Bab XI UUPK,penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan institusiadministrasi negara yang mempunyai tugas untuk menyelesaikansengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini adalahBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Batasan BPSKpada pasal 1 butir 11 UUPK menunjukkan bahwa yang dimaksud dengansengketa konsumen, yaitu: sengketa antara Pelaku Usaha danKonsumen.2.

baik dari Tergugat I maupunpemberitahuan dari Turut Tergugat III, hal tersebut sangat mengganggu dansangat mempengaruhi psykologis atau kejiwaan Penggugat sehingga Penggugattelah mengalami depresi yang sangat berat karena selalu terpikirkan akankehilangan rumah tempat tinggal milik Penggugat.Bahwa selanjutnya Penggugat dengan ke awamannya demi untukmempertahankan rumah tempat tinggal Penggugat, maka Penggugat pernahmengajukan permohonan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

No. 883/Pdt.G/2013/PA.Ber10262dAcara Pra Sidang pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2013, pada intinya pihakTergugat I menolak adanya penyelesaian melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Bogor, yang dikarenakan telah adanya perjanjian kreditsesuai Akad Murabahah Nomor : BGS/2008/401/K, serta Akad MurabahahNomor : BGS/2008/402/K tanggal 28 Agustus 2008, dimana dalam Pasal 20PENYELESAIAN SENGKETA, dalam Akad Murabahah dinyatakan :1 Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akadini

of liability principle) atauyang biasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugatmembuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian adapada tergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawabpelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yang menolak dan atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Berbeda halnya jika Parapenerima kuasa tersebut berperkara di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk);Bahwa dalam gugatan bagian identitas dan kedudukan para pihak,Para Penerima kuasa mendalilkan bertindak dalam jabatannya selakupengurus YLPKK yang berarti bertindak atas nama organisasi yanghendak mewakili kKonsumen (Legal standing / lus Standy (hak gugatorganisasi)) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf CUndang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen. jo.

tersebut sehingga dapat dikatakan PelawanTerlawan IV tidakmempunyai itikad baiknya akan kewajibannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menilai perjanjian Pelawan Terlawan IV dengan Terlawan yang kemudian dinyatakan wan prestasi dantelah dilakukan pelelangan yang dilakukan Terlawan II adalah benar adanya(sesuai dengan prosedur) maka petitum Pelawan adalah tidak beralasan danharus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasaperlumempertimbangkan bukti surat TIV1 berupa putusan BPSK

atas perjanjiankredit dan lelang hak tanggungan, yaitu bahwa Majelis Hakim menilai bukti surattersebut tidak mempunya hubungan dengan apa yang didalilkan Pelawan dalamperlawanannya dan juga sebagaimana diteliti lebin lanjut bahwa risalah lelangtertanggal 22 Maret 2016 (bukti TIl17 dan TIll1) dan sertifikat /SHMNo,48/Dolok Kahean telah dibalik nama atas nama Terlawan III pada tanggal 21April 2016(bukti TIIl.2) sesuai dengan haknya berdasarkan Risalah Lelang,sedangkan putusan BPSK sesuai bukti surat

terbalikyaitu tergugatmembuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada padatergugat hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 :pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhiHalaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2018/PN Pbm37.38.39.40.ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

Mkn, dipersidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Tjk Bahwa Perlindungan Konsumen diberikan kesempatan hakhukum di Badang Perlindungan Sengketa Konsumen ( BPSK) danpabila keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 harikerja kemudian di dalam lingkup tadi apabila sudah diputuskan kembalikalau dia tidak adanya keberatan dalam tenggang waktu tadi dia harusmenyelesaikan apa yang di putuskan oleh karenanya di lihat

selalubertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kitakenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikanbahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada siTergugat hal mana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usahadalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan / atautidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat(3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK

bertanggung jawab(presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal azaspembuktian terbalik yaitu Para Tergugat membuktikan bahwa ParaTergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si ParaTergugat, hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usahadalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak membertanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 danAyat (4) dapat digugat melalui BPSK

kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28Undang Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknyaunsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usahadan pada pasal 23 menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)dapat digugat melalui BPSK

dalam sengketa,haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum oleh karena ketikakedua mobil tersebut dijadikan objek jaminan fiducia, mobil itu ternyata masihdalam penguasaan dari Terbanding semula Penggugat selaku Pemilik;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti tambahan yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat IVdalam memori bandingnya yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan yaitu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur sertamenyalahi aturan Hukum Acara Perdata, hal ini karena disampaingpenggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan NegeriJember, yaitu perkara a quo, ternyata penggugat telah pulamengajukan upaya hukum melalui Badan Penyelesaian SengketraKonsumen di Kabupaten Probolinggo yaitu sebagaimana Reg.Perkara No. 022.AK / 069 / BPSK / 426.111 / 2014, sehinggagugatan penggugat tidak dapat dimengerti arah tujuannya dan olehkarenanya mohon ditolak ;

kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28Undang Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknyaunsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usahadan pada pasal 23 menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)dapat digugat melalui BPSK

