Ditemukan 3058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perakara
Penelusuran terkait : Pt prakarsa tani sejati Direktur jenderal pajak vs pt dinamika multi prakarsa Pt. prakarsa tani sejati vs direktur jenderal pajak Pt. dinamika multi prakarsa vs direktur jenderal pajak Direktur jenderal pajak Vs pt prakarsa tani sejati Direktur jenderal pajak vs pt dinamika multi prakarsa;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
HAZMI AZHARI, S.Pd
104 — 69
  • Bahwa CV 3 Putri awalnya didirikan pada tahun 2014 atas prakarsa Sdr.JUHARI (kakak ipar saksi) dan saksi ditunjuk sebagai Direkturnya.Selanjutnya pada tahun 2017 saksi bersama dengan Sdr. HASMIAZHARI (Miming) berniat akan membuat CV, namun atas arahanSdr. JUHARI kami disarankan untuk membeli CV 3 Putri saja danakhirnya CV 3 Putri dibeli oleh Sdr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
165 — 121
  • Sumenep No.188/360/435.013/2015 tanggal 27 april 2015 perihal penyampaianrancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Kab. SumenepRisalah rapat unum pemegang saham luar biasa PT. Petrogas pantaimadura tanggal 19 september 2016 beserta daftar hadirnyaRemcana memenuhi kepemilikan saham pemkab sumenep sebesarRp 75% di PT. WUSAkta notaris dari kantor Notaris MOHAMMAD, SH, M.Kn, pernyataankeputusan rapat perseroan terbatas PT.
    Sumenep No.188/360/435.013/2015 tanggal 27 april 2015 perihal penyampaianrancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Kab. Sumenep255. Risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Petrogaspantai madura tanggal 19 september 2016 beserta daftar hadirnya256. Remcana memenuhi kepemilikan saham pemkab sumenep sebesarRp 75% di PT. WUS257. Akta notaris dari kantor Notaris MOHAMMAD, SH, M.Kn, pernyataankeputusan rapat perseroan terbatas PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
144 — 63
  • Bahwa benar SMAN 23 pada awal Desember 2014 menerima pengirimanalat UPS dari PT Paramitra Multi Prakarsa dengan no: 044BAST2014tanpa tanggal dan bulan dan pekerjaan UPS selesai pada bulan Januari2015 setelah complain dan uji alat UPS serta pemasangan ; Bahwa benar UPS yang ada SMAN 23 hanya dipergunakan untukmenghidupkan LCD pada prose belajar mengajar dan digunakan bila listrikdari PLN padam;Atas keterangan saksi tanggapan terdakwa : Terdakwa tidak mengetahui kapan dibuatnya surat permohonan karenabukan
    Paramitra Multi Prakarsa ;Bahwa PT.Paramitra Multi Prakarsa dipinjam oleh Abdul Hamid;Bhawa pada saat proses penawaran, proses lelang tanda tangan saksidipalsukan;Bahwa Saksi tidak mengetahui Ratih dan Adi Hartoko;Bahwa harga kontrak UPS senilai kurang lebin Rp. 5.800.000.000, (limamilyar delapan ratus juta rupiah);Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah);Bahwa Saksi dari Distributor PT Duta;Bahwa Saksi melakukan pemasangan di SMAN 23;Bahwa saksi telah mengembalikan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 77/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 27 Oktober 2017 — MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME
114 — 51
  • FKTLD dibentuk untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa TenagaHalaman 5 dari 328 Putusan Nomor77/PID.SUSTPK/2017/PT SBYLapangan Dikmas (TLD), menampung gagasan dan pemikiran kreatifserta mengembangkan modelmodel pembelajaran yang efektif danefisien dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihanketerampilan;Atas usulan RKAKL untuk tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan LuarSekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa TenggaraTimur menerima alokasi Dana Dekonsentrasi APBN TA
    FKTLD dibentuk untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa TenagaLapangan Dikmas (TLD), menampung gagasan dan pemikiran kreatifserta mengembangkan modelmodel pembelajaran yang efektif danefisien dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihanketerampilan;Atas usulan RKAKL untuk tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan LuarSekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NusaTenggara Timur menerima alokasi Dana Dekonsentrasi APBN TA 2007dalam DIPA Nomor : 0661.0/023051/XXII/2007 tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2012 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Agustus 2012 — H. MURMAN EFFENDI, SH.MH
120 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaipenjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004menggariskan bahwa maksud pemberian otonomi daerah adalah memacu128kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya serta meningkatkanpendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangkameningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peran serta aktifmasyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, danbertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
246 — 171
  • 23 Tahun 2014, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan daerah menentukan:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan namaHalaman 150 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbulain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa
    pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa dari ketentuan Pasal 1 butir 43 UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang isinyaidentikmenentukan:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan namalain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
154 — 204
  • Reka Prakarsa;10. CV. Rila Star;11. CV. Karyadjanur;12. CV. Cahaya Kartini;13. CV.Amsal Citra Pratama;14. CV. Megatech Estetika;15. CV. Cahaya Perkasa;16. Bumi Beringin Jaya;Yang dinyatakan lolos tahap evaluasi tehnis ada dua perusahaan yakniyaitu CV. Bone Tirta, dan CV. Sinar Mulya, dan tahap evaluasi harga adadua perusahaan juga yakni yaitu CV. Bone Tirta, dan CV. Sinar Mulya,sedangkan tahap evaluasi kualifikasi pekerjaan rehabilitasi bahu Jalan dijalan Jeruk Kota Gorontalo adalah yaitu CV.
