Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)tahun 5% kali UMP;b. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)tahun 10% kali UMP;c. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9(sembilan) tahun 15% kali UMP;d. Masa kerja 9 (Sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun 20% kali UMP;e. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15(lima belas) tahun 25% kali UMP;f.

Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18(delapan belas) tahun 30% kali UMP;g. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari21 (dua puluh satu) tahun 35% kali UMP;h. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari24 (dua puluh empat) tahun 40% kali UMP;i.

Jakarta Tahun2016 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiapbulannya terhadap Para pekerja, sehingga untuk 4 (empat) orang ParaPenggugat masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulanJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesarRp400.000,00 x 4 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) dengan perincian masingmasing sebagai berikut: No.Upah Kekurangan UMP JanuariUMP DKIsebulan Kekurang s/d Oktober 2016 (10Nama Bagian Jakarta

Bahwa, terkait dengan adanya penolakan Tergugat terhadap suratpermohonan sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) di atas, padasebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak Tergugat mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016,akan dilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan

Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 20016dan perundingan bipartite tanggal 18 Desember 2015 sebagaimanadisebutkan pada point 4 dan 5 di atas, pada tanggal 29 Desember 2015Tergugat melalui Personalia ( Adi Pranoto ) memberitahukan kepada SerikatBuruh Jabodetabek Perwakilan PT.

Nama Bagian UMP DKI Upah Kekurang Kekurangan UMP JanuariJakarta sebulan Upah s/d Oktober 2016 (10 bulan )2016 sebulan Perhitungan JUMLAH1. SURONO Packing 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,2. SUGITO Giling 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,3 SUNIROH Operator 3.100.000, 2.700.000, 400.000, 10 Bulan X400.000, 4.000.000,4.

KASIKIN Mixing 3.100.000, 2.700.0 00, 400.000, 10 Bulan X 400.000, 4.000.000,Jumlah 16.000.000, Dengan demikian hak atas Upah yang belum dibayarkan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat sejak bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016 yaitu;Upah Proses sebesar Rp108.000.000,00 (Sseratus delapan juta rupiah) ditambahdengan kekurangan UMP tahun 2016 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belasjuta rupiah), Total Keseluruhan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluhempat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

SusPHI/2020Rp4.768.040,00; Uang penggantian hak cuti tahunan 24/25 x Rp2.384.020,00 =Rp2.288.659,00; 15% dari uang pesangon dan penghargaan sebesar Rp5.006.442,00;Total = Rp40.671.381,00 (empat puluh juta enam ratus tujuh puluh saturibu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar selisin upah Penggugat sebagaiberikut: Selisih tahun 2017 (UMP = = Rp2.030.000,00)/10 bulan) =Rp2.030.000,00 Rp1.875.000,00 = Rp155.000,00 = Rp155.000,00 x10 bulan = Rp1.550.000,00 (satu juta

lima ratus lima puluh riburupiah); Selisih tahun 2018 (UMP = = Rp2.206.813,00)/12 bulan =Rp2.206.813,00 Rp2.030.000,00 = Rp176.813,00 = Rp176.813,00 x12 bulan = Rp2.121.756,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuhratus lima puluh enam rupiah); Selisih tahun 2019 (UMP = = Rp2.206.813,00)/12 bulan =Rp2.384.020,00 Rp2.030.000,00 = Rp354.020,00 (tiga ratus limaplun empat ribu dua puluh rupiah) = Rp354.020,00 x 2 bulan =Rp708.040,00 (tujuh ratus delapan ribu empat pulun rupiah) =Rp1.550.000,00 +

tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yangmau melakukan efisiensi, maka PENGGUGAT berhak memperoleh uangpesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar makaPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PENGGUGAT sebagai berikut :e Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiaptahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PENGGUGATminta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu :rm 1Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0001.500.00020112.400.00020123.420.000201313.800.0002014Total 25.220.000PEMBAY

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yang belumdibayar sebesar Rp 15.050.000, (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari rayakeagamaan sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan

dimaksud merupakankewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanyasebesar satu bulan gaji, sedangkan dipersidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untukdikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut :e THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Ro.1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000

No. 458K/Pdt .Sus/ 2011Rp.16.387.500,e Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp.8.365.500,Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp.4.647.500, Selisih UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/dApril 2009 Rp.929.500 Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =Rp. 318.000, Total =Rp.15.282.950,7.

Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.1.500.000 =Rp. 7.500.000, Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.21.000.000 = Rp.3.150.000, Total =Rp.24.150.000,e Dolfi Nicolaas sebagai Penggugat 2:Pesangon : 9 X Rp.950.000 = Rp.8.550.000,Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 X Rp.950.000 = Rp.7.500.000, Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.14.250.000 = Rp.2.137.500, Total =Rp.16.387.500,e Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp.8.365.500,Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp.4.647.500, Selisih UMP

No. 458K/Pdt .Sus/ 2011Selisih Upah UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/dApril 2009 Rp.929.500 Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =Rp. 318.000, Total =Rp.15.282.950,3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap harinyaapabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dari perkara ini ;4. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;5.

UMP dipanggil olehsdr. Azhari sebanyak 34 orang dengan tidak boleh didampingi oleh PengurusPUK SPDG FSPMI PT. UMP, akan tetapi didampingi oleh SurpervisorDepartemen masingmasing. Pokok pembicaraan pekerja PT.

UMP harusmenerima PHK dengan pesangon 1x masa kerja.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidaksyah sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 152ayat 3 : Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diberikanoleh lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Dan atau Guru Tetap menurut hukum (SK Gubernur KalbarNo.1321/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020 UMP Kalbar masabekerja selama 7 tahun. Dana Pisah Rp. 19.200.000. Dana Penghargaan/Pensiun Rp. 7.200.000. Pengganti HakHak/THT Rp. 2.880.000. Jaminan Hari Tua/BPUJS Rp. 16.000.000. Dana Tunjangan Hari Raya Rp. 6.180.000. Preme Prospens/Dana LainLain Rp. 7.407.000.

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat(1), ayat (2) dan Ayat (8) dan UU Guru dan Dosen No: 14 tahun 2005 pasal10.14,51 diwajibkan penggajian /upah disesuiakan UMP PropinsiKalimatan Barat perbulan Rp. 2.399.698,65 atau Rp. 2.400.000 (SKGubernur KalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020).Maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang diterima olehPenggugatsetiap bulan (guru tetap).15.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebin dahulu denganPenggugat dan tidak lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat sejakbulan februari 2020 sapai sekarang adalah melawan hukum (SK GubernurKalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020) UMP Kalbar danMerupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak..

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yangmendasarkan tuntutan uang pesangon pada Upah Minimum Provinsi(UMP) sebagaimana Posita 13 dan 14 merupakan dalil yang ilusionirdanmengadaada. Bahwa perlu dicatat pula, perselisihan aquo merupakanperselisihan PHK dan BUKAN mengenai perselisihan hak..

Foto copy UMP dan UMK Kalimantan Barat 2020 SK Gebenur KalbarNomor : 1321/DISNA KERTRANS/2019 tanggal 1 Januari 2020, diberitanda bukti P6b;7. a. Foto copy Melunasi semua pinjaman online KSP,DNSP,KSP PLUIT Via ALFAMart Raya dalam bulan Desember 2019, diberi tanda bukti P7a;8.

Bahwa jelas nilai upah minimum pada Pergub UMP DKI 2013 dan Pergub UMSP2013 hanya diperuntukan untuk buruh lajang ;2.

Hansoll Indo Nomor 637/Per/ HI/XI/2012tanggal 19 Desember 2012 Kelengkapan Permohonan PenangguhanUMP 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Ceck List Persyaratan Permohonan Penangguhan UMP 2013 atasPT.

Hansoll Indo melakukan penangguhan Upah MinimumProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena adanya kenaikan UMP yang cukuptinggi kirakira kenaikannya 44 %, sehingga Perusahaan tidak akan mampu untukmembayar upah sesuai yang ditetap kan oleh Gubenrnur DKI Jakarta ;Bahwa dalam perundingan untuk penangguhan pelaksanaan UMP yang diundangperwakilan dari Serikat FBLP, KSBSI, Supervisor dan ada perwakilan darikaryawan ; Bahwa perusahaan tetap akan menangguhkan pelaksanaan UMP, karena memangPerusahaan

tidak mampu untuk menggaji karyawan sebesar UMP yang ditetapkanoleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta ; Bahwa dari jumlah Karyawan PT.

