarenakan pembuat undangundang memandang kejahatankejahatan(tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangatberbahaya terutama terhadap keselamatan Negara.

UnsurUnsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari:a. percobaan/permufakatan jahatb. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotikac. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUNMenimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringandari hukuman

(PengertianPermufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP,yakni: Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebihHalaman 16 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Mg!memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Definisi permufakatan jahatmengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif.Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP).

Sedangkan pengertian Permufakatan jahatdalam KUHP dapat dilinat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakanHal 23 dari 67 hal No.402/PID.SUS/2017/PT.Mkspenafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut.

Karena perbuatanpersiapan (voorbereiding) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.Selanjutnya melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbulpertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuanketentuandalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman?

Dalam Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukumlebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalamarti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 MKUHPidana, yakni:"Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebihmemperoleh kesepakatan untuk melakukan".

),percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan darihukuman pokok.

sebagaimana dikutip oleh LuthviFebryka Nola dalam Permufakatan Jahat dalam Tindak PidanaKorupsi (Info.

Permufakatan Jahat TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andes Hanggara Bin Heriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurungan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menyatakan Terdakwa ANDES HANGGARA Bin HERIYANTO bersalah melakukanTindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenediakan Narkotika Golongan bkan tanaman sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Padal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.2.

Saksi FANDI TRIADMOJOBahwa terdakwa ANDES HANGGARA Bin HERIYANTO pada hari Selasatanggal 4 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib bertempat di Gang Madun Rt.015Rw. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kota Kabupaten Bekasi,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikatanoa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 205 sekira jam 01.15 Wib ketikaANDES HANGGARA Bin HERIYANTO

Saksi Hanzah Fansuri alias Lonjing Bin Jakaria:Bahwa keterangan para saksi sesuai dengan BAP di Penyidikan.Bahwa terdakwa ANDES HANGGARA Bin HERIYANTO pada hari Selasatanggal 04 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib bertempat di Gang Madun Rt.015Rw. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kota Kabupaten Bekasi,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikatanopa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Bahwa pada

Saksi Josua Efrahel :Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa keterangan para saksi sesuai dengan BAP di Penyidikan.Bahwa terdakwa ANDES HANGGARA Bin HERIYANTO pada hari Selasatanggal 04 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib bertempat di Gang Madun Rt.015Rw. 003 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kota Kabupaten Bekasi,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikatanopa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan

Permufakatan Jahat TANPA HAKATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKAGOLONGAN BUKAN TANAMAN;2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andes Hanggara Bin Heriyanto olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) yang jika denda tidak dibayar maka digantidengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurungan sepenuhnyadari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan

Menyatakan Akta Persetujuan dan Permufakatan Bersama Nomor 1 tanggal 8 Mei 2013 yang diperbuat di hadapan Tergugat II dalam Konpensi sah dan mengikat secara hukum;3. Menyatakan Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 8 Mei 2013 yang diperbuat di hadapan Tergugat II dalam Konpensi sah dan mengikat secara hukum; 4.

Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam Rekonpensi/para Penggugat dalam Konpensi yang tidak memenuhi prestasi dan atau melaksanakan isi Akta Persetujuan dan Permufakatan Bersama Nomor 1 tanggal 8 Mei 2013 yaitu pembayaran uang sebesar Rp. 1.684.147.592,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari: Uang untuk membeli harta benda sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 79 atas nama Penggugat tersebutdisimpankan kepada Tergugat Il sampai Penggugatpenggugatmelunasi kewajibannya kepada Tergugat pada tanggal05072013 sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuandan Permufakatan Bersama tanggal 08052013, bahwa Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor : 55/Pdt.G/2013/PN.Pms.10.11.12.13.penyimpanan sertipikat tersebut adalah kemauan bersama antaraPenggugat dan Tergugat I;Bahwa didalam Persetujuan dan Permufakatan Bersama No. 01tanggal 08052013 juga

