Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Smn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.GANIS PRIYONO, SE
2.Ganis Priyono
Tergugat:
1.Suparman Pramono Hadi
2.Kustatik
3.Arif Budi Prasetyo
4.Atika Dwi Wulansari
5.Aditya Wisnu Luftiyanto
6.Septiana
192 — 81
  • Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa sebagaimana diuraikan dalam point 1 (Satu) tersebut, gugatan inimerupakan gugatan yang bersifat sengketa kepemilikan dimana harusdibuktikan terlebih dahulu mengenai klaim dari Penggugat mengenaikepemilikannya dan juga Para Tergugat yang menempati obyek tersebut.Bahwa perlu diketahuil, Para Tergugat menempati obyek sengketa sejaktahun 1998 dan tidak pernah ada gangguan maupun peringatan ataspenempatan obyek tersebut.Bahwa Para Tergugat pasti tidak sembarangan
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 26-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALILI Nomor 48/Pid.B/2017/PN Mll
Tanggal 26 Oktober 2017 — JONLIS,DM
159 — 86
  • INCO;Bahwa benar untuk bekerja ditambang dan menjadi pengawas (suverfesor)harus memiliki sertifikat POP (Pengawas Oprasional Pertama), mempunyaipengalaman 10 (sepuluh) tahun, dan berijazah minimal SMA (SekolahMenengah Atas) kalau memiliki ijazah sarjana (S.1) cukup punyapengalaman 1 (satu) tahun kerja;Bahwa benar sertifikat POP (Pengawas Oprasional Pertama) milikTerdakwa tidak pernah dibatalkan oleh lembaga yang mengeluarkannyadan sertifikat POP (Pengawas Oprasional Pertama) tidak sembarangan bisamengeluarkan
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 01-10-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 179/PDT.G/2011/PN.DPK.
Tanggal 1 Oktober 2012 — H. MURSALIH, ; H.RM. Wahyoe A. Setiadi,dkk VS Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Iwan Natapriyana,dkk
86 — 47
  • Kalau seandainyaharga nilai jaminan yang ada adalah Rp. 10.313.000.000. atauRp. 18.500.000.000. hal itu kan hasil appraisel danbukan harga lelang, harga lelang hal tersebut mempunyai nilailimit dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Depokdalam menentukan dan tentunya didasarkan pada datadatapendukung yang ada, tidak asal sembarangan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 21-02-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 22 Juni 2011 — PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA >< Tuan NG JOK PIN, CS
235 — 233
  • Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa dalamdunia usaha adalah hal yang wajar dan sahsah saja jika seseorang mengajukanpermohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II puntidak sembarangan dalam menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran merekdisebabkan Turut Tergugat II terikat oleh peraturan dan persyaratan dalam Undangundang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya Pasal .Bahwa itikad tidak baik justru pernah diperlihatkan oleh Penggugat, sebelumPenggugat mengajukan
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-08-2015 — Putus : 22-04-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Tsm
Tanggal 22 April 2016 — DRS.IR. HASAN WILADI, MSc Lawan 1.. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI), 2.IMAM TANTOWI, 3.YANTI PUSPITASARI, 4.PT. TELKOMSEL (GAPARI) Cabang Tasikmalaya
161 — 52
  • Proses penayangan sinetrontersebut tidak sembarangan dilakukan oleh Tergugat 1 (RCTI) dan justru telahsesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 UU No. 33/2009, dimanaberdasarkan Perjanjian Jual Beli Program Acara surat tanda lulus sensor dariLSFI wajib didapatkan oleh PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ANITA APRIANI, SH
Terdakwa:
BAHTRA SOLIN
80 — 22
  • Perangkat desa sudah tidak digajiselama empat bulan di tahun 2016 dan tidak digaji selama setahun ditahun 2017. banyak SPJ tersebut dibuat sembarangan sehingga saksitidak mau menandatanganinya.Atas keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan peuntut umum telah mengajukanahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjisebagai berikut :1.Ahli GERMAN P. B SIANIPAR;Bahwa penggunaan keuangan desa sebagai berikuta.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_22_2014_4_JUNI_2015_YW
Tanggal 4 Juni 2015 — - RUFINA NGETE,dkk VS - KORNELIS KURUT ,dkk
93 — 42
  • ;e Bahwa setiap kali Para Tergugat datang untuk membayar cicilan hargabahan bangunan bekas rumah, selalu memanfaatkan kesempatan di saatPenggugat I sendirian di rumah, tanpa diketahui penggugat II, penggugat IVdan penggugat VI serta penghuni rumah lainnya.e Bahwa Setelah mengetahui adanya kwitansi palsu yang diperlihatkan olehKepala Kerlurahan Mangulewa kepada para Penggugat, maka Penggugat Isempat ditegur dan bahkan dimarahi oleh Penggugat II,Penggugat IV danpenggugat VI agar jangan cap jempol sembarangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 108/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2017 — Drg.AMBARWATI DIAH KUSUMA CS >< PT.ROYAL PREMIER INTERNATIONAL CS
95 — 56
  • No. 400 K/Pdt/1984 tanggal11 Juni 1985Karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalahhubungan hutangpiutang antara penggugat dengan anaktergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugatBahwa dengan demikian Para Penggugat telah sangat keliru karenadengan sembarangan telah menarik Tergugat Il ke dalamGugatannya, yang mana jelas bahwa Tergugat II bukan merupakanPihak dan tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian, sehinggaGugatan a quo harus ditolak karena salah pihak atau salah sasaran.Bahwa
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 556/Pdt.G/2013/PN Tng
Tanggal 7 Mei 2015 — PT. JAPINDO KENCANA Lawan 1. PT. BUKIT BRATA 2. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H. dan PT. TIMAS SUPLINDO (Intervensi) Lawan 1. PT. JAPINDO KENCANA 2. PT. BUKIT BRATA 3. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H.