Pertani, PT Dua Sekawan Aji Sayekti;b. 1 (Satu) bendel dalam map berisi :Dokumen kontrak dijilid 1 bendel;Pakta Integritas Panitia dan PPK 2 (dua) lembar;Dasar Penetapan HPS ;Lampiran RKS (Jumlah dan Rencana Droping);SK Penunjukan Team Pemeriksa Kegiatan (TPK);~ 29 29 5 BpSK. Penunjukan Panitia Pengadaan;Brosurbrosus (contoh);> 1 (satu) buku Rekapitulasi Daftar Penerima Benih Perbantuan Padidan jagung Kab. Pekalongan TA. 2007;Hal. 35 dari 44 hal. Put.

terbalik yaitu tergugat membuktikanbahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat halmana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 :pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atauHalaman 21 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpptidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugatmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

mempunyai LegalStanding berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.Bahwa pada aturan tersebut dimaknai bahwa Konsumen dapatmenggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen yakni Badan Penyelesaian Segketa Konsumen (BPSK

.bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenaldengan azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwaTERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat halmana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberitanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapatdigugat melalui BPSK

(presumption of liability principle) atau yang biasa kitakenal dengan azas pembuktian terbalik yaittu TERGUGAT membuktikanbahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada siTERGUGAT hal mana diatur dalam BAB IV Tangung Jawab pelakuUsaha daiam pasal 23 menyebutkan: Pelaku usaha yang menolak danatau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atastuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (I) ayat(2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan keBadan

Faktanya, justru di dalam petitum yangdituntut adalah pembatalan merek, yang tidak berkaitan denganposita PENGGUGAT tentang tindakan PARA TERGUGATHal 19 dari 42 Hal Put Nomor 730/Pdt/2017/PT.DKIyang telah melanggar undangundang perlindungan konsumen.Selain itu, apabila gugatan ini memang terkait adanya pelanggaranundangundang perlindungan konsumen, PENGGUGAT dapatmenempuh penyelesaiannya melalui Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No.8Tahun 1999.

Bahwa saksi pernah ke Jakarta menemui Pimpinan Bank Century yaituDirektur Treasury bapak Achmad Fajar, dan disampaikan kepada saksibahwa Bank Century tidak bisa membayar dana istri saksi dan agarsaksi meminta kepada pengurus yang lama ;Bahwa saksi pernah menemui Direktur Utama Bank Century yaitu bapakMaryono untuk menanyakan dana istri saksi yang tidak dapat dicairkantersebut dan saksi disuruh untuk menggugat ;Bahwa istri saksi pernah menggugat Bank Century ke BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

) di Jogjakarta ;Bahwa saksi mengetahui putusan dari BPSK namun Pengadilan NegeriJogjakarta tidak dapat melaksanakan putusan BPSK tersebut ;Bahwa saksi pernah melaporkan ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dan saksi mengetahui MARI mengeluarkan suratsurattetapi belum eksekusi karena sedang proses surat terakhir November2011;Bahwa sampai sekarang dana istri saksi pada reksadana tersebut tidakdibayar ;Bukti bukti Tergugat :1.Fotokopi Perjanjian Kerjasama PT.

Bahwa sebagaimana fakta yang tersebut diatas ternyata pada tanggal 25April 2017 tersebut Lelang yang di Laksanakan oleh TERGUGAT danTERGUGAT Il tersebut sedang dalam sengketa di BPSK Batu Bara,sehingga TERGUGAT dan TERGUGAT Ill telah sangat jelas mengetahuiakan hal itu karena sebelum TERGUGAT III menerima asli kutipan risalahlelang dimaksud, TERGUGAT dan TERGUGAT Ill telah berulang kaliberusaha menguasai agunan milik PENGGUGAT sehingga Penggugat telahmelaporkan TERGUGAT I, TERGUGAT Ill beserta Kuasa

Bahwa Selain itu setelah kalah sampai ke tahap Kasasi pada proses gugatanyang diajukan Tergugat kepada Penggugat atas upayanya melaporkanTergugat kepada BPSK (Lembaga yang tidak berwenang terhadap kasusinit) seharusnya Penggugat menyadari bahwa dalam hal ini Penggugatbanyak melakukan kesalahan dan memang ada perbuatan WanprestasiPenggugat kepada Tergugat yang terus menerus di sangkal Penggugat dantidak diakui Penggugat padahal Tergugat memiliki cukup bukti tentangperbuatan Wanprestasi tersebut;4.

didengar keterangannya ditingkat penyidikan,keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidakdalam keadaan dipaksa;Bahwa Ahli mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan inisehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana mengedarkan sediaanfarmasi tanpa dilengkapi ijin edar dari Kementerian Kesehatan dan atau tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

) Provinsi DKI Jakarta dan juga sebagai tenaga asisten(Konsultan Hukum di bidang Perlindungan Konsumen ) pada DirektoratPemberdayaan Konsumen Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib NiagaKementerian Perdagangan, Saksi menjadi tenaga Konsultan terhitung sejakpensiun pada tahun 2006 sampai dengan sekarang (2016);Bahwa tugas Ahli sebagai Anggota BPSK,sebagai berikut :1.