Bahwa atas kejadian dan faktafakta tersebut Penggugat sangat merasatersiksa lahir bathin dan sehingga dengan demikian ikatan pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karenaPenggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat, maka Penggugatberkeinginan untuk mengakhiri kKehidupan rumah tangga dengan Tergugat diMahkamah Syaiyah Simpang Tiga Redelong;10.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat bermohonkepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga

PENETAPANNomor 49/Pdt.P/2019/MsBiro> JL Yor Ll Il wsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syaiyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :1.Jariah binti Muhammad Ali. Umur/tanggal lahir 26 November 1963. AgamaIslam. Pekerjaan guru.

Memerintahkan Panitera Mahkamah Syaiyah Lhokseuamwe untukmengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan kepada PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante BidariKabupaten Aceh Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu;4.

DENGAN maksud PASAL 89 UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANGNOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANGUNDANGNOMOR 50 TAHUN 2009, semua BIAYA perkara /NM dibebankan kepadaPenggugat UNTUK MEMBAYARNYA;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukanperkara ini secar aproseo, maka sesuai dengan Penetapan KetuaMahkamah Syariyah Sigli Nomor 366/Pdt.G/2020/MsSgi tanggal 09Maret 2020 maka semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada DIPA Mahkamah Syaiyah

bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyataPenggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah SyariyahTakengon, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganperubahan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132Kompliasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenanganrelative Mahkamah Syaiyah

bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugatbertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syarityah Takengon, danberdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempattinggal Penggugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo menjadikewenangan relatif Mahkamah Syaiyah

serta telah dibubuhi meterai secukupnya(nazegelen) dan aslinya telah dapat diperlinatkan di persidangan, dengandemikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti Surat tersebutakan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukyang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah KabupatenAceh Besar dan merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syaiyah

sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebutakan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, oleh karena itu buktibukti surattersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten AcehBesar dan merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syaiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Penggugatbertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Takengon, danberdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahanUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 KompliasiHukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat, dengandemikian pemeriksaan perkara a guo menjadi kewenangan relativeMahkamah Syaiyah

Bahwa demikian juga hanya judex facti Mahkamah Syaiyah Provinsi,Pemohon Kasasi/Termohon telah memohon agar dapat diberikesempatan untuk Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan pembuktiandengan cara Mahkamah Syariyah Provinsi dapat memerintahkanMahkamah Syariyah Langsa untuk membuka kembali persidangan inisehingga Pemohon Kasasi/Termohon dapat mengajukan saksisaksi,namun hal inipun tidak mendapat pertimbangan dari Mahkamah Syariyahtingkat kedua tersebut;7.

dapatdikendalikan lagi untuk dibina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddahwa rahmah, sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyaitu perkawinan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Bahwa Penggugat tidak sanggup bersabar lagi atas sikap dan tindakanTergugat tersebut, maka untuk mengakhirinya Penggugat berkesimpulan labihbaik berpisah saja dengan Tergugat di depan sidang Mahkamah Syariyah; Bahwa berdasarkan halhal terrsebut di atas maka Penggugat mohon kepadaKetua Mahkamah Syaiyah

sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti Surat tersebutakan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, oleh karena itu buktibukti surattersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukyang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah KabupatenAceh Besar dan merupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syaiyah

/Pdt.P/2019/MsBirparriluor yl AwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syaiyah Bireuen yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang musyawarahMajelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawahini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :Le eeeeeeeeeeeeseeeeeeeeee TeMpat/tanggal lahir................. , 21/12/1965.Agama Islam. Pendidikan ..... Pekerjaan ...............

Mirza Akhena Bin Umar (anak lakilaku kandung);Berdasarkan alasanalasan pemohonpemohon tersebut di atas, maka denganini Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syaiyah Siglikiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan abhliwaris sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;2. Menetapkan Almh. HJ.

bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyataPenggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah SyariyahTakengon, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganperubahan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132Kompilasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenanganrelative Mahkamah Syaiyah

No. 29/Pdt.G/2012/MSSnb.Mahkamah Syaiyah Sinabang dan didalam persidangan Majelis Hakim telahmencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telahmenghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu :1.SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat di rumahsaksi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Tapaktuan berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex a quo et bono);Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Mahkamah Syaiyah Tapaktuantelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di persidangan padahari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan;Hal.2 dari 12 hal.

bagi Pemohon dan Termohon untuk mencapaitujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. tahun1974;9 Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan undangundang perkawinan diatur mengenai alasan perceraiandalam huruf f perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan untukrukun lagi dalam rumah tangga;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepadaKetua Mahkamah Syaiyah

dapatdiperlihnatkan di persidangan serta bukti surat tersebut relevan dengan gugatanPenggugat, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formiluntuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P21 dan P.2 berupa fotokopi Kartu TandaPenduduk dan Besar dan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Ingin Jaya menunjukkan bahwa Penggugat dan tergugatberstatus kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Besar danmerupakan wilayah yuridiksi Mahkamah Syaiyah

Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatutindak pidana di Satpol PP dan WH maupun di Kepolisian; Bahwa, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa para Terdakwa memohon agar diberi hukuman yang seringanringannya.Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam perkara initelah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan IzinPenyitaan dari Ketua Mahkamah Syaiyah Banda Aceh Nomor:5/Pen.JN/2018/MS.Bna tanggal 22 Februari 2016 oleh