Ditemukan 3021 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
136 — 43
136 — 43
2001dengan menyerahkan 24 unit mobil Honda Accord Vti Manualkepada Sutar Tarjulah selaku Kadiv Umum sesuai denganBerita Acara Serah Terima Kendaraan tiap unitnya yangdibuat oleh Igor Dharma Bombie kepada Sutar Tarjulah ;Bahwa terhadap kontrak Nomor : 22/C/DU KRAKATAUSTEEL/KONTR/2001 telah dilakukan beberapa kalipenyesuaian yaitu dengan addendum kontrak sebagaiberikutAdendum dengan kontrak No. 33/C/DU/KRAKATAUSTEEL/AM/I/VII1/2002 tanggal 9 Agustus 2002 yangmengatur penyesuaian gaji pengemudi sesuai UMR
Krakatau Steel sebagaimana ditentukan dalamSurat Keputusan Direksi Nomor : 32 tahun 1999 ;Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam penyusunan TOR dan HPS(OE), tidak terlibat dalam penunjukan rekanan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenanggapi dengan menyatakan hal hal sebagai berikutBahwa sewa yang dipakai dalam pengadaan kendaraan ToyotaSoluna adalah sewa pakai dan sopir dalam bekerja adalah 8jam, dan UMR adalah Rp. 900.000, jadi untuk effisiensiPerusahaan ;Bahwa Pejabat yang
Pembangunan yang menetapkan bahwa yang menandatanganikontrak pengadaan dengan nilai' diatas Rp. 4.000.000.000,(empat milyar rupiah) adalah Direktur UtamaMenimbang, bahwa dalam perjalanan masa kontrak kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat (General Manager) berupamobil Honda Accord Vti Manual tahun 2001 tersebut, terdakwatelah menandatangani addendum dengan Nomor kontrak33/C/DU/KRAKATAU STEEL/AM/I/VII1/2002, tanggal 9 Agustus 2002,mengenai penyesuaian = gaji pengemudi sesuai Upah MinimumRegional (UMR
Steel Nomor : 32/C/DUKS/Kpts/1999, dan justerumerupakan tindakan yang harus dilakukan dengan mengingat bahwaketentuan Upah Minimum Regional (UMR) tersebut adalah merupakankebijakan Pemerintah tingkat Propinsi yang harus diikuti olehperusahaan penyedia tenaga kerja ;Menimbang, bahwa pada tahun 2004 oleh Badan PemeriksaKeuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan audit pada PIT.Krakatau Steel, audit mana merupakan general audit yangdilakukan rutin setiap tahun ;Bahwa, hasil dari audit yang dilakukan
Register : 08-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 16 September 2020 — PT MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI >< PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES
1247 — 2140
1247 — 2140
Karena konsumensudah menabung, mungkin dengan gaji yang sebatas UMR;Salah satu kreditor menyampaikan disamping hak legalitaskepemilikan yang seharusnya sudah diterima, kita belum terima.Sejak awal serah terima, keluhan kami mengenai perbaikan unit jugabelum ditanggapi sehingga unit tersebut tidak bisa diambil nilaiekonomisnya padahal kami sudah KPA dan melakukan pelunasan kePengembang. Namun, untuk unit Pinewood belum bisa refundkarena secara teknis belum memenuhi persyaratan.
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
PT. MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI
Termohon:
PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES
407 — 158
PT. MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI
Termohon:
PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES
407 — 158
Karena konsumensudah menabung, mungkin dengan gaji yang sebatas UMR;Halaman 43 dari 87 : Putusan Nomor : 188/Pdt.SusPKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst53.34.55.Salah satu kreditor menyampaikan disamping hak legalitaskepemilikan yang seharusnya sudah diterima, kita belum terima.Sejak awal serah terima, keluhan kami mengenai perbaikan unit jugabelum ditanggapi sehingga unit tersebut tidak bisa diambil nilalekonomisnya padahal kami sudah KPA dan melakukan pelunasan kePengembang.
Register : 03-07-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 20 Nopember 2013 — DR. YUDI JUNADI, SH, MH
140 — 48
140 — 48
Cianjur mengalamikenaikan sejak terdakwa menjabat sebagai dari tahun 2007 s/d 2011,yaitu semula gaji pegawai sebesar Rp. 800.000,00 perbulan (dibawahUMR) naik menjadi sebesar Rp. 1.800.000,00 perbulan (diatas UMR),juga gaji para pejabat di lingkungan PDAM Tirta Mukti Kab. Cianjurjuga meningkat terakhir sebesar + Rp. 4.000.000,00 perbulan ;Bahwa peningkatan penghasilan PDAM Tirta Mukti Kab.