110 — 23
  • Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGATINTERVENSI Il tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sebabTERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabatpublik Notaris dan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yangmengakomodir keinginan para pihak untuk dituangkan kedalam akta,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidakterbukti TERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Illmelakukan
    ;Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum,sembarangan dan keliru sebab TERGUGAT INTERVENSI Ill semula TURUTTERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabat publik Notarisdan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yang mengakomodir keinginanpara pihak untuk dituangkan kedalam akta, sepanjang tidak bertentangan denganhukum yang berlaku sehingga tidak teroukti TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatanmelawan hukum.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 680/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2014 —
66 — 29
  • Para Penggugat secara sembarangan telah menempatkanTergugat Ill sebagai pihak tergugat. Sebab Tergugat Ill tidak pernahmenjadi pihak didalam perjanjian kerja / kontrak kerja tersebut ;2. Bahwa Para Penggugat membuat perjanjian kerja / kontrak kerja denganTergugat Il yang diwakili oleh Tergugat . Tidak ada satupun perjanjianyang lahir antara Para Penggugat dengan Tergugat Ill.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 54-K/PM.I-03/AD/V/2019
Tanggal 15 Agustus 2019 — Oditur:
MISWARDI, SH
Terdakwa:
Muhammad Ricci Hartop Nasution
102 — 37
  • itu (dalam hal ininarkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa)setelah ada izin sesuai Undangundang yang membolehkanuntuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti sipelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud denganMenggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwaobat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atausetidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 5 Mei 2014 — LINCE TALLO' ARRANG, ANTON BAREDU, MARTHEN BASSANG, DKK (Penggugat) VS NE' BADO, LAI' SUKA', LAI' SULE', DKK (Tergugat)
158 — 141
  • Di situ adatanamannya karena kalau budak itu disuruh tanam kayu di sekelilingnya.Tapi tidak boleh diambil sembarangan kalau tidak dikasihtau kepadatuannya;bahwa, tanaman Lai' Kabak ada di situ di tanah yang dikasih oleh nenekSaksi kepada keluarga Lai' Kabak:bahwa, di tanah Obyek Sengketa, ada tanaman bambu dan kayukayulainnya, ada juga betung.
    Dali itu adalah tikar anyaman darirotan yang halusnya itu dibuat oleh orang Kalimantan, tapi bikinan orangToraja dulu kasar sekali, tapi tidak sembarangan orang dulu didali. Tidaksehidangan;3. Dipakombaiue. Ue itu rotan, gelang emasnya kalau dia seorangbangsawan itu dicopot, lalu diganti dengan rotan. Artinya hilanglahkebangsawanannya. Hilanglah martabat tongkonan yang ada padadirinya;bahwa, bangsawan putri boleh kawin dengan hambanya tapi adasanksinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
127 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XI/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.Hal. 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/201710.Menimbang, bahwa bedasarkan perundangundangan terebut, maka11,setiap Kepengurusan Rumah Sakit tentu harus memiliki Regristasi, Izin,Operasional, Akreditasi, Amdal serta Manajemen yang memenuhipersyaratan perundangundangan, dengan demikian jika ada pergantianDirektur Rumah Sakit di suatu daerah yang mana Pemerintah Daerahmemiliki kKewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan RumahSakit di Daerah tentu tidak sembarangan
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 31/PDT.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Juni 2014 — NASIB, Dkk Melawan 1. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan 2. Kepala Badan Pertanahan Indanesia (BPN) cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPN Wil Sumut) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
38 — 28
  • Bahwa secara umum patut diketahuibahwa keberadaan sebuah PerusahaanUmum Negara (BUMN) diperuntukkanguna kesejahteraan=srakyat, ~ sebabdiketahui sumber dana awal PerusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) adalahdari APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara), oleh karenanya walaupuntujuannya untuk mencari keuntungan(profit) akan tetapi didalamnya ada maksuduntuk mensejahterakan rakyat danmemajukan kepentingan umum dan jugabukan berarti diperbolehkan menguasaitanah secara sembarangan;7.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 22 Juni 2016 — ASEP SUTARMAN dkk sebagai Penggugat dan 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupeten Sumedang Cq. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dkk sebagai Tergugat
