Ditemukan 3075 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suhendra suhendri suhendry sulindro suhendrik
Penelusuran terkait : Sipora yesi mela al. yesi irawan vs suhendro Suhendro vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bogor. 2. jimmy lianto Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
292 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1234/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UUPTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
75 — 353 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/2016peraturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan dan tidak ada pengertian mengenai Banding.Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
203 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakanperaturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UUPTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengaturmengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
ANWAR DEDEK SILITONGA
174 — 97
  • SUHENDRO SIMAMORA, S.T. selaku Team Leader Konsultan Pengawas CV. Tiga Dimensi Consultant;
    1 (satu) Lembar Asli Bukti Setor Angsuran Pembayaran Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 7+940 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelaksana PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peraturan yangmengatur mengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
212 — 121
  • HADI SUHENDRO ST SUMBER DAYA PT EKA SINAR ABADI. UD. KARYA JAYA. J. SUMARTONO, S.Sn. PT TATALOGAM LESTARI ATT TSI FIO /Q/10 OpPT. Trimatra Bias Inti 198.1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan DokumenSPJB IPDN ROHIL, Prosedur SD/LOG/P/001, Teknik 20112012, Kode RH1, dimana didalamnya terdapat dokumen aslikontrak/perjanjian antara PT. HUTAMA KARYA (Persero)Divisi Gedung dengan: a PT. DUMAI JAYA BETON . PT ANEKA CIPTA ENGINEERING. CV. RIDHOTAMA JAYA. NEKSUSINDO CAHAYA GEMILANG. PT.
    HADI SUHENDRO ST SUMBER DAYA PT EKA SINAR ABADI. UD. KARYA JAYA. J. SUMARTONO, S.Sn. PT TATALOGAM LESTARI KR OOD JOY O JODPT. Trimatra Bias Inti 1981 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskanDokumen SPJB IPDN ROHIL, ProsedurSD/LOG/P/001, Teknik 20112012, Kode RH1,dimana didalamnya terdapat dokumen aslikontrak/perjanjian antara PT. HUTAMA KARYA(Persero) Divisi Gedung dengan: PT. DUMAI JAYA BETON . PT ANEKA CIPTA ENGINEERING. CV. RIDHOTAMA JAYA. NEKSUSINDO CAHAYA GEMILANG. PT.
    HADI SUHENDRO ST SUMBER DAYA PT EKA SINAR ABADI. a> ey;UD. KARYA JAYA. i J. SUMARTONO, S.Sn. j PT TATALOGAM LESTARI k PT. Trimatra Bias Inti 1 (satu) buah odner berwarna biru bertuliskan DokumenSPJB IPDN ROHIL, Prosedur SD/LOG/P/001, Teknik 2011 198. 2012, Kode RH1, dimana didalamnya terdapat dokumen aslikontrak/perjanjian antara PT. HUTAMA KARYA (Persero)Divisi Gedung dengan:a PT. DUMAI JAYA BETON .b PT ANEKA CIPTA ENGINEERING.c CV. RIDHOTAMA JAYA.d NEKSUSINDO CAHAYA GEMILANG.e PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
262 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakanperaturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
180 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
135 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakanperaturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yangmengatur mengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlahjelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile