593 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehinggaputusan BPSK Nomor 743/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/20 16 tanggal 5 Oktober2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakumaupun faktafakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelasbahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas namaTermohon Keberatan tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusandilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan;Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubarasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu perjanjian yang telahdisepakati oleh para pihak dan sah secara hukum oleh karena BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara tidak memilikikewenangan tersebut, dengan demikian Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) batubara

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor743/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 5 Oktober 2016;3.

Setelah Putusan BPSK diambil, ditemukan Dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor79/Pdt.Sus/ 2016/PN.Psp. tanggal 2 Desember 2016 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor743/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 5 Oktober 2016;3.

M E N G A D I L I :
1. Menyatakan gugatan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).-

1283/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby

554 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;e Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Khusus Putusan Mahkamah Agung RINomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakanputusan yang membatalkan Putusan BPSK Batubara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batubaratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (perusahaan pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan sdr. Agus Salim(Konsumen) yang disebabkan sdr.

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan MajelisArbitrase BPSK Batubara harus dibatalkan dan ditolak;3.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan Setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepadaPelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Batubara;e.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1931/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tertanggal 16 Maret 2017; 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;4. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1093 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Oleh karena itu Putusan BPSK a quotidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 1093 kK/Pdt.SusBPSk/2017.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yaitu:a.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:*Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmegajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.SusBPSk/2017d.

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beriktikadbaik;Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasanatas sisa hutang Termohon

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu).

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 252/Arbitrase/BPSKBB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017;4.

Nomor 1512 K/Pdt.SusBPSK/2017dan membatalkan putusan BPSK; Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan adalah berdasarkan Perjanjian, dimana Termohon Keberatantelah melakukan wanprestasi karena tidak dapat melunasi hutangkreditnya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan, oleh karenasengketa mengenai wanprestasi maka adalah kewenangan absolut dariPengadilan Negeri, bukan kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk); Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) KabupatenBatu.

457 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karenamelanggar dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan olehkarenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakanbatal/dibatalkan;2) BPSK Kabupaten

Bahwa BPSK tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili perselisihan yangtimbul dari Perjanjian Kredit dengan jaminan karena perselisihan tersebut tidaktermasuk sengketa konsumen dan produsen yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2015 tanggal 22 Oktober 2015);3) BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumdan menjatuhkan putusan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalammemberikan

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;e.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Baradalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Rap tanggal 20 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;II. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian; 2. Menyatakan batal Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1899/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017;3.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Beti Eka (ahli waris/istri Dedi Sahputra/Termohon Keberatan);4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

81 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 81 K/Pdt.SusBPSk/2018 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PemohonKeberatan (dahulu Teradu) tersebut; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatu Bara tidak memiliki Kewenangan (kompetensi) absolut dan relatifdalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu)melawan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu); Membatalkan Putusan BPSK Nomor 1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016tanggal 17 Januari 2017;Mengadili Sendiri:1.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017 tidakmempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas namaBeti Eka (ahli waris/istri dari Dedi Sahputra/(Tergugat/TermohonKeberatan) tersebut;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untukselain dan selebihnya;5.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016tanggal 17 Januari 2017;4.

Nomor 81 K/Pdt.SusBPSK/2018dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa pokok perkara a quo adalahperkara perdata murni in casu ingkar janji bukan sengketa konsumen;Bahwa karena itu telah benar putusan Judex Facti yang menyatakanbahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa danmemutus sengketa a quo;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaikisepanjang mengenai diktum amar ke2, karena BPSK tidak berwenangmemeriksa dan mengadili sengketa a quo sehingga putusan BPSK Batubaraharus

Menyatakan batal Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1899/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atasnama Beti Eka (ahli waris/istri Dedi Sahputra/Termohon Keberatan);4. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkarasejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);3.

1122 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

diajukan dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumenmenerima pemberitahuan putusan BPSK;Bahwa Pemohon keberatan/Penggugat telah menerima pemberitahuanPutusan Arbitrase BPSK Nomor 237/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6Oktober 2015 tersebut sejak tanggal 13 Oktober 2015 dan pengajuanPemohon Keberatan/Penggugat atas putusan BPSK tersebut di atas masihdalam tenggang waktu yang diperbolehkan dan ditentukan undangundang,karenanya mohon keberatan atas Putusan BPSK

BPSK telah menyalahi koridor hukum dan tata cara pelaksanaan tugasserta wewenang BPSK sebagaimana Peraturan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen;3.

Bahwa, BPSK ternyata dan nyatanyata telah menyalahi peraturan beracarayang diatur didalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dimana hal tersebutdapat kami rincikan sebagai berikut:a.