Register : 08-10-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 87
135 — 87
Penggugatmemang berbakat menjadi seorang pemain sinetron yang handal sukabohong dan mengadangada, bagaimana mungkin gaji Seorang salesdibawah tahun 2000an berjumlah puluhan juta, zaman sekaran aja gajisales Cuma 2 jutaan karena standart gaji sales khusus yang tamat SMAsudah diatur berdasarkan UMP/UMR;Penggugat tamat hanya SMA jadi manager apa, jadi manager tapi bekerjadengan orang lain?
Putus : 20-06-2011 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 446/Pid.B/2010/PN.Kab.Prob. Tanggal 20 Juni 2011 — Drs. MIFTAHURRAHMAN, Mpdi.
46 — 10
46 — 10
Desember 2007 sebesar Rp. 142.500, ;Bahwa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim menunjukkandaftar honor P3N kepada terdakwa, Pembagian SPM Januari s/dMei, terdakwa membenarkan masingmasing rangkap 3 ;Bahwa petugas P3N bisa melihat besar nominalnya danbesarnya sesuai dengan yang diberikan kepada petugas P3N ;Bahwa bulan Januari s/d April 2008, per bulan masingmasingsebesar Rp. 63.700, dan bulan Mei s/d Desember 2008 per bulanmasingmasing sebesar Rp. 74.600,, itu sebenarnya honor kalaudisesuaikan dengan UMR
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
175 — 220
175 — 220
/PNMadn.Bahwa dasar kenaikan fee adalah kami memproses sesuai denganevaluasi Pejabat Teknis bahwa UMR di Kota Medan pada tahun2011 sebesar Rp. 1.285.000, (Satu juta dua ratus delapan puluhlima ribu rupiah) sementara gaji penagih saat itu hanya sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang, jumlahKaryawan Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi saat itu 450 (Empatratus lima puluh ribu) orang jadi penambahannya sekitar Rp.33.750.000, (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah
EngBahwa sepengetahuan saksi dalam memberikan fee kepadaKoperasi Karyawan PDAM Tirtanadi sudah dilakukan oleh LKPPsebagai saksi dengan fee kurang lebin 5% dan menurut saksi itusudah wajar dan ada kenaikan fee pada tahun 2012 sebesar 0,2 %karena ada kenaikan UMR dan itu atas Keputusan Kadiv KeuanganAshari Pasaribu dan Direktur Keuangan Ahmad Thamrin.Bahwa Pegawai PDAM Tirtanadi termasuk Direksi otomatismenjadi anggota Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi.Bahwa setiap akhir tahun pada bulan Maret atau
/PNMadn.Bahwa sejak tahun 2002 saksi sudah bekerja di KoperasiKaryawan PDAM Tirtanadi, dan menjadi Kasi SDM sejak tahun2004 s/d 2013 dan.Bahwa ada kenaikan gaji selama bekerja dari tahun 2002berdasarkan UMR kalau UMR regional naik gaji saksi naik,sedangkanpada tahun 2011 dan 2012 gaji saksi tidak pernah naik.Bahwa sebagai Kepala Divisi SDM tupoksi saksi adalah menerimadan memproses Pegawai Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi danbertanggung jawab atas Pengurus Koperasi Karyawan PDAMTirtanadi.Bahwa Pegawai
Putus : 23-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SERANG Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg Tanggal 23 September 2020 — Ngatno, Dkk
Lawan
PT. Straightway primex
307 — 88
307 — 88
Straightway Primex dibayar seetiap akhirbulan melalui transfer dan gaji Saksi sesuai UMR; Setahu Saksi parapenggugat ini tidak ada jeda dari Karyawan harian lepas ke Karyawan tetap;Bahwa, setelah kontrak kerja Para Penggugat habis, management memanggilPara Penggugat untuk tandatangan kontrak lagi tapi Para Penggugat tidakmau tandatangan karena Mereka mau diangkat menjadi karyawan tetap;Bahwa, Saksi tidak tahu Para Penggugat dipanggil sudah berapa kali olehpihak management perusahaan;Saksi ke2 (kedua
Register : 18-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 23
40 — 23
