Ditemukan 822199 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kekerasan meresahkan masyarakat Menghimpun dana dari masyarakat Gugatan Peran serta masyarakat Praperadilan korupsi Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Menjual minuman berakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat Badan kesatuan dan perlindungan masyarakat kota surabaya Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; Menghasut atau mengadu domba parpol Perseorangan Kelompok masyarakat 12 k/tun/2011 ; lembaga swadaya masyarakat dewan pimpinan pusat pemberdayaan masyarakat adil sejahtera kuantan singingi (permata kuansing Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 06-02-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 10/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 26 Mei 2015 — DKK VS KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
50 — 36
  • DKK VS KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
    Objek Gugatane Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten MUBA Nomor : 097 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten MusiBanyuasin Periode 2015 S.D. 2021 Kabupaten Musi Banyuasin.B. Dasar Gugatan1.
    Dengan demikian terang dan jelas Objek sengketa ditujukankepada warga masyarakat Desa Muara Medak sehingga keputusan tersebutdimaknai sebagai keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;4.
    tahun 2014, pada angka 2dan 3 menyatakan :angka 2 : Bupati/Walikota memberhentikan Kepala Desa yang telah habismasa jabatannya pada tahun 2014 dan mengangkat Pejabat Kepala Desayang berasal dari PNS Kecamatan atau Tokoh Masyarakat setempat sesuaiketentuan yang berlaku.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi BanyuasinNomor : 097 Tahun 2014 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Muara MedakKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 29 Desember2014.Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Perkara No. 10/G/2015/PTUNPLG184.
    HERMAN 5 22 22n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cen nner eee n eense Bahwa dulu saksi adalah ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)namun saksi mengundurkan diri tiga bulan yanglalu ;e Bahwa saat pilkades Sdr.
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
179 — 318
  • Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat LawanR.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
    (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat AdatKaruhun Urang /AKUR Sunda Wiwitan SamarangKabupaten Garut;Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DusunCiuyah Sari Rt.010/004,Desa Ciniru, Kecamatan Ciniru,dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih)Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang /AKURSunda Wiwitan Desa Ciniru Kabupaten Kuningan;Halaman 1 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Padt.G/2015.
    Bahwa Penggugat adalah Kepala Adat Kesatuan Masyarakat AKURSunda Wiwitan yang kelll (tiga) menggantikan kedudukan P.Tedjabuwana Alibassa sebagai Kepala Adat setelah P.
    muslimterutama sangat berpandangan negatif kepada Kyai Madrais;Kita sering mendengar bahwa Sunda Wiwitan ini adalah agama(pegangan) kepercayaan masyarakat Baduy Kab.
    adat tidak bisa di bagi wariskan;Bahwa masyarakat adat hidup karena eksistensinya bukan karena namanya,dan masyarakat adat berganti nama untuk menjamin kehidupan merekadikarenakan politik yang berbedabeda, sebagai contoh apabila ditanah adatitu ada tambang minyak maka masyarakat adat tersebut akan mengantinama untuk menjamin kelanjutan masyarakat adat itu sendiri;Bahwa di Belanda juga ada masyarakat adatnya dan telah diakui olehNegara, di Afrika bahkan di Jepang dibuat Hakim Ad Hok untuk memutusperkara
    /PN.Kngdan hasil investigasi tersebut diberikan kepada Hakim untuk memutusperkara tersebut;Bahwa di Indonesia sendiri masyarakat adat telah ada sebelumkemerdekaan dan Negara Indonesia mengakui 6 item masyarakat adat danmenteri pendidikan mencatat ada 169 kelompok masyarakat adat;Bahwa sanksi yang diberikan kepada pemimpin adat yang berseteru denganmasyarakat adat berupa sanksi pengucilan dan juga di masyarakat adaalasan pemaaf untuk menghapus sanksi tersebut;Bahwa dalam masyarakat adat sangat tidak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 29 Nopember 2022 — Lien Kuhuwael, M.Th
2.Pdt.Elvis Umpenawany
Turut Tergugat:
1.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama RI Pusat
2.Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Wilayah Jawa Tengah
3.Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen Kota Semarang
124 — 31
  • Lien Kuhuwael, M.Th
    2.Pdt.Elvis Umpenawany
    Turut Tergugat:
    1.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementrian Agama RI Pusat
    2.Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Wilayah Jawa Tengah
    3.Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen Kota Semarang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — KERUKUNAN MASYARAKAT ADAT KAWASAN ERPACHT “MASATA”, vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
136 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:KERUKUNAN MASYARAKAT ADAT KAWASAN ERPACHT MASATA tersebut tidak dapat diterima;
    KERUKUNAN MASYARAKAT ADAT KAWASAN ERPACHTMASATA, vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;atauc.
    Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam undangundang; atauc. Badan hukum publik atau badan hukum privat;Menimbang, bahwa dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yangdimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompokorang yang mempunyai kepentingan sama.
    Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnyadipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuanmasyarakat hukum adat tersebut :a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undangundang yang berlakusebagai pencerminan perkembangan nilainilai yang dianggap idealdalam masyarakat dewasa ini, baik undangundang yang bersifatumum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan,perikanan, dan lainlain maupun dalam peraturan daerah;b.
    Substansi hakhak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh wargakesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yanglebih luas, serta tidak bertentangan dengan hakhak asasi manusia;3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sesuaidengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuanmasyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dankesatuan hukum yaitu:a.
    Kemudian, bagaimanahubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakathukum adatnya. Hakhak tradisional tersebut juga harus dibuktikankeberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentusebagai hak Pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adatyang lain, hak pemerintahan daerah, dan hak pemerintah pusat.
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Wanprestasi
Register : 21-05-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.KLt
Tanggal 13 Nopember 2019 — -Ir.Nano Kusharyono.ME -Direktur PT.Pertamina Regional II Sumbagsel -Direktur Lembaga Penyalur Lembaga Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM)
173 — 69
  • -Ir.Nano Kusharyono.ME-Direktur PT.Pertamina Regional II Sumbagsel-Direktur Lembaga Penyalur Lembaga Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM)
    Obyek perkara berasal dan atau diperoleh dengan cara jual beli antaraPenggugat dengan Masyarakat Petani di Desa Pantai Gading dan Desakemuning. Atas dasar hal tersebut Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk menyatakan bahwa obyekperkara adalah milik Penggugat;4.
    Suratkuasa Pengugat hanya menyebutkan memberi kuasa untukmempertahankan kepentingan hukum dan hakhak Penggugat ataskerjasama peminjaman uang untuk usaha budi daya ikan antaraPertamina Regional Il Sumbagsel tentang Program Kemitraan danBina Lingkungan (PKBL) dengan Lembaga Penyalur YayasanLembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) yang melibatkanPenggugat sebagai Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur tanpamenyebutkansecara ringkas dankonkretjenis ataumasalahperkaranya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
214 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
    ., selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Adamsco, dalam halini memberi kuasa kepada Harry F. Simanjuntak, S.H. dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Wisma BumiputeraLanjai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.
    Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.1.Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk badan hukum perkumpulanberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM Adamsco Nomor 08,tertanggal 08 September 2009, yang telah mendapat PengesahanPerkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Nomor AHU2S.AH.01.06.
    terhadappelaksanaan perlindungan konsumen, seperti yang termuat dalam Pasal44 ayat (8) huruf e UUPK, yang menyatakan:tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputikegiatan:e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;Il.
    Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015e) Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif,keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansiatasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapatmenimbulkan akibat hukum;Bahwa Pergub 120/2012 dibuat dengan tujuan untuk mengatur(regeling) seluruh masyarakat pengguna jasa perparkiran, yangdengan demikian Pergub 120/2012 bersifat umum dan abstrak(general and abstract).
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGAPERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)ADAMSCO tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,Hal. 25 dari 26 hal.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 53/Pdt.Bth/2018/PN Byl
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
MUHTADI
Tergugat:
Koperasi Pengurus Koperasi Swadaya Masyarakat Yekti Insan Sejahtera
36 — 13
  • Penggugat:
    MUHTADI
    Tergugat:
    Koperasi Pengurus Koperasi Swadaya Masyarakat Yekti Insan Sejahtera
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN KIP
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2012/PTUN-BL
Tanggal 29 Januari 2013 — Pemohon Keberatan :KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO Termohon : LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR
210 — 113
  • Pemohon Keberatan :KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METROTermohon : LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR
    Tidak ada satu pasal pun dalam Undangundang yangmenyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat wajib terdaftar diKesbanglinmas ;5.
    saran dan pendapat secarabertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara (Bab 2 Pasal2 Butir a, b dan c). sebagaimana pula didalam UndangUndang RI tahun1999 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hakdan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraannegara yang bersih ( Bab 6 Pasal ayatPeran serta masyarakat menjadi penting sebab masyarakat harus mengetahui secarapastt kemana sumbangan mereka melalui pajak dan retribusi digunakan olehpemerintah
    Dalam hal peran serta masyarakat membantuupaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dituangkan dalam pasal 41 dan 42 UURI No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
    Program upaya kesehatan masyarakat ;4. Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat ;5.