    Reka Prakarsa.10. CV. Rila Star.11.CV. Karyadjanur.12.CV. Cahaya Kartini13.Amsal Citra Pratama CV14.CV. Megatech Estetika15.CV. Cahaya Perkasa.16.CV. Bumi Beringin Jaya;eo WD NO aA FF WN FPHalaman 112 dari 315 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran untuk PekerjaanPemeliharaan Jalan pada jalan Sawit Kota Gorontalo berjumlah 1 (satu)perusahaan yakni : CV.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — Ir. JOHNI ACHMAD, M.M. Bin AHMAD AGUS
47 — 22
  • Dan yang dimaksud turut serta melakukan (medepleger) apabila seorang pelakuikut serta mengambil prakarsa, dengan berunding dengan orang lain dan sesuai denganperundingan itu mereka bersamasama melakukan delik (vide Prof. DR. D. SchaftMeister, Prof. Dr. N Keijzer dan MR. E.PH. Sutorus, Editor Penerjemah Prof. Dr. JE.Sahetapi, S.H..M.A.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juli 2015 — NURDIN BASRI,SE
74 — 94
  • .148Bahwa pekerjaan yang sudah terealisasi adalah pemarasan sebanyak 25 Ha(sebagaian diparas dan sebagian disemprot) dan penebangan 25 Ha danpencetakan kurang lebih 4 Ha, pembelian tangki 5 buah, pembelian racunrumput, pembelian bensin selama peracakan/pembersihan lahan sekitar 4 ha,pembelian bahan konsumsi, dan pembayaran HOK, saksi kurang ketahui untukalat berat apakah sudah dibayarkan atau tidak.Bahwa benar sebelumnya memang sudah ada pengurus kelompok tanipebunia, saksi bisa menjadi ketua dari prakarsa
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — WAWAN WIGUNA S.P BIN ENJANG ROSYID
64 — 11
  • Dan yang dimaksud turut serta melakukan (medepleger) apabila seorang pelakuikut serta mengambil prakarsa, dengan berunding dengan orang lain dan sesuai denganperundingan itu mereka bersamasama melakukan delik (vide Prof. DR. D. SchaftMeister, Prof. Dr. N Keijzer dan MR. E.PH. Sutorus, Editor Penerjemah Prof. Dr. JE.Sahetapi, S.H..M.A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG >< TEDDY TAN ; DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
935 — 615
  • Adanya kesamaan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) MilikPenggugat dengan Merek Tergugat Yang Disengketakan sehinggamenimbulkan adanya potensi kebingungan konsumen.Bahwa survei Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) dilakukanberdasarkan prakarsa Penggugat sendiri sebelum gugatan a quodiaftarkan secara terang benderang:a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
113 — 27
  • tanggal 2628 Mei 2011.558) 1 (satu) buah asli Profil Perusahaan EMSA TOUR.559) 1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan RancanganPeraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus Ill ke Pangkal Pinangtanggal 1719 Maret 2011.560) 1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Merpati tanggal 07 s/d 09 Februari2011 tentang studi komparatif Badan Legislatii ke DPRD KotaMataram Provinsi NTB dalam rangka penyusunan naskah akademikdan draft Raperda Prakarsa
    KabupatenGresik tanggal 2628 Mei 2011.1 (satu) buah asli Profil Perusahaan EMSA TOUR.1 (satu) bundel asli bukti Perjalanan Dinas Kegiatan RancanganPeraturan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTahun Anggaran Tahun Anggaran 2011 Pansus Ill ke Pangkal Pinangtanggal 1719 Maret 2011.1 (satu) bundel bukti konfirmasi dari Merpati tanggal 07 s/d 09 Februari2011 tentang studi komparatif Badan Legislatif ke DPRD KotaMataram Provinsi NTB dalam rangka penyusunan naskah akademikdan draft Raperda Prakarsa
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 39/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
427 — 581
  • ADITYA PRAKARSA, S.H.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Advokat Wim Badri Zaki & Partnersyang beralamat di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon No. 1B,Kelurahan Sepang Jaya, Kelurahan Labuhan Ratu, Kota BandarLampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal7 September 2021, domisili elektronik oddylaw1@gmail.com;Halaman 5 dari 264 halaman Putusan Nomor : 39/G/2021/PTUN.BLSelanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;Pengadilan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SITI OMBUN PURBA