Hansoll Indo ; Bahwa pekerjaan di Perusahaan ditentukan berdasarkan order dari bayer, dan dengandiberlakukannya UMP tersebut, maka order dari bayer juga berkurang, sehinggaapaibla harus melaksanakan UMP Perusahaan tidak akan mampu ; Bahwa setelah ada Keputusan penangguhan pelaksanaan upah dari Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada Karyawan di PT.

TriBangun Perkasa unit kerja Grand Nanggroe Hotel setiap bulan sebesarRp2.074.460, (dua juta tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluhrupiah), namun mengingat upah yang diterima oleh Para Penggugat tidaksesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2016maka dalam gugatan a quo upah terakhir Para Penggugat mestilah dihitungsesuai UMP Aceh tahun 2016 yakni sebesar Rp2.118.500,00 (dua jutaseratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan GubernurAceh Nomor 60 Tahun

Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 Para Penggugat menerima upahdibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sehingga ParaPenggugat sangat dirugikan.

sudah pernah disampaikan dan dipertanyakan oleh ParaPenggugat bersama Pengurus Serikat Pekerja Grand Nanggroe kepadaTergugat melalui manager HRD namun selalu dijawab akan ditanyakankepada atasanya sehingga sampai saat ini kekurangan upah dari ketentuanUMP Aceh tahun 2014 berdasarkan Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2013 danTahun 2015 berdasarkan Pergub Aceh Nomor 81 Tahun 2014 belumditerima oleh Para Penggugat, yang mana upah yang mestinya diperolehPara Penggugat atas kekurangan pembayaran upah sesuai UMP

adalahsebesar Rp6.600.000, x 2 = Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus riburupiah), adapun rincian kekurangan UMP tersebut adalah: UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,00Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah : Rp 200.000,00 x 12 bulan= Rp 2.400.000,00UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,00Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah : Rp350.000,00 x 12 bulan = Rp4.200.000,00 +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 Rp 6.600.000,009.

Maret 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sesuai UMPAceh tahun 2014 dan tahun 2015 kepada Para Penggugat sebesarRp6.600.000,00 x 2 = Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus riburupiah), dengan rincian:UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,00 Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah Rp 200.000,00 x 12 bulan = Rp2.400.000,00UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,00Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah : Rp350.000,00 x 12 bulan = Rp4.200.000,00 +Total kekurangan UMP

Untuk Penggugat dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun :1.Uang Pesangon: 2X16X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 61.012.800,2. Uang Penghargaan : 6 X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 11.439.900,Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 17/G/2016/PHI.Jmb.3. Uang penggantian hak : 15% X Rp. 72.452.700 = Rp. 10.867.905.Jumlah : Rp. 83.320.605, (delapan puluh tiga juta, tiga ratus dua puluhribu, enam ratus lima rupiah).b. Untuk Penggugat Il dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun :1.

Uang Pesangon: 2X15X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 57.199.500,2. Uang Penghargaan : 6 X Rp. 1.906.650 (UMP) = Rp. 11.439.900,3. Uang penggantian hak : 15% X Rp. 68.639.400 = Rp. 10.295.910,Jumlah : Rp. 78.935.310, (tujun puluh delapan juta, sembilan ratus tigapuluh lima ribu, tiga ratus sepuluh rupiah).7. Berdasarkan apa yang diuraikan dalam gugatan ini, mohon kepada MajelisHakim dalam perkara ini untuk memutuskan :a. Megabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.b.

