tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3angka 1, 2 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme sehingga tindakan Tergugat tersebut menimbulkan adanyaketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik dan pemegang yang sahSertipikat Hak Milik No. 161 seluas 36.100 M2 tersebut dan tindakan Tergugattersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai pejabat

negara yang tidak tertibdalam penyelenggaraan negara serta tidak profesional dalam melakukan tugassebagai pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;14 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikatbaru/ganda terhadap bidang tanah hak milik Penggugat yaitu menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 932 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2011dengan Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 00047/ Tigawasa/2011,seluas 41.800 M2 atas nama I Made Guntur Gunawan

isteri pemohon adalahHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.210311506778 1002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

Terdakwa peroleh dari Saksi Asryadi Als Yadi selanjutnyaTerdakwa dan Saksi Asryadi Als Yadi beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual belliNarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) milik Saksi Asryadi Als Yadi adalahuntuk memperoleh keuntungan uang dan mengkonsumsi Narkotika jenisshabu secara gratis dan Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis shabukepada orang yang Terdakwa kenal saja.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual,menjual,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 1 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi Narkotikajenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt.

1 (Satu) set alat hisapshabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan dilantaldua rumah Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, kecuali 1 (Satu) paket yang berisi Narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut Terdakwaperoleh dari Saksi Asryadi Als Yadi selanjutnya Terdakwa dan Saksi AsryadiAls Yadi beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plt.

DirekturPensiun PNS dan Pejabat Negara BKN Nomor: B119/Adm/1/2015 tanggal28 Januari 2015 Perihal: Penyerahan Pertimbangan Teknis tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Sukhyar Mulianti,M.Si., dan Dra. Hj. Azizah M.

No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas (PP GorontaloJakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008);Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang jinoperasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi DepartemenPendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo diIPB Bogor (PP Gorontalo Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 s/d 07Februari 2008);Studi Banding

No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas (PP Gorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008) namun berangkattanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihnan bayar sebesar Rp.3.700.000,(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);Hal. 10 s/d Hal. 136Putusan Nomor 1/Pid.SusTpk/2015/PN Gto3.

No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara,PNS dan pegawai tidak tetapi sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PPGorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008);Konsultasi kerja komisi IV dalam rangka koordinasi tentang jinoperasional politeknik Gorontalo ke Dirjen Pendidikan Tinggi DepartemenPendidikan Nasional RI dan peninjauan dengan mahasiswa gorontalo diIPB Bogor (PP Gorontalo Jawa Barat tanggal 03 Februari 2008 s/d 07Februari 2008);Studi

No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetapi sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PPGorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008) namunberangkat tanggal 29 Januari 2008 sehingga terdapat kelebihan bayarsebesar Rp. 3.700.000,(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);3.

No. 45/PMK.05/2007 tentangperjalanan dinas pejabat negara,PNS dan pegawai tidak tetapi sertabeberapa peraturan yang mengatur perjalanan dinas Gorontalo (PPGorontalo Jakarta tanggal 27 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008);4.

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah danHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pinsub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang

,Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama, tidak beralasan dantidak berdasar hukum mengenyampingkan alat bukti Penggugat : P8, P9dan P11 ( Vide Pasal 164 Rbg), alat bukti mana merupakan akta partiyang merupakan akta otentik, yaitu surat pemyataan mana dibuat secarakhusus untuk pembuktian yang dilakukan di hadapan Pejabat Negara yang di tunjuk untuk itu. aneBahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama tidak beralasan dantidak berdasar hukum, menyatakan pengetahuan yang dimiliki oleh saksiLA

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanHal. 71 dari 93 hal.

No. 2041 K/Pid.Sus/201272bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (duakali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu yang sama. Padahal sama pula sebagaimana yangdinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK/ 149/2005.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanbahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama, dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebutHal. 75 dari 93 hal.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasHal. 81 dari 93 hal.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

Provinsi Jambi;11.Surat Keputusan Gubernur Tergugat Nomor : 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal, 14 Februari2012 yang menjadi obyek sengketa tersebutbertentangan dengan Peraturan dan perundangundangan yang berlaku. dan Tergugat telahberbuat sewenangwenang yang berakibat hakhak Penggugat sebagai Warga Negara dansebagai PNS serta peluang tergugat untukberkarir dan mengabdi kepada negara sampaibatas usia pensiun, telah dirampas, secara morildan materil Penggugat merasa dirugikan.Tindakan Tergugat selaku Pejabat

Negara danselaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerahyang berakibat kerugian pada Penggugat selakuPNS yang harus dibinanya telah melanggar danbertentangan dengan AsaS asSaS UmumPenyelengaaraan Negara yakni asas kepastianhukum, asas Proporsionalitas dan Propfesionalitas.Hal tersebut memenuhi maksud pasal 53 Ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;12.Bahwa pada saat mengajukan surat gugatan ini,Penggugat masih dalam masa tenggang waktusebagaimana dimaksud pasal 55 UndangUndangNomor 5 tahun 1986, karena

Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat/Termohon KasasiNomor 066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 bertentanganpula dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam UndangUndang;.

Bahwa yang dibenarkan menurut UU tersebut di atasyang diperbolehkan untuk mengatasnamakan selaku Hakim dalammengadili suatu) perkara adalah Hakim dibawah kekuasaanMahkamah Agung RI dan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yangkeduanya adalah Pejabat Negara sedangkan Mahkamah PartaiHalaman 34 dari 37 hal. Put.

Nomor 4 K/Pdt.SusPar.Pol/2017Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlah Hakim dibawah MahkamahAgung dan juga bukan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga bukanHakim Pejabat Negara;Maka berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi yang ketiga tersebutdi atas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untukmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. AparaturSipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. . Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. . Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua)bungkus kosong kotak rokok, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu)buah mancis alat pembakar Shabu, dan 1 (satu) buah gunting kecil bergagangpelastik yang terletak di dalam kamar dilantai bersama dengan teman terdakwayaitu : saksi FAHMI RIZAL Bin MISNAR ARMAN dan INDRA Bin IDRISPEN (dilakukanpenuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa memiliki yang diduga NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBPDra.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Str Golongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBPDra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.

Negara yang berwenang untuk digunakan bagi diri sendiri,kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 001 / VIII/ 2016 / URKES atas nama tersangka ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA tanggal 05Agustus 2016 yang ditandatangani oleh BRIPKA Kalimashuri selaku Paur Dokkespada Polres Bener Meriah yang melakukan pemeriksaan air seni (Urine) padaKesimpulan : dari hasil pemeriksaan Positif mengandung unsur MethamphetaminJenis Shabu ;Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI danPOLRI;kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus(stiker) Asian Games:kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;kendaraan untuk memberikan pertolongan padakecelakaan lalu lintas:kendaraan angkutan umum (plat kuning);kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak danBahan

dan pengguna kendaraan pribadiroda 4 semuanya mempunyail kewajiban yang sama yaitusamasama wajib membayar pajak kendaraan dan tidak satupunmendapat keringanan, atau singkatnya, kewajiban dibebankansecara sama dan setara (proporsional) sedangkan pemberianhaknya berbedabeda / diskriminatif.Bahwa jika mau ada pembedaan perlakuan pada dasarnya haltersebut dapat dimengerti Pemohon, namun dalam hal pemberianhak istimewa tiaptiap subjek hukum telah mendapat keistimewaannya masingmasing, sebagai contoh, pejabat

negara asing, danpejabat tinggi Indonesia berhak atas pengawalan dari kepolisian,begitu juga petugas TNI, Polri dan kendaraan orang sakit, sudahdiatur oleh masingmasing norma undangundang yang tidakbertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan masih berlaku,namun keistimewaan yang diperoleh subjek hukum disebut di atastetap tidak mengurangi hak bagi warga negara lain untuk melintasidan bebas bergerak di ruasruas jalan dalam wilayah NKRI, hanyasaja dalam teknisnya pengendara sipil lain harus memberi

Bahwa jika memang Termohon pada dasarnya ingin memastikanbahwa baik pejabat negara, pejabat pengguna kendaraan dinas,pejabat TNI / Polri, dan kendaraan membawa orang sakitmendapat kekhususan pada saat melintasi ruasruas jalanibukota, hal tersebut tidak dengan cara menerbitkan Pergub,karena masingmasing subjek hukum yang disebut tersebuttelah mempunyai hak untuk menggunakan sirene sebagaimanaPasal 5 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;e.

Terdakwagunakan, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Methamfetamin (shabu) hanyakepada orangorang yang Terdakwa kenal saja dan hasil keuntungan darimenjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan lagi untukmembeli narkotika jenis shabu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

ditemukan di lantaikamar tidur, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000, (SatuJuta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendekyang Terdakwa KASIANUS ITAS als LEBEK gunakan, setelah ditanyakanTerdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

diterima;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama mempelajari berkas perkara a quo, makaselanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikutDalam EksepsiMenimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan olehhakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namundemikian Pengadilan Tinggi Agama perlu = menambahkan bahwasehubungan dengan pekerjaan Pemohon pada saat perkara inidiperiksa di Pengadilan Agama berstatus sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat, maka baginya berkedudukansebagai Pejabat

Negara (Pasal 11 ayat (1) huruf = (c)Undang undang Nomor 43 Tahun 1999).

SUHARYO Alias HARYO BinSUPRIYO, bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansetiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah yang dengan dengan sengaja melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor

SUHARYO AlsHARYO Bin SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana Mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan dengan sengajamelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 yaituPejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, AnggotaTNI / POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarangmembuat keputusan dan / atau tindakan

Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yangmenyatakan :Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negaraadalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan "pejabat negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian;Sehingga saudari Kuasa Hukum Penggugatyang bekerja sebagaiPegawai Tidak Tetap

pada Kantor Dinas Pendidikan KabupatenBerau bukanlah suatu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenatidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara,dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Mensommer KuasaHukum Tergugat untuk membuktikannya;3.

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian;Bahwa apabila dilihnat dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UndangUndangNo. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbuny!

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;Bukan terletak hanya di huruf c Pasal 3 ayat (1) UndangUndangNo.18 tahun 2003 sebagai syarat Advokat tapi titik utamanya atauroh dari UndangUndang Advokat No. 18 Tahun 2003 terletakpada:Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat yang berbunyi :(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebasdan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturanperundang undangan;Bahwa advokat itu dijamin oleh undangundang;Halaman 51 dari

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;4. Berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. Magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun teruS menerus padakantor Advokat;8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9.

Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a,pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraannegara, praktikpraktik usaha yang lebin menguntungkansekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dannepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehinggamerusak sendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Halaman 30 dari 57 halaman.

mengapa bahwa persyaratan sebagaiseorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlakubagi Siapapun warga negara Indonesia namun dibatasi dandikecualikan bagi mereka yang secara sifat dandampaknya pernah melakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 7, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk di dalamnya pejabat negara padalembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dariPresiden

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat formil sebagaiAdvokat / Kuasa Hukum, maka Surat Kuasa Khusus