Tergugat Il guna memenuhi isiPersetujuan dan Permufakatan Bersama Nomor 01 tertanggal08052013 tanpa alasan yang jelas;15.Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke kantor Tergugat Il gunamemenuhi isi Persetujuan dan Permufakatan Bersama Nomor 01tertanggal 08052013 tanpa alasan yang jelas adalah merupakanperbuatan ingkar janji (wanprestasi);16.Bahwa agar Penggugatpenggugat tidak dinyatakan sebagai pihakyang wanprestasi atas Persetujuan dan Permufakatan BersamaNomor 01 tanggal 08052013, maka pada tanggal 4 Juli

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8adalah benar adanya sebagaimana di tuangkan dalam Akta Persetujuandan Permufakatan Bersama Nomor 01 tanggal 08052013 tersebut;3.

Menyatakan Akta Persetujuan dan Permufakatan Bersama No. 01tanggal 8 Mei 2013 yang diperbuat di hadapan Tergugat II Konpensisah dan mengikat secara hukum;.

dan Permufakatan Bersama Nomor 1 tanggal 8Mei 2013.

Tuba binHal 5 dari 18 hal No.201/PDT/2018/PT MKSSulle (tergugat) berdasarkan Surat Permufakatan Akta Hibah TanahNomor 34/DK/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, sedangkan KepalaDesa Karama dan Camat Rilau Ale adalah merupakan pejabat yangberwenang mengeluarkan Surat Permufakatan Jual Beli Nomor59/RLA/V/2003 tertanggal 28 Mei 2003 secara hukum dapat dimintaipertanggung jawaban secara keperdataan.

JualBeli, Surat Permufakatan Akta HibahTanah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan(Vide Bukti Surat T 3, T 4, T 1 dan T 2), yang mana Surat Permufakatan JualBeli dan Surat Permufakatan Akta Hibah Tanah tersebut dibuat oleh pejabat yangberwenang, sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan adalah bukti penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat.Bahwa didalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Bukti

Beddu Bin Kadir yang menerangkan:bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat permufakatan jual beli (bukti T4diperlihatkan kepada saksi) dibuat karena saksi tidak pernah bertandatangandan keterangan saksi A. Harianto Bin H.

JualBeli, Surat Permufakatan Akta HibahTanah dan Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (VideBukti Surat T 3, T 4, T 1 dan T 2), yang mana bukti Surat Permufakatan Jualbeli tersebut adalah merupakan akte outentik karena dibuat oleh pejabat yangberwenang, bahwa kebenaran dari Surat Permufakatan Jual Beli tersebut telahdikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Nomor 35/DKV/2003 yang dibuatoleh Kepala Desa Karama tertanggal 19 Mei 2003 (Vide lampiran MemoriBanding) dan Surat Keterangan

Tuba dan Tiong mengenai suratpermufakatan tukar menukar tanah;Bahwa seingat Saksi permufakatan jual beli antara H.

Putusan 271/PID.SUS/2014/PT PBRdengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ABDU RAHIMBin ABDUL RAHMAN adalah positif mengandung Heroina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 19 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikae Bahwa terdakwa ABDU RAHIM Bin ABDUL RAHMAN dalampercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaNarkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa sabusabu dan Herointersebut

Menyatakan terdakwa ABDU RAHIM Bin ABDUL RAHMAN ielahterbukti dan bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untukmelakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair : Kesatu :Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan percobaanatau permufakatan

jahat dan Majelis Hakim tingkat banding akanmemberikan pertimbanghan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang bahwa apa yang disebutkan dalam pasal 132 ayat (1)Percobaan atau permufakatan jahat....... bukanlah dua pengertian yangberbeda yang bisa dipilah pilah atau dipilin salah satunya untuk dibuktikan tetapiantara Percobaan dan permufakatan jahat mempunyai pengertian yang samadalam arti belum terjadi delik atau tindak pidana ;Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dapat dilihat

dalampasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika yaitu Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orangatau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut' serta melakukan, menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggotaorganisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakpidana Narkotika ;Menimbang bahwa pengertian Percobaan dapat dilinat dalam pasal 53Kitab Undang Undang Hukum

Pidana yang unsurunsurnya adalah :e Adanya pemulaan pelaksanaane Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karenakehendaknya sendiri ;Menimbang bahwa dari pengertian percobaan dan permufakatan jahattersebut di atas jelas bahwa tindak pidana pokoknya belum terlaksana masihHal 11 dari 12.

yakni: "Permufakatan itu terjadi,segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untukmelakukan".

Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatuperencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapatdikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakantersebut belum terjadi. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringandari hukuman pokok.

Hal ini tidak sesuai denganpengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yangdidefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dariKUHPidana.

Pencantumkan tandakoma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahattersebut bersifat alternatif.

Sedangkan dalam pasal 88KUHP dirumuskan dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebihtelah sepakat akan melakukan kejahatan. Pengertian permufakatan jahatdalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHPidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu,turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertianpermufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkanpada tindak pidana yang tidak selesai.

• (

  MENGADILI

• Menyatakan Terdakwa Ananda Putra Kurnia Robby Bin Ismunir Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ananda Putra Kurnia Robby Bin Ismunir Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda RP 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatuorganisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidanaNarkotika;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat dalam KUHP dapat di lihat dalampasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahattersebut.

Psal tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagaiberikut : Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telahsepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada pengertian tersebut,dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yaknisegera setelan dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untukmelakukan kejahatan tersebut.

Permufakatan jahat merupakan tindak pidanasendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidanapermufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa WIRJONO PRODJODIKORO mengatakan sebagaibijzondere deelneming atau sebagai keturutsertaan yang sifatnya khusus.Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat samadengan tindak pidana percobaan (poging) sebagaimana yang diatur dalam pasal53 KUHP.

Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niatdalam permufakatan jahat telan dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan(voorbereiding) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.

Menyatakan Terdakwa Ananda Putra Kurnia Robby Bin Ismunir Wahyuditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman;2.

SUPRIYANTO Alias BETOK Bin SUGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Daan Mogot Raya Kelurahan Kalideres Kecamatan KalideresJakarta Baratatau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan WNarkotika Golongan I!

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika2: Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jualbeli, menukat,atau menyerahkan4. Unsur narkotika golongan Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsurpasal Pasal 114 ayat (1) Jo.

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika3. Unsur Unsur tanpa hak = atau) = melawan hukummemiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan;A. Unsur narkotika golongan Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsurpasal Pasal 112 ayat (1) Jo.

JULIUSSEJAHTERA BANGUN Alias BANGUN dan Terdakwa IISUPRIYANTO AliasBETOK Bin SUGOROharus dinyatakan telah terbukti Ssecara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman dalam pasal 112 ayat (1) Jo.

SUPRIYANTO Alias BETOK Bin SUGOROtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum percobaanatau permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman;4.

ERLANGGA Bin DUDI SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ERLANGGA Bin DUDI SURYADI terbukti bersalan melakukanperbautan pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) JoPasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . FIRMAN JUNIAR Bin AHMADFAUZI dan Terdakwa Il.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat,menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, para terdakwa tidakmempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya denganpekerjaan terdakwa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.SubsidiairBahwa ia terdakwa terdakwa Firman Juniar bin Ahmad Fauzi

Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana Narkotika dan Prekusor Narkotika ;Ad. 1.

Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika ;Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaandan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh ParaTerdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakanterbukti ;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaanadalah bahwa pelaku perbuatan telah

ERLANGGA Bin DUDI SURYADI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untukHal. 18 dari 20 Halaman, Putusan No. 140/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Brt.melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor Narkotika, tanpa hakatau. melawan hukum~ memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;4.

Percobaan atau permufakatan jahat.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif tergantung padaperbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabilasalah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pertama kali permufakatan jahat diatur dalam Pasal88 Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Istilah asli permufakatan jahat dalambahasa Belanda adalah samenspanning. Permufakatan jahat dapat dilihat darisisi subjektif dan objektif.

Dari sisi subjektif permufakatan jahat adalah niat diantara para pelaku untuk bersamasama (meeting of mind) mewujudkan suatukejahatan.