95 — 27
  • Paramitra Multi Prakarsa. Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. :069/CILMARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010. Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan PenggunaanBarang/Peralatan tanggal 6 September 2010. Surat Pernyataan Garansi tanggal 6 September 2010. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 6September 2010.Page 186Putusan Pengadilan TIPIKORNo.31/Pid.Sus.K/2015/PN.MdnDukungan ditujukan kepada atas nama PT.
    Paramitra Multi Prakarsa. Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. :069/CLMARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010. Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan PenggunaanBarang/Peralatan tanggal 6 September 2010. Surat Pernyataan Garansi tanggal 6 September 2010. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 6September 2010.e Dukungan ditujukan kepada atas nama PT.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum ISWAN NOOR S.H - Terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari alm TANG ENG TIONG
472 — 152
  • GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan bertentangan dengan UndangUndang Nomor19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadiUndangUndang;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
386 — 267
  • Pendidikan S.1,dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada bungankeluarga; Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jabar dan keterangansaksi yang telah saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebutadalah benar; Bahwa saksi saat ini bekerja swasta di bidang konsultanpengembangan wilayah dan pengendalian pembangunan yang bernaungpada perusahaan PT ADINDA PRAKARSA
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
370 — 138
  • GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan bertentangan dengan UndangUndang Nomor19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadiUndangUndang;3.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB
Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
80 — 36
  • Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan AlokasiDana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007yang menentukan masingmasing kelembagaan di tingkat Desa atauNegeri memiliki tanggung jawab dalam hal Tugas Pokok dan Fungsiagar ADD/N ini dapat :e Meningkatkan kemampuan Keuangan Negeri/ NegeriAdministratif agar mampu membiayai pelaksanaanPemerintahan Negeri dan pemberdayaan masyarakat.e Memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalampembangunan Negeri.e Mengembangkan inisiatif dan prakarsa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 13-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 13 Maret 2012 —
59 — 14
  • Prakarsa Intiro, PT Citra Nusantara, PT LepenKencana Utama, PT Wijaya Kusuma, PT Maswandi, PT Jasuka BangunPratama, PT Juhdi Sakti, PT Rapi Tirta.106Bahwa yang memasukkan penawaran atas nama PT Jasuka bangunPratama adalah staf PT Jasuka Bangun Pratama perwakilan Banjarmasin.Bahwa nilai penawaran PT Jasuka Bangun Pratama adalah Rp.2.695.243.000 ( dua juta enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah ).Bahwa hasil evaluasi atas penawaran PT Jasuka ada kekurangan jaminanpenawaran
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 16 /Pdt.G/2014/PN.Bky
Tanggal 26 Nopember 2015 — Perdata - Momonus Dkk sebagai Penggugat Lawan - 1. PT Ledo Lestari sebagai Tergugat 1 - 2. Bupati Bengkayang sebagai Tergugat 2
194 — 265
  • Bengkayang dibentuk dengan UndangUndang maka harus tunduk pada peranturan perundang undangan lain yang mengaturnya,dalam hal ini Desa diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atauyang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa