SRI MULYA AGUNG (KW DES ER 016) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

SRI MULYA AGUNG (KW DES ER 016) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya ;
• Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan Permohon tersebut pada buku Register untuk perkara Permohonan dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;
• Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelahPermohonan didaftarkan untuk disidangkan, maka Pemohon dihukum untuk membayarbiaya perkara yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Samarinda ;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang serta Peraturan Hukum lain yangbersangkutan ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatatpencabutan Permohon tersebut pada buku Register untuk perkara Permohonandan juga pada Sistem

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan SuratPencabutan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021 (terlampir dalam berkaspermohonan) ;Atas permohonan Permohon tersebut Kemudian Hakim membacakan Penetapandalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatatpencabutan Permohon tersebut pada buku Register untuk perkara Permohonandan juga pada Sistem

permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelahPermohonan didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dihukum = untukmembayar biaya perkara yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Samarinda ;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang serta Peraturan Hukum lain yangbersangkutan ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatatpencabutan Permohonn tersebut pada buku Register untuk perkara Permohonandan juga pada Sistem

Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatatpencabutan gugatan tersebut pada buku Register untuk perkara perdata dan jugapada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 631.000, (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah Penetapan ini ditetanbkan pada

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap : Sida Mariali, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 16 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112550095;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam

Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap SidaMariali, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 16 Desember 1930, telahterdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) padaDinas Kependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112550095;3.

Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan DanCatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor IndukKependudukan (NIK) 7604063112550095, untuk hal tersebut makaPemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebutlah, HakimPengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidakmengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukumbahwa Pemohon bernama lengkap : Sida Mariali, tempat/ tanggal lahir :Rappoang/ 16 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem

tersebut dalam surat keterangan tersebut sudah terdaftar dalamSistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas KependukanDan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor IndukKependudukan (NIK) 7604063112550095;Menimbang, bahwa untuk dapat menerima hak nya sebagai pejuangkemerdekaan diantaranya mensyaratkan adanya Penetapan dari PengadilanNegeri yang menyatakan bahwa benar Pemohon bernama lengkap SidaMariali, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 16 Desember 1930, telah terdaftardalam Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada DinasKependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dengan NomorInduk Kependudukan (NIK) 7604063112550095, untuk hal tersebut makaPemohon mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta tersebut maka sahsecara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap Sida Mariali, tempat/ tanggallahir : Rappoang/ 16 Desember 1930, telah terdaftar dalam Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependukan Dan Catatan SipilHalaman

Menyatakan sah secara hukum bahwa Pemohon bernama lengkap : SidaMariali, tempat/ tanggal lahir : Rappoang/ 16 Desember 1930, telahterdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) padaDinas Kependukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor Induk Kependudukan (NIK) 7604063112550095;3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2021/ PN Rap;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mencoret Perkara Perdata nomor 10/Pdt.G/2021/PN Rap pada register Perkara yang tersedia untuk itu dan menginputnya kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

MenguatkanPutusanPengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS,yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021,yang dimohon banding ; ----------------3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugatuntuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(SeratusLimapuluh ribu rupiah) ; ------

Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabayaNomor 52/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggalxx Pebruari2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkatDa@INGING 5 ssseesesssesteecrse seen eee eee meenaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yangterouka untuk umum melalui Sistem

Informasi Pengadilan padahari Selasa, tanggal 19 Januari 2021,yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian ; TENT ANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar Nomor16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbukauntuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa,tanggal 19 Januari 2021,yang dimohonkan banding beserta suratsuratlain yang bertalian, antara pihak yang

Dalam Pokok Perkara :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulkarena adanya perkara in ; +9" 22220 von none nn nnn nnMenimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbukaPutusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 12untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa,tanggal 19 Januari 2021,telah mengadili dengan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.378.700, (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegaraDenpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS,yang dibacakan dalampersidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 ; Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telahmengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 55/G/2020/PTUN.SBY Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta diunggah secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 01 September 2020,. yang dimohon banding; --------------------------------------------------------------------3.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Krg dari daftar register perkara permohonan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :52/G/2021/PTUN.SBY. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem lnformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, yang dimohon banding ;3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000,(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2021/PTUN.SBY.yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusanelektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, yang dihadirsecara elektronik oleh Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat

menyatakanpermohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut,menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksamaatas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 52/G/2021/PTUN.SBY. yangdiucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronikkepada Para Pihak melalui Sistem

Informasi Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, yang telahdipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya PutusanPusan Nomor. 236/2021 /PTTUN.SBYHalaman 7 dari 10 halamaanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2021/PTUN.SBY. yangdiucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronikkepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada hari senin, tanggal 20 September 2021, harus

EVITAMAWULAN' AKYATI, S.H.M.H. masingmasing sebagai Hakim AnggotaPutusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12bulan Januari Tahun 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu olehACHMAD SJAIFULLAH, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atauPusan Nomor. 233/0/2021/PTTUN.SBYHalaman 9 dari10 halamankuasa hukumnya, dan dikirimkan

secara elektronik kepada PengadilanTata Usaha Negara Surabaya melalui Sistem Informasi Pengadilan),Hakim Anggota , Hakim Ketua Mejelis,ttd tidKETUT RASMEN SUTA, S.H.

