sehingga permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangHal.11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.BtmNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

dimana pernikahankedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 13 hal.SALINANMengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

kepada Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahankedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempattinggal;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidakperlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan danpertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumahtangga telah pecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahanitu dapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Pemohon danTermohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

Nomor 562/Pdt.G/2016/PA.Probpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah yang tersebutdalam Kitab Minhajut Thullab Juz.6 halaman 346 yang berbunyi sebagaiberikut :4alle ao lililgde Gla tga 5 ghd gj Aue ) pac wih 14Artinya : Jika kebencian si ist terhadap suaminya telah memuncak

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

yangmewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahitempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahitempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunHal.11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan;Hal.11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.BtmMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalildalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan masiahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

perkawinan untuk membentuk keluargabahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimanadiatur dalam pasal 1 Undangundang nomor 1 tahun 1974, dan atau untukmembentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimanadiatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belahpihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian :Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang relevanmengemukakan hujjah syar'iyyah