SARANA YUDHA BHAKTI lawan FERDINANDUS JARUMU

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 4050/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diLubang Buaya RT/RW 009/002, Jakarta Timur,

Pengadilan Pajak, NomorPUT116467.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00098/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00049/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Agustus 2011,atas nama PT Sarana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4050/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3987/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002 Gerunggang, yang diwakili olen WiryadiSukamto, jabatan Direktur pada PT Sarana Marindo;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116471.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00101/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00053/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Desember2011, atas nama PT Sarana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA TRANSNAKER tersebut;

PT SARANA TRANSNAKER VS ALIMUDDIN NUR, S.H

PUTUSANNomor 26 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA TRANSNAKER, diwakili oleh Ir.

Memerintahkan segera meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasseluruh kekayaan milik Tergugat baik yang berupa barang bergerakmaupun barang tidak bergerak, yang terletak di: Kantor Pusat PT Sarana Transnaker Alamat Jalan Ampera RayaNomor 5 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan/alamatKantor Cabang PT Sarana Transnaker Jalan Sintuwu Nomor 50 A,Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikure, Kota Palu; 1 (satu) Unit Mobil merek Triton DN 8020 WY; 1 (satu) Unit Eksavator merek Kobello 220 UC;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapseluruh kekayaan milik Tergugat, baik yang berupa barang bergerakmaupun barang tidak bergerak, yang terletak di : Kantor Pusat PT Sarana Transnaker alamat Jalan Ampera RayaNomor 5 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan/alamatKantor Cabang PT Sarana Transnaker Jalan Sintuwu Nomor 50 A,Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikure, Kota Palu; 1 (satu) Unit Mobil merek Triton DN 8020 WY; 1 (satu) Unit Eksavator merek Kobello 220 UC

4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Alasan Kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT SARANA

BINA SARANA SAWIT UTAMA.;

Kelembagaan Sarana dan PrasaranaDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas,kewarganegaraan Indonesia,$ (GEREK, S. Hut... MIP g

BETON SARANA TEHNIK

BETON SARANA TEHNIK, beralamat di Jl. Kendangsari Blok O No.14 Surabaya,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,; a Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARAoononn= Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialHal. 1 dari 18 hal. Put.

Beton Sarana Tehnik;6. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah melanggarlaranganlarangan perusahaan serta tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan atausanksi lainnya; ""7.

Beton Sarana Tehnik membayar kepada pekerja sdr. ArulSugimin berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003; 2. Agar perusahaan PT. Beton Sarana Tehnik membayar upah pada pekerja sdr.Arul Sugimin sebesar 100% selama tidak dipekerjakan; Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.117/G/ 2013/PHI.Sby3.

Beton Sarana Tehnik memberikan THR KeagamaanTahun 2013 kepada pekerja Sdr. Arul Sugimin sebesar 1 (satu) bulan upah;2. Bahwa benar dengan telah diterbitkannya anjuran tesebut di atas pihakPenggugat telah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya dengan jawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak Tergugatmenolak untuk menerima anjuran; 1.

Beton Sarana Tehnik dan upah tidak dibayar; e Pemutusan hubungan kerja pekerja sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dan upah selama tidak dipekerjakan tidak dibayar oleh pengusaha;caisailaiieeneanennnannnansnnenssunasannennsassanenansnsenennsunnnanenennen Menimbang, bahwa berdasarkanbukti surat Penggugat yang diberi tanda P2 yakni Daftar Hadir karyawan PT.

BUMI SARANA JAYA

SARANA STEEL;

PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3882/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002, Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116468.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016 Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

WALIKOTA SAMARINDA; PT SARANA INDAH PERKASA; JULIATY;

., Staf Bagian Hukum SetdaKota Samarinda; nnn nnn anno nnnSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor diBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda,Gedung Balaikota Samarinda, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda, Kalimantaberdasarkan surat kuasa khusus Nomor I/HUKKS/ 2017, tanggal 30 Maret 2017, untuk. nya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDI Yo oeceeceteeneeeeeePT SARANA INDAH PERKASA, badan : 1 perseroan yang didirikan menurut hukum R Indonesia, berkedududkan diSamarinda,