Untuk itu,Pelaku Usaha dalam hal ini sangat tidak mengerti dan keberatandengan putusan BPSK, dimana pada halaman 1 (satu) sampai denganhalaman 4 (empat) Putusan BPSK Nomor 237/arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Oktober 2015, (legal standing) kedudukan hukumyang ditulis oleh Majelis BPSK tidak berdasar kedudukan hukum (legalstanding) yang dilaporan oleh Konsumen.

saja yang memilih Arbitrasesecara sepihak di BPSK.

1015 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan;Maka jelas dalam hal ini fakta yang ada berbeda dengan dalil BPSK dalamPutusan dalam perkara a quo, karena kami selaku Pelaku Usaha tidakpernah memilin dan menyetujui penyelesaian sengketa ini melalui caraArbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara karena telah tertuang jelas padaPasal 18, Perjanjian Kredit Nomor: 11 an.

Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganuntuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diwilayah Provinsi Riau;Menyatakan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:694/P3K/JSIII/BPSKBB/IX/2015 tanggal 15 Juni 2016;Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Perjanjian Kredit Nomor: 11an. Sdr.

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), padaPasal 5 ayat (1) yang menyatakan:keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hariterhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);b.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;d).

Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan pemohon keberatan tersebut;MENGADILI SENDIRI Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki Kewenanganuntuk memutus perkara yang dimohonkan Termohon/ konsumen kepadaBPSK Kabupaten Batubara; Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki Kewenanganuntuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisilidiwilayah Provinsi Riau; Menyatakan membatalkan putusan BPSK Kabupaten

286 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawabanini;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaHalaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 286 K/Padt.SusBPSK/2018Konsumen (BPSk) adalah:1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan "setiap Konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usahadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) terdekat";d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara;e.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1195/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 286 K/Padt.SusBPSK/20183. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa, mengadili danmemutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan;4.

566 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. knusus Putusan MahkamahAgung R.I. Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan Putusan yang membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yangdisebabkan Sdr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 16 sampaidengan halaman 22 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quo;Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo;Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon danmemutuskan perkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakanyang sewenangwenang dan melebihi kewenangannya sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang Nomor

peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

506/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

1055 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

tentang Pelaksanaan Tugas DanWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnyadisebut KEPMENPERINDAG) yang berbunyi sebagai berikut:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen,apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSk;6.

Bahwa faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili Pengaduan Tergugat, sehingga demikianPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut telahbertentangan dengan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang PerlindunganKonsumen juncto Pasal 118 ayat 4 HIR juncto Pasal 20.11 Perjanjian,oleh sebab itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapatmembatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, danatas wewenangnya memeriksa sendiri perkara ini;C.BPSK Pemerintah Kabupaten

Oleh sebab itu Putusan BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara yang menyatakan Pemohon tidak memberikan perjanjian (videhalaman 17), adalah sangat keliru;2.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor238/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, danMengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik,menyangkut Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4111500949 tanggal 4Mei 2015 adalah sah, mengikat dan memiliki Kekuatan hukum;3.

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dengan tegasmenyebutkan kewenangan BPSK adalah sebatas pemeriksaan dugaanpelanggaran terhadap Undang Undang Perlindungan konsumen4.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 916/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Deddy Kurniawan /(Tergugat/ Termohon Keberatan) tersebut;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5.

dan persetujuanparapihak yangbersangkutan ;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketadi luar pengadilan ;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untukmenyelesaikan sengketa a quo melalui BPSK Kabupaten Batu BaraHalaman 7 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN

Rapdan/atau tidak pernah memilin salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atauArbitrase di BPSK, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukansepihak dan sewenangwenang atau memaksa para pihak untukmenempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase dengan alasan telahdipilin oleh Konsumen (ic.

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta PERJANJIAN KREDIT dan tidakpernah dihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikanpengetahuan kepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalamPERJANJIAN KREDIT yang akan dibatalkan sehingga amar putusanMajelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sesat danmenyesatkan ;.

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;Bahwa dalam Undangundang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Halaman 18 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN RapKeputusan mencantumkan Irahlrah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa" sehingga Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.DALAM

:JUMIAN 0... eee eens Rp. 463.000,;(Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);Halaman 33 Putusan Nomor 19/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1517/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat Surat Panggilanuntuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu bara.6.

Menyatakan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor: 1517/PTS.ARB/BPSKBB/X/2016, tanggal 22 November 2016batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;c.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 1517/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016;3.

dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menurutKeputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) menyatakanSetiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau BPSK yangterdekat, menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan irahirah Demi keadilan berdasarkanketuhanan yang maha Esa, sehingga Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;Menimbang

741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menolak pengaduan Konsumen yang bukan merupakan kewenangan BPSK.2.