    Kelompok Masyarakat ;c. Lembaga SwadayaMasyarakat;d. Organisasi Masyarakat; e. Partai Politik; atau ;f.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 13-10-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/KI/2023/PTUN.PBR
Tanggal 3 Januari 2024 — Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Pakis Riau-Mapari
Termohon:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
82 — 0
  • Pemohon:
    Perkumpulan Masyarakat Pakis Riau-Mapari
    Termohon:
    SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 08-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
1.PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM MPH
2.MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA MAKI
Termohon:
1.DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI
2.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM
23 — 2
  • Pemohon:
    1.PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM MPH
    2.MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA MAKI
    Termohon:
    1.DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI
    2.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 27-10-2014 — Putus : 12-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 12 Desember 2014 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT HIMPUNAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (LSM HPKP); MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
74 — 0
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT HIMPUNAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (LSM HPKP); MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-12-2021 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 295/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia
Tergugat:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
272 — 82
  • Penggugat:
    Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia
    Tergugat:
    Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-11-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — PIMPINAN ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM), DK VS MARIA APOLONIA SURA USEN
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT, 2. KETUA YAYASAN CARITAS TIMIKA PAPUA (YCTP) tersebut;
    PIMPINAN ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM), DK VS MARIA APOLONIA SURA USEN
    PUTUSANNomor 830 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1.PIMPINAN ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRAMASYARAKAT (RSMM), berkedudukan di Jalan Charitas Nomor 1,Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika,dr.Bernadus Freddy Suharto, Sp., BTKV;KETUA YAYASAN
    Kotorok, dan saran dari Ketua SPSI RumahSakit Mitra Masyarakat untuk tidak membuat dan mengajukan suratpengunduran diri dan tetap bekerja seperti biasa;. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Penggugat menghadap Tergugat, junctoDirektur RS Mitra Masyarakat sdr. Dr. A.M.
    Bahwa pada tanggal 28 Juni 2004 Penggugat dipanggil Tergugat dalam halini Kasubag Hubungan Industrial RS Mitra Masyarakat Bapak Tri Suharto,berdasarkan undangan surat yang isinya adalah pemberitahuan bahwaPenggugat akan di PHK mulai berlaku pertanggal 1 juli 2014 dan dijeratdengan Pasal 19 ayat 8.3.b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) II periode 20142015 Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang berbunyi melakukan perbuatanlainnya di lingkungan RSMM yang terbukti bersalah secara hukum dengansanksi PHK.
    Termohon Kasasi akan di PHK karena telahmengakui hamil diluarnikah dan telah diperiksa kandungannya di RSMM bahwa benar telahhamil, hal mana telah menimbulkan keresahan dikalangan karyawandan masyarakat disekitar Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM)Timika;b. Termohon Kasasimendapatkan uang pesangon serta hakhaklainnya, uang pesangon tersebut untuk membayar sebagian hutangTermohon Kasasi;Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 830 K/Padt.SusPHI/2016c.
    PIMPINAN ATAUDIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT, 2. KETUA YAYASANCARITAS TIMIKA PAPUA (YCTP) tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 22/G/2015/PHI.Jap., tanggal 21 Desember2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan pemutusan hubungan kerja adalah sah karena hubungantidak harmonis lagi/kurang kondusif dan untuk memenuhi rasa keadilan;2.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 22-08-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 17/Pdt.G-LH/2016/PN Mre
Tanggal 21 Februari 2017 — -LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI -PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field
269 — 152
  • -LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI-PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field
    Bahwa masyarakat, baik yang menjadi korban langsung daripencemaran tersebut maupun masyarakat luas yang secara tidaklangsung terkena dampak pencemaran tersebut memiliki hak asasi yangsama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telahmenjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berartijuga telah melanggar konstitusi.
    Memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahdan pengusaha, dan elemen masyarakat lainnya;e.
    di Desa PantaDewa memiliki Sumur air yang digunakan untuk memenuhi kegiatan sehari hari, hal ini menjadi fakta bahwa Masyarakat tidak tergantungsepenuhnya kepada Sungai Sebagut.