Jalan Hasan Basri RT.22Samarin mantan Timur, diwakili oleh Ko King Heng,Direktur Utama PT Sarana Indah Perkasa, dalam perkaraini memberi kuasa kepada: 1.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA BAJA PERKASA, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr., tanggal 26 September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi - Menolak Esksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Tergugat/PT Sarana Baja Perkasa untuk membayar Hak-hak Penggugat/Wirda Hanum sebesar Rp39.090.800,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:- Pesangon: 2 x 6 x Rp2.428.000,00 =Rp29.136.000,00 - Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp2.428.000,00 =Rp4.856.000,00Sub Total = Rp33.992.000,00- Penggatian Perumahan & Pengobatan:15% x Rp33.992.000,00 =Rp5.098.800,00Jumlah Keseluruhan =Rp39.090.800,00(tiga puluh sembilan juta sembilan

PT SARANA BAJA PERKASA VS WIRDA HANUM

PUTUSANNomor 330 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA BAJA PERKASA, diwakili oleh Hendra Ongko,Kepala Cabang PT Sarana Baja Perkasa Pekanbaru,berkedudukan di Jalan Kolonel Bejo Nomor 48, Pulo BrayanBarat Il, Medan Timur, Sumatera Utara atau Sector PT IKPPTbk., Pinang Sebatang Km.26, Perawang, Kecamatan Tualang,Kabupaten

Menghukum Tergugat/PT Sarana Baja Perkasa untuk membayar HakHalaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 330 K/Padt.SusPHI/2019hak Penggugat/Wirda Hanum sebesar Rp46.374.800,00 (empat puluhenam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah),dengan rincian sebagai berikut:4.1. Pesangon: 2 x 6 x Rp2.428.000,00 =Rp29.136.000,004.2. Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp2.428.000,00 =Rp4.856.000,00Sub Total = Rp33.992.000,004.3.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sehingga secara hukum berlakulah ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf fUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoPasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT SARANA

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA

Menghukum Tergugat/PT Sarana Baja Perkasa untuk membayarHakhak Penggugat/Wirda Hanum sebesar Rp39.090.800,00 (tigapuluh sembilan juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), denganrincian sebagai berikut: Pesangon: 2 x 6 x Rp2.428.000,00 =Rp29.136.000,00 Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp2.428.000,00 =Rp4.856.000,00Sub Total = Rp33.992.000,00 Penggatian Perumahan & Pengobatan:15% x Rp33.992.000,00 =Rp5.098.800,00Jumlah Keseluruhan =Rp39.090.800,00(tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu delapan

SARANA MARINDO

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1576/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT116469.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00099/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00051/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Oktober 2011,atas nama PT Sarana

telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00099/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21 Juni2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00051/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016,Masa Pajak Oktober 2011, atas nama PT Sarana

Marindo,NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00051/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa PajakOktober 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140

sengketa berupa Koreksiatas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPNPenyerahan Pasir Timah kepada PT Stanindo Inti Perkasa Masa PajakOktober 2011 sebesar Rp2.782.499.998,00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah melakukan Klarifikasi kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bahwa PT Sarana

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANGUN SARANA BAJA tersebut;

PT BANGUN SARANA BAJA VS HENDRAJAYA SIRING

PUTUSANNomor 752 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT BANGUN SARANA BAJA, diwakili oleh Hendra Kurniawan,Direktur Utama PT Bangun Sarana Jaya, berkedudukan di JalanRaya Serang Km. 25 (Jalan Sentul Jaya 168) Desa Tobat,Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Endang Darajat, S.H., dan kawan

kegiatan internalbukan mutasi antar perusahaan, cabang dan di PT Bangun Sarana BajaGresik bergerak dalam Kontraktor bukan peleburan besi sebagaimanaperusahaan PT Bangun Sarana Baja Tangerang;Bahwa permintaan pekerja yang meminta hakhaknya berupa UangPesangon untuk dibayar dapat dipertimbangkan oleh Mediator, karenaperusahaan sudah menolak pekerja untuk bekerja berdasarkan Surat 2Desember 2015 perusahaan mengeluarkan Surat Nomor 070/BSBBRM/HRD/XII/2015 dan Surat tanggal 22 Desember 2015 perusahaanmengeluarkan

KekeliruanPenggugat tersebut secara jelas tertulis dalam surat gugatannya padahalaman pertama surat gugatannya dengan jelas Penggugat menulis bahwadengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadapPimpinan/Direktur PT Bangun Sarana Baja, dst.

Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat yang pertama adalah masihterkait dengan eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai error inpersona di atas, yaitu dalam surat gugatannya halaman pertamaPenggugat menyebutkan bahwa "Penggugat hendak mengajukangugatan terhadap Pimpinan/Direktur PT Bangun Sarana Baja yangberalamat di... dst". Seperti dijelaskan di atas, bahwaPimpinan/Direktur sebuah perusahaan dengan perusahaan itu sendiri(PT) adalah dua subjek hukum yang berbeda.

Nomor 752 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat menggugat Direktur/Pimpinan perusahaan atau perusahaanPT Bangun Sarana Baja jika redaksi gugatannya seperti tersebut, yaitu"Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Pimpinan/DirekturPT Bangun Sarana Bgjayang beralamat di...... dst";Bahwa gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat tersebut sungguhsangat membingungkan dan pastinya akan berakibat ketidakpastianhukum jika tetap diputuskan oleh Majelis Hakim.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT.GRAHADIKA SARANA PURNAJATI, tersebut;

PT.GRAHADIKA SARANA PURNAJATI VS Ny.FARIDA,SH.,MH

PUTUSANNomor 117 PK/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaanpeninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.GRAHADIKA SARANA PURNAJATI, berkedudukan di JalanThamrin Nomor 4042, Surabaya, yang diwakili oleh Presiden DirekturLanny Juniarti Djojoseputro, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRumadhono Sumanto,SH., Advokat, beralamat di Jalan Teluk TominiNomor 33,

,MH.), karenanya putus oleh karenaTergugat telah melakukan pelanggaran dan telah diberikan Surat Peringatansecara tertulis ke 1, 2, 3 atau sebanyak 3 (tiga) kali secara berturutturut,terhitung sejak diucapkan putusan oleh Majelis Hakim;3 Menghukum Penggugat (PT.Grahadhika Sarana Purnajati) untuk memberikan/membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak kepada Tergugat (Farida,SH.

,MH., sebagai Pekerja denganTergugat Rekonvensi PT.Grahadhika Sarana Purnajati (MiracleAesthetic Clinic) sebagai pihak Perusahaan;2 Menghukum Tergugat Rekonvensi PT.Grahadhika SaranaPurnajati (Miracle Aesthetic Clinic) untuk membayar kepadaPenggugat Rekonvensi Ny.Farida,SH.

kembali tertanggal 11 Juli 2013, dihubungkan dengan pertimbangan PutusanJudex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata, dan telah memberi pertimbangan yang cukup serta tidak salah dalam menerapkanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjuan Kembali: PT.GRAHADIKA SARANA

tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:PT.GRAHADIKA SARANA

., ; PT.BANGUN CIPTA SARANA

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diMenara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X7,Kavling 5, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ TermohonKasasi II/Penggugat/Pembanding/Terbanding;melawanPT.BANGUN CIPTA SARANA, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 54, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ PemohonKasasi II/Tergugat/Terbanding/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Operasi;3 Jalan Tol berarti seluruh ruas jalan tol yang merupakan jalan tolCibitung Cikampek dari arah Cikampek ke Cibitung, berikut bangunan/fasilitas penunjangnya yang terdiri dari seksi B dariCibitung sampai Kerawang dan seksi C dari Kerawang sampaiCikampek;Pasal 5:(5.2) Mengenai pembagian Hasil Jalan Tol sebagaimana tersebut dalamPasal 4 butir (9) tersebut di atas Jasa Marga setuju untuk selamaMasa operasi memberikan 69% (enam puluh sembilan persen) dari HasilJalan Tol kepada Bangun Tjipta Sarana

Dari sisi pendapatan/keuangan keadaan itu tentu saja sangat menggembirakan baik bagiPenggugat maupun Tergugat, namun dari sisi lain Pengugat merasa adasesuatu yang tidak adil karena peningkatan arus lalulintas yang melewatijalan tol CawangCikampek/CikampekCawang salah satunya akibatberoperasinya jalan tol Cipularang (Cikampek PurwakartaPadalarang)dan jalan tol lingkar luar Jakarta Outer Ring Road (JORR);E Penerimaan pendapatan PT.Bangun Tjipta Sarana Selama periode 1990sampai Desember 2008.1 Bahwa