78 — 51
  • Jadi kalaupun benar Quad NonTERGUGAT Ill membutuhkan lahan lebih tentunya itu menjadi tanggungjawab TERGUGAT Ill sendiri ;Selain itu masalah pembebasan lahan ini telah ada Penetapan lahanmana saja yang harus dibebaskan berdasarkan SK Bupati Sumedangdan pelaksanaan pendataan dan pembebasannya dilakukan olehTERGUGAT , bahwa dengan adanya penetapan tersebut tentunyaTERGUGAT tidak bisa secara sembarangan melanggarnya, karenaberdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 seharusnya PARAPENGGUGAT melakukan
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-08-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PN KABANJAHE Nomor 158 /Pid.B/2013/PN.KBJ
Tanggal 29 Agustus 2013 — -TAMAN SURBAKTI
53 — 7
  • TIDAK LENGKAP TENTANG TINDAK PIDANAYANG DIDAKWAKAN21Bahwa Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP menyatakan bahwasanya suratdakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidanayang didakwakan, apabila tidak memenuhi syaratsyarat tersebut maka suratDakwaan batal demi hukum (Vide pasal 143 ayat (3) KUHAP), maka dnegan inikami akan menguraikan pengertian secara cermat jelas dan lengkap tersebutdengan argumentsi sebagai berikut :CERMAT, artinya dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tul
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MELIYAN MARANTIKA, SH
Terdakwa:
1.JUMADI RAHAYAAN Alias JUNET
2.IDRIS RENJAAN Alias ROY
3.ABD. KADIR RELIUBUN Alias DANDY
4.ABDUL FATAH RENYAAN Alias ABDUL
5.SAMSUDIN RENYAAN Alias DINO
143 — 84
  • Jadi seseorang tidak boleh masuk sembarangan ke dalam ruangtertutup itu;Ya, lembaga adat Kei mendukung dan mengakui hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia;Ya, jika ada orang yang ditindak secara hukum positif, maka lembaga adat jugamendukung;Memang antara Koroban dengan Para Terdakwa dan dengan ister Terdakwa I.Jumadi Rahayaan Alias Junet, masih ada hubungan saudara atau keluarga, danmereka samasama dari satu kampung. Tetapi jika saudara kita itu bersalah, makadia tetap dipukul.
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -Nomor:76 /Pid.B/2015/PN Byl
Tanggal 15 September 2015 — -RUKHI PRAYOGA bin WALUYO RAHARJO
84 — 7
  • maka labanya disitu sudah diatur;Bahwa Penggunaan ijin Bungker ditunjuk Pertamina, seumpama ambilnya diBoyolali harus ada ijin LO dan ordernya keluar dari situ;Bahwa kalau ada orang membeli BBM Non Subsidi dari SPBU dan dijuallagi, itu sudah ada niat untuk menjual maka itu tidak boleh;Bahwa yang dimaksud dengan standarnisasi alat angkut adalah harusmemenuhi Aspek INU misal tangki harus seperti apa (dibuat khusus), tidaksembarang mobil untuk mengangkut, serta dalam penyimpanan BBM jugatidak boleh sembarangan
Pengadilan PN Paringin Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn
Tanggal 10 Desember 2019 — Pidana H. SYAHRUJI alias H. UJI Bin SAHMINAN .alm.
116 — 32
  • Adapun dalamSIUP tersebut tercantum bahwa Terdakwa merupakan pengecer bahan bakarminyak tersebut merupakan hasil pencetakkan melalui aplikasi perkantoranyang dimiliki oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Balangan, dimana aplikasitersebut tidak dapat dirubah secara sembarangan;Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN PrnBahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan jjinpengangkutan dan niaga kepada yang berwenang yaitu Dirjen Migas;Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan aturan yang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Wahyu Sarwono
Tergugat:
1.Zayvier Zacharias
2.Ujang Memin Kirwan Supardi
3.Sarah Haryati Ardi
4.Muhammad Nur Reza
5.Ny. Endriati, SH, Notaris
123 — 50
  • WAWA: Bahwa Saksi adalah orang yang mengontrak rumah Tergugat II; Bahwa Saksi kontrak disitu tetapi saya disuruh mengurus Tergugat II, sejaktahun 2018, bulan Februari; Bahwa karena Saksi disuruh mengurus dan merawat Tergugat II, oleh anakanak Tergugat II saksi tidak usah lagi membayar kontrakan; Bahwa Keadaan Tergugat II linglung lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan,Tergugat Il suka mengumpulkan plastikplastik dibawa kerumah, seringhilang, sandal orang dibawa kerumah, kalau pakai baju sembarangan