Bahwa memperhatikan posita dan petitum tersebut di atas, makaPemohon keliru mengajukan permohonan Keberatan terhadap putusanPerkara Keberatan Putusan BPSK yang telah diputus oleh PengadilanNegeri Medan, sebab upaya hukum atas putusan perkara KeberatanTerhadap Putusan BPSK adalah mengajukan Kasasi kepada MahkamahAgung RI, bukan mengajukan permohonan Keberatan kembali.

Munthe Termohon : BPSK Kota Medan Termohon Il : Toni Eko Boy Subari Termohon Ill : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang MedanGatot Subroto Obyek Keberatan: Putusan BPSK Kota Medan Nomor723/Arbitrase/BPSK.Mdn/2015 tanggal 22 Oktober 2015.2) Dalam perkara a quo register Nomor 154/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2016 : Pemohon : Eunice Primsa G. Munthe Termohon : BPSK Kota Medan Termohon Il : Toni Eko Boy Subari Termohon Ill : PT.

Adapun bunyi Pasal 3 ayat (3) yangsecara tegas mengatur sebagai berikut :Pasal 3(1) Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh PelakuUsaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempatkedudukan hukum konsumen tersebut.(2) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum diIndonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalamwilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.(3) Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.Berdasarkan ketentuan tersebut di

Undang Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang BPSK serta menerima pengakuan dari Termohon Kasasi II dan IIIyang menyatakan Termohon kasasi III hanya pegawai (Pemberi kuasa di BPSKMedan) dengan demikian proses di BPSK Medan adalah tidak syah karenapemilik usaha/tidak ada dalam perkara tersebut.

877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen;Di samping itu, Dr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 11 sampaidengan halaman 12 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quo;Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo;Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon danmemutuskan perkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakanyang sewenangwenang dan melebihi kewenangannya sebagaimanaditentukan oleh Undang Undang Nomor

BPSK Kabupaten Batu Bara a quo harusdibatalkan;4.

Bahwa pengajuan keberatan para pihak ke Pengadilan Negeri setempat hanyaatas dasar Putusan BPSK, dan bukan antara Para Penggugat dan Tergugat,Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.SusBPSK/2017melainkan Putusan BPSK yang diperiksa Pengadilan (PERMA Nomor 01Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSk);C.

Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 tentangpembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahuluHalaman 33 dari 37 hal.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Perkara Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan atas nama Mulyono;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

BPSK menilai langkahhukum lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNLMedand.Bahwa BPSK seperti telah salah kaprah dan salah langkah dalam memutusperkara.e.Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum yang dibuat oleh BPSK mulai halaman 24 sampai dengan halaman40 putusannya.f.

Hal tersebutdapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugasdan wewenang BPSK. Bahwa tampak disini BPSK tidak mengerti mengenaiketentuan hukum yang telah jelas tercantum didalam UU Hak TanggunganNo. 4 Tahun 1996.. Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Putusan perkara perdata No.176/Pdt.SusBPSK/2016/Pn.Rap.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Memiliki KewenanganMengadili Perkara Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan.3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.1016/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal 11 November 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

Page 26Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini;C.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang dan memeriksa dan memutus perkara a quo ;3. Menolak Aduan atau Gugatan yang diajukan Termohon Keberatan/Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya ;4. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. 370/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 04 Januari 2016 untuk seluruhnya ;5.

Keberatan Tentang Cacat Formil dalam Proses Beracara di BPSK BatuBara dalam memutus Putusan a quo.1.

Majelis;Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha justru telah menyatakan dengantegas keberatannya kepada Majelis Arbiter BPSK Batu Bara untuk13menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha danTermohon Keberatan/ Konsumen di BPSK Batu Bara, yaitu melalui Surat No.01/DSFPDS/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 dan telah diterima olehPanitera BPSK Batu Bara pada tanggal 28 Oktober 2015.6.

Bahwa akibat terdapatnya cacat formil dalam proses penyelesaian sengketadi BPSK Batu Bara maka sudah sepatutnya putusan BPSK a quo haruslahdinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.D.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu BaraTidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusana quo ;3. Menyatakan Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMENmelalu' BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Dapat Diterima atau MenolakAduan / Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk seluruhnya;4. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. 370/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 Tanggal 4 Januari 2016 untuk seluruhnya;5.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidakberwenang dan memeriksa dan memutus perkara a quo ;3. Menolak Aduan atau Gugatan yang diajukan Termohon Keberatan/Konsumenmelalui BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya ;4. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. 370/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 04 Januari 2016 untuk seluruhnya ;435.

315 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

pengadilan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/BadanHalaman 5 dari 23 hal Put.

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen;Bahwa di samping itu, Dr.

Dengan demikian, dalil gugatan yangdiajukan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK haruslah ditolakseluruhnya;g.

Nomor 315 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalammemberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Halaman 11 dari 23 hal Put.