Akta Nomor 109yang berbunyi sebagai berikut:Para Pihak dalam Perjanjian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yangtermaktub dalam Pasal 12 UndangUndang Nomor tiga belas tahun seribu sembilanratus delapan puluh (UndangUndang Nomor 13/Tahun 1980) pemilikan dan hakpenyelenggaraan Jalan Tol ada pada Negara Republik Indonesia, sehingga HasilJalan Tol bukan milik Bangun Tjipta Sarana dan sebagian hasil tersebut diserahkankepada Bangun Tjipta Sarana sematamata dalam rangka Bangun Tjipta Saranamempersiapkan

Akta Nomor 109 yang berbunyi sebagaiberikut:Para pihak dalam perjanjian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan yangtermaktub dalam Pasal 12 UndangUndang Nomor tiga belas tahun seribu sembilanratus delapan puluh (UndangUndang Nomor 13/Tahun 1980) pemilikan dan hakpenyelenggaraan Jalan Tol ada pada Negara Republik Indonesia, sehingga HasilJalan Tol bukan milik Bangun Tjipta Sarana dan sebagian hasil tersebut diserahkankepada Bangun Tjipta Sarana sematamata dalam rangka Bangun Tjipta Saranamempersiapkan

HENDRICK SURYA vs.PT SARANA RIAU VENTURA, dkk

PT SARANA RIAU VENTURA, berkedudukan di KomplekPerkantoran Grand Sudirman, Blok C A3, Jalan DatukSetia Maharaja, Pekanbaru, Riau;2. TEDDY HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kulim,Komplek Pelangi Indah, Blok 1, Nomor 4, RT 03, RW 02,Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, KotaPekanbaru;3. SUHATMAN ZEN (ditulis juga Suhatman), bertempattinggal di Jalan Perum Bukit Sejahtera, Blok BM, Nomor20, RT 012, RW 004, Kelurahan Karang Jaya, KecamatanGandus, Kota Palembang;4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1572/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116465.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00096/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Sarana

Dengan mengadili sendiri:3. 1.Sx 2s3. 3.3. 4.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00096/KEB/WPVJ.03/2017, tanggal 21 Juni2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00047/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, MasaPajak Juni 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT005

RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak Juni2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP01.001.929.7308.000, beralamat di Jalan Stania Nomor 140, RT005 RW 002 Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

sengketa berupa Koreksiatas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN Penyerahan Pasir Timah kepada PT Stanindo Inti Perkasa Masa PajakJuni 2011 sebesar Rp11.495.525.000,00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telan melakukan klarifikasi kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali bahwa PT Sarana

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1577/PJ/2019tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116463.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00094/KEB/WPJ.03/2017tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00045/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak April 2011,atas nama PT Sarana

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00094/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21 Juni2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00045/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa PajakApril 2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00045/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak April2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di JI. Stania No. 140 RT 005 RW 002Gerunggang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Sarana Marindo tidak pernahmelakukan transaksi penjualan timah kepada PT. Stanindo Inti Perkasa.Hal ini didukung dengan bukti banwa dalam SPT PPh Badan danLaporan Keuangan PT.

SARANA PANDUPUSAKA UTAMA (PERSEROAN), ; KURNIA HANDAYANI,

GRANT SURYA MULTI SARANA; NURHAYATI INDRIASTUTI

GRANT SURYA MULTI SARANA, berkedudukan di JalanKapuk Kamal Muara Komp. Kapuk Berlian 8D Jakarta Utara,dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaIMAN SJAHPUTRA, SH., LLM., HERI HERJANDONO, SH.

Grant Surya Multi Sarana agar membayarkan hakkepada pekerja sebagai berikut:a.

GRANT SURYA MULTI SARANA,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quodibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), makaberdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004, parapihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quodibebankan kepada negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan

GRANTSURYA MULTI SARANA tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL,SH.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, HIBUYUNG MARIZAL,SH., dan DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,HakimHakim Ad. Hoc.