Balai Lelang Star, selaku pihak yang melaksanakan proses pralelang;Bahwa dalam aktaakta tersebut diatas, telah dijelaskan secara rincidan lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak, oleh karenaitu jelas bahwa Gugatan Perlawanan ini kekurangan Pihak karenaNotaris Kasman Hadiwijaya, SH, PT. Balai Lelang Star, selaku pihakyang melaksanakan proses pra lelang tidak dijadikan pihak dalamperkara ini.Bahwa oleh karena Notaris Kasman Hadiwijaya, SH, PT.

Pralelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukanoleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan.Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan,Pelaksanaan Lelang. Setelah disetujuinya atau dikabulkannyapermohonan = izin, menentukan kondisi barang danmenentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut danadanya peserta lelang, maka pelaksanaan lelang terhadapbarang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidakbertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku.

membebaskan Terlawan IV darisegala gugatan dan ganti rugi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai Eksepsi Terlawan III dan Terlawan IV tersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan HI mengenai apakah ada kekeliruan atautidak dari Pelawan untuk menarik Terlawan HI dalam perkara ini menurut MajelisHakim baru dapat diketahui setelah adanya pemeriksaan terhadap pokok perkaranya,sehingga eksepsi Terlawan III yang menyatakan hanya bertindak sebagai jasa pralelang

jugamenentukan kepastian besaran tunggakan kredit PENGGUGAT kepadaTERGUGAT , tibatiba TERGUGAT Il mendatangi PENGGUGAT sambilmenyerahkan Surat Nomor : 207/PAS/ADMOP/V1/2016, tertanggal 23 Juni2016, yang pada dasarnya berisi tentang Penujuk TERGUGAT kepadaTERGUGAT II untuk melakukan pelaksanaan Pra Lelang(P12) ;Bahwa, atas Surat dari TERGUGAT II tersebut PENGGUGAT kembali bersuratkepada TURUT TERGUGAT mengajukan keluhan pada tanggal 24 Juni 2016atas tindakan TERGUGUGAT dan TERGUGAT II yang akan melakukan PraLelang

Penggugat harus merelakan kehilanganTanah dan Bangunan sebagaimana dijaminkan yang dalam hal iniberalasan untuk diperhitungkan kerugian yang diderita ParaPenggugat mencapai Rp 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;PARA TURUT TERGUGAT WAJIB TUNDUK DAN PATUH TERHADAPSEGALA AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PUTUSAN DALAMPERKARA A QUOGuna mencegah adanya kekurangan pihak dalam gugatan a quo, TurutTergugat dan Turut Tergugat Il, secara berturutturut sebagai lembagaswasta yang ditunjuk untuk melaksanakan pralelang

telahdilaksanakan, berdasarkan bukti T23 dan bukti TTI13 berupa pengumumanlelang pada surat kabar harian Sumatera Ekspres dan juga dari keteranganSaksi Pendidi Setiabudi yang pernah melihat ada pengumuman lelang terhadapobjek sengketa yang dipasang pada baleho didepan Kantor BRI, hal tersebutmembuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang dilakukan oleh Turut Tergugat, telah terlebin dahulu dilaksanakan pengumuman atas rencana pelaksanaanlelang tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah prosedur pelaksanaan pralelang

Bahwa, atas pelaksanaan lelang hak tanggungan atas objek sengketatersebut Pembanding / Penggugat sangat mengetahuinya secara pasti yangmana dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebutdilaksanakan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kota Balikpapan melalui Jasa Pralelang yaitu PT.TRIMITRA LELANG MANDIRI, namun dalam perkara a quo Pembanding /Penggugat juga tidak menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Kota Balikpapan serta PT.

Bahwa Turut Tergugat Il di tugaskan oleh Tergugat sebagai Jasa PraLelang sesuai dengan Surat Perintah Kerja, No. RMV/4/3/067/R, Tanggal12 Februari 2014 Sebatas bertugas mempersiapkan Administrasi yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan lelang.c. Dengan demikian sangat beralasan untuk menyatakan bahwa gugatanaqou tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) .I.DALAM POKOK PERKARA1.

terhadap Jaminan HutangPENGGUGAT dilaksanakan oleh PT Balai LelangSurya dengan perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Metro incasuTERGUGAT II sebagaimana terbukti dariPerjanjian Kerjasama No. 066/PKS/RPK/2011tertanggal 24 November 2011 (Bukti T.I25.a)sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang dandiubah terakhir denganPerpanjangan dan PerubahanPerjanjian Kerjasama No. 002/PKS/RPK/2013tertanggal 22 November 2013 (Bukti T.I25.b) ;Bahwa mengingat proses dari awal pelaksaaan pralelang

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat I mengenai Gugatan PenggugatKurang Pihak (Plurium Litis Consotium) ;Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi tentangkekurangan pihak dalam perkara ini (exception plurium litis consortium), yangdimaksud dalam hal ini adalah karena penggugat dalam gugatannya tidakmenyertakan PT Balai Lelang Surya sebagai tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa dalamhal ini kedudukan PT Balai Lelang Surya hanyalah memberikan jasa pralelang

mengajukan surat permohonanlelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwalpelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuaidengan Jenis lelangnya;(2) Dalam hal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lelangeksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan lelang diajukandalam bentuk nota dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNLkepada Kepala KPKNL;(3) Penjual/pemilik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan Balai Lelang untuk memberikan Jasa Pralelang

Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat.Bahwa TERBANTAH telah meneruskan melalui surat pemberitahuanperilial Jadwal Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang telahditerimanya dari TURUT TERBANTAH tersebut kepada PEMBANTAH;Bahwa TURUT TERBANTAH Il telah menerbitkan surat bemomor :962/BLS/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan PraLelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan serta surat bemomor971/BLS/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perilial Pemberitahuan LelangUlang Eksekusi Hak Tanggungan

Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT III diawali denganditerimanya Surat Perintah Kerja (SPK) No. 1426637/RMGSPK/CCR/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 sebagai pelaksanajasa pralelang atas Obyek Sengketa dari TERGUGAT walaupundiketahul proses menuju pengajuan permintaan lelang tersebutHal 29 Putusan Perkara No.581/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.secara nyatanyata terdapat banyak pelanggaran oleh TERGUGATI..

Menyatakan tindakan TERGUGAT III yang melaksanakan proses pralelang atas Obyek Sengketa atas nama PENGGUGAT II merupakanPerbuatan Melawan Hukum.Menyatakan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa atasnama TURUT TERGUGAT batal dan tidak berlaku atau setidaktidaknyatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Memerintahkan TURUT TERGUGAT luntuk mengembalikan namakepemilikan pada Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa menjadi namaPENGGUGAT II melalui pengajuan kepada TURUT TERGUGAT II.10.Memerintahkan

Pejabat Lelang Kelas yang ada keterkaitanlangsung dengan pelaksanaan pelelangan terkait, akan dapatmengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukumterhadap tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor174/PMK.06/2010, tentang Pejabat Lelang Kelas ; pihak TURUT TERLAWAN IV sebagai pihak ketiga pihak formil, dalamhal ini yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaanpelelangan terkait sebagai pihak pemberi Jasa PraLelang

Adapun termasuk kedalam daftar jaminan kredit yangdimaksud putusan MA tersebut yaitu diantaranya 12 (dua belas) bidang tanahdan/atau bangunan ruko dan town house yang terletak di jalan Sukarela KelurahanSukarame;Bahwa berdasarkan yang Terlawan Il ketahui, Terlawan sebagai eksekutor telahmelakukan upayaupaya dalam rangka pelaksanaan putusan MA Nomor: 118K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 Februari 2013 tersebut, yaitu melakukan upaya pralelang barang jaminan kredit.

Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pralelang No.001/SPraLelang/UMKareaBjn/Il/2013 tanggal 15 Maret 2013, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I10 ;11. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang KPKNL Surabaya NomorS.1360/WKN.10/KNL.01/2013 tanggal 4 April 2013, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.ll 11 ;12.

Sedangkan, Pengumuman Lelang dilakukan oleh Efri Jnonly dan Aswetselaku Pemohon Lelang dan Efri Jnonly mengumumkan Lelang melalui jasa pralelang PT. Balai Mandiri Prasarana (Baleman) / Bukti P9. Jadi tidak jelas, tidakprofesional ; Ha. 10 dari 47 halaman Putusan No. 02/G/2010/PT UNBDGe Bahwa, Surat dari KPKNL kepada Efri Jhonly dan Asweti (Bukti P8) angka 3mensyaratkan : 3. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelangkepada Penghuni / Debitur.

Menimbang, bahwa pada Pasal 12 Peraturan Menteri KeuanganNomor 93 /PMK.06/2010, mengisyaratkan bahwa Kepala KPKNL/PejabatLelang Kelas Il tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukankepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;Menimbang, bahwa oleh karena KPKNL/Pejabat Lelang Negaraadalah merupakan pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan lelang danPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV yang tidak memeriksa proses pralelang

membayar utang kepada Tergugat;Menimbang, bahwa bukti P13 adalah Surat Tanggapan Surat PemberitahuanProses Pra Lelang Jaminan dari Suwardy Yodo kepada PT.Balai Lelang Tunjungantertanggal 20 Februari 2020 dan P14 adalah Surat Tanggapan Surat PemberitahuanProses Pra Lelang Jaminan dari Suwardy Yodo kepada PT.Balai Lelang Tunjungantertanggal 20 Februari 2020;Menimbang, bahwa buktibukti tersebut adalan merupakan korespondensiPenggugat terhadap suratsurat dari Turut Tergugat terkait Pemberitanuan Proses PraLelang

terkecuali terhadap halhal yangacara tegas diakui oleh Tergugat Ill.Bahwa Tergugat Ill adalah Perusahaan Jasa Lelang ( Balai Lelang ) yang didirikanberdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 april 1999.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 176/ PMK. 06/ 2010Pasal 1 ayat 1:e Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yangKhusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.Pasal 16:e Kegiatan Usaha Balai Lelang meliputi kegiatan Jasa Pralelang

atas objekdalam perkara a quo, sudah sepatutnya Penggugat turutmemasukkan para pemenang lelang ke dalam gugatan a quo, karenapara pemenang lelang sebagai pemilik objek tentu saja akandirugikan hak hukummya apabila keputusan perkara a quo merugikanyang bersangkutan.Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak memasukkan KPKNLDenpasar ke dalam a quo, yang mana KPKNL Denpasar adalahpelaksana lelang untuk objek jaminan dengan Sertipikat Nomor4871/Tibubeneng dan sebagai pejabat yang mengeluarkanpenetapan pralelang