    Fotokopi Akta Pendirian LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)FORUM PEDULI LINGKUNGAN PALI Nomor 37 tanggal 24 Juni 2013yang dibuatkan dan dikeluarkan oleh ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.
    yaitu Sungai Suban,Dipakai masyarakat untuk mandi, sikat gigi, Cuci;Bahwa Sungai Lamban Ako masih berfungsi oleh masyarakat untukmandi atau cuci;603.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN KIP
Register : 18-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 39/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 22 Januari 2014 — BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN LAHAT VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)
97 — 46
  • BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN LAHAT VS GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)
    PUTUSANNOMOR: 39/G/2013/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraSederhana yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan JenderalAhmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketaTata Usaha Negara antara: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA(BPMPD) KABUPATEN LAHATBerkedudukan di Jalan
    hukumnya tersebut komisi informasi masihmendasarkan pada Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 yangsudah dicabut dan tidak berlaku karena sudah digantikan denganPeraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik.Disisi lain, dalam mempertimbangkan tentang Kedudukan Hukum (legalstanding) Pemohon, Komisi Informasi tidak memeriksa identitas5.3.Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) yang nota benenyaadalah organisasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat
    terhadap Gugatan Pemohon Keberatan, TermohonKeberatan telah mengajukan Jawaban berupa Surat No. 1665/GAKOSSSS/XI/2013tertanggal 30 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:sehubungan dengan Surat saudara No. 39/G/2013/PTUNPLG tanggal 20 November2013, perihal Permintaan Keberatan dan LSM Gerakan Anti Korupi SumateraSelatan, maka bersama ini kami kirimkan Surat No. 149/GAKOSSSS/I/2013tertanggal 09 April 2013 yang isinya sebagai berikut:e PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat
    dari 23 Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNPLGMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan adalahsebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telahmemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkanobyek keberatan berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanNomor : 086/X/KISS/PSMA/2013 tanggal 22 Oktober 2013 antara Gerakan AntiKorupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan BadanPemberdayaan Masyarakat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 02-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon:
Lembaga Masyarakat Indonesia Fight Corruption IFC
Termohon:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
196 — 130
  • Pemohon:
    Lembaga Masyarakat Indonesia Fight Corruption IFC
    Termohon:
    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
    PUTUSANNomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.SelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilantelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Fight Corruption (IFC) yang dalamhal ini diwakili oleh :1.
    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian PenghargaanHalaman 23 dari 42 Putusan Praperadilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt.
    Sel2)3)4)5)Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenjadi Termohon, terlebih dahulu harus melalui suatu mekanismebertahap dimuali dari proses penerimaan pengaduan/informasi darimasyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.Perlu Termohon sampaikan alur penanganan perkara tindak pidanakorupsi yang ada pada Termohon berdasarkan kewenangan yangdimiliki oleh Termohon sebagai berikut: Pada tahap awal, pengaduan/laporan yang diterima di DirektoratPengaduan Masyarakat dilakukan
    Apakah hasil dari Direktorat Pengaduan Masyarakat menyatakanbahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan merupakankewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya, maka tahapanselanjutnya pengaduan/laporan disampaikan ke Deputi BidangPenindakan.
    SelMenimbang, bahwa dalam Pasal 80 UU 8/1981 Mahkamah telahmenjatuhkan putusan dalam perkara nomor 76/PUUX/2012 pada tanggal 8Januari 2013 yang dalam pertimbangannya, antara lain: Paragraph 3.16 menyatakan, .....9eran serta masyarakat baik peroranganwarga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dantujuan yang sama untuk mempernuangkan kepentingan umum (publicinterests advocary) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum.Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 03-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN BATAM Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Btm
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
PT BPR Pundi Masyarakat
Tergugat:
1.Rocky Lumbantobing
2.Dina Hutasoit
21 — 13
  • Penggugat:
    PT BPR Pundi Masyarakat
    Tergugat:
    1.Rocky Lumbantobing
    2.Dina Hutasoit
    Btm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaraantara :PT BPR Pundi Masyarakat, beralamat di Jl.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Gunarto PT BPR Pundi Masyarakat
Tergugat:
1.Ramadhansyah
2.Marisa Indriani
35 — 26
  • Penggugat:
    Gunarto PT BPR Pundi Masyarakat
    Tergugat:
    1.Ramadhansyah
    2.Marisa Indriani
    PUTUSANNomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Btm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraGugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara:Gunarto, Tempat Tanggal Lahir Moro, 04 November 1983, Jenis Kelamin LakiLaki,Direktur Utama PT BPR Pundi Masyarakat,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTBPR Pundi Masyarakat beralamat di JI.