Penggugat Il atas nama ABDULLAH, bekerja sejak Januari 2001 dan terakhirbekerja bulan Agustus 2015, sehingga masa kerja Penggugat Il adalah 14tahun.Menimbang, bahwa tentang upah Para Penggugat, dalam hal ini MajelisHakim berpendapat bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) Jambi tahun 2016adalah sebesar Rp. 1.906.650 (satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratuslima puluh rupiah) dan dalam hal ini bersesuaian sebagaimana yang diuraikanPara Penggugat dalam Gugatannya, maka upah Para Penggugat adalahsebesar

diperlihatkan dan saksi juga sempatmembacanya namun saya membacanya tidak begitu mendetail dan sayalangsung menandatanganinya ;Bahwa saksi sudah lupa Berapa kali Penggugat menandatangani kontrakkerja tersebut ;Bahwa setahu saksi pernah beberapa kali menandatangani kontrak kerjatersebut;Bahwa setahu saksi Selain gaji, ada penghasilan atau pendapatan lainyang diperoleh yakni uang THR (Tunjangan Hari Raya);Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu Gaji yang diterima sama dengan UMP

Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja karena sudah habiskontraknya;Bahwa setahu saksi gaji Penggugat sama dengan UMP ProvinsiGorontalo yaitu sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah);Bahwa menurut saksi Akhirakhir ini saksi sering menegur Penggugat,karena tidak mencapai target;Bahwa sepengetahuan saksi akhirakhir ini Penggugat sering terlambatmasuk kerja, terlinat dari absensi finger printnya;Bahwa setahu saksi atas hal tersebut

Rocky Mitra Group yaitu sistem pembayaran gajinya 1 (satu) kalisetiap bulannya;Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu sama dengan UMP Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);20Bahwa setahu saksi Penggugat juga diberi hak cuti ;Bahwa setahu saksi Perusahaan juga memberikan bonus jika capaiankinerjanya melebihi target yang ditetapkan Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberi THR;Bahwa setahu saksi ada peraturan Perusahaan

Rocky Mitra Group sama dengan UMP ProvinsiGorontalo yaitu sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah);Bahwa saksi tidak mengetahui kinerja Penggugat waktu itu karenaantara saya dan Penggugat beda divisi;Bahwa setahu saksi terkait lama jangka waktu kontrak yangditandatangani oleh Penggugat yaitu yang berlaku di perusahaan PT.Rocky Mitra Group, setahu saya kontrak tersebut dalam jangka waktuselama 1 (satu) tahun, dan biasanya adakegiatan untuktraining/pelatinan selama 3 (tiga) bulan

Rocky Mitra GroupSistem pembayaran gajinya 1 (satu) kali setiap bulannya;Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu sama dengan UMP Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa setahu saksi Penggugat diberi hak cuti;Bahwa setahu saksi Perusahaan juga memberikan bonus jika capaiankinerjanya melebihi target yang ditetapkan Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberi THR;Bawha Setahu Saksi, ada peraturan Perusahaan yang

Rosdiana, mulai bekerja sejak bulan Juni 1995 s/d 30 September 2006(11 tahun 2 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp.22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesarRp.737.749, perbulan ;2. Ani, mulai bekerja sejak bulan Agustus 1994 s/d 30 September 2006 (12tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah terakhirsebesar Rp.900.000, per bulan ;3.

Yenni, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp.22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp.737.749, per bulan ;4. Sri Astuti, mulai bekerja sejak bulan Januari 2002 s/d 30 September 2006(4 tahun 8 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp.22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp./37.749.Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.105 PK/PDTSUS/2009perbulan ;5.

Binsar Hutagalung, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30September2006 (11 tahun 6 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold YearMedan,upah sebesar Rp.23.000, perhari/disesuaikan UMP sebesarRp.737.749, perbulan ;6. Erick, mulai bekerja sejak bulan Juni 2002 sid 30 September 2006 (4tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp.22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp./737.749, perbulan ;7.

Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006(10 tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp.22.000, perharil disesuaikan UMP sebesarRp.737.749, per bulan ;Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturanperusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year MedanBahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 dengan alasanperusahaan mengalami kerugian sehingga menutup

;Halaman 58 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.BDG Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untukseluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (Satu) provinsi.; Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yangberlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota..;UMP wayib ditetapkan oleh Gubernur (vide Pasal 8 ayat (1) Permenaker 15Tahun 2018).

