dari 68 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2020/PTUN.SMDMenimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa a quo, maka terhadap pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakantidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;KESIMPULAN1.Bahwa Objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ;2.Bahwa yang menjadi subjek dalam perkara a quo adalah orang selakuPenggugat melawan

Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat ;3.Bahwa pokok sengketa a quo mengenai keabsahan alas hak suatu bidangtanah atau mengenai kepemilikan bidang tanah yang merupakankewenangan dari Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksanya ;4.Bahwa sengketa a quo bukanlah sengketa tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa a quo ;5.Bahwa eksepsi

Semarang Selatan, KotaSemarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan dengan kekerasan atau ancamanancaman kekerasan memaksaseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yangmenurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat yang dilakukandengan

Bunyi pasal 212 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atauancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah atau orang yang menurul kawajibanundangundang atau atas permintaan pejebat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjarapaling lama satu tahun empat bulan alau pidana denda paling banyakempat ribu lima ratus rupiah;Unsur pasal :1). dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : penggunaan tenagajasmani tidak kecil secara tidak

dikeluarkan oleh DirekturPenyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI nomor : Print61/F.2/Fd. 1/08/2014tanggal 13 Agustus 2014, diber tanda TI7;Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut di atas, Terlawan telahmengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama BOYAMIN SAIMAN, di persidanganyang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa benar saksi dahulunya adalah kuasa hukum dari terlawan (PT Ifani Dewi)dalam perkara yang diputus oleh Majelis Arbiter melawan

Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada proyek pengadaanBus Busway; Bahwa sekarang saksi sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi dengan PT IfaniDewi dan sudah bukan kuasa hukum dari Terlawan ; Bahwa sewaktu saksi menjadi kuasa hukum PT Ifani dewi pernah mengajukanpermohonan kepada BANI untuk menuniut pihak Pemerintah DKI untuk membayarBus Busway yang belum dibayar;Halaman 45 dari 68 halaman Putusan No.269/PDTG.ARB/2015/PNJkt.

Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai salah satu perserta dalamseleksi calon perangkat desa Mojodemak untuk formasi Modin adalahberkedudukan sebagai orang biasa (Naturalijk Person) sedangkan Tergugatialah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam PeraturanPerundangUndangan khususnya Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018,oleh karenanya subjek hukum in casu adalah antara orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati

Semarang dalam tenggangwaktu yang dibolehkan menurut ketentuan pasal 55 UndangUndang= = 00 0 PlattenMenimbang, bahwa Para Penggugat sebagai salah satu persertadalam seleksi calon perangkat desa Mojodemak untuk formasi SekretarisDesa adalah berkedudukan sebagai orang biasa (Naturalijk Person)sedangkan Tergugat ialahn Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Peraturan PerundangUndangan khususnya Perda KabupatenDemak No. 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek hukum in casu adalahantara orang melawan

Pejabat Tata Usaha Negara; Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor : 100/G/2018/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan ParaPenggugat dan Jawaban Tergugat diperoleh kesimpulan permasalahandalam sengketa a quo terkait perbedaan pendapat dalam sengketa tatausaha negara mengenai perselisinan hukum tentang penerapan hukumadministrasi terhadap seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demakkhususnya terhadap seleksi Calon Perangkat Desa Mojodemak KecamatanWonosalam Kabupaten Demak

Sukses Logindo Alam) selakupenggugat melawan pejabat tata usaha negara (Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) selakutergugat;Menimbang, bahwa terhadap tolok ukur objek sengketa dikaitkan dengansengketa a quo, Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (beschikking) yang dapatdigugat di pengadilan tata usaha negara,

Domisilielektronik : hendrabajang87@gmail.com ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat PadaDirektorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah 1 Provinsi NTB;Halaman 1 Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.MtrBerkedudukan di Jalan Gunung Kerinci Nomor 3 Kota Mataram;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 11 Mei 2021, memberikan kuasa kepada:1.

Laksda AdisuciptoNo.157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut S@Dagal ............ ccc cee cee eee eee eee eae eaeeeeeessesseeees PENGGUGAT;Nama JabatanTempat Kedudukan :MELAWAN: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAANUMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN SLEMAN; JI. Magelang Km.10, Tridadi, Sleman; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKSPPK/2018, tanggal 7 Mei 2018 memberikan kuasa kepada1.