., Tanggal 8 Desember 2014 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 002)., Tanggal 8 Desember 2014 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 15 November 2017; MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI; Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/ DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk di Desa

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati BogorMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu,Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu,Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang danDesa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor 693/090/00001

/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan,Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng,Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa CadasNgampar Kecamatan Sukaraja ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat1

/2017 tertanggal 1Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan SistemPenyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di DesaKadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti,Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan BabakanMadang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja yangdikeluarkan Termohon/Pembanding/Tergugat Tidak =mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang PemberianIzin Penyelenggaraan Sistem

Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;Menyatakan mewajibkan Termohon/Pembanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian = IzinPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, TokDi Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, BabakanMadang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang TengahKecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar KecamatanSukaraja;4.

Putusan Nomor 463 K/TUN/2018dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Putusan Judex Facti tingkat 1 sudahtepat dan benar, karena berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 Tahun2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem PenyediaanAir Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh BadanUsaha, Pasal 8 Ayat (2), mengatur badan usaha melaksanakanpenyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) wajib memilikiSIPA

Sinar Jaya Sultra Utama (KW 07 ME ER 039) tanggal 16 Juli 2014 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

Sinar Jaya Sultra Utama (KW 07 ME ER 039) tanggal 16 Juli 2014 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;

Konawe Bakti Pratama Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

Konawe Bakti Pratama Tanggal 10 Mei 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Putusan Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.MKS
Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi dengan luar areal 209 Ha, CV.Karya Jaya didirikan
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
berdasarkan Akta No 4 tanggal 7 mei 1977 dan telah mengalami
perubahan anggaran dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita
acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 untuk
diproses kedalam sistem minerba

one data Indonesia (MODI) di
Kementerian ESDM RI.
2.2 Menyatakan batal Tindakan Tergugat II /Direktur Jendral Mineral dan
Batubara yang tidak memproses IUP Operasi Produksi CV.Karya Jaya
sebagai mana keputusan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/021/DESDM/2009 tentang
persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi
izin usaha pertambangan oprasi produksi dengan luas areal 209 Ha
kedalam sistem

540/021/DESDM/2009 Tentangng Persetujuan
Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi izin
usaha pertambangan Operasi Produksi dengan luas
areal 209 Ha,CV.Karya Jaya didirikan berdasarkan ketentuan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan akta No.4
tanggal 7 Mei1977 dan telah mengalami perubahan anggaran
dasar tanggal 15 Nopember 2022 kedalam berita Acara
Rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Selatan untuk di peroses
kedalam Sistem

3.2 Mewajibkan Tergugat II/Direktur Jendral Mineral dan Batubara
untuk memasukkan Data IUP CV.Karya Jaya sebagaimana
keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten LuwuTimur Nomor:540/021/DESDM/2009 TENTANG
persetujuan peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi
menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas
areal 209 Ha kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia(MODI)
di Kementerian ESDM RI.
4.

;

GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Krg dari daftar register perkara gugatan sederhana dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua ratus

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 19/Pdt.GS/2024/PN Krg dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);<

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan PEMOHON bernama HARRY Nomor Induk Kependudukan 3674021106830004 dilahirkan di jakarta pada tanggal 11 Juni 1983 sebagai penduduk yang sah yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan sistem biometrik KTP yang sah ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap yang dimohonkan Kuasa Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Imformasi Penelusuran Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sejumlah Rp265.000,00

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari selasa, tanggal 5 Januari 2021, yang dimohon banding;------------------------------------------------------------------------------- 3.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPGyang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari selasa, tanggal 5 Januari 2021, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian 5TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPGyang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yangdisampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari selasa, tanggal 5 Januari 2021, telah mengadili denganamar putusan sebagai berikut:MENGADILI:l. DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Tergugat;ll. DALAM POKOK SENGKETA:1. Menyatakan gugatan Penggugattidak diterima;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamsengketa ini secara sebesar Rp.Rp.13.362.000, (Tigabelas juta tigaratus enam puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari selasa, tanggal 5 Januari2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu

, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadiansengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahuluPenggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 123 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalampersidangan secara elektronik melalui Sistem

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari selasa, tanggal 5 Januari 2021,yang dimohon banding 2= eon enn oon one nnn nn ene ene ee.