Pemohon:
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi selatan
Termohon:
1.Sumarni
2.Aset Pemerintah Kab. Barru

TOMASO dan KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN, DK.

KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 438, Makassar;2.

Bahwa terhadap tindakan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan(Turut Tergugat ) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu/sekarangKepala Kantor Pertanahan Kota Palopo (Turut Tergugat Il) yang tidakmemproses surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut makaPenggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 September 2002 terhadapKepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat , KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Luwu selaku Tergugat Il, dan BupatiKabupaten Luwu selaku Tergugat

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq.Walikota Palopo.

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 tidak ada izinperpanjangan HGU dari BPN Provinsi Sulawesi Selatan atas lakosiTanah eks HGU Termohon;b.

Bahwa sejak berakhirnya izin HGU Termohon pada tanggal 31Desember 2001 dan sampai 31 Desember 2003 tidak ada izinperpanjangan HGU yang terbit dari BPN Provinsi Sulawesi Selatan ataslakosi Tanah eks HGU Terbading;b.

Pemohon:
MUHAMMAD IMRAN MUIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL

KURNIAWAN vsPemerintah Negara RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan DKK

Pemerintah Negara RI Cq Kepala Kepolisian Rl Cq KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Selatan,berkedudukan hukum di Jalan PerintisKemerdekaan KM 16 Makassar , selanjutnyadisebut TERGUGAT I ;2. Administrator Pelabuhan Indonesia Makassar,berkedudukan dan berkantor di JalanNusantara, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;3. Pemerintah Kota Makassar Cq.

Kepala Kepolisian RI Cq.Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Cq.Kepala Kesatuan pelaksana Pengamanan Pelabuhan( KPPP/KP3), berkedudukan dan berkantor diMakassar, Jalan Ujung Pandang, selanjutnyadisebut TURUT TERGUGAT ;5. PT. PELINDO Pusat Cq.

Sulawesi Selatan tentang usulpemberian Hak Milik atas nama K.

SprinSidik/59/III/Dit Reskrim tertanggal 10 Maret 2008,diberi tanda T.I 2 dan T1.T.Il 2;Fotocopy surat yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanrfTinggi Sulawesi selatan perihal pemberitahuandimulainya penyidikan No. Pol. A3/51/IX/2008/DitReskrim tertanggal 16 September 2008, diberi tandaT.l 3 dan T.T. 3;Fotocopy surat yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Makassar perihal Permintaan ijin khususpenyitaan barang bukti No.

Penggugat:
SUGINA
Tergugat:
Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Bantaeng
Intervensi:
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Penggugat:
Kandu
Tergugat:
KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Intervensi:
SYAMSUDDIN BIN SAIDO Dkk

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Takalar
Tergugat:
1.Rosmiaty
2.Syamsuddin Lira

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/pbt/BPN-73/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02876/Maccini baji atas nama Muttiara tanggal 11 November 2009 luas 15.664 M2 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 02487/

Maccini baji/2009 tanggal 09 November 2009 yang terletak di kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros;

Made
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

., NIP. 19620820199003 1 003, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKepala Bidang Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, Kantor Wilayah Badan pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan ;Gunawan Hamid, A.Ptnh.,MH., NIP. 19661203 199003 1002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSeksi Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor WilayahBadan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;3.

Mirna, S.SiT., NIP. 19740308 199403 2 001, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Jabatan Analisis PermasalahanPertanahan, Kantor Wilayah Badan pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan ;5. Dwi Juanita, SH., NIP. 19820109 1200312 2 002,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analisis HukumPertanahan, Kantor Wilayah Badan pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan ;6.

., NIP. 19840401 200502 2 001, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Jabatan Analisis PermasalahanPertanahan, Kantor Wilayah Badan pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan ;7.

Selatan antaraKementerian Perikanan dan Kelautan dengan Hj.

Selatan maka Majelis Hakimberpendapat jika kedudukan Kepala wilayah Kantor BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan walaupunmengatas namakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional akan tetapi konsideran memutuskansurat keputusan obyek sengketa tertulis sebagai KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Selatan dikaitkan dengan pengertian keputusansebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang 51tahun 2009 maka tepat jika didudukkan

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
Tergugat:
1.Bakhri
2.Ennyati

Pemohon:
HAMSUL HS, SE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN;

Atas permintaan Penggugat tersebutdiperoleh penjelasan dari Camat Tamalate bahwa tanah yang dipakai AsramaPolisi dan Rumah Jabatan Kapolda Sulawesi Selatan tersebut berada padaPersil Nomor 26 D.II Kohir Nomor 144 Cl adalah milik R.

Polisi Daerah Sulawesi Selatan. atas dasar itulahsehingga tanah tersebut hingga saat ini tetap merupakan milik/hartapeninggalan R. De Fretes (orang tua Penggugat);7.

Polisi Daerah Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa asaltanah tersebut adalah tanah negara (Pasal 53 ayat 2 sub a UndangUndangNomor 5 Tahun 1986);b. Dikeluarkannya secara sewenangwenang mengingat tanah tersebut adalahberasal dari tanah milik adat (tanah rincik) tercatat atas nama R. De Fretes(orang tua Penggugat), namun tanah tersebut oleh Tergugat diberikankepada Kepolisian Negara RI. Cq. Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Pasal 53ayat 2 sub b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986);c.

Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Pasal 53ayat 2 sub c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986);Halaman 3 dari 13 halaman.

Polisi Daerah Sulawesi Selatan;3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Kelurahan Jongaya,Surat Ukur 2183, tanggal 3 Juni 1993, luas 19.693 m2 tertulis tas namaKepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Polisi Daerah Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Terguat untuk mencabut kedua Sertifikat Hak Pakaitersebut dan sekaligus mencoretnya dari buku tanah pada KantorPertanahan Kota Makassar.5.

Pemohon:
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi selatan
Termohon:
1.Ihsan
2.Aset Pemerintah Kab. Barru

GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq. WALIKOTA MAKASSAR VS PT. DALI PRATAMA MULIA

MENTERI DALAM NEGERI RI Ca.GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq. WALIKOTA MAKASSAR,yang diwakili oleh Walikota H. Ilham = Arief Sirajuddin,berkedudukan di Jalan Jenderal Anmad Yani Nomor 2, Makassar,dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriady, S.H.

Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan TurutTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalildalil:Adapun yang menjadi dasar yuridis dan alasan Penggugat mengajukangugatan, adalah sebagal berikut:TeBahwa Tergugat II adalah pemilik atas:Sebidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 20335, yang terletak di Desa/Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassal,Provinsi Sulawesi

Selatan, setempatdikenal dengan Jalan Metro Tanjung Bunga, seluas 101.447 (seratus saturibu empat ratus empat puluh tujuh);Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, antara Penggugat dengan Tergugat IItelah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atas:Sebidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 20335, yang terletak di Desa/Kelurahan Maccini Sombala,Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Nasional Kotamadya, seluas5.000 (lima ribu) m?

Nomor 63 K/Pdt/2015Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas +/600 m2 (kurang lebih enam ratus meter persegi), dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah Tergugat Il; Sebelah selatan : Tanah Tergugat Il; Sebalah Barat : Tanah Hi.Nazmiah Muin; Sebelah Timur : Jalan Metro Tanjung Bunga;Jika tidak bisa mengembalikan Tanah sebagaiman tersebut Nomor 4 ParaTergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugikepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga

GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq.

Penggugat:
SUPU BIN H.HALIK
Tergugat:
1.HJ.SALMIAH.H.BOHARI
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS PROPINSI SULAWESI SELATAN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ.DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN CQ. BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269,Makassar;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. LUTFIE NASIR, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dsnHAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;2. M. ABDI TAUFAN HUSNI, S.H., jabatan Kepala BagianBantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;3. MARWAN MANSYUR, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sulawesi Selatan;4.

., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;5. LABELLA NAKANAYA, SH., jabatan Staf Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Jend.

Atasnama Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Selatan untuk KampusAkademi Koperasi Ujung Pandang, dan berdasarkan Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 04/D/O/1995ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1995;Bahwa penguasaan fisik oleh Penggugat terhadap tanah hak pakaitersebut adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor : 684.A/V/1986 tentang Penyerahan UntukHalaman 3 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 252 K/TUN/2016Pemanfaatan/Pendayagunaan Tanah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Untuk Kampus Akademi Koperasi Ujung Pandangditetapkan di Ujung Pandang pada tanggal 22 Mei 1986, yangditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah A. Amiruddin, selanjutnyadisertai dengan Berita Acara Penyerahan Pemanfaatan Tanah PemerintahDaerah Tingkat Sulawesi Selatan tertanggal Ujung Pandang 30 Mei 1986yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan A.

Selatan untukKampus Akademi Koperasi Ujung Pandang, yang kemudian Penggugatjelaskan kembali bahwa atas sertipikat termaksud telah berakhir haknyapada tanggal 3 Februari 1996, sedang sesuai Surat Kepala KantorPertanahan Kota Makassar Nomor 275/800.573.71/1/2015 tanggal 30Januari 2015 intinya menjelaskan bahwa sesuai surat Sekretariat DaerahNomor 02017399/B.Asset tanggal 12 November 2014 bahwalokasitersebut masuk sebagai Asset Pemprov Sulawesi Selatan sehinggaperkara a quo adalah perkara kepemilikan

Penggugat:
ANDI PAKENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

;kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang di Jalan Korban40.000 Jiwa, No. 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae,Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.Mks.Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisilielektronik: bpnsidrap@gmail.com;untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;DanPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan diMakassar, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Sulawesi Selatan

NUR UTAMI DEWI SAUDI, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 99/II/Huk/2020, tanggal7 Februari 2020, MARWAN MASYUR, S.H., M.H., memberikan kuasasubstitusi kepada:RATNA IDRUS, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro HukumSetda Provinsi Sulawesi Selatan;kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat padakantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jend.

selatan Cq kepalaDinas pertanian propinsi Sulawesi selatan Cq Balai Benih Padi (BBP)Tanru.

atas nama PEMDA TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN DIUJUNG PANDANG, Penggugat menemukan fakta bahwa hak pakaitersebut terbit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala KantorPertanahan Wilayah Propinsi Sulawesi selatan, yaitu SURATKEPUTUSAN KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL TgI.3181991 No: 1371/13/SP/III/P/1991 ;Bahwa dari obyek sengketa diperoleh infomasi bahwa tanah yangdisertipikatkan oleh Tergugat untuk atas nama PEMDA TINGKAT PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG berasal dariTanah Negara

Propinsi Sulawesi Selatan (vide bukti T1 dan T3 beserta lampiran) asalhak adalah pemberian hak pakai atas bekas tanah negara di KelurahanTanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1371/13/SR/III/P/91, tanggal31 Agustus 1991 (vide bukti T.II.Int6 = lampiran bukti T3);2.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN., III. MARTHEN TONAPA PARRANGAN;

., dan Rekan,beralamat di Jalan Boullevard Ruko Ruby Nomor 37 Makassar,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara,tempat kedudukan di Jalan PongtikuRantepao, KabupatenToraja Utara;Il. Gubernur Sulawesi Selatan, tempat kedudukan di JalanUrip Sumoharjo Nomor 269, Kota Makassar;Ill.