Priadi Als Pri bin Alm Yusuf terbukti Secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat sebagaimanadakwaan alternatif ke lima Penuntut Umum Melanggar Pasal 212 KUHP joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata, yangmerupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya dalamhal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ;KESIMPULAN1.Bahwa Objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ;2.Bahwa yang menjadi subjek dalam perkara a quo adalah orang selakuPenggugat melawan

Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat ;3.Bahwa pokok sengketa a quo mengenai keabsahan alas hak suatu bidangtanah atau mengenai kepemilikan bidang tanah yang merupakansengketa dalam bidang hukum perdata dan merupakan kewenangan dariPengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksanya ;4.Bahwa sengketa a quo bukanlah sengketa tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tidak berwenang memeriksa, memutus

., M.Hum.Halaman 85 dari 103 HalamanPutusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMDBahwa perbedaan antara sengketa perdata dengan sengketa tatanegara kita bisa lihat dari objek maupun subjek, hukum tata Negaraobjeknya keputusan tata usaha Negara, subjeknya orang maupunbadan hukum perdata melawan pejabat tata usaha Negara, kalauobjek perbuatan hukum perdata itu mengarah pada perbuatanmelanggar hukum oleh penguasa, subjeknya di satu sisi pemerintandan di sisi lain badan hukum perdata ;Bahwa tidak ada perbedaan

Mitra KembangSelaras Pekanbaru melawan Pejabat Penagih NilaiTegakan SPPGR Dinas Kehutanan KabupatenPutusan Nomor : 10/G/2015/PTUNPbr. Halaman 78 dari 128 halaman32. Bukti P22.2 :33. Bukti P22.3 :34.

Kedua pihak ini mempunyai sifat yang permanen artinyaPenggugat selalu orang atau badan hukum perdata, sedangkan Tergugat selalubadan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak pernah sebaliknya atau PejabatTata Usaha Negara melawan Pejabat Tata Usaha Negara karena itulah dalamPeradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal gugatan balik atau rekonvensi.Menurut Sudikno Mertokusumo, SH :Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semuasengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya

Tergugat danTergugat II dalam gugatan Penggugat tidak salah subjek (error in persona)sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndangPE IELLIN ~~ nnn mn nnn nnn nnn nin nn nnn nin nmin nnn nnn nnn nminn nnn nnnneMenimbang, bahwa Penggugat ialah orang biasa (Naturalijk Person)sedangkan Tergugat dan Tergugat II ialan Pejabat tata usaha negarasebagaimana diatur dalam Peraturan PerundangUndangan khususnyaPerda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek yaituantara orang melawan

Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menelaah gugatanPenggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II diperoleh kesimpulanpermasalahan dalam sengketa a quo terkait perbedaan pendapat dalamsengketa tata usaha negara mengenai perselisihan hukum mengenaiHalaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor : 53/G/2018/PTUN.Smg.penerapan hukum administrasi terhadap seleksi Perangkat Desa diKabupaten Demak; 2222922 2 nnn nnn nnn nnn nnn n nena n=Menimbang, bahwa syarat gugatan kabur atau

SUHARTO, Anggotaatau Simpatisan FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa HERUMULYAWAN, dkk. 15 orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melawan pejabat secara bersamasama yangmenyebabkan Iluka;. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing TinggiNomor: 179/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 25 Oktober 2019, yang memeriksadan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa MUSLIMISTIQOMAH SINULINGGA, Ketua FP!

eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanHalaman 113 dari 117 HalamanPutusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.SMDsengketa a quo, maka terhadap pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ;KESIMPULAN1.Bahwa kelima objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ;2.Bahwa yang menjadi subjek dalam perkara a quo adalah orang selakuPenggugat melawan

Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat ;3.Bahwa pokok sengketa a quo mengenai keabsahan alas hak suatu bidangtanah atau mengenai kepemilikan bidang tanah yang merupakansengketa dalam bidang hukum perdata dan merupakan kewenangan dariPengadilan Negeri untuk memeriksanya ;4.Bahwa sengketa a quo bukanlah sengketa tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugatdalam point 14 s/d 20 Gugatan dalam perkara aquo ;Bahwa dalam perkara di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara pihakyang bersengketa adalah antara pihak yang merasa dirugikan denganadanya Keputusan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara baik individumaupun badan hukum melawan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara,sehingga merupakan hal yang wajar apabila Penggugat dalam perkaratersebut tidak terlibat secara langsung, akan tetapi dengan ditolaknyaintervensi

Domisili elektronik: agussuharjana@gmail.com;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanTempat Kedudukan :MELAWAN :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADAPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSIREKONTRUKSI / PENINGKATAN KAPASITASSTRUKTUR JALAN (KHUSUS KABUPATEN)MLANGSEN PRIPIH TAHUN ANGGARAN2021Jalan Sugiman No.23 Wates, Kelurahan Wates,Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;Berdasarkan Surat Kuasatertanggal 2 Juli 2021memberikan Kuasa kepada:1. Nama : MUHADI, S.H., M. HUM.

35 No. 1 4 dapat dij atuhkan.Pasal 211Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorangpejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukanperbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lamaempat tahun.Pasal 212Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan

pejabat, dengan pidana penjara palinglama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.Pasal 213Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atauperbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan ukaluka;2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jikamengakibatkan lukaluka berat;3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkanorang mati.Pasal 214