berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan PokokPokok Agraria/UUPA sendiri telah diatur dan ditentukanmengenai hakhak atas tanah sebagai berikut : Bahwa pasal : 16 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanPokokPokok Agraria dikenal hakhak atas tanah tanah diantaranya adalah :Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,Hak Membuka tanah, hak memungut hasi hutan dan hakhak lainnya ; Bahwa pasal : 20 UUPA disebutkan bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh

Bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diuraikandiatas pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Milik atas tanahadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai olehorang atas tanah, hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukumkepemilikan hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati dantidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, hak kepemilikan merupakansumber kehidupan dan kehiupan bagi pemiliknya, oleh karena orang yangmempunyai hak yang

Karenanyamaksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yangtelah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMAnomor 1 tahun 2008 telah terpenuh ; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yangpada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta tidakadanya eksepsi dari Termohon maka harus dinyatakan bahwa perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian

., menyatakan bahwa SertifikatHak Milik adalah merupakan Hak yang Terkuat dan Terpenuh dibandingkandengan hakhak atas tanah yang lainnya. Demikian juga dengan keteranganAhli Dr.

., M.kn yang menyatakan bahwa Sertifikat adalahmerupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna,sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan: "Hak Milik adalah hak yangturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan Pasal 6Berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon Kasasi telah terbuktimelakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kKerugian yangsangat besar

Terdakwa adalah seorang lakilaki yangtelah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohari,sedangkan secara subjektif terdakwa RIKI SAPUTRA bin HERMIZON panggilan RIKIsebagai subjek hukum tidak temyata sedang dalam keadaan berhalangan untukmempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dankeberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke1 telah terpenuh

Terdakwa telah mengambil1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BA 6583 NG wama merah kepunyaanFer Hak, yang kemudian Terdakwa bawa ke arah Tanah Bato KelurahanGuguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, dan kemudian Terdakwahidupkan lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Andaleh Kecamatan BatipuhKabupaten Tanah Datar, sehingga perouatan Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke2 telah terpenuh

Bahwa atas kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas dengan ini Penggugatmengajukan cerai dengan alasan Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh; e Menetapkan jatuh talak satu khul'i

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat(XXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;6.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti TIl1 berupasertifikat hak milik No.24963/2009 Surat UkurNo.4685/Tamalanrea/ 2009 itu adalah bukti yang terkuatdan terpenuh, pendapat ini keliru sebab sampai saat inipensertifikatan tanah di Indonesia masih berstelsel negatifebukan positif dalam arti kekuatan hukum sebuah sertifikattidak berlaku secara mutlak, sebab setiap saat dapat sajadibatalkan.............dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, manakalah penerbitannya tidak prosedural

Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.5.

Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jika terjadioverlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan status hakmilik yang tercatat atas nama Tergugat sebagaimana SHM No.500/Bendan Ngisor atas nama Jasri dengan luas 616 m7, setempatdikenal dengan nama jalan Lamongan Timur, sebagaimana surat ukurnomor: 202/Bendan Ngisor/1999 pada tanggal 651999.Halaman 23 dari 68 Putusan

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika hak kepemilikan atastanah sebagaimana objek sengketa adalah berada pada Tergugat karenahak kepemilikan atas tanah milik Tergugat adalah terkuat dan terpenuh.7.

Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jikaterjadi overlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;5.

Nadirah Basir, S.H, M.H, selaku mediator yang dipilin sendiri olehPenggugat dan Tergugat, namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakimmaupun oleh mediator tersebut ternyata gagal, sehingga persyaratan yangditetapkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1Tahun 2008 telah terpenuh ; 22 222202 22Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkankepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh