Bahwa tidak benar Termohon Kasasi dahulu Penggugatsebagai pemilik sah obyek sengketa sebab dasarperolehan Termohon Kasasi dahulu) Penggugat adalahmelalui alas hak/prosedur dan tata cara yang tidaksah, sebenarnya tidak pernah ada hibah dari Ny.Sulistiani kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugatkalaupun itu) pernah ada itu) adalah perbuatan melawanhukum sebab obyek hibah merupakan keseluruhan dariharta waris yang dimiliki oleh Penghibah' sehinggamelebihi legitim portie ahli waris lain yang berhak,sehingga

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Anandayani Kinan yang secara yuridis mempunyai hak yang samaatas harta waris tersebut disatu pihak; sedangkan dilain pihak Wasiattersebut tidak memenuhi Legitime Portie sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 914 KUHPerdata;7. Bahwa sejak meninggalnya Almh. NY. Anandayani Kinan; obyek hartawaris/peninggalan dari Almh. NY.

Masalah Legitieme Portie (Vide huruf b halaman 4 gugatan);6.

Pembagian waris sebagaimana yang termuat dalam aktaaquo; secara yuridis tidak memenuhi legitime portie sebagaimanayang diatur dalam ketentuan pasal 914 KUHPerdata; sehinggaHalaman 26 dari 38 Putusan NOMOR 121/PDT/2019/PT SBYpembagian harta peninggalan Almh. Anandayani Kinan sangattidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding; danmohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Yth berkenankiranya menelaahnya.b. Terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan PradahPermai VII / 7 Kel.

mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang mengutif beberapa pasal KitabUndangundaang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merumuskanpembenaran tentang hibah namun tidak merumuskan fakta hukum kaitannyadengan pasalpasal lain serta tidak mengaitkan dengan perbuatanTerbanding/Tergugat yang membiarkan/menelantarkan si Penghibah dalamkeadaan sakit keras sampai meninggal dunia; Bahwa penghibahan selain harus memenuhi syaratsyarat hibah dan tidakmelanggar hak mutlak (legitene Portie

diperhatikan, sehingga seharusnyasecara exofficio Hakim memperlajari gugatan;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaansetempat diketahui bahwa masih diadakan pertemuan sebelum perkara ini di daftarkanke Pengadilan Negeri Pelaihari antara Tergugat dengan ahli warisnya di Desa UjungBatu;Menimbang, dalam perkara Aquo Majelis Hakim menemukan bahwaseharusnya saudara seibu dari Tergugat juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,mengingat suatu bagian mutlak (legitimate portie

Sama Bin Ambo Kati Bin Massalissi yangtelah menikah dengan istrinya almarhumah Saerah Binti Lembo telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak, yakni =====.Bahwa anak kelima dari almarhumah Bunting Binti Siama pada poin 3.5tersebut yakni almarhumah Simba Binti Ambo Kati Bin Massalissi semasahidupnya tidak pernah menikah serta tidak mempunyai ahli waris.Bahwa almarhumah Bunting Binti Siama selain meninggalkan ahli warisyang sah menurut hukum (/egitime portie), meninggalkan pula hartawarisan berupa sebidang

Bahwa, semestinya setelah kematian Parmin, para ahli warisdikumpulkan diberitahu perihal adanya akte hibah wasiat tersebut,sebab akte tersebut baru berlaku apabila pewaris telah meninggaldunia dan dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan pengadilan,sepanjang tidak ada para pihak yang merasa dirugikan karena adanyapelanggaran legitimi Portie.27.

Bahwa, mengenai perbuatan Para Tergugat sebagaimanatelah terurai dengan secara jelas dan terinci dia atas, selain sebuahperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah jugasebuah tindak pelanggaran dan penerabasan hukum atas asasLigitime Portie atau wettelijk erfdeel sebagaimana telah diaturdalam Pasal 913 KUHPerdata s/d 929 KUHPerdata.

kecamatan sakra timur kabupaten Lomboktimur) dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara > parit; Sebelah Selatan : parit/telabah; Sebelah Timur > pecahan tanah Badri; Sebelah Barat : parit adalah tidak jelas dikarenakan Penggugatsedikitpun tidak menjelaskan/menguraikan tentang jumlahkeseluruhan harta kekayaan penghibah dan didalam perhitunganpemberian hibah yang maksimal 1/3 dari jumlah harta keseluruhanyang dimiliki penghibah, dan Penggugat juga tidak menjelaskan ataumemuculkan proses ligitieme portie

(hak mutlak yang dimiliki ahliwaris) dimana proses ligietime portie adalah merupakan kewenanganpengadilan agama dan bukan kewenangan pengadilan negeri,dikarenakan pihak yang berpekara atau pihak yang bersengketaadalah orang yang beragama islam dan masih mempunyai hubunganhukum kewarisan;Tentang kewenangan absolut mengadili perkara a quo;Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkandalam posita angka 4 (empat) Penggugat dan Tergugat adalah anakkandung dari almarhumah Inaq Serim, yang

TERGUGAT dan para ahli waris lain, karena deposito tersebut atas namaSUBANDI and/or DJONO SUBANDI sehingga harusnya deposito tersebut jugamerupakan harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang padakenyataannya dikuasai oleh PENGGUGAT sendiri ;Bahwa karena awal mula sengketa ini adalah berawal dari pembagian hartawaris, seyogyanya sebagaimana amanat Undangundang maka untukmenyelesaikan sengketa ini adalah dengan membagikan seluruh hakhak parsahli waris tanpa terkecuali (legitieme portie

TERGUGAT dan para ahli waris lain, karena deposito tersebut atas namaSUBANDI and/or DJONO SUBANDI sehingga harusnya deposito tersebut jugamerupakan harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang padakenyataannya dikuasai oleh PENGGUGAT sendiri :Bahwa karena awal mula sengketa ini adalah berawal dari pembagian hartawaris, seyogyanya sebagaimana amanat Undangundang maka untukmenyelesaikan sengketa ini adalah dengan membagikan seluruh hakhak parsahli waris tanpa terkecuali (legitieme portie

Bahwa, sebagaimana tertuang Dalam Eksepsi pada point 1 sub d secara tegasPenggugat Menolak, karena semua harta kekayaan Pewaris telah dibagi keseluruhandan diterima secara merata oleh 4 (empat) anak Pewaris, dan bila Tergugatmendalilkan bahwa harus dibagi secara proposional terhadap seluruh ahli waris(legitieme portie) dalam perkara a quo tidak memiliki landasan/dasar hukumsebagaimana diatur Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ; 7.

keluarga memiliki 2 (Dua) Ahli waris (Anak Lakilaki)berdasarkan Hukum Adat Bali (Sesuai dengan siatem PerkawinanPURUSA yaitu :KOMANG ARTANA dan KETUT ARIANTAb) Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal16661693 KUHPerdatakhusunya pada bagian pertama mengenai syaratsyarat dalam sahnyasuatu hibah yang mana dalam perkara aquo memuat aturan yang tegasmengenai :Halaman 13 dari 22 hal Putusan Perkara Nomor 200/Pdt/2018/PT DPSJumlah harta atau bendabenda itu tidak boleh melanggar ataumelebihi jumlah /egitime portie

(Suatu bagian dari mutlak ahli warisyang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengansemasa hidup si pewarisatau pemberian wasiat (Vide Pasal 913KUHPerdataMaksud dari hal ini adalah bahwa dalam proses penghibahan haklegitime portie dari ahli waris sebaiknya terpenuhi terlebih dahulusehingga jumlah hibah tidak mengurangi hak ahli waris dimasa akandatang oleh karenanya DALAM PEMBERIAN HIBAH TIDAK BOLEHSAMPAI MENGGANGGU BAGIAN DARI PARA AHLI WARIS (HARUSADANYA PERSETUAN FORMAL BERUPA PERNYATAANPERSETUJUAN

secara saksama memori peninjauankembali tanggal 17 Juni 2019 dan kontra memori peninjauan kembalitanggal 9 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex juris, tidakterdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 bertentangandengan hukum karena masih terdapat anakanak sebagai ahli warisGolongan yang paling berhak atas obyek sengketa dan juga melanggarbagian para ahli waris menurut undangundang (/egitieme portie

telah melebihilegitime portie dari pada ahli waris, maka para Tergugatmempunyai hak untuk menuntut agar hibah tersebut dibuka dandiberikan pada para Tergugat secara penuh dan apalagi dalampasal 1 Hibah yang telah dibuat itu) secara tegas tertulisbahwa :Terhitung mulai hari ini apa yang dihibahkan dengan akteinit menjadi kepunyaan dan sumber penghasilan penerimahibah, maka oleh karena itu terhitung mulai hari ini juga,segala untung/rugi, bahaya dan tanggungan dari pada apayang dihibahkan dengan akte

bellum pernah dibuka maka dalam hal inipara Tergugat menuntut hak J/egitime portie terhadap paraPenggugat dengan rincian setelah pemberian hibah atas usahatersebut per tahun para Penggugat mendapatkan keuntungansebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan biladihitung hingga saat ini maka terhitung 40 tahun yang totalnilai keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000, (empat milyarrupiah) dan dengan ditambah nilai asset dari pada hartakekayaan hibah selama 40 tahun sebesar Rp. 2. 500.000.000,(dua milyar

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

Sedang ahli waris lain yang menurutmendapat Majelis Hakim mempunyai hak /egitim portie (mempunyai hakmutlak) atas objek sengketa yakni Nilawati binti Mahmud Husein danTrisnawati binti Mahmud Husein tidak dilibatkan dalam perjanjian jualbelitersebut, sedang jelasjelas almarhum ayah mereka, Mahmud Husein anakkandung dari Pemilik Objek Sengketa yakni, Almarhum MoehajangDg.Mangawing, disinilah bukti kesesatan pertimbangan Hakim TingkatPertama karena mengabaikan hakhak ahli waris lain yang oleh hukumdiakui

Minne (istri dari H.Abdul Malik/Terbanding ) otomotis secara Yuridis Akta jualbeli tersebutTIDAK SAH karena tidak melibatkan kedua ahli waris /egitim portie, Nilawatidan Trisnawati karena kedua ahli waris tersebut secara yuridis wajibbertandatangan sebagai penjual.Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengakui keabsahanakta jualbeli tanpa ditandatangani oleh Nilawati dan Trisnawatimembuktikan Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang plinplanalias ABALABAL dan telah salah menerapkan hukum

TkIpembagian warisnya maka dengan sangat terpaksa penggugat selakusalah satu ahli waris dari Tallasa Dg Matu mengajukan dan membawapermasalahan ini ke Pengadilan Agama Takalar untuk diselesaikan dandiatur berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlakuberdasarkan kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang pembagianharta warisan berdasarkan hak mutlak ( ligitime portie) dari masing masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berkeadilan danberkepastian hukum.20.

Satu unit rumah kayu yang terletak di lingkungan Bontonompo,Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel , Kabupaten Takalar.Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa TigaAdalah merupakan bagian dari sisa harta peninggalan Talalasa Dg MatuYang yang harus dibagi waris kepada ahli waris baik ahli waris langsungmaupun ahli waris pengganti berdasarkan hak Mutlak (Legitimie Portie ).5.

No. 790 K/Pdt/2007M2 secara penuh, sehingga penghibahannya kepada Tergugat Ill, IV,V, VI, VIl adalah cacat Hukum ;Bahwa oleh karena Tergugat Il dengan Almarhumah Dendeng beragama Hindu, maka ia tunduk pada HukumPerdata (BW), Pasal 914 BW tersebut mengatakan bahwaseorang Pewaris tidak diperkenankan mengalinkan harta bendanyamelebihi dari % (legitieme portie) ;Bahwa oleh karenaPenggugat sangat dirugikan tas penerbitanAkta Hibah tersebut, maka Penggugat menolak adanya Akta Hibahyang dimiliki oleh masingmasing

);Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang mendirikan bangunan diatastanah objek perkara tanpa persetujuan dari para ahli waris yang belummendapat bagian, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq).Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan objek perkaradalam keadaan kosong kepada para Penggugat, untuk selanjutnyadibagikan kepada para ahli waris yang belum mendapat bagian, yaituPenggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill, Penggugat IV, dan Tergugat serta Tergugat Il, secara /egitime portie

No. 2153 K/Pdt/2013Penggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill Penggugat IV, dan Tergugat serta Tergugat Il, secara /egitime portie;9.

menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: Apabila semua ahli warisada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda; Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pelawan adalah anak dari Ibrahim Sapiie, maka secara hukum berdasarPasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, para Pelawan berhak mendapat warisan peninggalan almarhum Ibrahim Sapiie; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, para Pelawan adalah ahli waris legitime Portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Ssesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie

bentuk usaha tetap di Negara lainnya, maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portie