Selain UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK atas saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal11 ayat (4) Permenaker 15 Tahun 2018). UMK ditetapkan setelan penetapanUMP (vide Pasal 10 ayat (2) Permenaker 15 Tahun 2018).

;Gubernur Wajib menetapkan UMP (vide Pasal 45 PP 78/2015)berdasarkan formulasi yang diatur dalam Pasal 44 PP 78/2015 danrekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.;Gubernur dapat menetapkan UMK dengan ketentuan UMK haruslebin besar dari UMP dan UMK tersebut harus dihitungberdasarkan formulasi Pasal 44 PP 78/2015 denganmemperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran danpertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi (vide Pasal 46 danPasal 47 PP 78/2015).

;Bahwa fakta yang terjadi adalah baik UMP yang sifatnya wajibditetapkan oleh Tergugat, maupun UMK yang sifatnya dapat dan/atautidak wajib ditetapkan oleh Tergugat, kKeduanya memiliki tenggangwaktu untuk ditetapkan yaitu UMP paling lambat tanggal 1 Novembersetiap tahunnya, sementara UMK paling lambat tanggal 21 Novembersetiap tahunnya, lebih dari itu, menjadi Suatu keniscayaan bahwasetiap tahun UMP maupun UMK, keduanya akan mengalamiperubahan (akan selalu naik), tentunya dengan menyesuaikan padaformulasi

;Bahwa jika digambarkan di dalam grafis berkenaan denganperkembangan UMP dan UMK yang ada di Jawa Barat dalam kurunwaktu sejak tahun 2012 s.d. 2019 yaitu :J UMP TIDAK DITETAPKAN UMK DITETAPKAN DENGAN BEBERAPA JENIS UPAH LAINNYA (UPAH MINIMUM JENISUSAHA, UPAH MINIMUM KELOMPOK USAHA DLL) Rata rata kenaikan > 8,42 % % Tertinggi kenaikan => 17,40 % Kota depok % Terendah kenaikan > 3.49 % Kota sukabumi=>> Besaran UMK Tertinggi Besaran UMK TerendahRp. 1.491.866 Kab.

LaluTerdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Supra;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman aliasPak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuaiVisum Et Repertum Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H.,Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.

Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembakmasuk adalah luka tembak jarak jauh;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregarsehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai Visum Et RepertumNomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat danditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokterpemeriksa pada RSUD Dr.

No. 1155 K/PID/2015Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman aliasPak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuaiVisum Et Repertum Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H.,Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr.

Rosdiana, mulai bekerja sejak bulan Juni 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun 2 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;2. Ani, mulai bekerja sejak bulan Agustus 1994 s/d 30 September 2006 (12tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah terakhirsebesar Rp 900.000, per bulan ;3.

Yenni, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, per bulan ;4. Sri Astuti, mulai bekerja sejak bulan Januari 2002 s/d 30 September 2006 (4tahun 8 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749. perbulan ;5.

Binsar Hutagalung, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September2006 (11 tahun 6 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan,upah sebesar Rp 23.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,perbulan ;Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/20086. Erick, mulai bekerja sejak bulan Juni 2002 s/d 30 September 2006 (4 tahun 3bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesarRp 22.000, perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, per bulan ;7.

Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006 (10tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturanperusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year Medan ;Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 denganalasan perusahaan mengalami kerugian sehingga menutup

SE no 2/Men/2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.1/Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp.2.534.673

Sesuai dengan Pasal 90 UUK no 13 /tahun 2003 Jo MK 100/PUUx/2012 Jo SE no 2/ Men/ 2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp

Nomor 52 PK/Pdt.SusPHI/201754.55.56.57.58.Oktober 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;Bahwa mengingat upah Penggugat tahun 2007 dibawa UMP DKI JakartaTahun 2007, mohon kepada Mejelis Hakim yang terhormat agar upahPenggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006sampai saat ini dan disesuaikan dengan UMP Prov.DKI tahun 2007;Bahwa mengingat pelarangan masuk tanpa batas oleh Tergugat berakibatsangat merugikan

bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan, bahwa akibattindakan Tergugat yang sewenangwenang Penggugat terlambat menerimaupah, berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1981, Penggugat menuntut dendaketerlambatan membayar upah terhadap Tergugat dengan rincian sebagaiberikut: Upah bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 adalah 3 x Rp.900.000,. = Rp2.700.000, denda 50% x Rp2.700.000, = Rp1.350.000, (satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Upah bulan Januari s/d Agustus2007, dihitung berdasarkan UMP

ratus ribu rupiah) perhari kepadaPenggugat;Bahwa mengingat PHK tersebut tidak memiliki landasan hukumsebagaimana diatur didalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 tahun2003 maka PHK tersebut tidak sah dan harus batal demi hukum olehkarena itu Tergugat berkewajiban membayar seluruh hakhak yang biasaditerima oleh Penggugat;Bahwa mengingat tindakan Penggugat tidak memiliki legalitas hukum yangdapat, dipertanggungjawabkan, maka Penggugat menuntut Tergugatmembayar THR tahun 2007, sebesar Rp900.560, sesuai UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2PeMengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belumdibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006 sampai saat ini,disesuaikan dengan UMP Prov.

. = Rp2.700.000, denda 50% x Rp2.700.000,= Rp1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007 adalah 8 bulan x Rp.900.560, = Rp7.204.480,maka denda 50% x Rp.7.204.480, = Rp3.602.240,(Tiga juta enam ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.350.000,+ Rp3.602.240, = Rp4.952.240, (empat juta sembilan ratus lima putuh duaribu ribu dua ratus empat

= Rp19.788.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp381.000,00 = Rp1.825.813,00

= Rp1.825.813,00 x 12 bulan = Rp21.909.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

Rp19.680.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp390.000,00 = Rp1.816.813,00

= Rp1.816.813,00 x 12 bulan = Rp21.801.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

= Rp2.384.020,00

= Rp20.220.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp345.000,00 = Rp1.861.813,00

= Rp1.861.813,00 x 12 bulan = Rp22.341.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

= Rp7.860.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp1.600.000,00 = Rp606.813,00

= Rp606.813,00 x 12 bulan = Rp7.281.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 ( SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00

Rp19.788.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp381.000,00 = Rp1.825.813,00

= Rp1.825.813,00 x 12 bulan = Rp21.909.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

= Rp2.384.020,00

Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para PENGGUGAT mengusulkan kepada pihak TERGUGAT agargaji dinaikkan sesuai UMP ,karena selama ini TERGUGAT memberikan Upahkepada Para PENGGUGAT dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP)sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;.

Nomor 488 K/Pdt.SusPHI/201411.12.definisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukan UpahKeseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerjasesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat denganPenghitungan Upah sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012tentang Penetapan UMP

terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagaiperusahaan yang mau melakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGATberhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwaupah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalahupah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidakpernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya,serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (JaminanHari Tua) juga tidak dibayar maka PARA PENGGUGAT minta untuk segeradibayarkan sesuai penetapan pegawai pengawas Ketenagakerjaan ProvinsiNTT (terlampir) yaitu untuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagaiberikut :Untuk Penggugat : Total kekurangan upah sebesar Rp. 22.220.000 Total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidakpernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya,serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (JaminanHari Tua) juga tidak dibayar maka PARA PENGGUGAT minta untuk segeradibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu : Untuk PENGGUGAT MELKI NENOLIU :Total kekurangan pembayaran gaji Tahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014

pegawai tetap, yaitu dari tanggal 1 Februari 2010 hingga diPHK padatanggal 2 Februari 2015, oleh karena itu masa kerja tetap Penggugat II adalahselama 5 (lima) tahun ; Sedangkan berapa gaji terakhir yang diterima paraPenggugat pada bulan Januari 2015, ternyata dipersidangan para Penggugattidak cukup menerangkan dan membuktikan tentang berapa besaran gajiterakhir yang diterima para Penggugat; Bahwa oleh karena itu gaji terakhir paraPenggugat haruslah ditetapbkan berdasarkan Upah Minim Provinsi (UMP

96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan dimaksud merupakankewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanyasebesar satu bulan gaji, Sedangkan dipersidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untukdikabulkan sebagian yaitu : THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp 1.010.000, THR tahun 2014 berdasarkan UMP