Selatan Nomor 2102/XI/Tahun 2014 tentangPeresmian Pembatalan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 Atas NamaSaudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014; dan;Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/XI/Tahun 2014, tentangPeresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 Atas NamaSaudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November 2014, yangkeduanya

Selatan tentang PeresmianPembatalan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 Atas NamaSaudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014 danKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2103/ Xl/Tahun 2014tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Toraja Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 AtasNama Saudara Marthen Tonapa Parrangan tertanggal 07 November2014, ketika pada saat disidang pertama pemeriksaan

Namun dalam perbaikangugatan, Penggugat telah menambahkan subyek hukum baru in casuGubernur Sulawesi Selatan selaku Tergugat Il dan objek gugatan baruberupa: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2102/XI/Tahun 2014tentang Peresmian Pembatalan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Masa jabatan TahunHalaman 17 dari 31 halaman.

Oleh karena surat keputusan yang digugat Penggugatbukan merupakan penetapan akhir tetapi masih memerlukan persetujuanatau tindak lanjut dari Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor 2102/XI/Tahun 2014 tentang PeresmianPembatalan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Toraja Utara Masa jabatan Tahun 20142019 Atas NamaSaudari Swarti Parrung, S.T. tertanggal 07 November 2014;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 9Tahun

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, DKK VS PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISMDEVELOPMENT (PT GMTD, Tbk),

PUTUSANNomor 406 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438, KotaMakassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.

diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI,Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan Nomor 11/pbt/BPN73/2016 tentang Pembatalan Hak GunaBangunan Nomor 20095/Mattoangin tanggal 11 April 2013 seluas 5.909M2 (lima ribu sembilan ratus sembilan meter persegi) sesuai Surat UkurNomor 677/2013 tanggal 11042013 atas nama PT Gowa MakassarTourism Development, Tbk. yang terletak di Kelurahan Bontorannu,Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Selatan;.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional R.I., Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor11/pbt/BPN73/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor20095/Mattoangin tanggal 11 April 2013 seluas 5.909 M2 (lima ribusembilan ratus sembilan meter persegi) Surat Ukur Nomor 677/2013tanggal 11042013 atas nama PT Gowa Makassar TourismDevelopment, Tbk. yang terletak di Kelurahan Bontorannu, KecamatanMariso, Kota Makassar

, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 November2016;.

Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

;semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisianao BR WwW NYNegara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Bidkum PoldaSulsel, berkedudukan/berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3Maret 2021, alamat elektronik : kamal54msul@qmail.com;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;Telah membaca :1.

Pembanding/Penggugat : MUSTARI ARAS Diwakili Oleh : SUWARDI HANAFIE, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:MUSTARI ARAS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanBoronang 2; Kompleks Perumnas Tibojong; Blok II B/217; RT/RW: 001/004; Kelurahan Tibojong; Kecamatan Tanate RiattangTimur, Watampone; Kabupaten Bone, Provinsi SulawesiSelatan, Pekerjaan: Mantan Kesatuan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Sulawesi

Selatan Resort Bone;Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama : SUWARDIHANAFIE, S.H.

BumiTamalanrea Permai (BTP); Kota Makassar, Pekerjaan:Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum; berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 17 November 2018;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahuluPENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan diJalan Perintis Kemerdekaan, KM 16, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama :1. Nama >: Rr. SUCI HARTARI, S.H.

;Pangkat/Nrp : KOMBES POL/67010547 ;Jabatan : KABIDKUM POLDA SULAWESI SELATAN;2. Nama : DR. H. MUH. TAHIR, S.H. M.H. LLM.;Pangkat/Nrp : KOMPOL/65060255;Jabatan : ADVOKAT MUDA BIDKUM POLDASULAWESI SELATAN;3. Nama : ALEXANDER HAILITIK, S.H.;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/B/2020/PTTUN MksPangkat/Nrp : KOMPOL/62050472 ;Jabatan : KAUR HAM SUBBID BANKUM BIDKUMPOLDA SULAWESI SELATAN;4. Nama : Dr. Drs. IF ERWANTO, S.Psi., S.H.M.H.

;Pangkat/Nrp : AKP/69010082 ;Jabatan : KAUR RAPKUM SUBBID BANKUMBIDKUM POLDA SULAWESI SELATAN;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Perintis Kemerdekaan Km. 16, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Maret 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahuluTERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca :1.