Sedangkan dari sisi objektif permufakatan jahat adalah adanyaperbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan;Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah apabila dua orang ataulebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 88 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa permufakatan jahat bukan tindak pidana yangberdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindakpidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk

Dalam tindak pidanapermufakatan jahat harus ada meetings of mind atau mens rea (guilty mind)karena permufakatan jahat itu merupakan kejahatan persekongkolan sehinggaharus ada persamaan kehendak atau niat di antara orangorang yangmelakukan persekongkolan permufakatan jahat tersebut. Terhadap meetings ofmind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulan akibat yangHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Amtdilarang oleh UndangUndang.

Aspeksubjektif dan aspek objektif ari permufakatan jahat merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan telahterbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ilmemenuhi sisi subjektif dan sisi objektif dari permufakatan jahat.

Menyatakan terdakwa Anang Makruf terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak ataumelawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan pasal 111 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa PenuntutUmum

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

setelah menyimak perumusan tekstual pasal 132ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pasal inimengatur tentang Percobaan dan Permufakatan Jahat, yang bila terbuktimaka hanya dapat dikenakan pidana penjara saja tanoa denda, yang pelakunyadipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan yangdimaksud dalam pasalpasal tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan permufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35

, ataumengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika,Menimbang, bahwa apakah pengertian permufakatan jahat dalamUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 sama atau berbeda pengertiannyadengan pengertian Permufakatan Jahat dalam Pasal 88 KUHP, yangrumusannya berbunyi :Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang ataulebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan;Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalahuntuk tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tetapibelum

yaitu pidana penjara dan pidana denda, sedangkan sistempemidanaan dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistempemidanaan yang diperberat kecuali untuk pengguna (pasal 127); Makamenurut Majelis Hakim, konstruksi hukum turut serta melakukan dalamHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2016/PN SDAperumusan permufakatan jahat dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun2009 ini hanya untuk tindak pidana yang baru disepakati, dipersiapkan ataudirencanakan dan belum terjadi; Dengan demikian

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaEDI SADOLLAH Bin RASWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaEDI SADOLLAH Bin RASWADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Nova memesan barang shabukepada Saksi baru 1(satu) kali ini; Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihakberwenang melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan I; Bahwa Saksi mengetahul Terdakwa bukanlah seorang ilmuwanatau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkaitdengan perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat untukmenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan tersebut;Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor

NOVA kepada Saksi FERIYANTO dan Terdakwahanya akan diajak menggunakan shabu bersama sehingga nampak telah adapercobaan atau permufakatan jahat dari rangkaian fakta tersebut diatassehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat telahterpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat Unsurpercobaan atau permufakatan jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;Ad.4.

Olehkarenanya pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa; Permufakatan jahat (sSamenspanning) menurut Jan Remmelink adalahtermasuk delik persiapan (voorbereidingsdelicten) yang manaperbuatannya tidak memenuhi percobaan; Pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tidakterlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang ada dalamPasal 88 KUHP.

Oleh karena ada penyimpangan dalam norma umumdimana gradasi permufakatan maupun percobaan diancam pidana samadengan tindak pidana yang selesai.

Namun di norma hukum umum yangHalaman 29 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Btgada dalam KUHP, hal tersebut berbeda dimana suatu permufakatan tidakdapat dipidana kecuali makar, begitupun dengan percobaan diancam pidanayang tidak sama dengan tindak pidana yang selesai; Penuntut Umum telah salah menafsirkan tentang permufakatan jahat(samenspanning) tersebut.

;Kata permufakatan berasal dari kata dasar mufakat yang menurut kamus besar bahasaIndonesia mengandung arti sekata, sepakat, persetujuan bulat.

Untuk mencapaimufakat harus lebih dahulu ada permufakatan yaitu : merundingkan sesuatu ataumusyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Menurut hemat saya adanya tindakpidana permufakatan tentunya harus dipertimbangkan lebih dahulu apakah didalamfakta persidangan terungkap adanya perundingan, musyawarah dan kerja sama yangdisepakati untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga akan dapat diketahuiperanan masingmasing yang melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam faktapersidangan ternyata tidak pernah terungkap sedikitpun adanya permufakatan antarasaya dengan Terdakwa lainnya I Edi Muhlis Als.