Kompilasi Hukum Islam, maka MajelisHakim dengan memperhatikan antara kemampuan Tergugat Rekonvensidengan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku Suami yang wajib menafkahiistri;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidakberdasarkan rasa kepatutan dan kelayakan bila dibandingkan denganpendapatan atau gaji Tergugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi tidakdapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karenaitu majelis berpendapat dan berpedoman kepada Upah Minimum Ragional(UMR
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana
- AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
207 — 66
207 — 66
peringatan posisi Saksi kirakira 50 meter dan bisa mendengar peringatan dari Kapolres tersebut ;Bahwa yang Saksi dengar kalau tidak salah peringatan kepada buruh untukmembubarkan diri karena waktu untuk unjuk rasa sudah habis ;Bahwa aksi buruh tersebut dari berbagai organisasi buruh, diantaranya SPSSBI, jumlahnya kurang tahu tapi lebih dari 10.000 orang ;Bahwa mereka datang dengan menggunakan bus, kendaraan pribadi dankendaraan untuk pengeras suara sebanyak tiga unit ;Bahwa Mereka berorasi tentang UMR
Register : 23-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 324/PDT/2014/PT-MDN Tanggal 16 Desember 2014 — SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH
LAWAN WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
55 — 24
55 — 24
Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat(1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menaikkan retribusijJasa usaha kekayaan daerah secara tidak wajar dengan menaikkan tarif air minum dari 100 % hingga 300 %, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 23 Tahun 2006,bahwa tarif air minum tidak melampaui 4 % dari pendapatan masyarakatpelanggan yang disesuaikan dengan Upah MinimumRegional/UMR
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
93 — 47
93 — 47
dengan, yaitu :1,Bagi hasil :Bagi hasil diusulkan kepada PT sebesar 60 % dengan pengertian 30 % hakpetani + 30 % tabungan petani;Tabungan petani sebesar 30 % diminta petani ke PT dengan alasan :1423.Kondisi lapangan saat ini masih membutuhkan biaya yang cukupbesaruntuk perawatan, sementara anggota sudah mengeluarkan biaya tambahanuntuk perawatan kapling;24.Petani sampai dengan surat ini belum pernah menerima hasil dari kaplingtersebut;Dikaitkan dengan upah minimum, hasil dari kapling belum memenuhi UMR
sudah harus selesai selambatlambatnya akhir tahun 2005;b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesaiselambatlambatnya akhir tahun 2005;c) Pencucian parit diblokblok yang banjir;d) Pemasangan titi panen dimasingmasing blok yang ada;e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;f) Pembuatan jembatan dan goronggorong;g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh propam PT terutamadidaerahdaerah yang rawan pencurian;h) Apabila hasil kebun masih dibawah upah minimun regional (UMR
Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks Tanggal 13 September 2017 — Jaksa Penuntut:
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
Drs. H. ABDUL RACHMAN AZIS, M.Si
199 — 68
199 — 68
Perkiraan : Bantuan dan SumbanganHalaman 65 dari 87 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2016/PN Mks. berbunyi Dalam perkiraan ini dilakukan biayabiaya untuk sumbangankemalangan, kedukaan, dan sebagainya yang diberikan kepada karyawanPDAM , pemberian panjar pegawai tersebut termasuk bentuk bantuankepada pegawal, karena pegawai ada yang bergaji dibawah UMR sehinggajika membutuhkan biaya yang sangat mendesak seperti ada keluarganyasakit atau ada anaknya masuk perguruan tinggi maka dengan alasantersebut Terdakwa
Register : 06-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1700/Pdt.G/2020/PA.Dpk Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
16 — 8
Astra dengan PenggolonganGajih UMR;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mutahdan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkankepatutan dan rasa keadilan;Him. 83 dari 112 him. Put.
Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks Tanggal 9 Oktober 2017 — Korupsi Jaksa Penuntut:
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
PODANG, BSW
302 — 345
302 — 345
., danjuga ada dasar hukumnya yaitu diatur pada SK.Menteri Otonomi Daerah No.8Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000, pada No.Perkiraan 96.01.70.Perkiraan : Bantuan dan Sumbangan berbunyi Dalam perkiraan ini dilakukanbiayabiaya untuk sumbangan kemalangan, kedukaan, dan sebagainya yangdiberikan kepada karyawan PDAM , pemberian panjar pegawai tersebuttermasuk bentuk bantuan kepada pegawai, karena pegawai ada yang bergajidibawah UMR sehingga jika membutuhkan biaya yang sangat mendesakseperti ada keluarganya
Putus : 20-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm Tanggal 20 Januari 2015 — - RAMLI Bin YAHYA, S.Pd, MPd
- AKHMADI Bin MISRAN
62 — 5
62 — 5
denganpenghasilan tidak tetap per bulan sama atau di bawah StandarHalaman 53 dari 113 Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.SALINANKelayakan Hidup Minimum dari Biro Pusat Statistik (pengeluaranper kapita per bulan) masing masing Kabupaten/Kota, antara lainpetani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis jalanan,buruh musiman dan lainlain; Bahwa Pekerja dengan penghasilan tetap, meliputi :Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMDdengan penghasilan perbulan sama atau di bawah UpahMinimum Regional (UMR
Putus : 19-06-2015 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 19 Juni 2015 — 1. AGUS SALIM, DKK VS KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL)
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pembayaran gaji terhadap karyawan dari tahun 2001 hingga 2009masih di bawah UMR, baru pada tahun 2010 berdasarkan UMR,Renomerasi tidak berjalan, yang berjalan adalah sistem paket;. Bahwa saksi bekerja di Kisel sejak tahun 2001 hingga mengundurkan diripada akhir 2010;6. Bahwa status saksi di Kisel saat itu sebagai karyawan kontrak;7. Bahwa saksi dan para Penggugat dikontrak ada yang selama 2 tahun, 1tahun, dan ada yang 4 bulan, pokoknya bervariasi;8.
Register : 25-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Tanggal 14 September 2016 — PT. ADHI KARYA (Persero), Tbk X DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
287 — 232
287 — 232
Oleh karena terjadinya fluktuasi nilai mata uang dankenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada bulan Desember 20139 ; Hal 3 dari 95 hal. Ptsn. Nomor : 228/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst.Bahwa dampak lainnya dari mundurnya jadwal serah terima lahan adalah perubahanmusim yang mengakibatkan transportasi untuk mendatangkan pekerja dan materialmenjadi terkendala serta biayabiaya overhead mengalami pembengkakan. Faktatersebut tertuang dalam surat Penggugat kepada Tergugat Il No.
Putus : 05-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng
155 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1605 K/Pid.Sus/2014Bahwa demikian selanjutnya, pada saat akan berakhirnya perjanjian kerjasamapenagihan rekening tahun 2011, ternyata pihak Koperasi Karyawan (Kopkar)Tirtanadi ada mengajukan permohonan penambahan Table Fee dari jumlahtable fee yang sudah ada sebelumnya, dengan alasan adanya kenaikan upahminimum (UMR) yang harus disesuaikan bagi karyawan Koperasi KaryawanTirtanadi.Bahwa terhadap adanya permohonan Kopkar Tirtanadi ini, tidak serta mertakemudian disetujui oleh Terdakwa, sebagaimana
itupunTerdakwa/Pembanding mempertanyakan kembali kepada Direktur Administrasidan Keuangan, dan pada saat itupun Terdakwa/Pembanding mempertanyakankembali kepada Direktur Administrasi dan Keuangan, apakah layak permohonanyang diajukan oleh Kopkar Tirtanadi tersebut untuk dikabulkan atau tidak.Bahwa setelah dikaji dengan teliti oleh Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi,ternyata permohonan penambahan Table Fee ini dapat diperkenankan, karenapada tahun 2012 memang benar ada terjadi kenaikan Upah Minimum Regional(UMR
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan)tersebut adalah salah dan sangat tidak berdasar hukum.Bahwa setalah adanya Pihak : II/SPJN/Dir 2011 Nomor Pihak Il :326/SPJN/KKT/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penagihan AirPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya termasukpenambahan Table Fee yang dikarenakan adanya permohonan yangdiajukan oleh Koperasai Karyawan Tirtanadi sehubungan dengan adanyaterjadi kKenaikan Upah Minimum Regional (UMR) pada tahun 2012 menjadisebesar
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Maret 2012 — Zainal Effendi, SE
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
kredit kepadainti untuk membangun perkebunan milik para anggota KUDc Menerima pelatihan kerja di bidang administrasi manajemen danteknis perkebunan serta kegiatanOkegiatan lain yang terkait dariiintidMenjamin inti bahwa selama pembangunan perkebunan KUDakan senantiasa menyediakan dana yang dibutuhkan untukpelaksanaan pembangunan perkebunane Menyediakan tenaga kerja dari KUD untuk turut bekerja dalamrangka pembangunan perkebunan dengan mendapatkan upahsesuai dengan ketentuan upah minimum regional (UMR