    Tergugat II hadir sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal Gugatan Sederhana telahberupaya untuk mendamaikan keduabelah pihak berperkara namun perdamaiantersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan SuratGugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat I mengajukanJawaban yang pada pokoknya mendalilkan halhal sebagai berikut:Tidak benar adanya bahwasanya kalo saya tidak ada iktikad baik terhadap BPRPundi Masyarakat
    , saya sudah pernah mendatangi BPR Pundi Masyarakat danmeminta penangguhan dan keringanan cicilan kepada BPR Pundi Masyarakatbahkan surat pun saya kirimkan 2 x tapi tidak ditanggapi dan pada tanggal 15Desember 2020 BPR Pundi Masyarakat menarik mobil dengan paksa dari rumahsaya (poto dan bukti ada) dan kami pun melunasi tunggakannya (foto terlampir) danseretusnya kami masih melakukan pembayaran/cicilan terhadap BPR PundiHalaman 5 dari 13 Putusan Nomor 32/Pdt.GS/2021/PN.Btm.Masyarakat bahkan terakhir
    Bank PerkreditanRakyat Pundi Masyarakat Nomor 1 Tanggal 05 Januari 2004 yang dibuat olehNotaris PPAT Maria Anastasia Halim, SH, diberi tanda bukti P25;26. Fotokopi 1 (Satu) Set Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 Juni2008 yang dibuat oleh Notaris Reinward, SH, diberi tanda bukti P26;27. Fotokopi 1 (Satu) Set Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS) PT.
    Fotokopi 1 (satu) Set Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham(Circular Resolution) PT Bank Perkreditan Rakyat Pundi Masyarakat No. 21Tanggal 19 Mei 2021yang dibuat oleh Notaris PPAT Pejabat Lelang Kelas II Dr.Markus Gunawan, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P28;Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugattersebut, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali untuk Bukti surat P4, P5, P6, P7, P9,P12 berupa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-06-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069 K/Pdt/2018
Tanggal 26 Juni 2018 — ANUGRAH MOTOR lawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANUGRAH MOTORlawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN' (PPK) BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHANDESA yang bertindak untuk dan atas nama pemerintahKabupaten Penukal Abab Lematang llir (PALI) yangberkedudukan di Jalan Merdeka Handayani Mulya PendopoKecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang llir;2. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAH DESA KABUPATEN PENUKAL ABABLEMATANG ILIR (PALI);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2009 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2008
Tanggal 25 Maret 2009 — KOMITE MASYARAKAT ANTI BAHAN PENGAWET (KOMBET) VS KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMITE MASYARAKAT ANTI BAHAN PENGAWET (KOMBET) tersebut ;
    KOMITE MASYARAKAT ANTI BAHAN PENGAWET (KOMBET) VS KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
    PUTUSANNo. 163 K/TUN/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KOMITE MASYARAKAT ANTI BAHAN PENGAWET(KOMBET), dalam hal ini diwakili oleh Nova Kurniawan,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan selaku Ketua Kombet,Andi Yus Nugroho, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaanselaku Sekretaris Kombet, serta Tri Agus Susanto,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan selaku BendaharaKombet
    Surat Edaran Nomor: KH.00.01.523.0349 tanggal 15 Januari 2007 diketahuipada tanggal 30 Januari 2007, sedangkan Gugatan Penggugat tertanggal 11April 2007 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 12 April 2007, sehingga Gugatan Penggugat tidak melewatibatas waktu 90 (Sembilan puluh) hari;Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah KOMITE MASYARAKAT ANTI BAHANPENGAWET (KOMBET), yang merupakan perkumpulan dari masyarakatyang
    Bahwa keberadaan Penggugat sebagai pengurus KOMBET maupun sebagaibagian dari masyarakat yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan Pasal 51 UU. No. 7 Tahun 1996 agar berperan seluasluasnyauntuk mewujudkan ~ perlindungan bagi Orangperorangan yangmengkonsumsi pangan;3. Bahwa Surat Edaran Nomor: KH. 00.01.523.0349 tanggal 15 Januari 2007yang dikeluarkan oleh Tergugat justru melanggar Pasal 33 UndangUndangNomor: 7 Tahun 1996 jo.
    Bahwa karenanya Surat Edaran tersebut telah dijadikan "tempat berlindung"bagi produsen/importir/distrioutor untuk mengelabui masyarakat konsumenatas pelanggaran yang mereka buat, yang mana hal ini justru merugikanPenggugat, masyarakat dan Negara RI, sehingga Surat Edaran tersebutharuslah dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak sah;. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Edaran tersebut bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:a.
    Asas Kepastian Hukum, peraturan lebih tinggi telah mengatur secarategas yang gunanya agar konsumen dan/atau masyarakat mengetahuimana produk yang memakai bahan tambahan pangan, mana produkyang benarbenar tidak memakai bahan tambahan pangan, dengandemikian konsumen pemakai dan/atau masyarakat mendapatkanperlindungan dan rasa aman dalam mengkonsumsi sebuah produkmakanan, minuman dan/atau obat yang beredar di wilayah hukum Rl.Sehingga tidak perlu ada Surat Edaran tersebut;10.Bahwa untuk itu Penggugat